Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BARITO KUALA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- KEP-05/O.3.19/Cs.1/02/2021 Tnggal 25 Februari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Barito Kuala
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Melalui Rapat WBK yang dihadiri seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Barito Kuala berdasarkan Berita Acara Rapat pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 yang telah diperbaharui per tanggal 5 Maret 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Telah dibuat target-target prioritas relevan setiap bulannya dalam satu tahun dengan tujuan menuju predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2021 dan sekarang sudah masuk triwulan pertama fokus kepada perbaikan sarana dan prasarana layanan untuk memberikan layanan yang lebih baik
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Tersedia berbagai media untuk mensosialisasikan Pembangunan Wilayah Bersih Dari Korupsi (WBK) berupa media sosial Instagram : kejaribaritokuala dan Youtube : KEJARI BARITO KUALA di MARABAHAN
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Kegiatan pembangunan dalam Triwulan I telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja menuju wilayah bebas dari korupsi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala telah dilakukan secara berkala setiap bulannya oleh Tim Internal dengan melibatkan pimpinan dan dicatat dalam bentuk rekomendasi dan monitoring evaluasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Semua catatan atau rekomendasi hasil evaluasi atau monitoring telah ditindaklanjuti dengan bukti dukung berupa : absensi kehadiran, notulen rapat, dokumentasi berupa foto, hasil rekomendasi dan laporan tindak lanjut rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala sebagai role model memberikan contoh nyata seperti disiplin waktu dengan datang ke kantor tepat waktu, tertib absen sidik jari, melakukan apel pagi pada hari senin dan apel sore pada hari jumat, rutin melakukan olahraga setiap hari jumat sambil tetap mematuhi protokol kesehatan yang ikuti seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Barito Kuala dengan bukti dukung berupa : dokumentasi role model, notulen rapat yang menunjukan peran pimpinan sebagai role model.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Telah ditetapkan agen perubahan berdasarkan hasil rapat terdiri dari perwakilan masing-masing area sebanyak 6 orang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala Nomor : KEP-07/O.3.19/Cs.1/02/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agen of Change) di lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Kuala Tahun 2021. Dokumen pendukung berupa : dokumen kegiatan, rencana tindak agen perubahan, dokumentasi monitoring dan evaluasi rencana tindak agen perubahan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Pembangunan budaya kerja telah dibangun sejak pertama kali digaungkannya komitmen bersama pada saat pencanangan Wilayah Bebas Korupsi pada tahun 2020 dan sampai sekarang masih dipertahankan seperti dilayani menjadi melayani, lambat menjadi cepat, manual menjadi digital dan semua layanan yang diberikan tanpa mengharap imbalan.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Keterlibatan seluruh keluarga besar kejari Barito Kuala dari Pimpinan, Pegawai sampai dengan tenaga honorer. Dokumentasi berupa foto, notulen rapat pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Bahwa SOP dalam tiap-tiap bidang telah berorientasi pada proses bisnis sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini : 1. Bidang Pidum telah membuat SOP yang mengatur tentang Penanganan Perkara yang meliputi Perpanjangan Penahanan, Penerimaan SPDP, Administrasi dan Penelitian Berkas Perkara, Jangka Waktu Penelitian SPDP dan Berkas Perkara, Penunjukan Penuntut Umun, dan Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti, Penahanan Tersangka, Pengawal Tahanan, Penangguhan atau Pengalihan Jenis Penahanan, Penggabungan dan Pemisahan Perkara, serta Penitipan Barang Bukti; 2. Bidang Pidsus telah membuat SOP Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyusunan Hasil Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan hingga Eksekusi; 3. Bidang Datun telah membuat SOP terkait dengan Pelayanan Hukum dan Pendampingan Hukum; 4. Bidang Intelijen telah membuat SOP tentang Penerangan Hukum, Pengamanan Sidang, serta Operasi Intelijen; 5. Bidang Pembinaan telah membuat SOP terkait dengan Mutasi Internal Pegawai.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Bahwa SOP berbasis bisnis telah dilaksanakan dalam penerapannya seperti dalam pelayanan masyarakat seperti pengantaran barang bukti, pengambilan barang bukti, PTSP, pelayanan hukum bidang datum dan antar jemput saksi pidana korupsi.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Telah dilakukan dokumentasi rapat evaluasi dengan pimpinan serta kepala seksi perbidang di kejaksaan.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- SIMKARI, CMS, Sipede, InderaSembilan, Arsyss, Pelayanan PTSP menggunakan Aplikasi E-Buku Tamu.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Data CMS Pidum dan Pidsus, SIMKARI terkait dengan data kepegawaian dan kepangkatan, Arsyss Barang Bukti serta PTSP.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Data PTSP, E-Lapdu dan Pengembalian Barang Bukti.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Dokumentasi Monitoring dilakukan bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-telah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik dimana sudah dikelola dengan baik melalui base data baik berada di Instagram, Twitter, Website kejaksaan Negeri barito kuala untuk segala kegiatan Kejari Barito Kuala yang berhubungan dengan masyarakat
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-bahwa telah ditindaklanjuti mobnitoring pelaksana evaluasi informasi publik, yang dilakukan oleh penangungjawab ketua WBK dan pimpinan kantor kepoala kejaksaan negeri barito kuala, meliputi bahan informasi publik yang akan disebarkan kepda masyarakat dan melakukan evaluasi internal kejaksaan untuk merespon tindaklanjut informasi yang diterima oleh masyarakat.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Mengacu pada bezetting laporan triwulan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan sesuai dengan surat perintah penepatan calon pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sesuai dengan SP penempatan yang telah ditentukan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Sudah memperhatikan kompetensi jaatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapka dalam mutasi pegawai antar jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Sudah dilakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan pertimbangan dalam hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Kesenjangan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan untuk masing-masing jabatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat seperti : Diklat TAK
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Unit kerja sudah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Penetapan kinerja individu sesuai yang ditandatangani oleh para Kasi di dalam pakta integritas
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Ukuran kinerja individu sudah sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
- Mengacu pada buku biru
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward dan sesuai dengan SKP
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Telah dilaksanankan/diimplementasikan aturan disiplin/kode etik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Sudah dimutakhirkan secara berkala untuk data informasi kepegawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Ya, pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan bahkan tidak sampai disitu semua kepala seksi dilibatkan didalam penyusunan rencana dimana hal itu dilaksanakan di awal tahun anggaran 2021, selanjutnya semua perencanaan masing masing bidang tsb dikumpulkan dan menjadi perencanaan daripada satker (Kejari Barito Kuala) yang diusulkan ke Kejaksaan Tinggi.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Ya, Pimpinan terlibat secara langsung untuk penyusunan perjanjian kinerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Ya, Seluruh Pimpinan unit kerja di lingkungan kejari tabalong terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja serta sekaligus menindaklanjuti hasil pemantauan apabila perencanaan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Ya, sudah memiliki perencanaan dokumen perencanaan secara lengkap.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, apa yg telah direncanakan semuanya berorientasi pada hasil.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Ya, sudah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU).
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Ya, Kejari Barito Kuala telah aktif dan terlibat langsung didalam penilaian indikator melalui aplikasi SMART.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan LPJ Bendahara dan pengisian Capaian Output pada bulan Januari - April 2021.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
ya, pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
ya, terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM dengan mengikutsertakan pegawai Kejari Barito Kuala dalam diklat-diklat teknis yang diselenggerakan oleh Kejaksaan Agung RI.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Ya, pengelolaan akuntabilitas kinerja di Kejari Barito Kuala sudah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Ya, telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi diantaranya dengan adanya banner-banner yang di pasang di ruang tunggu publik dan sosialisasi di media sosial diataranya instagram
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala yaitu dengan dibangunnya ruang gratifikasi pada lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Kuala untuk penerimaan laporan gratifikasi dan telah ditunjuk petugas penerima laporan gratifikasi kemudian melakukan pelaporan pada setiap pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi, serta adanya pelaporan LHKPN dan LKHASN danpemasangan kotak saran
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Pada lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Kuala telah dibagi antara zona khusus pegawai dan zona untuk umum, kemudian apabila untuk tamu yang akan menemui pegawai disediakan ruang khusus tamu serta telah dibuat kebijakan khusunya untuk para pegawai dalam hal pengoptimalan jam kerja yang,mana hal tersebut telah dibuat memorandum ijin keluar pegawai pada saat jam kerja dimana hal tersebut untuk mengoptimalkan kinerja pegawai di lingkungan kejari barito kuala
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanakan kebijakan yanag mana hala ini Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala telah menetapkan kebijakan dengan mengeluarkan memorandum terkait ijin keluar masuk pegawai
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yan telah diidentifikasi dengan cara selalu dilakuka pemantauan dimana pegawai yang ada kepentingan untuk keluar kantor pada jam kerja harus mendapatkan persetujuan dari atasa pada bidang masing-masing dan diteruskan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala diamana apabila hal itu telah disetujui akan dicatat oleh petugas piket terkait keluar masuk pegawai
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan kepada seluruh pegwai Kejaksaan Negeri Barito Kuala dengan dibuatnya memorandum dan diinformasikan secara langsung kepada seluruh pegawai
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Telah tersedianya laporan pengaduan pada website Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan juga terdapat kotak saran/pengaduan di Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   sampai saat ini belum ada pengaduan dari masyarakat (NIHIL)
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   sampai saat ini belum ada pengaduan dari masyarakat (NIHIL)
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   sampai saat ini belum ada pengaduan dari masyarakat (NIHIL)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Belum terdapat pengaduan dari masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
Belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat karena belum ada pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing system telah di internalisasi pada lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Kuala dengan adanya layanan pada website kejari barito kuala www.kejari-baritokuala.go.id
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
C
whistle blowing system masih belum diterapkan pada Kejari Batola dan akan segera diterapkan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
whistle blowing system masih belum diterapkan pada Kejari Batola dan akan segera diterapkan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti karena masih belum diterapkan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
D
Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
D
Belum pernah disosialisasikan/internalisasi terhadap benturan kepentingan karena belum pernah ada benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan benturan kepentingan belum diimplementasikan karena belum pernah ada benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Belum pernah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan karena belum pernah terjadi benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Belum ada evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan karena tidak pernah ada benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Sudah, unit kerja sudah memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Sudah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
C
- Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Sudah, telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima ke seluruh pegawai saat rapat
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media sosial Kejaksaan Negeri Barito Kuala( website: https://kejari-baritokuala.go.id, Instagram: kejaribaritokuala, FB: Kejaksaan Negeri Barito Kuala)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Sudah, telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Sudah, pelayanan sudah dilakukan secara tepadi/terintegrasi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Sudah terdapat inovasi pelayanan didalam website Kejaksaan Negeri Barito Kuala : Info Perkara, E-Tilang, Pendaftaran LUHKUM PENKUM, JMS dan TP4D, Laporan Pengaduan Korupsi, Survei Online
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Sudah, survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui halaman website : https://www.kejari-baritokuala.go.id/
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan