Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BANJARBARU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuknya Tim Kerja zona Integritas dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tahun 2021 dengan Nomor : KEP-10/O.3.20/Cs/02/2021 Tanggal 22 Februari 2021; dengan bukti dukung berupa : - Surat undangan rapat pembentukan Anggota Tim Penguatan Reformasi Birokrasi Pembangunan WBBM; - Daftar Hadir Rapat pembentukan Tim; - Notulen rapat; - Lampiran Dokumentasi Kegiatan Rapat;
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan Anggota Tim kerja selain Pimpinan, dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas sesuai dengan Standart Operating Prosedur (SOP) yang telah diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan bukti dukung berupa : - Surat Perintah Panitia Seleksi Pemilihan Tim Kerja Zona Integritas menuju WBBM Nomor : Prin-382/O.3.20/Cs/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 - Undangan Rapat Panitia Seleksi Pemilihan Tim Kerja Zona Integritas menuju WBBM; - Daftar Hadir Rapat Panitia Seleksi Pemilihan Tim Kerja; - Notulen Rapat - Kriteria Tim Penguatan Reformasi Birokrasi Pembangunan WBBM; - Prosedur/mekanisme pembentukan Tim Penguatan Reformasi Birokrasi Pembangunan WBBM; - Lampiran Dokumentasi Kegiatan Rapat;
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana aksi pembangunan Zona Integritas dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Predikat Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah disusun.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen rencana kegiatan pembangunan Zona integritas dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju predikat Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas dalam rangka mempertahankan predikat WIlayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju predikat Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukti dukung berupa : - Dokumentasi sosialisasi Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru pada saat Apel Pagi
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju predikat Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), terdapat bukti dukung berupa - Dokumentasi Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM melalui Pengarahan APEL hari Senin tanggal 08 Maret 2021; - Dokumentasi Pembangunan Zona Integritas pada Media Massa; - Dokumentasi Banner program kerja pembangunan Zona Integritas; - Screenshot media social, Website http://kejari-banjarbaru.kejaksaan.go.id/ Instagram https://www.instagram.com/kejari banjarbaru/ Facebook : www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Kejaksaan-Negeri-Banjarbaru-765165790508113/ Youtube : https://www.youtube.com/c/KejariBanjarbaru/featured - Brosur Pelayanan Publik.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada kejaksaan Negeri Banjarbaru telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, dengan bukti dukung berupa - Undangan rapat Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM - Absensi kehadiran - Notulen rapat - Dokumentasi - Undangan rapat Rapat Monitoring dan Evaluasi Target Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM - Absensi kehadiran - Notulen rapat Dokumentasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Terdapat rapat rutin monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan integritas menuju WBBM pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dengan bukti dukung berupa : - Undangan rapat Rekomendasi Hasil Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM - Absensi kehadiran - Notulen rapat - Dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
HAsil monitoring dan evaluasi telah ditindak lanjuti dengan bukti dukung berupa - Undangan rapat Rekomendasi hasil Monev Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yang telah ditindakkalnjuti - Absensi kehadiran - Notulen rapat - Dokumentasi - Hasil rekomendasi - Laporan tindak lanjut rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru berperan sebagai role model rangka mempertahankan predikat WIlayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju predikat Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan bukti dukung berupa - Dokumentasi pimpinan sebagai role model - Notulensi rapat yang menunjukkan peran pimpinan sebagai role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Menetapkan Agen Perubahan yaitu dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor : PRIN - 334 / 0.3.20 / Cs / 02 / 2021, dengan bukti dukung berupa - Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan; - Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Membangun budaya kerja dan pola pikir di Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dengan bukti dukung berupa - Dokumentasi kegiatan (Kegiatan Apel,Kegiatan Senam Jasmani, Kegiatan Ceramah Agama,Café Kita,Maklumat Pelayanan, PTSP, Quotes-Quotes, Employee of The Month
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Banjarbaru terlibat dalam pembangunan Zona Integritas dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Predikat Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Adanya Buku SOP, Juklak dan Juknis Bidang Pidsus, Pidum, Bidang Intelijen, Bidang Pembinaan, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP telah ditindak lanjuti dan telah disosialisasikan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
belum ada laporan evaluasi pelaksanaan SOP dan akan dilaksanakan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Penginputan SKP secara online melalui Simkari, Tangkapan Layar Aplikasi Simkari, CMS Pidum dan Pidsus
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Sampling SKP salah satu Pegawai, dan DRP pegawai
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Adanya TV informasi yang memuat kegiatan-kegiatan di PTSP, Pengelolaan Surat Masuk Keluar,Pengisian Buktu Tamu, Penggunaan Monitor Informasi, Penginputan E-Tilang,Penginputan Perkara Pidum, Pidsus melalui CMS (Case Management System), serta Input Perkara dan Barang Bukti pada Aplikasi ARSYS (Asset Recovery Secure Data System)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi dan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Tersedianya sarana informasi publik, pengelolaan Surat Masuk, Adanya PTSP, Foto Layar Monitor TV di ruang tunggu tamu, E-Tilang,CMS
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
belum dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
1. Dokumen Jumlah Pegawai Dan Jumlah Jabatan Sebagai Bahan Evaluasi 2. Usulan Penambahan /Mutasi Pegawai Baru Ke Kejati
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
1. Dokumen jumlah pegawai dan jumlah jabatan sebagai bahan evaluasi 2. Surat perintah melaksanakan tugas dari Kajari
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Sudah diberlakukan di Area Kejari Banjarbaru
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Perintah Mutasi Pegawai Internal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Surat Perintah Mutasi Pegawai Internal
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Sudah diberlakukan di Area Kejari Banjarbaru
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
1.Sertifikat Diklat 2. Dokumentasi In House Training
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
1.Sertifikat Diklat 2. Dokumentasi In House Training
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Screen Shoot Jumlah Pegawai pada aplikasi Simkari
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Screen Shoot Jumlah Pegawai pada aplikasi Simkari
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
1. Screen Shoot Jumlah Pegawai pada aplikasi Simkari 2. Dokumentasi In House Training
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi dan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
SKP Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
SKP Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
SKP Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Reward pegawai berupa Employee Of the Month
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
1. Dokumentasi Apel Pagi 2. Presensi Apel
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Screen Shoot Sistm Informasi Pegawai pada Aplikasi Simkari
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
1. Dokumen Indikator Kinerja Individu 2. Dokumen SKP
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
1. Dokumen Indikator Kinerja Individu 2. Dokumen SKP
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
1. Dokumen Indikator Kinerja Individu 2. Dokumen SKP
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
1. RENSTRA 2. RENJA 3. LAKIP
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
1. RENSTRA 2. RENJA 3. LAKIP
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
1. RENSTRA 2. RENJA 3. LAKIP
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
1. RENSTRA 2. RENJA 3. LAKIP
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
1. RENSTRA 2. RENJA 3. LAKIP
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
1. RENSTRA 2. RENJA 3. LAKIP
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Dokumen Diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
SK / Sertifikasi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
1. Pembuatan Banner anti Gratifikasi 2. Alur pengaduan Masyarakat 3. Foto kotak Saran 4. Pengisian LHKPN dan LHKSN
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
1. Pembuatan Banner anti Gratifikasi 2. Alur pengaduan Masyarakat 3. Foto kotak Saran 4. Pengisian LHKPN dan LHKSN
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
SK Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
SK Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
SK Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SK Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
SK Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
SK Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
Belum ada evaluasi dan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
WHISTLE BLOWING SYSTEMS terdapat di website kejari Banjarbaru http://kejari-banjarbaru.kejaksaan.go.id/
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
WHISTLE BLOWING SYSTEMS terdapat di website kejari Banjarbaru http://kejari-banjarbaru.kejaksaan.go.id/
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Belum Ada WHISTLE BLOWING SYSTEMS dari masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Belum Ada WHISTLE BLOWING SYSTEMS dari masyarakat
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dokumentasi kegiatan rapat dengan stakeholder di wilayah Kejari Banjarbaru
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Dokumentasi kegiatan rapat dengan stakeholder di wilayah Kejari Banjarbaru
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Dokumentasi kegiatan rapat dengan stakeholder di wilayah Kejari Banjarbaru
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Dokumentasi kegiatan rapat dengan stakeholder di wilayah Kejari Banjarbaru
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Belum ada evaluasi dan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah memiliki kebijakan standar pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah memaklumatkan standar pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP;
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan sosialisasi / pelatihan penerapan budaya pelayanan prima : 1. In-House Training "Service Excellent For Public Service" 2. Sosialisasi dan simulasi pencegahan dan pemadaman kebakaran
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media antara lain: 1. Twitter 2. Instagram
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Adanya Maklumat Pelayanan di PTSP
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah memiliki sarana layanan terpadu / terintegrasi dengan pembngunan PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan inovasi pelayanan yaitu: -Pembangunan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan petugas yang Ramah dan melayani masyarakat secara cepat. -Pengadaan Mobil SI PALUI (Sistem Pelayanan Hukum Kejaksaan Negeri Banjarbaru). -Pengadaan KOPIKU (Kotak Pengaduan Indikasi Korupsi) di 20 Kelurahan Kota Banjarbaru. -E-PIK (Elektronik Pengendalian Indikasi Korupsi) -Jaksa Masuk Sekolah (JMS) -PELAKOR (Pelayanan Konsultasi Perkawinan) -Program Mall Pelayanan Publik
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka melalui aplikasi survey kepuasan masyarakat dan survey kepuasan masyarakat bersatu online.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan