Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LAMANDAU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada Kejaksaan Negeri Lamandau melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 16 Maret 2021; 2. Pembentukan Tim Pengarah dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK pada Kejaksaan Negeri Lamandau melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau Nomor : KEP-02/O.2.21/Cum.5/2021 tanggal 16 Maret 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dilakukan dengan prosedur yaitu : 1. Unsur Pimpinan pada Kejaksaan Negeri Lamandau pada tanggal 27 Pebruari 2021 mengadakan rapat persiapan pembentukan Tim Kerja berupa seleksi penetuan anggota Tim yang memiliki kompetensi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana, melanggar kode etik/pelanggaran disiplin, berdedikasi, berkinerja, serta memahami tugas dan fungsi. kemudian hasil rapat seleksi tersebut disampaikan kepada seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. 2. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja tersebut diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten dibidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Lamandau menuju WBK pada tanggal 27 Pebruari 2021.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen Rencana Kerja tanggal 16 Maret 2021 sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK, yang disusun oleh Tim Kerja bersama-sama dengan seluruh koordinator Pembangunan ZI menuju WBK Kejari Lamandau. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI dan Buku Profile Pembangunan ZI Satuan Kerja.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Dalam Dokumen Rencana Kerja/Aksi sudah memuat Nama Kegiatan, Penanggungjawab, Target dan waktu penyelesaian, yang telag dirapatkan bersama-sama dengan Pimpinan pada tanggal 16 Maret 2021. Target yang telah disusun dalam Dokumen Rencana Kerja mengacu pada Permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBK dilingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Permenpan RB no. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dilingkungan Instansi Pemerintah Target-target yang tersusun dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBK Kejari Lamandau, merupakan target prioritas dan relevan dengan Pembangunan ZI pada Kejari Lamandau.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- sosialisasi dilakukan menggunakan 2 (dua) cara : 1. Digital yaitu melalui menu Reformasi Birokrasi pada website Kejaksaan Negeri Lamandau (www.kejari-lamandau.go.id) 2. Konvensional yaitu melalui Baliho dan Pylon Sign yang ditempatkan di depan Kantor Kejari Lamandau 3. Pemasangan Banner baik dilingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Lamandau maupun dikawasan pelayanan publik
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Seluruh pembangun Zona Integritas yang telah dilaksanakan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja tanggal 16 Maret 2021, dan ada beberapa program yang setelah dievaluasi perlu dilakukan perbaikan seperti SOP Inovasi.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-evaluasi dan monitoring terhadap target-target prioritas dilaksanakan setiap bulan, dengan melaksanakan rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau. Dalam pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Negeri Lamandau dilakukan pelaporan dengan menyusun Laporan Kinerja/Reviu Kinerja Triwulan Reformasi Birokrasi berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-sebagian besar hasil monitoring dan evaluasi telah ditindak lanjuti, yang dituangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi setiap bulannya.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- pimpinan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Lamandau memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Lamandau, seperti : 1. Kepala Kejaksaan Negeri berserta para Kasi dan Kasubbagbin selalu absen kehadiran tepat waktu 2. Pimpinan memiliki buku waskat (buku pengawasan melekat Kajari) 3. Pimpinan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan zona integritas
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Agen Perubahan juga telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja diligkungan Kejaksaan Negeri Lamandau seperti : 1. Yel-yel semangat perubahan. 2. Wall Of Quotes menghiasi beberapa bagian dinding Kejaksaan Negeri Lamandau yang bertujuan untuk mengingatkan para pegawai untuk selalu bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritasnya. 3. Siraman Rohani dan Olahraga bersama setiap minggu. 4. Pemasangan PIN Siap Menuju WBK, untuk seluruh Pegawai dan Pramubakti.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Lamandau terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas, bentuk keterlibatan mereka dalam Pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan Integritasnya di wujdukan melalui : 1. Penandatanganan Komitmen Bersama 2. Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyematan PIN siap menuju WBK pada seluruh pegawai Kejakasaan Negeri Lamandau, mulai dari pejabat struktural tertinggi (Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau) sampai dengan pegawai level terendah (Pramubakti)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Lamandau dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang dan telah diterapkan di masing-masing bidang pada Kejari Lamandau.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
seluruh SOP telah dievaluasi sesuai dengan pelayanan baru yang ada di Kejaksaan Negeri Lamandau dengan mengacu pada ketentuan Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 , diantaranya : 1. SOP Bidang Intelijen a) SOP Pelayanan Penyuluhan dan Penerangan Hukum b) SOP Pengelolaan dan Penggunaan Media Center c) SOP Penerimaan Pengaduan Masyarakat Online d) SOP Penerimaan Pengaduan Masyarakat Offline e) SOP Pelayanan Penerimaan Tamu Oleh Security 2. SOP Bidang Tindak Pidana Umum a) SOP Rumah Singgah Saksi Perkara Tindak Pidana Umum b) SOP Pelayanan Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10) c) SOP Pelayanan Tilang 3. SOP Bidang Tindak Pidana Khusus a) SOP Pemaparan Jadwal Pemeriksaan Saksi Elektronik b) SOP Pelayanan Surat Ijin Kunjungan Tahanan Online c) SOP Pemantauan Koordinator Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Penyelidian/Penyidikan 4. SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha a) SOP JPN Menyapa “On The Spot” b) SOP JPN Menyapa Melalui Media Sosial 5. SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan a) SOP Pelayanan Antar Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus b) SOP Pengembalian Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus 6) SOP Bidang Pembinaan a) SOP Penerimaan Tamu b) SOP Kearsipan Perkantoran c) SOP Penerimaan Surat Masuk Melalui PTSP di Luar Hari Kerja d) SOP Penerimaan Surat Masuk Melalui PTSP Pada Hari Kerja
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Lamandau memilik sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tekhnologi Informasi yang disebut dengan CMS SPPT-IT dan EIS yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksan Negeri Lamandau telah menggunakan Daskrimti Simkari kepegawaian sebagai sarana tekhnologi informasi yang terpusat dengan kejaksaan RI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Untuk beberapa pelayanan publik telah menggunakan perkembangan Teknologi Informasi, sehingga pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Lamandau menjadi lebih efektif dan efisien, diantara layanan publik yang menggunkan perkembangan Tekhnologi Informasi adalah : 1. E-Disposisi Pelaksanaan Disposisi surat kepada para Kasi dan Kasubbagbin sudah dilakukan secara Online 2. Penerimaan Laporan Pengaduan secara online melalui Website (www.kejari-lamandau.go.id) Laporan pengaduan dapat dilakukan secara online dengan mengirim via email ke alamat email Kejaksaan Negeri Lamandau 3. Pelayanan Hukum Datun melalui Media Sosial Masyarakat cukup mengakses Whatsapp / Website Petugas Kejaksaan dengan format menuliskan pemasalahan hukum yang ingin disampaikan kepada JPN Kejari Lamandau, disertai foto identitasnya. 4. Layanan antar Tilang Masyarakat cukup mengakses Whatsapp / Website petugas kejaksaan dengan format menuliskan nomor tilang, nama, dan alamat. Nantinya petugas kejaksaan akan mengantarkan barang bukti tilang ke alamat tertera.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Terdapat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Lamandau telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Negeri Lamandau untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Lamandau. Selain aktif memberikan informasi melalui website, Kejaksaan Negeri Lamandau juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Instagram (@kejarilamandau) 2. Facebook (Kejaksaan Negeri Lamandau) 3. Youtube (Kejaksaan Negeri Lamandau) 4. Twitter (@kejarilamandau)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Lamandau selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik setiap bulannya.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Kejari Lamandau telah mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan Pemetaan jabatan dan analisis beban kerja secara berjenjang kepada Pimpinan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang berdasarkan pemetaan jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Lamandau sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Lamandau telah melakukan usulan mutasi pegawai antar jabatan, bagi para Pejabat Struktural yang lebih dari 2 (dua) Tahun menjabat kepada Pimpinan secara berjenjang dengan mengacu pada KEPJA Nomor 356 Tahun 2019. Kejarksaan Negeri Lamandau telah mengusulkan mutasi dan/atau promosi bagi Pegawai yang mempunyai prestasi secara berjenjang kepada Pimpinan.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
selain mengikuti pola mutasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Kejaksaan Negeri Lamandau juga melakukan Assessment yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan minat calon pegawai, sehingga nantinya pimpinan dapat mengarahkan calon pegawai tersebut ke bidang yang sesuai dengan kompetensinya.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Lamandau telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi, melalui Rapat Penyusunan analisa kebutuhan Diklat/Bimtek serta Pengembangan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Lamandau.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Lamandau dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dengan mengacu pada SKP Pegawai yang bersangkutan.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
telah dilakukan pemetaan kesenjangan kompetensi pegawai dengan grade kompetensi yang ditetapkan berdasarkan PermenPAN Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yaitu kurang dari 25 %
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Lamandau memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Lamandau melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training, dan mentoring baik yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI maupun Instansi terkait lainnya seperti mengikutsertakan Pegawai di lingkungan Kejari Lamandau dalam pelaksanaan Bimtek yang diadakan oleh Kejaksaan Agung RI amupun Instansi terkait lainnya. Kejari Lamandau juga telah melibatkan para Calon Jaksa dalam setiap penanganan perkara baik Pidum dan Pidsus melalui Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kejaksaan Neger Lamandau telah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja per bulan.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Lamandau sesuai dengan Renstra, Renja dan IKU Kejari Lamandau. Kejaksaan Negeri Lamandau telah melaksanakan Penandatangan Kinerja Pegawai dengan seluruh pegawai dengan disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya, seperti para Staf kinerja individu mengacu pada atasan langsung secara berjenjang.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Lamandau dilakukan secara periodik melalui aplikasi SIMKARI secara bulanan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian pengukuran kinerja individu dari aplikasi SIMKARI dijadikan sebagai dasar pemberian reward oleh Pimpinan dengan cara mengusulkan nama-nama Pegawai tersebut kepada Pimpinan secara berjenjang. Penilaian dilakukan per semester berdasarkan SKP Pegawai.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin pada Kejaksaan Negeri Lamandau telah diterapkan, selain itu Kejaksaan Negeri Lamandau telah melakukan kebijakan untuk menegakkan aturan disiplin yaitu : 1. Pemberian reward bagi pegawai teladan Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau memberikan reward kepada pegawai teladan, yang diberikan setiap tiga bulan sekali dan di umumkan pada upacara senin minggu pertama. kriteria pegawai teladan dinilai dari absensi yang tepat waktu, total kehadiran, dan keikut sertaan dalam segala kegiatan kantor termasuk Apel pagi. 2. Pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar aturan disiplin bagi pegawai yang sering melanggar aturan disiplin maka akan dikenakan punishment sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
DUK informasi kepegawaian dimutakhirkan secara rutin setiap bulan melalui aplikasi SIMKARI, dan dicetak setiap bulannya.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pada Kejaksaan Negeri Lamandau Penyusunan Rencana Kinerja seperti (RENSTRA, RENJA dan IKU) dilakukan dengan melibatkan pimpinan secara langsung. Sehingga Pimpinan dapat melakukan pemantauan pencapaian kinerja dari masing-masing bidang dan dilakukan rapat evaluasi pencapaian kinerja setiap bulannya.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja melalui Rapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi pada hasil kepada masyarakat.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Evaluasi dan pemantauan terhadap pencapaian kinerja masing-masing bidang berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dan di evaluasi per triwulan. Evaluasi ini mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh masing-masing bidang di awal tahun anggaran.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Lamandau telah memiliki seluruh dokumen perencanaan mulai dari RENSTRA, RENJA, dan penetapan kinerja dan untuk penetapan kinerja dibuat suatu perjanjian kinerja untuk seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Lamandau, mulai dari Pelaksana ke Kasubsi, Kasubsi ke Kasi, dan Kasi ke Kajari. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Anggaran masing-masing Bidang.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil, yaitu adanya target yang harus dicapai dengan waktu pelaksanaannya
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Lamandau telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Lamandau, IKU tambahan pada Kejari Lamandau berorientasi hasil dengan mengacu pada capaian hasil yang diperoleh pada tahun sebelumnya. IKU tambahan pada Kejaksaan Negeri Lamandau disesuaikan dengan peningkatan pelayanan publik dan mendukung kegiatan anti korupsi di lingkungan Kejari Lamandau.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
seluruh indikator kinerja pada Kejaksaan Negeri Lamandau telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved) yaitu indikator dengan prinsip kinerja yang pasti, jelas, sesuai,realistis yaitu kinerja yang mampu dicapai,mempunyai batas waktu serta berkualitas dan selalu berkembang.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Lamandau telah menyusun laporan kinerja tepat waktu, dan dilakukan kontrol pada Bulan Januari tahun berikutnya.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Lamandau telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai berdasarkan SKP dan Perjanjian Kinerja Pegawai yang telah ditandatangani oleh masing-masing Pegawai. Bahwa Kejaksaan Negeri Lamandau telah melaksanakan pelayanan informasi pencapaian kinerja kepada masyarakat atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima dan ditayangkan secara online melalui Website (www.kejari-lamandau.go.id)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri Lamandau berupaya untuk terus meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikutsertakan dalam setiap Bimtek, Diklat dan kegiatan lainnya.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya, dan telah untuk SDM pada Kejaksaan Negeri Lamandau telah memiliki Sertifikat seperti Bandahara yang sudah memiliki sertifikat.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
untuk melakukan pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Lamandau, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya : 1. Pemasangan CCTV di area Kantor Kejaksaan Negeri Lamandau Setiap sudut Kantor Kejaksaan Negeri Lamandau dilengkapi dengan CCTV untuk memudahkan Pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri Lamandau 2. Public Campaign, Peningkatan Jumlah Banner, Ruang Khusus Penerimaan Tamu, dan Kotak Saran Keempat upaya ini merupakan salah satu dari upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lamandau untuk menghindari terjadinya Gratifikasi 3. Ruang Khusus Penerimaan Tamu terdapat ruang khusus penerimaan tamu yang berada ditempat yang mudah dipantau oleh pimpinan
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
segala kebijakan untuk melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja Kejaksaan Negeri Lamandau telah dilakukan, selain itu Kejaksaan Negeri Lamandau terus berupaya untuk melakukan inovasi dan perbaikan dalam menjaga sterilisasi lingkungan Kejaksaan Negeri Lamandau dari praktik Gratifikasi. hal tersebut di kuatkan dengan diterbitkannya SK Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau Nomor : KEP-02/O.2.21/Cum.5/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Lamandau.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibentuk Tim SPIP pada Kejaksaan Negeri Lamandau melalui Surat Perintah Nomor : KEP-02/O.2.21/Cum.5/2021 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Lamandau. Kejaksaan Negeri Lamandau membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan satuan kerja dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Lamandau
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Negeri Lamandau telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja berdasarkan pemetaan resiko terhadap pelayanan yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Lamandau.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Lamandau telah melakukan beberapa upaya pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai melalui Apel Pagi setiap hari Senin.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Lamandau telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan, selain itu kejaksaan Negeri Lamandau juga membuat inovasi untuk kebijakan pengaduan masyarakat, diantaranya : 1. Pengaduan Masyarakat Melalui Surat 2. Pengaduan Masyarakat melalui Media elektronik melalui website, media sosial dan aplikasi perpesanan instan (email) 3. Ruangan Pengaduan Masyarakat 4. SOP Penerimaan Pengaduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- setiap bulan Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau akan melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan pengaduan melalui buku register
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan kepada masing-masing bidang terkait untuk selanjutnya ditindak lanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Kejaksaan Negeri Lamandau telah menerapkan Whistle Blowing System yang terintegrasi dengan Aplikasi PUSPAWAS Kejati Kalteng
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Kejaksaan Negeri Lamandau menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Lamandau dilakukan setiap bulan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Kejaksaan Negeri Lamandau telah menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Kejaksaan Negeri Lamandau telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan ke seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Lamandau
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Lamandau dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Kejaksaan Negeri Lamandau memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja. Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Lamandau selalu diawali dengan 3S (Senyum, Salam, Sapa) Kebijakan Standar Pelayanan pada Kejari Lamandau mengacu pada PERJA RI Nomor : PER-032/A/JA/8/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia dan PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Kejaksaan Negeri Lamandau telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan, serta berinovasi sesuai dengan karateristik Kejaksaan Negeri Lamandau
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Lamandau dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan pada Kejari Lamandau, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Perosedur Adminstrasi Pemerintahan.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Kejaksaan Negeri Lamandau melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang ada
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- pada setiap kesempatan Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Lamandau, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan budaya pelayanan PRIMA
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada website (kejari-lamandau.go.id), sosial media (Instagram @kejarilamandau; Facebook Kejaksaan Negeri Lamandau; Youtube Kejari Lamandau; dan Twitter @kejarilamandau) Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui buku saku dan banner yang tersedia diarea Kantor Kejaksaan Negeri Lamandau.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- terdapat sanksi bagi pegawai serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan. Kompensasi berupa permintaan maaf yang disampaikan kepada publik melalui website dan media sosial milik Kejari Lamandau
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Lamandau sudah dilakukan secara terpadu dengan telah dibangunnya Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kejari Lamandau, ruang pelayanan hukum, ruang tahap 2, ruang pemeriksaan saksi/tersangka dan ruang koordinasi penyidik terpisah dengan ruang pegawai, tersedia parkir, kursi roda untuk disfable, tersedia ruang lakstasi, ruang kesehatan dan petunujuk arah. pada PTSP tersedia lemari penitipan barang para tamu, tanda pengenal tamu. tersedia sarana/fasilitas untuk kaum disabilitas, parkir khusus tamu, parkir khusus wanita dan parkir disabilitas, alat cek suhu, spanduk dan banner protokol kesehatan, fasilitas cuci tangan, handsanitiser, desifektan rutin tiap ruangan tertutup dan pelaksanaan WFH/WFO.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Kejaksaan Negeri Lamandau telah memiliki 19 (sembiln belas) inovasi pelayanan yaitu : 1. Bidang Intelijen 1) Pelayanan Permohonan Penyuluhan dan Penerangan Hukum di PTSP 2) Pelayanan Media Center Kejaksan Negeri Lamandau 3) Pelayanan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Online 4) Pelayanan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Offline 5) Pelayanan Penerimaan Tamu Oleh Security 2. Bidang Tindak Pidana Umum 6) Pelayanan Rumah Singgah Saksi Perkara Tindak Pidana Umum 7) Pelayanan Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10) 8) Pelayanan Antar Tilang 3. Bidang Tindak Pidana Khusus 9) Pemaparan Jadwal Pemeriksaan Saksi Elektronik 10) Pelayanan Permohonan Surat Ijin Kunjungan Tahanan melalui Media Sosial 11) Pemantauan Koordinator Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Penyelidian/Penyidikan 4. Bidang Perdata dan Tata Usaha 12) JPN Menyapa “On The Spot” 13) JPN Menyapa Melalui Media Sosial 5. Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan 14) Pelayanan Antar Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus 15)Pengem
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Lamandau dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media papan pengumuman baik secara online melalui Website dan Sosmed dan papan pengumuman di Kantor Kejari Lamandau.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Lamandau
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan