Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PULANG PISAU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Iya, telah dibentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021 dengan nomor surat Kep-06/O.2.23/Cp.2/3/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Iya, Penentuan Anggota Tim Kerja selain Pimpinan, dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas sesuai dengan Standart Operating Prosedur (SOP) yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Untuk Dokumen rencana aksi pembangunan ZI dalam rangka mempertahankan Predikat WBK menuju Predikat WBBM telah disusun.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
-Dokumen rencana kegiatan pembangunan ZI dalam rangka mempertahankan predikat WBK dan menuju predikat WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dimana bertujuan untuk pembangunan Zona Integritas dalam hal mempertahankan Predikat WBK menuju Predikat WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Telah dilakukan pengelolaan media interaktif dimana digunakan untuk menginformasikan dan mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas yang dimana menjunjung pertahanan predikat WBK dan menuju predikat WBBM
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integitas telah dilaksanakan untuk mempertahankan predikat WBK menuju predikat WBBM
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Terdapat monitoring berkala dengan inputan, proses dan evaluasi disetiap skala sehingga terus terpantau untuk setiap kemajuan perkembangan setiap waktu dalam rangka mempertahankan predikat WBK dan menuju predikat WBBM
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Untuk seluruh hasil monitoring berkala yang dilakukan langsung di evaluasi untuk mengetahui perkembangan dimana dilaksanakan meruntut pada mempertahankan predikat WBK menuju predikat WBBM
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sebagai Role Model dalam rangka mempertahankan predikat WBK menuju predikat WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Dengan menetapkan Agen Perubahan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Nomor : PRINT-308/O.2.23/cr.3/03/2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dilingkungan organisasi meruntut pada mempertahankan predikat WBK menuju predikat WBBM
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Semua terlibat, seluruh pegawai Kejaksaaan Negeri Pulang Pisau. Semua memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dalam mempertaahankan predikat WBK menuju predikan WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-iya SOP telah dibuat mengacu pada peta proses bisnis dan telah dilakukan inovasi yang berbasis IT dan menyesuaikan dengan kondisi Covid-19
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-iya Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah menetapkan Seluruh SOP dan Melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-iya SOP telah dievaluasi per triwulan dan ditindaklanjuti dengan perbaikan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
C
-Kejaksaan Negeri Pulang Pisau belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
-iya Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah menggunakan sistem operasionalisasi manajemen yang berbasis IT yaitu Simkari
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Iya Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah menggunakan Teknologi Informasi dalam pemberian pelayanan kepada publik melalui Website kejari-pulangpisau.kejaksaan.go.id , Media Sosial seperti Facebook, Whats app, dan surat elektronik (email)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-iya telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan dilakukan evaluasi per triwulan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-iya sudah terdapat pejabat pengelola informasi publik (PPID)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-iya, telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Ya, bahwa kebutuhan pegawai yang telah dibuat di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau berpedoman pada Peta Jabatan maupun Analisis Beban Kerja untuk masing-masing Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
-Bahwa penempatan pegawai hasil rekrutmen, sebagian besar mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Ya, bahwa di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penempatan Pegawai Rekrutmen yang mana untuk memenuhi kebutuhan jabatan dan perbaikan terhadap kinerja Unit Kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Bahwa telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan dan telah diusulkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan SK Mutasi Lokal.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Ya, bahwa mutasi pegawai antar jabatan di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan pendapat unit kerja.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Ya, bahwa di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Ya, bahwa di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah dilakukan Training Need Analysis yaitu dengan melakukan Assesment Kompetensi pada tahun 2020 dan direncanakan untuk tahun 2021 dilakukan Assesment Komptensi kembali kepada seluruh pegawai.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Ya, bahwa penyusunan rencana kompetensi pegawai Kejaksaan Negeri Pulang Pisau selalu mempertimbangkan dengan hasil pengelolaan kinerja pegawai yaitu berdasarkan SKP Bulanan, SKP Tahunan, bahkan untuk tahun 2021 telah dibuatkan laporan hasil evaluasi kinerja pegawai secara periodik yaitu per triwulan.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan sebesar <25 %.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Bahwa semua pegawai di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sudah memperoleh kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensiyang lain.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Bahwa di Kejaksaan Negeri Pulang telah dilakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai dengan mengikutkan sertakan pegawai pada Diklat, Bimtek, In House Training, Dinamika Kelompok, Sosialisasi dan bentuk kegiatan lainnya.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Ya, bahwa di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Bahwa Penetapan Kinerja Individu di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Bahwa Ukuran Kinerja Individu Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah memiliki kesesuaian dengan Indikator Kinerja Individu level diatasnya.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Bahwa Pengukuran Kinerja Individu di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dilakukan secara bulanan dengan membuat SKP Bulanan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Ya, bahwa hasil penilaian kinerja individu di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah dijadikan dasar untuk pemberian Reward.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
-Bahwa Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Bahwa data informasi kepegawaian di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dapat diakses oleh pegawai dan pada tahun 2021 ini dimutakhirkan oleh operator simkari setiap ada perubahan data pegawai.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Iya, Pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan dengan bukti dukung berupa Notulen Rapat Penyusunan Perencanaan, Daftar Hadir Rapat, Dokumentasi Rapat serta Dokumen Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Iya, Pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja dengan bukti dukung berupa Notulen Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja, Daftar Hadir Rapat, Dokumentasi Rapat, Dokumentasi Pernandatanganan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Iya, Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala dengan bukti dukung berupaNotulen Rapat Evaluasi Pencapaian Kinerja, Daftar Hadir Rapat, Dokumentasi Rapat, Dokumentasi Pimpinan Memonitoring Pengisian E-Monev, Grafik Pencapaian Kinerja telah dipublikasikan di Web, Jadwal pemantauan / Monev, Tangkapan Layar (screenshot) Aplikasi Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Iya, telah adanya dokumen perencanaan yang lengkap dengan bukti dukung berupa Dokumen Perencanaan, Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Pimpinan, Perjanjian Kinerja Kasi & Kasubag, Perjanjian Kinerja Jaksa dan Perjanjian Kinerja Pegawai
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Iya, Dokumen Perencanaan telah berorientasi pada hasil dengan bukti dukung berupa Indikator Kinerja Utama SMART (IKU SMART), Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Iya, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan bukti dukung berupa Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Iya, Indikator Kinerja Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah SMART dengan bukti dukung berupa Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Utama SMART (IKU SMART) dan Rencana Strategis (Renstra)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya, Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu dengan bukti dukung berupa Pengantar Lapora Kinerja (LAKIP)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Iya, pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja dengan bukti dukung berupa Laporan Kinerja 2020 (LAKIP 2020)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Ya, telah adanya upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan bukti dukung berupa Laporan Diklat (TMC, Latsar dan CMS)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Iya, Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten dengan bukti dukung berupa Laporan Bimbingan Teknis (BIMTEK) SIRAP dan Laporan Sosialiasi Pelayanan Prima
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Iya telah dilakukan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai, telah dipasang banner-banner di area pelayanan publik di kantor tentang anti gratifikasi dan telah disediakan ruangan untuk penerimaan laporan gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Laporan tahunan penanganan gratifikasi, Sprint pembentukan UPG serta Sprint petugas penerima laporan gratifikasi, Laporan Kegiatan, Dokumentasi ruangan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
-Telah dibuat desain SPIP, foto dokumentasi kegiatan sosialisasi SPIP, laporan kegiatan sosialisasi SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-Telah dibuat peta resiko yang dilengkapi dengan hasil identifikasi atau penilaian resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-Telah dibuat hasil monitoring resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Foto dokumentasi sosialisasi peta resiko
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Telah dibuat buku agenda pengaduan masyarakat, ruang khusus untuk laporan pengaduan, aplikasi khusus untuk pengaduan yang berbasis online, SOP Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Telah dibuat laporan monev pengaduan masyarakat per triwulan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Telah dibuat Telaahan Intelijen
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Foto ruang sarana penerimaan pelaporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-Telah dibuat Surat Perintah tentang pembentukan UPP
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Laporan monev WBS dan laporan kegiatan WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Laporan Kegiatan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Telah dibuat peta benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Foto sosialisasi penanganan benturan kepentingan, notulen sosialisasi, SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingangan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Laporan kegiatan penanganan benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Laporan monev benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Nota Pendapat benturan kepentingan, laporan tindak lanjut
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-iya, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan dan telah mempunyai inovasi terkait standar sesuai karakteristik Kejaksaan Negeri Pulang Pisau
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-iya Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah memaklumatkan Standar pelayanan sesuai yang ditetapkan dan mempunyai inovasi terkait maklumat standar pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-iya Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah menerapkan SOP sesuai dengan yang ditetapkan dan telah mempunyai inovasi terkait standar pelayanan pada saat Covid-19
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
-Iya Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-iya telah dilaksanakan Sosialisasi / Pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada seluruh pegawai yang memberikan pelayanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-iya informasi pelayanan dapat diakses melalui Website Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Media Sosial seperti Facebook, Youtube, Instagram, Twiter
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-iya terdapat reward bagi pelaksana layanan berupa penghargaan pegawai terbaik yang dipasang di Mading Kantor dengan penilaian per triwulan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-iya seluruh pelayanan telah dilakukan secara terpadu / terintegrasi melalui PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-iya Kejaksaan Negeri Pulang Pisau memiliki inovasi pelayanan yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seperti Pengantaran pengembalian barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelayanan pengambilan tilang keliling
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-iya survey telah dilakukan secara berkala, seperti penilaian kepuasan publik menggunakan quisioner, google review dll
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-iya hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media seperti Website, media Sosial, dan Google Review
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-iya telah dilakukan tindak lanjut dari hasil survey kepuasan masyarakat dan ditindak lanjuti dengan cara mengevaluasi pelayanan dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan