Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI GUNUNG MAS
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuknya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan nomor : KEP-06/O.2.22/Cp.1/03/2021 tanggal 04 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan Anggota Tim Kerja dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas sesuai dengan Standart Operating Prosedur (SOP) yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah dibuat.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh Kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Terdapat rapat rutin monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas berperan sebagai Role Model dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah ditetapkan Agen Perubahan yaitu dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas Nomor: KEP-09/O.2.22/Cp.1/03/2021 tanggal 04 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di Kejaksaan Negeri Gunung Mas dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Gunung Mas terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Instansi Kejaksaan Negeri Gunung Mas telah memiliki SOP di setiap bidang.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Setiap kegiatan satuan Kerja sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang tersedia
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Satuan kerja Kejaksaa Negeri Gunung Mas telah melaksanakan evaluasi SOP secara berkala
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Gunung Mas telah memilik sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tekhnologi Informasi yang disebut dengan CMS SPPT-IT dan EIS serta SiPEDE yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasional manajemen SDM Kejaksaan Negeri Gunung Mas telah menggunakan Teknologi Informasi diantaranya SIPEDE, E-Dosir, dan SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Satuan kerja Kejaksaan Negeri Gunung Mas telah menyediakan pelayanan informasi publik berupa Penerimaan Laporan Pengaduan secara online melalui Website (www.kejari-gunungmas.go.id) Laporan pengaduan dapat dilakukan secara online dengan mengirim via email ke alamat email Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Layanan antar barang bukti.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Satuan Kerja telah melaksanakan monitpring evaluasi terhadap pmanfaatan teknologi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan layanan informasi publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Satuan Kerja telah membetuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Untuk menindak lanjuti pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, Satuan Kerja melakukan monitoring evaluasi secara berkala
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan Pegawai disusun dengan mengacu kepada peta jabatan yang tertuang dalam Papan Struktur Organisasi, Papan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan Pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Adanya Laporan bulanan Pembinaan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Adanya Usul Mutasi / Promosi
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi pegawai antar jabatan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Mengikuti Diklat berbasis analis kebutuhan dan Beban Kerja
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pengembangan kompetensi pegawai dipertimbangkan melalui hasil kerja pegawai tersebut
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Pegawai Kejaksaan Negeri Dairi berkesempatan untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Diklat TAK, Diklat LATSAR untuk Pegawai CPNS, Bimtek, Sosialisasi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terdapat penetapan kinerja individu selaras dengan Sasaran Kinerja Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Hasil kerja individu memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Adanya pemberian penghargaan kepada pegawai berptestasi
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah dilaksanakan dilengkapi dengan absen, buku jurnal harian, buku penilaian kinerja dan buku pengawasan melekat
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
dilaksanakannya update data pada aplikasi E-dosir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
notulen penyusunan perencanaan - Dokumentasi kegiatan rapat - Laporan hasil rapat/Notulen - Dokumen Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
notulen penyusunan penetapan kinerja (untuk setiap level) - Dokumentasi kegiatan rapat - Laporan hasil rapat/Notulen - Dokumen perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- jadwal pemantauan dan laporan pemantauan - Cek pemantauan kinerja terakhir - Dokumentasi kegiatan - Laporan hasil rapat/Notulen - Tangkapan Layar pengisian aplikasi EMonev secara periodik
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Gunung sudah memiliki dokumen rencana kerja yaitu RENJA, RENSTRA Dan IKU
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen RENJA, RENSTRA Dan IKU yang dimiliki telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Satuan kerja telah memiliki Indikator Kinerja Utama
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator Kinerja telah smart di buktikan dengan adanya screenshoot pada bukti data dukung
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja sudah tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Satuan kerja telah memberikan informasi kinerja secara triwulan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Upaya peningkatan kapasitas sdm yang menangani akuntabilitas kinerja yaitu dengan mengikuti diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Adanya surat usulan untuk mengikuti duklat bagi pegawai Pengelola akuntabilitas kinerja
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Publik campaign dilakukan secara berkala melalui media sosial, spanduk, banner, dll
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
di bentuknya Unit Pengendali gratifikasi diperkuat dengan SK Kajari, ruang gratifikasi, lemari gratifikasi dan publik campaign
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
diterbitkannya kep Tim SPIP oleh kajari
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
adanya peta resiko dan identifikasi peta resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Dengan menerbitkan nota dinas himbauan dan larangan kepada seluruh pegawai dan memasang CCTV di seluruh areak kantor
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah di informasikan dan dikomunikasikan melalui rapat monitoring evaluasi dan nota nidas
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
telah dibentuk Tim Penerima Pengaduan Masyarakat di perkuat dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
dilaksanakan rapat monitoring evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
pembentukan Tim Whistle Blowing System di perkuat dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Neeri Gunung Mas
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Whistle Blowing System telah diterapkan di Kantor Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan di sosialisasikan kepada masyarakat melalui banner dam media sosial
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Monitoring Evaluasi dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Neeri Gunung Mas
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
whistle blowing system sudah di sosialisasikan kepada seluruh pagawai dan juga kepada masyarakat melalui media sosial
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
telah di terbitkan peta identifikasi benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
telah dilaksanakan sosialisasi benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas. Menerbitkan SK dan SOP Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Hasil Implementasi Bentura Kepentingan di telah dilaporkan dengan hasil NIHIL
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Diadakan rapat monitoring evaluasi Benturan Kepentingan dan membuat laporan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Tindak lanjut monitoring benturan kepentingan dengan membuat Nota Dinas Himbauan dan larangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas kepada seluruh pegawai
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- unit kerja telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
- unit kerja telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- sudah melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada seluruh pegawai yang memberikan pelayanan;
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- informasi pelayanan bisa diakses melalui berbagai media papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, dsb);
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan telah dilakukan secara berkala;
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- hasil survei kepuasan masyarakat sudah dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb);
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat;
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan