Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BARITO TIMUR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : KEP-01/O.2.17/Cp.1/01/2021; tanggal 26 Januari 2021 tentang Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM pada Kejaksaan Negeri Barito Timur. 2. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM pada Kejaksaan Negeri Barito Timur melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : KEP-02/O.2.17/Cp.1/03/2021. Tanggal 10 Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Kejaksaan Negeri Barito Timur Tahun 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM dilakukan dengan prosedur yaitu : 1. Unsur Pimpinan pada Kejaksaan Negeri Barito Timur mengadakan rapat persiapan pembentukan Tim Kerja berupa seleksi penetuan anggota Tim yang memiliki kompetensi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana, melanggar kode etik/pelanggaran disiplin, berdedikasi, berkinerja, serta memahami tugas dan fungsi. kemudian hasil rapat seleksi tersebut disampaikan kepada seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut. 2. Melalui rapat Pembentukan Tim Kerja tersebut diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten dibidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Barito Timur menuju WBBM pada Bulan Februari - Maret 2021. 3. Undangan rapat pembentukan tim kerja WBBM 2021 . 4. Notulen rapat pembentukan tim kerja. 5. Kriteria anggota tim kerja. 6. Prosedure dan mekanisme pembentukan tim kerja. 7. Daftar hadir. 8. Dokumentasi kegiatan rapat pembentukan tim kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja tanggal 16 Maret 2021 sebagai pedoman dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, yang disusun oleh Tim Kerja bersama-sama dengan seluruh koordinator Pembangunan ZI menuju WBBM Kejari Barito Timur.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam Dokumen Rencana Kerja/Aksi sudah memuat Nama Kegiatan, Penanggungjawab, Target dan waktu penyelesaian, yang telag dirapatkan bersama-sama dengan Pimpinan pada tanggal 15 Maret 2021. Target yang telah disusun dalam Dokumen Rencana Kerja mengacu pada Permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Permenpan RB no. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB no. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM dilingkungan Instansi Pemerintah Target-target yang tersusun dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI WBK menuju WBBM Kejari Barito Timur, merupakan target prioritas dan relevan dengan Pembangunan ZI pada Kejari Barito Timur. Notulen rapat penyusunan dokumen rencana kerja. Pembangunan WBBM 2021.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi dilakukan menggunakan 2 (dua) cara : 1. Digital yaitu melalui menu Reformasi Birokrasi pada website Kejaksaan Negeri Barito Timur (www.kejari-baritotimur.go.id) 2. Konvensional yaitu melalui Baliho dan Pylon Sign yang ditempatkan di depan Kantor Kejari Barito Timur 3. Pemasangan Banner baik dilingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur maupun dikawasan pelayanan publik 4. Penandatangan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM pada tanggal 27 Januari 2021 dengan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur bersama dengan unsur Muspida di Kab. Barito Timur 5. Apel Pencanangan Pembangunan ZI WBK menuju WBBM yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur dengan diikuti oleh seluruh Pegawai dan Pramu Bakti pada Kejaksaan Negeri Barito Timur pada tanggal 27 Januari 2021. 6. Publikasi melalui Buku Saku Pembangunan ZI yang memuat 6 area dan inovasi satker.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Pembangun Zona Integritas yang telah dilaksanakan mengacu pada Dokumen Rencana Kerja tanggal 15 Maret 2020, dan ada beberapa program yang setelah dievaluasi perlu dilakukan perbaikan seperti SOP Inovasi. 1. Undangan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana kerja. 2. Notulen rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan rencana kerja 3. Dokumen tindaklanjut hasil rekomendasi monev pelaksanaan rencana kerja.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Evaluasi dan monitoring terhadap target-target prioritas dilaksanakan setiap bulan, dengan melaksanakan rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur. Dalam pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dilakukan pelaporan dengan menyusun Laporan Kinerja/Reviu Kinerja Reformasi Birokrasi berkala setiap bulan.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Semua hasil monitoring dan evaluasi telah ditindak lanjuti, yang dituangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi setiap bulannya.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Barito Timur memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Barito Timur, seperti : 1. Kepala Kejaksaan Negeri berserta para Kasi dan Kasubbagbin selalu absen kehadiran tepat waktu 2. Pimpinan memiliki buku waskat (buku pengawasan melekat Kajari) 3. Pimpinan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan zona integritas 4. Pimpinan selalu melakukan waskat setiap perilaku pegawai sampai pramubakti dalam menerapkan pembangunan zona integritas WBK menuju WBBM di Kejari Barito Timur 5. Pimpinan memimpin langsung setiap pelaksanaan langkah-langkah perubahan untuk meraih WBBM dengan memberikan contoh dan teladan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan ZI menuju WBBM 6. Pimpinan memimpin langsung setiap evaluasi dan perkembangan pembangunan ZI menuju WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen Perubahan juga telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor: KEP-03/O.2.17/Cp.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Barito Timur, melalui tahapan: 1. Rapat pembentukan agen perubahan. 2. Dokumen kriteria agen perubahan. 3. Notulen rapat. 4. Rencana tindak agen perubahan. 5. Dokumentasi.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja dilingkungan Kejaksaan Negeri Barito Timur seperti : 1. Yel-yel semangat perubahan. 2. Wall Of Quotes menghiasi beberapa bagian dinding Kejaksaan Negeri Barito Timur yang bertujuan untuk mengingatkan para pegawai untuk selalu bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritasnya. 3. Siraman Rohani dan Olahraga bersama setiap minggu. 4. Pemasangan PIN Siap Menuju WBBM, untuk seluruh Pegawai dan Pramubakti. 5. Mewajibkan seluruh Pegawai untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Mewajibkan kepada para Pegawai untuk menggunakan Teknologi Informasi dalam mendukung pelayanan kepada Masyarakat. 7. Selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dalam setiap Rapat Staf, Dinamika Kelompok, Siraman Rohani dan setiap kesempatan untuk selalu bekerja secara profesional dan tetap menjaga integritasnya serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 8. Dokumentasi kegiatan. 9. Memasang motto/Slogan pembangunan ZI yaitu DINAMIS (disiplin, inovatif, melayani, akuntabel dan transparan) dalam bentuk Banner, Spanduk dan Baliho serta memasang slogan tersebut disetiap area pelayanan. 10. Memasang Banner, Spanduk dan Baliho semangat perubahan di sekitar area Kantor untuk mewujudkan zona integritas WBBM di Kejari Barito Timur.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Barito Timur terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), bentuk keterlibatan mereka dalam Pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan Integritasnya di wujdukan melalui : 1. Penandatanganan Komitmen Bersama; 2. Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyematan PIN siap menuju WBBM pada seluruh pegawai Kejakasaan Negeri Barito Timur, mulai dari pejabat struktural tertinggi (Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur) sampai dengan pegawai level terendah (Pramubakti); 3. Dalam setiap rapat Pembangunan ZI menuju WBBM, selalu meminta pendapat dan masukan dari setiap Pegawai dan Pramubakti terkait inovasi-inovasi dalam mendukung perubahan. 4. Dokumentasi.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis sesuai dengan Permenpan No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang, seperti: 1. SOP pelayanan dan inovasi. 2. SOP kegiatan bersama. 3. Telah dibuatkan arsip buku SOP.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
1. SOP kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Barito Timur telah dibuat berdasarkan observasi pelaksanaan SOP, JUKLAK dan JUKNIS yang telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Barito Timur. 2. SOP, JUKLA dan JUKNIS telah diterapkan di Kejaksaan Negeri Barito Timur. 3. Dokumentasi penerapan SOP pada kegiatan pelaksaan kinerja sehari-hari
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
1. Setiap SOP telah dilakukan evaluasi setiap bulan, dengan dilengkapi hasil evaluasi dan tindaklanjut atas evaluasi tersebut; 2. Setiap evaluasi mengacu pada Permenpan No.35 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah. 3.Evaluasi dilakukan dengan tahapan: a. Undangan rapat. b. Notulen rapat. c. Laporan hasil monitoring evalusi SOP d. Dokumentasi.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
1. Kejaksaan Negeri Barito Timur telah menggunakan sistem IT dalam melakukan pengukuran kinerja melalui e-calendar dan melalui Portal Aplikasi app.kejari-baritotimur.go.id, untuk menunjang sistem pengukuran kinerja di setiap pelayanan dan tugas dan fungsi bagi para Pegawai di Kejaksaan Negeri Barito Timur. 2. Kejaksaan Negeri Barito Timur memilik sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tekhnologi Informasi yang disebut dengan CMS SPPT-IT dan EIS serta SiPEDE yang terpusat dengan Kejaksaan RI.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksan Negeri Barito Timur telah menggunakan Daskrimti Simkari kepegawaian sebagai sarana tekhnologi informasi yang terpusat dengan kejaksaan RI, melalui e-Pangkat, SiPEDE, E-Dosir serta . Operasional manajemen SDM pada Kejaksaan Negeri Barito Timur sebagian besar telah menggunakan sistem teknologi informasi yang Terintegrasi pada Kejaksaan Agung RI 1. SIPEDE 2. Case Management System (CMS) SPPTI Pidum dan Pidsus 3. E-Tilang 4. Arssys Barang Bukti 5. E-LHKPN dan E-LHKASN 6. Sistem Pengelolaan Keuangan 7. E-Dosir 8. Simkari Kepegawaian Aplikasi penunjang di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Barito Timur: 1. E-Calender 2. DUK Kepegawaian pada Portal Aplikasi app.kejari-baritotimur.go.id (si Puti Batik) 3. QR Code Barang Bukti 4. E Katalog Kearsipan Perkantoran 5. Sistem Pelayanan Satu Pintu dengan alamat app.kejari-baritotimur.go.id
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Untuk beberapa pelayanan publik telah menggunakan perkembangan Teknologi Informasi, sehingga pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Barito Timur menjadi lebih efektif dan efisien, diantara layanan publik yang menggunkan perkembangan Tekhnologi Informasi adalah : 1. Penerimaan Laporan Pengaduan secara online melalui Website (www.kejari-baritotimur.go.id) Laporan pengaduan dapat dilakukan secara online dengan mengirim via email ke alamat email Kejaksaan Negeri Barito Timur 2. Layanan Tilang dengan menggunakan EDC (elektronic data capture) Masyarakat melakukan pembayaran melalui Mesin EDC, sehingga tidak ada transaksi tunai pada Pelayanan Tilang. 3. Layanan Tilang Cepat Masyarakat cukup membuka alamat http://tilang.kejaksaan.go.id 4. Pelayanan Hukum JPN Kepada Masyarakat berbasis Website 5. Pelayanan JPN Pendamping Desa berbasis Website
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Terdapat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan perbulan dengan melalui tahapan: a. Undangan rapat monitoring evaluasi pemanfaat teknologi informasi untuk pelayanan publik. b. Notulen rapat. c. Laporan hasil monitoring evalusi pemanfaat teknologi informasi untuk pelayanan publik. d. Dokumentasi.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Barito Timur telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Barito Timur. Selain aktif memberikan informasi melalui website, Kejaksaan Negeri Barito Timur juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Instagram (@kejari.bartim) 2. Facebook (Kejaksaan Negeri Barito Timur) 3. Youtube (Kejari Barito Timur) 4. Twitter (@kejaribartim) Penerapan kebijakan informasi publik dilakukan melalu: 1. Surat Perintah tentang PPI (Pejabat Pengelola Informasi) 2. Surat Keputusan SIPPN 3. Laporan tangkapan layar informasi kegiatan satuan kerja dalam media sosial dan website. 4. SK Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : KEP-06/O.2.17/Cs/03/2021 tanggal 11 Maret 2021 tentang Penetapan Hotline pada Kejaksaan Negeri Barito Timur 5. SK Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : KEP-07/O.2.17/Cs/03/2021 tanggal 11 Maret 2021 tentang Penetapan Alamat Website pada Kejaksaan Neeri Barito Timur 6. SK Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : KEP-08/O.2.17/Cs/03/2021 tanggal 11 Maret 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial pada Kejaksaan Negeri Barito Timur
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Barito Timur selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik setiap bulannya, melalui: 1. Tangkapan layar pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. 2. Dokumentasi tentang penerapan sarana informasi publik dan foto kegiatan. 3. Undangan rapat Monev 4. Notulen rapat Monev 5. Dokumentasi kegiatan rapat. 6. Laporan tindaklanjut Monev 7. Daftar Kehadiran
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Kejari Barito Timur telah mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan Pemetaan jabatan dan analisis beban kerja secara berjenjang kepada Pimpinan. 1. Dokumen rencana pegawai 2. Dokumen usulan kebutuhan pegawai 3. Dokumen peta jabatan 4. Dokumen analisa beban kerja untuk masing-masing jabatan mengacu pada Perja SOTK Kejaksaan 5. Dokumen Assesmen kepada pegawai dan foto kegiatan assesmen 6. Laporan Monev
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang berdasarkan pemetaan jabatan. 1. Peta jabatan 2. Usulan penambahan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja 3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur kepada pegawai baru dalam pelaksanaan tugas.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Barito Timur sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja, melalui: 1. Rapat perencanaan kebutuhan pegawai 2. Notulen rapat 3. Dokumentasi rapat 4. Laporan tindaklanjut 5. Daftar kehadiran
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Barito Timur telah melakukan usulan mutasi pegawai antar jabatan, bagi para Pejabat Struktural yang lebih dari 2 (dua) Tahun menjabat kepada Pimpinan secara berjenjang dengan mengacu pada KEPJA Nomor 356 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Mutasi Lokal Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Eselon V, dan Jabatan Pelaksana Eselon V, dan Jabatan Fungsional Jaksa dan Pegawai Selain Fungsional Jaksa sampai dengan Golongan III/c. Kejarksaan Negeri Barito Timur telah mengusulkan mutasi dan/atau promosi bagi Pegawai yang mempunyai prestasi secara berjenjang kepada Pimpinan, melalui Dokumen usulan mutasi dan promosi bagi pegawai yang mempunyai prestasi secara berjenjang kepada pimpinan.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
sSelain mengikuti pola mutasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Kejaksaan Negeri Barito Timur juga melakukan Assessment yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan minat calon pegawai, sehingga nantinya pimpinan dapat mengarahkan calon pegawai tersebut ke bidang yang sesuai dengan kompetensinya. Melalui: 1. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk melaksanakan tugas 2. Surat Perintah pengisian jabatan struktural
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan, guna memperbaiki pola mutasi internal kedepannya, melalui: 1. Rapat pengusulan mutasi pegawai 2. Notulen rapat 3. Dokumentasi rapat 4. Laporan tindaklanjut 5. Daftar kehadiran
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Barito Timur telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi, melalui Rapat Penyusunan analisa kebutuhan Diklat/Bimtek serta Pengembangan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Barito Timur, melalui: 1. Surat Perintah kepada calon jaksa untuk mengikuti perkembangan penanganan perkara. 2. Surat Perintah pegawai untuk mengikuti Diklat 3. Laporan tindaklanjut hasil pelaksanaan Diklat/Bimtek/Training/Seminar dll
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dengan mengacu pada SKP Pegawai yang bersangkutan, melalui: 1. Dokumen SKP masing-masing pegawai 2. Dokumen Evaluasi SKP 3. Dokumen pelaksanaan SKP
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Telah dilakukan pemetaan kesenjangan kompetensi pegawai dengan grade kompetensi yang ditetapkan berdasarkan PermenPAN Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yaitu kurang dari 25 %. Melalui dokumen pemetaan kesenjangan kompetensi pegawai dengan grade kompetensi.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Barito Timur memiliki kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. 1. Surat Perintah melaksanakan Diklat maupun pengembangan kompetansi lainnya. 2. Pengumuman Diklat kepada seluruh pegawai melalui sarana informasi.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Barito Timur melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training, dan mentoring baik yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI maupun Instansi terkait lainnya seperti mengikutsertakan Pegawai di lingkungan Kejari Barito Timur dalam pelaksanaan Bimtek yang diadakan oleh Kejaksaan Agung RI amupun Instansi terkait lainnya. Kejari Barito Timur juga telah melibatkan para Calon Jaksa dalam setiap penanganan perkara baik Pidum dan Pidsus melalui Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur. 1. Dokumentasi pelaksanaan in house training 2. Laporan pelaksaan in house training/Diklat/Bimtek/Seminar dll 3. Rapat penunjukan pegawai yang akan mengikuti Diklat/Seminar/Bimtek/in house training dll, berdasarkan tugas dan fungsi dari pegawai tersebut.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kejaksaan Neger Barito Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja per bulan. Melalui: 1. Rapat pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja 2. Notulen rapat 3. Dokumentasi rapat 4. Laporan tindaklanjut 5. Daftar kehadiran
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Barito Timur sesuai dengan Renstra, Renja dan IKU Kejari Barito Timur. Kejaksaan Negeri Barito Timur telah melaksanakan Penandatangan Kinerja Pegawai dengan seluruh pegawai dengan disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur, melalui: 1. Dokumen SKP seluruh pegawai 2. Perjanjian kinerja seluruh pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya, seperti para Staf kinerja individu mengacu pada atasan langsung secara berjenjang.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dilakukan secara periodik melalui aplikasi SIMKARI secara bulanan, melalui laporan pencapaian kinerja yang dibuat oleh masing-masing pegawai yang dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang, melalui: 1. Laporan capaian kinerja pegawai 2. Buku catatan penilaian pegawai negeri sipil
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur memberikan reward kepada pegawai teladan, yang diberikan setiap tiga bulan sekali dan di umumkan pada upacara senin minggu pertama. kriteria pegawai teladan dinilai dari absensi yang tepat waktu, total kehadiran, dan keikut sertaan dalam segala kegiatan kantor termasuk Apel pagi. 2. Pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar aturan disiplin bagi pegawai yang sering melanggar aturan disiplin maka akan dikenakan punishment sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : KEP-15/O.2.17/Cs/03/ 2021 tanggal Maret 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Pegawai Teladan Kejaksaan Negeri Barito Timur 4. Form Penilaian Atasan Pegawai Teladan Bulanan.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin pada Kejaksaan Negeri Barito Timur telah diterapkan, selain itu Kejaksaan Negeri Barito Timur telah melakukan kebijakan untuk menegakkan aturan disiplin, seperti: 1. Penggunaan absensi scan wajah untuk kontrol kehadiran pada pegawai 2. Penggunaan seragam Kejaksaan dengan mengacu pada Perja No.13 Tahun 2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan RI 3. Penerapan intruksi Jaksa Agung RI No.2 Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian dimutakhirkan melalui SIMKARI kepegawaian dalam setiap bulan. DUK informasi kepegawaian dimutakhirkan secara rutin setiap bulan melalui aplikasi SIMKARI, dan dicetak setiap bulannya.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pada Kejaksaan Negeri Barito Timur Penyusunan Rencana Kinerja seperti (RENSTRA, RENJA dan IKU) dilakukan dengan melibatkan pimpinan secara langsung, melalui: 1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : KEP-16/O.2.17/Cs/03/ 2021 tanggal Maret 2021 tentang Tim Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2021 di Lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Timur 2. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : KEP-17/O.2.17/Cs/03/ 2021 tanggal Maret 2021 tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjip) Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 di Lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Timur.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Telah dilakukan penyusunan penetapan kinerja untuk seluruh pegawai dengan Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja melalui Rapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi pada hasil kepada masyarakat, melalui: 1. Rapat penyusunan perencanaan kinerja 2. Notulen Rapat 3. Dokumentasi rapat 4. Daftar kehadiran
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan melakukan pemantauan pencapaian kinerja dari masing-masing bidang dan dilakukan rapat evaluasi pencapaian kinerja setiap bulannya. Evaluasi dan pemantauan terhadap pencapaian kinerja masing-masing bidang berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dan di evaluasi per triwulan. Evaluasi ini mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh masing-masing bidang di awal tahun anggaran.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Barito Timur telah memiliki seluruh dokumen perencanaan mulai dari RENSTRA, RENJA, dan penetapan kinerja dan untuk penetapan kinerja dibuat suatu perjanjian kinerja untuk seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Barito Timur, mulai dari Pelaksana ke Kasubsi, Kasubsi ke Kasi, dan Kasi ke Kajari. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Anggaran masing-masing Bidang.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
SelSeluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil, yaitu adanya target yang harus dicapai dengan waktu pelaksanaannya
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Barito Timur telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Barito Timur, IKU tambahan pada Kejari Barito Timur berorientasi hasil dengan mengacu pada capaian hasil yang diperoleh pada tahun sebelumnya. IKU tambahan pada Kejaksaan Negeri Barito Timur disesuaikan dengan peningkatan pelayanan publik dan mendukung kegiatan anti korupsi di lingkungan Kejari Barito Timur.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja pada Kejaksaan Negeri Barito Timur telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved) yaitu indikator dengan prinsip kinerja yang pasti, jelas, sesuai,realistis yaitu kinerja yang mampu dicapai,mempunyai batas waktu serta berkualitas dan selalu berkembang.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja telah dibuat oleh masing-masing bidang sesuai petunjuk operasional kegiatan, melalui: 1. Laporan pertanggung jawaban kegiatan masing-masing bidang 2. Laporan Monev penyerapan anggaran. Kejaksaan Negeri Barito Timur telah menyusun laporan kinerja tepat waktu, dan dilakukan kontrol pada setiap bulan.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Barito Timur telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai berdasarkan SKP dan Perjanjian Kinerja Pegawai yang telah ditandatangani oleh masing-masing Pegawai. Bahwa Kejaksaan Negeri Barito Timur telah melaksanakan pelayanan informasi pencapaian kinerja kepada masyarakat atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima dan ditayangkan secara online melalui Website (www.kejari-baritotimur.go.id)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri Barito Timur berupaya untuk terus meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikutsertakan dalam setiap Bimtek, Diklat dan kegiatan lainnya: 1. Bendahara telah memiliki sertifikat 2. PPK telah mengikuti Diklat 3. Mengikutsertakan pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan untuk mengikuti seminar/Bimtek/Pelatihan terkait pengelolaan keuangan baik yang dilaksanakan oleh internal maupun instansi lain.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya, dan telah untuk SDM pada Kejaksaan Negeri Barito Timur telah memiliki Sertifikat seperti Bandahara yang sudah memiliki sertifikat.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Untuk melakukan pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Timur, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya : 1. Pemasangan CCTV di area Kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur Setiap sudut Kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur dilengkapi dengan CCTV untuk memudahkan Pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur 2. Public Campaign, Peningkatan Jumlah Banner, Ruang Khusus Penerimaan Tamu, dan Kotak Saran Keempat upaya ini merupakan salah satu dari upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk menghindari terjadinya Gratifikasi 3. Ruang Khusus Penerimaan Tamu terdapat ruang khusus penerimaan tamu yang berada ditempat yang mudah dipantau oleh pimpinan
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Segala kebijakan untuk melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja Kejaksaan Negeri Barito Timur telah dilakukan, selain itu Kejaksaan Negeri Barito Timur terus berupaya untuk melakukan inovasi dan perbaikan dalam menjaga sterilisasi lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Timur dari praktik Gratifikasi. melaui : 1. Laporan Pelaksanaan Penanganan Gratifiksi setiap bulannya 2. Tersediannya Ruangan Khusus penerimaan laporan gratifikasi 3. SK Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor :06/O.2.17/Cp.1/03/2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Timur berdasarkan Perja No.3 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi. 4. Surat Perintah penunjukan petugas penerima laporan sesuai dengan surat JAMWAS No. B-105/H/Hjw/09/2019 tanggal 30 September 2019 melalui SK Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur No.11/O.2.17/Ds/03/2021 tentang Petugas Penerima Pengaduan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Timur. 5. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan UPG
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibentuk Tim SPIP pada Kejaksaan Negeri Barito Timur melalui Surat Perintah Nomor : Print-185/O.2.17/Cp.1/04/2020 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Barito Timur. Kejaksaan Negeri Barito Timur membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan satuan kerja dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Barito Timur. 1. Dokumen upaya pengendalian 2. Laporan kegiatan 3. Dokumentasi Kegiatan 4. Dokumen Identifikasi Lingkungan Pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Negeri Barito Timur telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja berdasarkan pemetaan resiko terhadap pelayanan yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Barito Timur. 1. Dokumen Peta Resiko 2. Peta Resiko dengan dilengkapi dengan dilengkapi dengan potensi pelanggaran SOP
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Barito Timur telah melakukan beberapa upaya pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. 1. Dokumen Upaya untuk meminimalisir resiko 2. Laporan per Bulan upaya meminimalisir resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai melalui Apel Pagi setiap hari Senin. 1. Laporan pelaksanaan SPIP 2. Dokumentasi kegiatan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
KKejaksaan Negeri Barito Timur telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan, selain itu kejaksaan Negeri Barito Timur juga membuat inovasi untuk kebijakan pengaduan masyarakat, diantaranya : 1. SK Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur No.11/O.2.17/Ds/03/2021 tentang Petugas Penerima Pengaduan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Timur 2. Pengaduan Masyarakat Melalui Surat 3. Pengaduan Masyarakat melalui Media elektronik melalui website, media sosial dan aplikasi perpesanan instan (email) 4. Ruangan Pengaduan Masyarakat 5. SOP Penerimaan Pengaduan 6. SK Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur No. KEP-12/Ds/03/2021 tanggal Maret 2021 tentang Unit Pelindungan Pelapor (UPP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Timur 7. Buku register pengaduan 8. Tangkapan layar kegiatan e-lapdu
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Setiap bulan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur akan melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan pengaduan melalui buku register. 1. Laporan evaluasi pengaduan dan monitoring pengaduan masyarakat 2. Tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi 3. Notulen rapat 4. Dokumentasi rapat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan kepada masing-masing bidang terkait untuk selanjutnya ditindak lanjuti. 1. Dokumen laporan hasil tindaklanjut atas pengaduan masyarakat 2. Laporan pelaksanaan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kejaksaan Negeri Barito Timur telah menerapkan Whistle Blowing System yang terintegrasi dengan Aplikasi PUSPAWAS Kejati Kalteng. 1. Media WBS melalui elektronik 2. Ruangan khusus WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
1. Dokumen kebijakan WBS 2. SK Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : KEP-13/O.2.17/Ds/03/2021 tanggal 11 Maret 2021 tentang Unit Pengelola Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Timur 3. Laporan Kegiatan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dilakukan setiap bulan.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
ejaksaan Negeri Barito Timur telah menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System. 1. Dokumen tindaklanjut hasil Monev WBS 2. Dokumentasi WBS 3. Tangkapan Layar e-WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Barito Timur telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. 1. Dokumen kebijakan benturan kepentingan 2. Dokumen identifikasi benturan kepentingan 3. Dokumen peta benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan ke seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Barito Timur, melalui: 1. Dokumen sosialisasi 2. SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan. 3. Rapat sosialisasi ke seluruh pegawai 4. Notulen rapat 5. Dokumentasi rapat
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja. 1. Alur Prosedur Pelaporan Penanganan Bentuan Kepentingan 2. Laporan Kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dievaluasi secara berkala oleh unit kerja. 1. Laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penanganan benturan kepentingan 2. laporan Tindak Lanjut
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja. 1. Laporan hasil tindak lanjut 2. Dokumentasi
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Barito Timur memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja. Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Barito Timur selalu diawali dengan 3S (Senyum, Salam, Sapa). Kebijakan Standar Pelayanan pada Kejari Barito Timur mengacu pada PERJA RI Nomor : PER-032/A/JA/8/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia dan PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik. 1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : Kep-04/O.2.17/Cs/03/ 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik 2. Buku Standar Pelayanan 3. SOP Pelayanan 4. SK Petugas SIPPN 5. Dokumentasi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Barito Timur telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan, serta berinovasi sesuai dengan karateristik Kejaksaan Negeri Barito Timur. 1. Dokumentasi Sosialisasi Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan pada Kejari Barito Timur, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Perosedur Adminstrasi Pemerintahan.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Barito Timur melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang ada.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Pada setiap kesempatan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Barito Timur, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan budaya pelayanan PRIMA 1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : Kep-09/O.2.17/Ds/03/ 2021 tanggal Maret 2021 tentang Penetapan Duta Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Barito Timur. 2. Dokumentasi pelatihan Budaya Pelayanan Prima 3. Materi Pelatihan 4. Laporan Monev Penerapan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada website (kejari-baritotimur.go.id), sosial media (Instagram @kejari.bartim; Facebook Kejaksaan Negeri Barito Timur; Youtube Kejari Barito Timur; dan Twitter @kejaribartim) Selain secara online informasi layanan juga dapat diakses melalui buku saku dan banner yang tersedia diarea Kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur. 1. SK Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : KEP-06/O.2.17/Cs/03/2021 tanggal 11 Maret 2021 tentang Penetapan Hotline pada Kejaksaan Negeri Barito Timur 2. SK Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : KEP-07/O.2.17/Cs/03/2021 tanggal 11 Maret 2021 tentang Penetapan Alamat Website pada Kejaksaan Neeri Barito Timur 3. SK Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : KEP-08/O.2.17/Cs/03/2021 tanggal 11 Maret 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial pada Kejaksaan Negeri Barito Timur 4. Laporan Monev terkait pelaksanaan informasi pelayanan 5. Tangkapan Layar dan review di Media Sosial
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Terdapat sanksi bagi pegawai serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan. Kompensasi berupa permintaan maaf yang disampaikan kepada publik melalui website dan media sosial milik Kejari Barito Timur. 1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : KEP-05/O.2.17/Cs/03/ 2021 tanngal Maret 2021 tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Publik Kejaksaan Negeri Barito Timur 3. Dokumentasi / Tangkapan layar 4. Juklak dan Juknis pemberian reward dan punishment
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Barito Timur sudah dilakukan secara terpadu dengan telah dibangunnya Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kejari Barito Timur 1. Dokumetasi kegiatan pelayanan pada PTSP 2. SOP, Juklak dan Juknis pada PTSP 3. Dokumentasi Sosialisasi SOP, Juklak dan JUknis PTSP 4. Laporan Monev setiap bulannya Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas lainnya yaitu telah ada : 5. Ruangan Penerimaan Pengaduan/Laporan Masyarakat dan WBS 6. Ruang Tahahp II dan konsultasi dan koordinasi penyidik 7. Ruang Perpustakaan Umum 8. Ruang Laktasi 9. Ruangan Khusus Merokok (Smoking Area) 10. Ruang Pelayanan Informasi Publik 11. Ruangan Klinik Kesehatan 12. Ruangan Khusus e-Tilang 13. Ruangan Pemeriksaan Perkara Pidsus dan Ruang Ekspose 14. Ruang Pelayanan Hukum 15. Penambahan CCTV 16. Tersedianya Parkir khusus wanita 17. Parkir khusus difabel 18. Kursi Roda 19. WC sesuai standar difabel 20. Tersedianya Locker Penitipn Barang 21. Loket Penerimaan Surat dan Loket Pelayanan 22. Tanda Pengenal Tamu 23. Sarana Standar Prokes Covid-19 24. Play Ground
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Barito Timur telah memiliki 10 (sepuluh) inovasi pelayanan yaitu : 1. Pelayanan pada PTSP Kejaksaan Negeri Barito Timur 2. Pelayanan Tilang a) Layanan Antar Tilang b) Layanan Tilang melalui Elektronik yaitu EDC 3. Pelayanan Barang Bkti a) Layanan Antar Barang Bukti b) Layanan Pengembalian Barang Bukti 4. Pelayanan Informasi Publik a) Melalui Media Sosial, Website, dan Hotline resmi pada Kejaksaan Negeri Barito Timur b) Melalui Pos Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur 5. Pelayanan Penerimaan Laporan / Pengaduan Masyarakat a) Melalui Kanal Pengaduan pada Website Resmi (kejari-baritotimur.go.id) b) Melalui Pos Penerimaan Pengaduan Masyarakat pada Kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur 6. Pelayanan Rumah Singgah Saksi 7. Pelayanan Besuk Tahanan 8. Pelayanan Hukum Jaksa Pengacara Negara kepada Masyarakat pada Kantor JPN di Kejaksaan Negeri Barito Timur Disamping Pelayanan diatas, Kejaksaan Negeri Barito Timur juga akan meluncurkan 4 (empat) Inovasi Pelayanan kepada Masyarakat Yaitu : 1. Pelayanan Tilang Cepat dengan terintegrasi pada alamat http://tilang.kejaksaan.go.id 2. Pelayanan Service Ringan Barang Bukti yang telah inkracht 3. Pelayanan Hukum JPN melalui teknologi informasi berbasis Website 4. Pelayanan Hukum JPN Pendamping Desa melalui teknologi informasi berbasis Website
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Barito Timur dilakukan secara berkala setiap bulan, melalui : 1. Juklak dan Juknis Survey kepuasan masyarakat terdapat pelayanan 2. Laporan monev atas survey 3. Laporan hasil Survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media papan pengumuman baik secara online melalui Website dan Sosmed dan papan pengumuman di Kantor Kejari barito Timur.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Barito Timur
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan