Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BARITO UTARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Nomor : KEP-02/O.2.13/Cp.1/03/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Utara
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Undangan, Notulen, Foto Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Utara
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kejaksaan Negeri Barito Utara
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Buku Profil Pembangunan ZI Kejari Barito Utara
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Foto Tangkapan Layar Media sosial dan website menginformasikan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kejaksaan Negeri Barito Utara, Laporan Media Sosial
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Laporan Evaluasi dan Monitoring Rencana Aksi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Undangan, Notulen, daftar hadir, foto kegiatan Rapat Evaluasi dan Monitoring Rencana Aksi,
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Laporan Hasil Tindak Lanjut, Notulen, Daftar Hadir, Undangan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dokumentasi kegiatan, Perjanjian Kinerja Pimpinan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, dan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Nomor Kep - 03 /O.2.13/Cp.1/03/2021 Tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent Of Change) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Utara Tahun 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumen Pakta Integritas, Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Wilayah Bebas dari Korupsi kepada Seluruh Pegawai
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dokumentasi Kegiatan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Dokumen SOP, Skema Alur Pelayanan , Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi kegiatan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Dokumen SOP, Buku Standar Layanan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Dokumen Pemantauan SOP, Laporan Observasi Pelaksanaan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Tangkapan Layar Aplikasi SIMKARI, CMS Pidum, CMS Pidsus
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Tangkapan Layar Aplikasi SIMKARI, CMS Pidum, CMS Pidsus
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Tangkapan layar website dan media sosial, Tangkapan Layar Survei Kepuasan Masyarakat
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Undangan, Notulen, daftar hadir dan Dokumentasi Rapat, Laporan Evaluasi Teknologi informasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Nomor : KEP-04/O.2.13/Cp.1/03/2021 Tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi rapat evaluasi, Tangkapan Layar Survei Kepuasan Masyarakat, Tangkapan layar website dan media sosial
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Undangan Rapat, notulen, daftar hadir, dokumentasi, Peta Jabatan, analisis beban, Surat Usulan Kebutuhan Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Peta Jabatan, Analisis Beban, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Undangan, Notulen, Daftar hadir dan dokumentasi rapat evaluasi, tangkapan layar e-monev
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Undangan, Notulen, Daftar hadir dan dokumentasi rapat , Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Nomor: PRINT-59/O.2.13/C.2/01/2021
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Undangan, Notulen, Daftar hadir dan dokumentasi rapat , Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Nomor: PRINT-59/O.2.13/C.2/01/2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Undangan, Notulen, Daftar hadir dan dokumentasi rapat, Tangkapan Layar laporan E-monev
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Undangan, Notulen, Daftar hadir dan dokumentasi rapat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Sasaran Kinerja Pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Sasaran Kinerja Pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Undangan, Notulen, Daftar hadir dan dokumentasi rapat, Surat Perintah mengikuti Diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Undangan, Notulen, Daftar hadir dan dokumentasi rapat, pelatihan bahasa inggris
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Undangan, Notulen, Daftar hadir dan dokumentasi rapat, Tangkapan Layar laporan E-monev
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Undangan, Notulen, Daftar hadir dan dokumentasi rapat, Sasaran Kinerja Pegawai, RENJA, RENSTRA, IKU
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai, Laporan Kinerja
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Surat Keputusan Kepala kejaksaan Negeri Barito Utara Tentang Penetapan Pegawai Teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Buku waskat , Absensi Kehadiran Scan Wajah, Absensi Manual
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- tangkapan layar SIMKARI, Daftar Riwayat Pegawai , laporan rekapitulasi pemutakhiran data aplikasi perencanaan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Undangan Rapat, Notulen, daftar hadir, dokumentasi Rapat perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Undangan Rapat, Notulen, daftar hadir, dokumentasi Rapat, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Undangan Rapat, Notulen, daftar hadir, dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, tangkapan layar e-monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Undangan Rapat, Notulen, daftar hadir, dokumentasi Rapat, Dokumen RENJA, RENSTRA, IKU Kejari Barito Utara
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen RENJA, RENSTRA, IKU Kejari Barito Utara
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Dokumen IKU Kejaksaan Negeri Barito Utara
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Tangkapan Layar SIMKARI dan laporan E-Monev
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Tangkapan Layar Monev. Laporan Kinerja,
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Tangkapan Layar Monev, Laporan Kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
- Surat Perintah Mengikuti Diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Sertifikat Bendahara
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Undangan Rapat, daftar hadir, notulen, dokumentasi rapat, dan dokumentasi sosialisasi dan pemasangan banner pengendalian gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Nomor: KEP-7/O.2.13/Cp.1/05/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kejaksaan Negeri Barito Utara Tahun 2021, Nota Dinas Koordinator program kepada Kajari, Peta Resiko Pengendalian Gratifikasi, Sprint Ops PAM SDO aset dan dokumen, Surat kepada Bupati Perihal Larangan Gratifikasi Hari Besar
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- Undangan Rapat, daftar hadir, notulen, dokumentasi rapat, Pengumuman SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Peta Resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi SPI
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi SPI
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Undangan Rapat, daftar hadir, notulen, dokumentasi rapat, buku agenda pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   12
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   12
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-tangkapan layar emonev
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- tangkapan layar emonev
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Undangan Rapat, daftar hadir, notulen, dokumentasi rapat
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara tentang Penerapan Whistle Blowing System, nota dinas Kasi Intel kepada Kajari tentang WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Undangan Rapat, daftar hadir, notulen, dokumentasi rapat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Tangkapan layar emonev
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Undangan Rapat, daftar hadir, notulen, dokumentasi rapat , SOP Penanganan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Dokumentasi Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Nota Dinas Kasi Intel Kepada Kasi Datun tentang Pengamanan SDO dalam pelaksanaan pendampingan hukum bidang Datun Kejari Barito Utara,
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Tangkapan layar emonev
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- nota pendapat Kasi Intel kepada Kajari
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Undangan rapat, notulen, daftar hadir, dokumentasi rapat, SOP Pelayanan, Maklumat Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Dokumen Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Dokumen SOP Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Undangan rapat, notulen, daftar hadir, dokumentasi rapat Evaluasi SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Undangan rapat, notulen, daftar hadir, dokumentasi rapat , Dokumentasi Pelayanan , Dokumentasi Duta Pelayanan, alur pelayanan, Surat Keputusan tentang duta pelayanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Tangkapan Layar Website, dan media Sosial, Surat Keputusan SIPPN
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Piagam Penghargaan Kepada pelaksana pelayanan, Dokumentasi kegiatan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Dokumentasi Pelayanan Dilakukan di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Nomor: KEP-10/O.2.13/C/03/2021 tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Utara, Dokumentasi Pelayanan Hukum On the street dan pelayanan antar barang bukti gratis, Dokumentasi Sarana Prasarana dan pelayanan publik
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Dokumen Survey kepuasan masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Dokumen Survey kepuasan masyarakat, Tangkapan Layar Hasil Survey secara Online
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Dokumen Survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan