Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI KALIMANTAN SELATAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuk Tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas dalam bentuk : (1). SK Nomor : KEP-33/O.3.2/Cr.1/03/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tahun 2021, (2). SK Nomor : KEP-34/O.3/Cr.1/03/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tahun 2021, (3). SK Nomor : KEP-27/O.3/Cr.1/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Tim Pelaksana Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tahun 2021, (4). SK Nomor : KEP-35/O.3/Cr.1/03/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent of Change) dilingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tahun 2021, dilampirkan dokumen foto kegiatan, undangan rapat, notulen rapat, dan juga proses survey layanan unggulan.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Bahwa dalam penunjukan Tim kerja yang dibentuk berdasarkan rapat pembentukan tim, penentuan anggota Tim Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan memiliki kreteria : memiliki kompetensi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak pernah melanggar kode etik/pelanggaran disiplin, berdedikasi, berkinerja, serta memahami tugas dan fungsi, yang kemudian disyahkan oleh Kajati selaku Kasatker, dilengkapi dengan notulen rapat, kriteria tim pembangunan ZI dan prosedur/mekanisme pembentukan tim
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Rencana kerja pembangunan ZI yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berisi rencana aksi, program kerja dan inovasi yang memuat rencana kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dana budaya anti korupsi serta didalam dokumen rencana kerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan juga memuat target-target setiap komponem yang menjadi sasaran pembangunan ZI , dokumen rencana kerja dibuat pada tanggal 8 Pebruari 2021 tertuang dalam dokumen rancana aksi pembangunan ZI.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Target target prioritas yang dimuat relevan dengan Pembangunan WBBM Tahun 2021 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan prinsip SMART (Spesific, Meassurable, attainable, Relevan, Time Bassed) dengan penjelasan sebagai berikut : Specific yaitu dalam dokumen kerja memuat target yang jelas, Measurable yaitu target mudah diukur, Atainable yaitu target harus realistic dan dapat dicapai, relevant yaitu taget harus sesuai dengan bidang tugasnya serta Time Bound yaitu target tersebut ditentukan batas waktunya, dengan data dukung Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Disosialisasikan melalui mekanisme melalui Apel dan rapat staf, pemasangan banner program kerja pembangunan ZI, kepada masyarakat melalui media penyuluhan hukum, jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, melalu Website: Kejati-Kalimantanselatan.Kejaksaan.go.id, instagram, twitter, facebook, serta melalui Youtube, dengan data dukung Dokumentasi, tangkapan layar media sosial, foto spanduk dan brosur
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan telah membuat target pertriwulan juga target bulanan untuk mengevaluasi pecapaian RB, diadakan rapat evaluasi secara berkala oleh tim kerja setiap bulannya, mengidentifikasi permasalahan ataupun kendala yang dihadapi selama pembangunan RB berjalan, selalu membuat dokumentasi kegiatan dan notulensi. dan absensi kehadiran pada saat rapat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan secara berkala dan rutin satu minggu sekali melakukan evaluasi dan monitoring, dengan membuatkan catatan notulensi, absensi kehadiran dan dokumentasi, membuat rekomendasi perbaikan, membuat laporan monitoring dan evaluasi,
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Rekomendasi hasil evaluasi dan monitoring rencana aksi telah ditindak lanjuti, dilengkapi dengan data dukung berupa absensi kehadiran, notulen rapat, dokumentasi, hasil rekomendasi dan laporan tindak lanjut rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berperan sebagai role model yang menjadi tauladan dalam bekerja kepada seluruh bawahannya, kajati menggerakkan bawahannya untuk bekerja sama dengan satker atau instansi terkait yang melaksanakan ZI, Kajati juga selalu perduli dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi satker daerah, kajati selalu terlibat dalam kegiatan yang memerlukan putusan pimpinan, serta pimpinan dan pegawai berkomitmen untuk melakukan perubahan, dilengkapi dengan data dukung dokumentasi role model, notulensi rapat yang menunjukkan peran pimpinan sebagai role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah ditetapkan Agen Perubahan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dengan Keputusan Kajati Kalsel Nomor : KEP-35/O.3/Cr.1/03/2021 tanggal 09 Maret 2021 , adapun penentuan Agen Perubahan dilakukan dengan cara rapat dilingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk memilih pegawai yang tunjuk sebagai agen perubahan, dilengkapi juga dengan dokumentasi kegiatan, dokumen rencana tindak agen perubahan, dokumen monev rencana tindak agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pada Kejati Kalsel telah ditentukan corporative value untuk menumbuhkan semangat kerja, semangat perubahan kepada seluruh pegawai kejati kalsel, seluruh pegawai kejati kalsel melaksanakan budaya kerja sesuai dengan SOP, seluruh pegawai kejati kalsel telah melaksanakan budaya kerja sesuai Juklak dan Juknis Pimpinan, penerapan reward dan punnismant, dilakukan kegiatan kegiatan untuk menumbukan kebersamaan dan memupuk semangat perubahan, seperti senam pagi pada pagi jum
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melakukan sosialisasi pembangunan ZI kepada seluruh komponem satuan kerja dari pimpinan sampai level terbawah - setiap kegiatan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan selalu melibatkan seluruh personil dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan - Menumbuhkan semangat dan pemahaman bahwa pembangunan ZI adalah tanggung jawab bersama dari pimpinan sampai dengan staf , didukung dengan dokumentasi setiap kegiatan.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Kejati Kalsel memiliki peta proses bisnis utama , memiliki Standar Operational Prosedur (SOP) semua bidang yaitu : SOP bidang Pembinaan, SOP bidang Intelijen , SOP bidang Tindak Pidana Umum, SOP bidang Tindak Pidana Khusus, SOP bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan SOP bidang Pegawasan. yang keseluruhan SOP tersebut di kumpulkan dalam satu buku (Arsip buku SOP) kejati Kalsel. dan kejati kalsel memiliki SOP Inovasi Unggulan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejati kalsel telah melakukan sosialisasi SOP semua bidang dan juga SOP Inovasi, melakukan sosialisasi JUKLAK, dan JUKNIS serta melakukan Observasi terhadap pelaksanaan SOP, JUKLAK dan JUKNIS
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP telah dievaluasi dengan membuat laporan evaluasi pelaksanaan SOP, undangan rapat, lampiran foto kegiatan, notulen rapat, laporan hasil evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
sistem pengukuran kinerja kejati kalsel sudah menggunakan teknologi informasi dengan data dukung melakukan wawancara, sample SKP, tangkapan layar Aplikasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejati kalsel aktif melakukan updating data di Simpeg SIMKARI (pemeriksaan DRP lengkap) dengan data dukung Wawancara, test case dengan salah sat nama pegawai, tangkapan layar aplikasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Kejati Kalsel membuat monitor TV informasi yang memuat kegiatan-kegiatan terletak di depan PTSP dan juga ditayangkan di Videotron yang dipasang didepan kantor yang dapat di liat publik, dengan data dukung wawancara dan test case untuk 1 jenis layanan.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
dokumentasi inovasi layanan Pegasus , inovasi layanan Klik Kum, inovasi layanan E Lapdu, Inovasi layanan Whistelblowing system, Inovasi layanan Gratifikasi online, Inovasi layanan E-Office
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Tersedianya sarana informasi publik seperti Website, twiter, instagram, Youtobe, facebok, telah membuat surat keputusan kepala kejaksaan tinggi Kalimantan Selatan tentang pejabat penghubung pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), , membuat kerjasama dengan media cetak dan elektronik di lingkup wilayah Kalimantan Selatan, dokumentasi penerapan sarana informasi publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejati Kalsel telah melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi Publik dengan data dukung laporan evaluasi dan notulensi rapat.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
dokumen rencana kerja, dokumen usulan kebutuhan pegawai, dokumen peta jabatan, dokumentasi
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
melakukan saple atas pelaksanaan rencana kebutuhan pegawai, surat perintah Kajati Kalsel
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
terdapat laporan Monev
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
dokumen pola Rotasi, surat usulan Kajati Kalsel
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Hasil wawancara pelaksanaan rotasi dengan salah satu pegawai, terdapat SK Rotasi, usulan promosi dan mutasi pegawai kejati kalsel
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Terdapat Laporan Hasil Evaluasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
1. kebijakan pengembangan kompetensi 2. upaya pengembangan kompetensi dibuktikan dengan notulen pelatihan 3. laporan pelaksanaan kegiatan dokumentasi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Usulan pegawai untuk mengikuti Diklat, hasil Evaluasi kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
1. laporan kegiatan assesment 2. dokumentasi kegiatan 3. matrik hasil assesment
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
usulan diklat, dokumentasi kegiatan, publikasi informasi diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
dilakukan kegiatan-kegiatan sharing, knowledge, ekspose bersama, dan dinamika kelompok, dengan data dukung notulensi, dokumentasi kegiatan, dan laporan kegiatan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
1. pola pengembangan kompetensi 2. cara menentukan arau menunjuk pegawai yang akan mengikuti diklat 3. laporan monev
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Renja, Perjanjian kinerja Individu, SKP pegawai, Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU),
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
terdapat perjanjian kinerja Individu, dan SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Perjanjian kinerja Individu, SKP pegawai, laporan capaian kinerja bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
1. PK Individu 2. SKP 3.laporan capaian kinerja individu 4.dokumentasi 5.kegunaan penilaian kinerja individu 6.sample pegawai berprestasi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
buku biru, buku waskat, Kejati Kalsel memiliki Inovasi elektronik berupa Whistleblowing system, E-Lapdu, dan Gratifikasi online, serta dikejati kalsel juga memiliki ruang khusus WBS, sehubungan dengan pandemi covid 19 dilengkapi dengan bukti dukung daftar absensi harian (manual), tangkapan layar terhadap aplikasi online, bukti absensi pelaksanaan kegiatan dinas/kantor yang dilakukan secara daring, surat perintah kasatker untuk pelaksanaan WFH/WFO, bentuk absensi serta bentuk laporan hasil kerjanya, Nota Dinas/instruksi kasatker kepada jajaran untuk melaksanakan pedoman/instruksi/surat edaran JA RI, Laporan kegiatan yang diadakan sesuai ketentuan protokol kesehatan di lingkungan satker kejati kalsel, laporan satker mengenai covid-19, dokumentasi,
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data Informasi kepegawaian yang udate, dokumentasi pemuktakhiran data, tangkapan layar simpeg, DRP seluruh pegawai telah dibuat, lapran bulanan bidang pembinaan serta capaian kinerja penilaian pengisian E-Dosir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pada setiap kegiatan penyusunan perencanaan dibuat notulen penyusunan perencanaan, dokumentasi kegiatan rapat, laporan hasl rapat dan dokumen perencanaan.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pada setiap kegiatan penyusunan perencanaan dibuat notulen penyusunan perencanaan, dokumentasi kegiatan rapat, laporan hasl rapat dan dokumen perencanaan.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pada saat pimpinan melakukan pemantauan terdapat jadwal pemantauan, hasil cek pantauan kinerja terakhir, dokumentasi kegiatan, laporan hasil rapat, tangkapan layar pengisian E Monev secara periodik
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejati Kalsel memiliki dokumen perencanaan, dokumen RESNTRA, RENJA, IKU dan PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Kejati Kalsel memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejati kalsel memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Kejati kalsel memiliki IKU yang telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejati Kalsel memiliki LKj yang disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
meneliti laporan kinerja, mencek substansi laporan, analisa dan rencana aksi kedepan, terdapat laporan LKj
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
dilakukan sosialisasi, pelatihan, surat perintah, laporan hasil seminar, diklat, pelatihan mandiri
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
dokumentasi seminar, diklat, sosialisasi, pelatihan mandiri pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejati kalsel memililiki Gratifikasi online, E Lapdu dan WBS, tangkapan layar dan dokumentasi website, medsos tentang anti gratifikasi, anti suap, anti kurupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
laporan tahunan penanganan gratifikasi, surat perintah UPG atau petugas penerima laporan gratifikasi, laporan kegiatan, dokumentasi ruangan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejati Kalsel telah membangun lingkungan pengendali dengan data dukung berupa dokumentasi, laporan kegiatan, dokumentasi kegiatan, dokumen identifikasi lingkungan pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
1. peta resiko 2.wawancara dengan pihak terkait 3.peta resiko dilengkapi dengan hasil identifikasi atau penilaian
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
1.kegiatan yang meminamilisir risiko, perbandingan dengan risiko yang akan terjadi 2.hasil monitoring risiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
1. media informasi dan cakupan audience 2.sample kepada pegawai ttg SPI 3.dokumentasi
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
1. kebijakan pengaduan masyarakat, unit pengelola pengaduan masyarakat 2.dokumentasi kegiatan 3.buku agenda 4.laporan kegiatan 5.tangkapan layar E-Lapdu
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   9
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   3
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
1. laporan monev pengaduan masyarakat 2.laporan Monitoring dan Evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
1. tindak lanjut pengaduan masyarakat, perbandingan tindak lanjutnya dengan rekomendasinya 2.laporan tindak lanjut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Aplikasi Whistle blowing System, dan ruangan khusus Whistle blowing System di lantai II sebagai sarana menerima laporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
1. kebijakan WBS, unit pengelola WBS 2.Surat perintah Kajati tentang pembentukan unit UPP 3.laporan kegiatan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
1. laporan MONEV WBS 2. laporan kegiatan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
1. tindak lanjut WBS, perbandingan dengan rekomendasinya 3. laporan kegiatan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
1. kebijakan benturan kepentingan 2. dokumen peta benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
1. media informasi, notulen sosialisasi, dan cakupan audiencenya 2.dokumen sosialisasi 3. SOP penanganan dan penyelesaian
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
1. prosedur pelaporan benturan kepentingan, dan hasil wawaancara 2. sample pegawai apakah tau tentang kebijakan benturan kepentingan 3.laporan kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
1.laporan Monev benturan kepentingan 2.laporan kegiatan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
1.Tindak lanjut benturan kepentingan, dan perbandingan dengan rekomendasinya 2.laporan kegiatan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Terdapat standar pelayanan, buku standar pelayanan, sop pelayanan, dokumentasi/tangkapan layar , Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tentang SIPPN tahun 2021
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Standar Pelayanan telah diumumkan dengan media pengumuman, dokumentasi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP pelayanan, SOP yang telah diperbaharui , Kejati kalsel memiliki SOP baru pada masa covid
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
laporan Review SOP dan hasil tindak lanjutnya, laporan rapat evaluasi, dokumentasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Terdapat notulen sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan publik bagi petugas PTSP, sekretaris di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 di aula Anjung Papadaan Kejati Kalsel oleh Tim Bank BRI
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejati Kalsel memiliki WEBSITE, Medsos, Videotron
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
pemberian reward n punismant terhadap pegawai dan dokumen kegiatan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
dokumentasi ruangan ruangan yaitu pembenahan ruang tamu yang nyaman, ruangan pembinaan, ruangan menyusui, ruang PTSP yang refresentatif, smoking area, ruang perpustakaan yang nyaman, poliklinik, posko WBK/WBBM, ruang konsultasi, ruang pelayanan hukum, raung purna adhyaksa dan dokumentasi fasilitas umum berupa ATM bank mandiri dan bank BNI, Buku tamu elektronik, Cafe adhyaksa, digital signage, dinding Asri dengan kolam ikan, Fire rescue, Mobil ambulance, Gajebo tempat santai, Gym center, jalur disabilitas, Kios K, Koperasi Adhyaksa, parkir khusus pegawai, parkir khusus tamu, parkir khusus wanita, pemasangan banner area bebas korupsi, pembuatan petunjuk area, sarana ibadah, tempat bermain anak, toilet disabilitas, TV media, Videodron, layanan publik online, banner spanduk protokol kesehatan, ketersedian fasilitas cuci tangan ,hadsanitiser, disinfektan,alat cek suhu , apartemen kejati Kalsel dan mesjid untuk umum
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
inovasi pelayanan publik online / berbentuk aplikasi yaitu aplikasi PEGASUS adalah Laporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi online yaitu engendalian Gratifikasi adalah rangkaian kegiatan yang dibangun untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta mengelola penerimaan dan pemberian G, i yang terjadi di sekitar Anda melalui layanan ini, aplikasi klik kum yaitu Klik Kum Aplikasi Klinik Pelayanan Hukum oleh Jaksa secara online untuk masyarakat yang melakukan konsultasi dan tanya jawab seputar hukum, E Lapdu, e-Survey , mobil pemadam kebakaran dan mobil ambulance, dokumentasi kegiatan, tangkapan layar, dan dilakukan evaluasi
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
hasil survey, laporan hasil survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
survey dilakukan secara online (dapat diakses secara terbuka) yaitu melalui website kejaksaan tinggi kalimantan selatan dan PTSP, dokumentasi kegiatan, tangkapan layar
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
tindak lanjut hasil survey, dokumentasi kegiatan, data tindak lanjut hasil survey
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan