Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTAWARINGIN BARAT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuk Tim pembangunan ZI WBK-WBBM sesuai Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat KEP - 03/O.2.14/02/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan Anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme dengan melakukan rapat Pencanangan ZI WBK-WBBM dengan bukti dukung berupa notulen rapat, absen rapat, dan dokumentasi.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM yang telah disusun oleh tim
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam dokumen rencana kerja yang kami susun tentunya sesuia dengan petunjuk mengenai pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Adanya media sosial untuk mensosialisasikan pembanguna ZI menuju WBK/WBBM berupa website : https://kejari-kotawaringinbarat.com, Facebook : kejari kotawaringin Barat, IG : @kejarikotawaringinbarat, Twitter : @kejari_kobar , youtube : Kejari Kotawaringin Barat
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
semua kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI yang nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Kami telah menyusun rencana kerja, tentunya apa yang dilakukan nanti akan dilmonitoring dan di evauasi kemudian akan dilaporkan kepada pimpinan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan berperan sebagai role model dalam setiap kegiatan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
(bukti dukung folder area 1) SK TIM Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi melalui apel pagi, jam masuk kerja dan pulang sesuai dengan ketentuan, pengawasan oleh pimpinan melalui CCTV, pemasangan papan informasi Pesan anti korupsi dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, adanya absen Face Recognition
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
(bukti dukung folder area 1) Penandatanganan Pakta Integritas oleh Kajari, Para kasi dan kasubag serta Para Jaksa dan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
(bukti dukung folder area 2) SOP Penerimaan Tamu , SOP laporan pengaduan masyarakat , SOP Pemeriksaan tansparan Kejari Kotawaringin Barat dll
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
(bukti dukung folder area 2) Foto Ruang Pemeriksaan Tranparan dilengkapi CCTV terintegrasi pimpinan, Banner Penerima Tamu, Kartu Tamu, Kotak Penyimpanan Barang / Loker tamu, Pojok (Monitor) Informasi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan ditindaklanjuti
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Memiliki sistem pengukuran kinerja
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
(bukti dukung folder area 2) Tampilan Aplikasi CMS , e-OFFICE dan e- Tilang.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
(bukti dukung folder area 2) Tampilan aplikasi SIMKARI, Website https://kejari-kotawaringinbarat.kejaksaan.go.id/
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
(bukti dukung folder area 2) Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Tampilan Website https://kejari-kotawaringinbarat.kejaksaan.go.id/, Youtube: Kejari Kotawaringin Barat, Instagram @Kejaksaannegerikobar, Facebook Kejaksaaan Negeri Kotawaringin Barat, Twitter @Kejari_Kobar
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
(bukti dukung folder area 3) Traning Need Analisis, Peta jabatan, Berita acara Asesmen
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
(bukti dukung folder area 3) Surat Keputusan dan/atau Surat Perintah Mutasi / penempatan Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
(bukti dukung folder area 3) Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
(bukti dukung folder area 3) Dokumen Usulan pengisian jabatan Pegawai (Telaah)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
(bukti dukung folder area 3) dokumen usulan Pengisian jabatan (telaah pegawai), surat perintah pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
(bukti dukung folder area 3) Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
(bukti dukung folder area 3) dokumen training Need analisis, Berita acara Asesmen pegawai
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
(bukti dukung folder area 3) 1. Surat Perintah kepada Pegawai untuk mengikuti Diklat 2. Hasil Asesmen Pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
(bukti dukung folder area 3) dokumen asesmen Pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Pegawai Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat berkesempatan untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Diklat TAK, Diklat LATSAR untuk Pegawai CPNS, In House Training untuk Pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
(bukti dukung folder area 3) Dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
(bukti dukung folder area 3) Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
(bukti dukung folder area 3) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
(bukti dukung folder area 3) dokumentasi pengucapan pengharagaan kepada pegawai yang berprestasi saat apel pagi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
(bukti dukung folder area 3) 1. buku penilaian prilaku pegawai(buku waskat) 2. Buku Catatan Penilaian PNS, Daftar hadir apel pagi, Dokumentasi pemberian teguran oleh Kepala Kejari Kobar
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
(bukti dukung folder area 3) tangkapan layar aplikasi sistem informasi kepegawaian pada SIMKARI, DRP, dan Entry Data Kepegawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
(bukti dukung folder area 4) Laporan Hasil Rapat/Notulen Penyusunan Perencanaan Kinerja, Dokumentasi kegiatan rapat, Dokumen Perencanaan berupa RENSTRA , RENJA, dan IKU
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
(bukti dukung folder area 4) Laporan Hasil Rapat/Notulen Penyusunan Penetapan Kinerja, Dokumentasi kegiaran rapat, Dokumen perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
(bukti dukung folder area 4) Laporan Monev Capaian kinerja dan dokumentasi kegiatan, Tangkapan layar pengisian E-Monev dan SMART
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
(bukti dukung folder area 4) Dokumen RENJA, RENSTRA, Perjanjian Kinerja dan IKU
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
(bukti dukung folder area 4) Dokumen RENJA, RENSTRA , Perjanjian kinerja dan IKU
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Adanya IKU (Indikator Kinerja Utama)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Adanya Aplikasi e-Monev SMART, Dokumen IKU dan Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
(bukti dukung folder area 4) Laporan Kinerja
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
(bukti dukung folder area 4) Laporan Kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
(bukti dukung folder area 4) Surat Perintah Mengikuti Diklat, Laporan Pelaksanaan Diklat, dan Dokumentasi Pelaksanaan Diklat/pelatihan oleh SDM yang kompeten
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
(bukti dukung area 4) Dokumentasi pelaksanaan diklat/pelatihan oleh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
(bukti dukung folder area 5) Dokumentasi banner Pengendalian Gratifikasi, Tangkapan Layar Sosial Media Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
(bukti dukung folder area 5) SK Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Laporan Kegiatan UPG 2021 dan Laporan Tahunan Monev atas Implementasi Pengedalian Gratifikasi 2020, Dokumentasi ruang UPG
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
(bukti dukung folder area 5) SK SPIP, Laporan Kegiatan SPIP, Dokumentasi Kegiatan SPIP,
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
(bukti dukung folder area 5) Dokumen Peta Resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
(bukti dukung folder area 5) Penempatan Safety Box untuk penitipan barang bagi tamu yang berkunjung ke Kantor, Laporan Monev Pemanfaatan TI dalam Operasional
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
(bukti dukung folder area 5) Foto sosialisasi peta resiko.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
(bukti dukung folder area 5) Surat Perintah Penerimaan Pengaduan Masyarakat, Penyediaan kolom pengaduan Masyarakat di Website https://kejari-kotawaringinbarat.kejaksaan.go.id , Buku Register, Dokumentasi X-Banner SMS Center Pengaduan Masyarakat, Dokumentasi pelayanan pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   3
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
(bukti dukung folder area 5) Dokumentasi ruang sarana penerimaan pelaporan/pengaduan Whistle Blowing System, Dokumentasi X Banner WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejari Kotawaringin Barat telah menerapkan seluruh kebijakan WBS sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; (bukti dukung folder area 5) Surat Perintah tentang Pembentukan UPP, Laporan Kegiatan WBS, Laporan Bulanan Penanganan dan Perlindungan Pelapor Pelanggar Hukum
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
WBS dimonitoring dan dievaluasi secara berkala; (bukti dukung area 5) Laporan Monev WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Hasiil evaluasi WBS telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
kejari kobar selalu berkoordinasi antar bidang terkait benturan kepentingan dlm penanganan perkara seperti halnya bidang datun dengan intelijen maupun pidsus
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Telah di lakukan sosialisasi mengenai penanganan benturan kepantingan kepada seluruh pegawai kejari kobar
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
kejari kobar telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan ke seluruh layanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Kejari kobar sdh melakukan evaluasi secara berkala atas penanganan benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Kejari kobar telah menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejari Kotawaringin Barat memiliki kebijakan standar pelayanan dan mempunyai inovasi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah membuat maklumat pelayanan,
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Adanya SOP pada setiap inovasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejari Kotawaringin Barat telah melakukan review atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam menerapkan budaya pelayanan prima kepada seluruh pegawai
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Seluruh pelayanan mudah diakses melalui Papan Pengumuman, website, Media Sosial, Pelayanan Konsultasi Hukum Gratis, Ruang Diversi, Banner Protokol Kesehatan, Monitor Informasi Jadwal Sidang, Lemari Simpan untuk Tamu, Layanan Kotak Terminal Listrik untuk Tamu, Layanan Drive Thru Tilang, Poliklinik Adhiprima, Duta Pelayanan PTSP, Wastafel PTSP dan Wastafel Poliklinik, Co working Space, Kendaraan Pelayanan Pengembalian Barang Bukti Gratis atau mobil Pengembara, adanya WC difabel dan WC Umum, Parkir difabel, Parkir Umum dan Pegawai, jalur difabel, Kursi Roda Khusus Disabilitas, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Ruang Pengaduan Masyarakat & Informasi Publik yang dilengkapi CCTV, Ruangan Pelayanan Tindak Pidana Umum yang dilengkapi CCTV, Ruang Pelayanan Datun dan Pelayanan Hukum yang dilengkapi CCTV, Ruang PTSP , Adanya ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Bermain Anak, Ruang Tahap Dua, Ruang Ibadah, Maklumat Pelayanan,Kata Kata Instpratif/Bijak , Ruang Barang Bukti, Ruang Arsip, Ruang Perlengkapan yang Tertata, Loket Pengembalian Barang Bukti, Loket Surat Masuk, Loket Izin Besuk Tahahan, Smoking Area, Pelayanna E- Tilang, Pelayanan e-Tamu, Petunjuk Arah , Lapangan Olahraga Adhiraga, Pargola Kantor , Lobby Kantor , Berbagai Sarana Informasi Berupa Website, Sosial Media, Serta Aplikasi Kejari Kobar yang dapat di download di Play store.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Pemberian Reward Kepada Pegawai yang masuk kedalam kategori pegawai disiplin dan inspiratif.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Pelayanan Terkait Pengembalian Barang Bukti Berupa Pelayanan Pengembalian Barang Bukti Siap Antar Memakai Mobil Pengembalian Barang Bukti Gratis (PENGEMBARA), Pelayanan Drive Thru Tilang Kilat/Cepat, Pelayanan PTSP yang Prima.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey internal dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
website, media sosial Serta Aplikasi yang sudah terdaftar di play Store yang dapat di akses.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan