Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BANJARMASIN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuk Tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas dalam bentuk : (1). Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin No KEP-01/0.3.10/Cr.4/01/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tahun 2021, (2). Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin No KEP-02/0.3.10/Cr.4/01/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tahun 2021 Tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri BanjarmasinTahun 2021, (3). Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin No KEP-03/0.3.10/Cr.4/01/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent of Change) dilingkungan Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tahun 2021, (4). Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin No KEP-04/0.3.10/Cr.4/01/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tahun 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota didalam Tim dilakukan dengan mekanisme yang jelas yaitu melalui rapat yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin beserta seluruh pejabat struktural dan fungsional yang ada di Kejaksaan Negeri Banjarmasin, berdasarkan kompentensi bidang masing-masing, Penunjukan Tim dilakukan melalui rapat antar Kasi dan Kasubbag, serta penunjukkan dilakukan berdasarkan kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan melihat kemampuan dan kompetensi sebagai standar prosedur umum yang dianggap sesuai dengan bidangnya.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah dibuat Rencana kerja pembangunan Zona Integritas dalam satu tahun dalam rangka meraih Predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diarsipkan dan di kelola di Sekretariat Tata Usaha Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Dibuktikan dengan Hasil Rekomendasi, Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Dokumen Rencana Kerja.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Telah dibuat target-target prioritas relevan setiap bulannya dalam satu tahun dengan tujuan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2021 dan sekarang sudah masuk triwulan pertama fokus kepada perbaikan sarana prasarana layanan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Dibuktikan dengan Dokumen Rencana Kerja; Pembuatan Laporan Perkembangan Reformasi Birokrasi Triwulan; Daftar Target Prioritas Pembangunan WBK dan WBBM per bulan.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Tersedia berbagai media untuk mensosialisasikan Pembangunan Wilayah Bersih dari Korupsi baik berupa Brosur, Website : kejari-banjarmasin.go.id tersedia inovasi Berita di Website dan tersedia Kanal ZI, tersedia juga website : kejari-banjarmasin.kejaksaan.go.id, media sosial Instagram :kejaribjm, facebook : kejaribanjarmasin serta twiter: @Kejaribjm dan youtube : Kejari Banjarmasin
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan pembangunan dalam triwulan I ini telah dilakukan sesuai rencana kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dibuktikan dengan 1. Laporan Perkembangan Reformasi Birokrasi Triwuan ke I (B.3) ; 2. LKE Triwulan 1 ;
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dilakukan monitoring setiap bulannya oleh Tim Internal dengan melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala dan dicatat dalam bentuk rekomendasi dan monitoring evaluasi baik dalam persiapan maupun pelaksanaan kegiatan Unit. Dibuktikan dengan adanya laaporan Triwulan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan Evaluasi telah ditindak lanjuti, dimana semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK telah ditindak lanjuti dengan bukti dukung berupa : Absensi Kehadiran, Notulen Rapat, Dokumentasi berupa foto, Hasil Rekomendasi dan Laporan Tindak Lanjut rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai role model memberikan contoh nyata seperti disiplin waktu datang ke kantor setiap hanya pukul 07.30 wita dan diikuti oleh seluruh pegawai Kejari Banjarmasin, selama covid walaupun tidak bisa melakukan apel beliau selalu memantau keberadaan stafnya dengan berkeliling kantor dan melihat perkembangan perubahan kantor dan memberi masukan perubahan dalam rangka merubah pola pikir pegawai menuju ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja disatuan kerja berkinerja baik dan benar-benar bebas dari Korupsi berupa : Dokumentasi Role Model, Notulen Rapat yang menuju peran pimpinan sebagai Role Model pada tanggal 20 Januari 2021
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kejari Banjarmasin telah menetapkan agen perubahan berdasarkan hasil rapat telah ditunjuk agen perubahan terdiri dari perwakilan unsur Tata Usaha, Jaksa termasuk Security dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin No KEP-03/0.3.10/Cr.4/01/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent of Change) dilingkungan Kejaksaan Negeri Banjarmasin Tahun 2021. dokumen pendukung berupa : dokumen kegiatan, Rencana Tindak Agen Perubahan, Dokumentasi Monev Rencana Tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
1. telah ditentukan coporate value/nilai-nilai yang dapat memotivasi pegawai guna mencapai tujuan dalam pembangunan Zona Integritas, untuk menumbuhkan semangat perubaha dan bekerja kepada seluruh pegawai berupa bekerja sesuai TUPOKSI, SOP dan Juklak dan Jukns Pimpinan ; 2. Bimbingan Teknis untuk Peningkatan Skill dalam Pelayanan selaku Pemberi Layanan dan Siraman Rohani serta Olah Raga Pagi untuk Kesehatan Jasmani Pegawai dalam rangka peningkatan Kinerja dan etos kerja dalam pemberi layanan 3. perbanyak Quote kata-kata bijak dilingkungan kerja (aktif dan Pasif) 4. Membudayakan bekerja secara digital dan tertip administrasi /Kearsipan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Penandatangan Komitmen Bersama dan ada dibuat Yel-Yel sesuai slogan/motto, banner dan foster yaitu KN. BJM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP telah mengacu pada peta proses bisnis Instansi Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan juga telah melakukan inovasi yang selaras dengan bukti dukung berupa SOP, JUKLAK, JUKNIS
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Seluruh SOP telah diterapkan di Kejaskaan Negeri Banjarmasin telah melakukan Inovasi pada SOP yang diterapkan dengan bukti dukung berupa Lampiran Foto Kegiatan, Notulen Rapat dan Laporan Hasil Evaluasi SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP pada masing-masing bidang dengan bukti dukung berupa - LAMPIRAN FOTO KEGIATAN - NOTULEN RAPAT - LAPORAN HASIL EVALUASI SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Terdapat unit telah meiliki sistem pengukuran kinerja yg menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi yaitu Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah melakukan pengembangan yang modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi (E-Office), dengan menerapkan sistem aplikasi untuk menunjang pekerjaan dan mempermudah pelayanan publik yaitu aplikasi SOP Pidum, Pidsus, pengawasan dan bidang datun dan Aplikasi sistem Informasi persuratan, dengan bukti dukung : - Tangkapan Layar Aplikasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi dengan data dukung berupa : - Tangkapan Layar Aplikasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Unit telah memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi, dengan data dukung berupa : - Dokumentasi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala dengan data dukung berupa : - Ada Hasil Rekapitulasi Layanan agar pengguna dapat terlihat berapa jumlahnya diwebsite dan manual di buku tamu secara perbulan dan evaluasi dilakukan secara triwulan (hasil sementara pengguna layanan LOL dan Si Dylan masih sedikit masih perlu sosialisasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap dengan data dukung berupa : - SP TENTANG PPI (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI) - DOKUMENTASI TENTANG PENERAPAN SARANA PUBLIK - DOKUMENTASI
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti dengan data dukung berupa: - NOTULENSI RAPAT
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai disusun oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan dengan data dukung berupa : - 1. Peta Jabatan, 2. Analisis Jabatan dan 3. Peta Kebutuhan Pegawai/Peta Kekuatan Bidang
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Mengenai Rekrutmen adalah kewenangan dari Jabatan Eselon I dan II di Kejagung, namun dalam pelaksanaan diunit untuk menutupi kekurangan SDM kadang penempatan pegawai selain dia melaksanakan penempatan sebagai pegawai sesuai sesuai SK, yang bersangkutan juga mendapat Tugas tambahan untuk mengisi tugas atau jabatan yang kosong sesuai dengan kebutuhan Unit. Misal : selain ditugaskan sebagai Operator Simkari, pegawai an. IFAN juga di posisikan sebagai Bendahara Penerima untuk mengisi Jabatan yang kosong, demikian juga untuk sdr. Angga yang merupakan Pranata Barang bukti di tempatkan sebagai bendahara Pengeluaran yang kosong, selain itu ada tugas tambahan Tat aUsaha sebagai petugas Tilang dan Jaksa sebagai Jaksa Tilang semua itu dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja Kejati Kalsel, dengan data dukung : - Laporan hasil MonevMonitoring ada di Peta Kekuatan Bidang dan data kepegawaian yang ada di website/internal
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai dengan data dukung berupa : - Surat Usulan Kasatker - Dokumentasi
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Khusus dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompentensi jabatan dengan pola mutasi yang telah ditetapkan dimana dilakukan penunjukan dengan cara rapat antar kasi dan kasubbag dan melihat kompentensi dan sejarah keahliannya untuk ditempatkan sesuai dengan bidangnya.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Monitoring hanya dilakukan oleh pimpinan langsung dan Peta Kekuatan Bidang
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Untuk melakukan khusus Training Need Analysis untuk mengembangan secara khusus belum dilakukan namun unit kerja sudah melakukan training Kompentensi dalam rangka kebutuhan pelatihan atau program pengembangan potensi SDM untuk peningkatan performa SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan kantor antara lain : Pelatihan Komputer Word dan excel, pelatihan lelang online dan diklat aset tracing yang diikuti oleh KASI INTELIJEN Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta Pelatihan Sertifikasi Bendahara dalam Rangka Peningkatan SDM dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Rencana pengembangan Kompentensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dari Laporan kinerja bidang dan juga Daftar Riwayat Pegawai yanga dalam aplikasi SIMKARI
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Persentasi kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar 15% dengan data dukung : - Laporan kegiatan - Matrik hasil Assesment
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya, dengan data dukung berupa : - Usulan Diklat - Dokumentasi Kegiatan - Publikasi Informasi Diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai, in-house training dan simulasi kepada Petugas Damkar bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), in-house training dan simulasi kepada Petugas Mobil Ambulan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, mentoring pelaksanaan Pelayanan Prima kepada petugas PTSP, Security, Pramusaji, dan Cleaning Service, dengan data dukung berupa : - Dokumentasi Kegiatan - Laporan Kegiatan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kejaksaan Negeri BAnjarmasin telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala serta Dilakukan pngecekan melalui Laporan Kinerja Bidang dan DRP Khusus Pelatihan yang ada di Applikasi simkari
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan Kinerja eselon III s/d V dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-005/JA/06/2017 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-225/C/Cr/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Cabang+M55:M56 Kejaksaan Negeri Tahun 2015-2019
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model dengan data dukung berupa : - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan dengan data dukung berupa : 1. Piagam sebagai Reward kepada pegawai sebagai Dasar Penilaian Kinerja sebagai dasar pengusulan eselon, naik pangkat dan gajih berkala 2. Dasar Penilaian SKP untuk dasar naik pangkat & kenaikan Gaji Berkala;
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward berupa pengembangan karir individu (usulan promosi pegawai Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang berprestasi dan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi) dengan data dukung berupa : - Dokumentasi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode prilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin, kode etik prilaku sesuai karakteristik Kejati Kalsel dengan data dukung berupa : - Penilaian Perilaku Kerja (Buku Biru Pegawai) - Buku Harian - Daftar Absensi Harian - Daftar Absensi Apel Kerja - Survey Kepuasan Publik - Dokumentasi Kegiatan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian Kejaksaan Negeri Banjarmasin berupa Simkari Kepegawaian dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai dengan data dukung berupa : - Dokumentasi Kegiatan - Tangkapan Layar Simpeg Simkari - Data DRP pegawai yang sudah mutakhir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Seluruh pimpinan Kejaksaan Negeri Banjarmasin terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan dengan data dukung berupa : - Dokumentasi Kegiatan Rapat - Laporan Hasil Rapat/Notulensi - Dokumentasi Perencanaan (Renstra, Renja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Kinerja Tahunan dan Triwulan, serta Perjanjian Kinerja (PK))
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Seluruh pimpinan Kejaksaan Negeri Banjarmasin terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja dengan data dukung berupa : 1. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai; 2. Dokumen Indikator Kinerja Individu;
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Seluruh pimpinan Kejaksaan Negeri Banjarmasin terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan : 1. Laporan Bulanan 2. Eis (lapbul) Simkari; 3. e Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah memiliki seluruh dokumen perencanaan berupa 1. RKT dan Penetapan Kinerja; 2. Dokumen Renja; 3. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil dengan data dukung berupa : -1. RKT dan Penetapan Kinerja; 2. Dokumen Renja; 3. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 4. E monev); 5. Saiba
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dengan data dukung terlampir : 1.Dipa; 2. Indikator Kinerja Utama; 3. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 4. Perjanjian Kinerja; 5. Dokumen Renja;
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh indikator kinerja Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah SMART, dengan data dukung berupa : - Dokumen IKU dan Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah menyusun laporan kinerja tepat waktu, dengan data dukung berupa : - Sudah perbulan, yaitu: E monev, Saiba, Lolata, Tepra, Sinori; Triwulan: laptri; Tahunan: lakip, laptah,lolata;
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja dengan data dukung berupa : - Dokumen Laporan SKP
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri Banjarmasin berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan data dukung berupa dokumentasi Adanya pelatihan SDM di KPKNL untuk pengelolaan aset dan keuangan serta ada dilakukan pelatihan sertifikasi secara online utk bendahara serta diklat aset tracing
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten dengan data dukung berupa : - Dokumentasi Diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign telah dilakukan secara berkala melalui sosialisasi, pemasangan Banner, sosialisasi di medsos dan website tentang anti gratifikasi, anti suap menyuap dan anti korupsi dengan data dukung berupa : 1. Banner Anti Gratifikasi; 2. Foto Kotak Saran; 3. Foto Alur Pengaduan Masyarakat; 4. Foto Banner Laporan Pengaduan; 5. Pembuatan LHKPN dan LHKASN; 6. Kotak Pengaduan; 7. Laporan Pengaduan by Website, email;
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur dengan data dukung berupa : 1. Banner Anti Gratifikasi; 2. Foto Kotak Saran; 3. Foto Alur Pengaduan Masyarakat; 4. Foto Banner Laporan Pengaduan; 5. Pembuatan & Laporan LHKPN dan LHKASN;
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
ada dibangun sistem pengendali data server ada di Daskrimti Kejagung dan didaerah hanya membantu pengisian data berupa 1. CMS PIDUM dan Pidsus 2. Ada Mou berbagi data penanganan perkara
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah ada penilaian dari Menkeu Pulkam dan KPK (12-09-2019) mengenai implementasi dan penilaian resiko pelaksanaan SPIP ini
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kontroling langsung oleh eselon V yaitu kasi pidsus dan Kasi pidum selaku pemberi layanan sentral kendali APH di Kejaksaan
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait, dengan data dukung berupa : - Dokumentasi
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, dengan data dukung berupa : 1. SK Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat; 2. Alur penerimaan pengaduan Masyarakat;
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukan penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala dengan bukti dukung : 1. SK Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat; 2. Alur penerimaan pengaduan Masyarakat; 3. Lapbul E-monev; 4. Laporan Pengaduan Hukum; 5. Buku induk register; 6. Buku Pemeriksaan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan bukti dukung berupa : - Laporan tindaklanjut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System telah diinternalisasi di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan bukti dukung : 1. Banner Pola Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System;
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejaksaan Negeri Banjarmasin menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System (WBS) sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) yang sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dengan bukti dukung : 1. Banner Pola Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System;
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala dengan bukti dukung berupa : - Laporan Kegiatan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (WBS) telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan bukti dukung berupa : - Laporan Kegiatan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan dengan bukti dukung berupa : - Dokumen sosialisasi - SOP Penanganan Penyelesaian
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan bukti dukung berupa : - Laporan Kegiatan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
1. Berita Acara / Notulen Evaluasi
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Banjarmasin memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik Kejati Kalsel dengan bukti dukung berupa : - SOP Pelayanan - Dokumentasi/Tangkapan Layar
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Banjarmasin memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dengan bukti dukung berupa : - Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Banjarmasin menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan bukti dukung berupa : 1. SOP Pidum; 2. SOP Pidsus; 3. SOP Intel; 4. SOP Datun; 5. SOP Pembinaan; 6. SOP BB dan Rampasan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Banjarmasin melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga Kejaksaan Negeri Banjarmasin berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP, dengan bukti dukung berupa : 1. SOP Pidum; 2. SOP Pidsus; 3. SOP Intel; 4. SOP Datun; 5. SOP Pembinaan; 6. SOP BB dan Rampasan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-1. Briefing Pegawai Piket; 2. Briefing Satpam; 3. Foto Kegiatan Dokumentasi
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan dapat diakses melalui website : http://kejari-banjarmasin.go.id , Instagram : kerjari_banjarmasin Facebook : Kejaksaan Negeri Banjarmasin , Youtube : Kejaksaan Negeri Banjarmasin twitter : @kejaribjm
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan dengan memberikan penghargaan dan cenderamata, dengan bukti dukung berupa : - Dokumentasi Kegiatan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi, dengan bukti dukung berupa : 1. Foto Pengembalian Barang Bukti dan perawatan; 2. Foto Pelayanan E-Tilang; 3. Foto kegiatan Pelayanan Hukum; 4. Foto Pelayanan Pembuatan Surat Besuk 5. Foto Kegiatan PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan Unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi, yaitu : - Inovasi Whistle Blowing System - Inovasi Pengaduan Online - Inovasi E-Lapdu - Inovasi Pegasus - Inovasi Pelayanan Hukum Datun Online - Inovasi Media Informasi (KiosK, TV Informasi, Digital Signage) - Pengadaan Mobil Ambulan dan Fire Rescue Dengan bukti dukung berupa : 1. Foto Pengembalian Barang Bukti dan perawatan; 2. Foto Pelayanan E-Tilang; 3. Foto kegiatan Pelayanan Hukum; 4. Foto Pelayanan Pembuatan Surat Besuk
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- 1. Foto Kotak Saran; 2. PTSP dan 3. Screenshoot Layanan aduan masyarakat di website
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- 1. Foto Kotak Saran; dan 2. website
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan