Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TANAH BUMBU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah membentuk Tim Pembangunan zona Integritas dengan menerbitkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor Kep.03/Q.3.21/Cu.3/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Bahwa penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui mekanisme yang jelas yang dibuktikan dengan adanya foto rapat perencanaan pembentukan penguatan tim penguatan reformasi birokrasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang dilengkapi pula dengan daftar hadir rapat dan notulen
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejaksaan Negeri tanah bumbu telah memiliki dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM berupa Renja 2021 , Perjanjian Kinerja 2021, Renstra 2021, dan Rencana Aksi Pembangunan ZI 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Bahwa Kejaksaan negeri tanah bumbu dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK / WBBM yang tercantum dalam Renja 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu setelah memiliki dokumen rencana pembangunan Zona Integritas dilanjutkan dengan membuat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK / WBBM yang dibuktikan dengan tangkapan layar media sosial (Facebook, YouTube, Instagram, Website)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Sebagian besar kegiatan pembangunan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dapat dibuktikan dengan adanya laporan perkembangan bulanan, foto rapat evaluasi, dan daftar hadir rapat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Dalam pemantauan dan evaluasi pembangnan WBK / WBBM Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah melakukan laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit terhadap pembangunan Zona Integritas WBK /WBBM yang dilakukan secara triwulan yang dapat dibuktikan dengan adanya foto rapat evaluasi disertai daftar hadir rapat oleh Tim
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah menindak lanjuti sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unnit WBK / WBBM telah ditindaklanjuti yang dapat dibuktikan dengan adanya foto rapat evaluasi dan daftar hadir
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dalam rangka merubah pola pikir dan budaya kerja, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu (pimpinan) berperan sebagai role model dala pelaksanaaan pembangunan WBK / WBBM dengan memberikan teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari dikantor yang dapat dibuktikan dengan adanya foto pelaksanaan apel pagi, SK Kajari Tanah Bumbu Nomor : Kep-3.a/O.3.21/Cp.2/03/2021 tentang penetapan role model pembangunan ZI menuju WBK / WBBM , dan hasil rapat
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir dilingkungan kejaksaan negeri tanah bumbu dengan adanya pelatihan budaya kerja dan pola pikir yang dapat dibuktikan dengan adanya program meningkatkan kompetensi pegawai dengan bukti dukung foto pedoman perilaku untuk membangun pola pikir pegawai, foto perihal kegiatan bersepeda bersama pegawai, foto melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan kantor, foto kegiatan apel pagi
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir dilingkungan kejaksaan negeri tanah bumbu dengan adanya pelatihan budaya kerja dan pola pikir yang dapat dibuktikan dengan adanya program meningkatkan kompetensi pegawai dengan bukti dukung foto pedoman perilaku untuk membangun pola pikir pegawai, foto perihal kegiatan bersepeda bersama pegawai, foto melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan kantor, foto kegiatan apel pagi
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dalam membangun zona integritas menuju WBK / WBBM Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah melibatkan semua anggota organisasi dan usulan usulan dari anggota diakomodasikan dalam sebuah keputusan-keputusan organisasi yang dapat dibuktikan dengan Kep.03/Q.3.21/Cu.3/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Bahwa semua SOP yang ada di Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah mengacu peta proses bisnis dan melakukan inovasi yang selaras antara lain SOP penerimaan tamu, SOP Seksi Pidum, SOP Perdata dan TUN, SOP Seksi Intelijen,, SOP Pidana Khusus, SOP Barang Bukti dan Rampasan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah menerapkan seluruh SOP yang telah ditetapkan oleh organisasi dan juga melakukan inovasi terhadap SOP yang diterapkan yang dibuktikan dengan adanya update kegiatan pelaksanaan SOP di social media
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Bahwa seluruh SOP kegiatan utama yang ada di kejaksaan negeri tanah bumbu telah dievaluasi dan ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikann SOP dengan bukti dukung foto rapat disertai daftar hadir rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Tanah bumbu telah memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi dalam menggunakan teknologi informasi tersebut, yaitu dengan bukti dukung foto pengadaan finger print pada kantor, apliaksi CMS, aplikasi Digital RPL, aplikasi Simponi, aplikasi Siman, apliaksi E-monev, apliasi E-rekon, aplikasi e-SPM, aplikasi SiPede, E-Tilang, ARSYYS
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan telnologi informasi dan melakukan inovasi terhadap teknologi informasi tersebut ynag dapat dibuktikan dengan operasionalisasi manajemen SDM yang dipusatkan pada aplikasi Simkari dan tangkapan layar aplikasi Simkari
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Kejaksaan Negeri tanah bumbu telah memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi dengan bukti dukung fot website kejari-tanahbumbu.kejaksaan.go.id
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan penilaian kinerja unit, opersionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik yang dilakukan secara triwulan dengan bukti dukung foto rapat, daftar hadir rapat, dan laporan hasil rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan negeri tanah bumbu telah menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang dapat dibuktikan dengan adanya tampilan website kejaksaan negeri tanah bumbu, instagram, youtube, facebook, dan twitter; Telah dibuat Surat Perintah No. Prin-03/O.3.21/Cp.2/01/2021 tentang penyiap bahan Administrasi pada Seksi Intelijen
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dapat dibuktikan dengan adanya foto rapat dan daftar hadir rapat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan negeri tanah bumbu dalam pengisian kebutuhan pegawai disusun oleh kejaksaan negeri tanah bumbu telah mengacu kepada peta jabatan dan rasio analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan dibuktikan dengan adanya surat usulan pengisian jabatan kosong dilingkup kejaksaan negeri tanah bumbu nomor : B-530/Q.3.21/Cp.2/05/2020; Surat Perintah mengikuti Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan; Surat Tanda Tamat Pelndidikan dan Pelatihan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Bahwa sebagian besar penempatan pegawai hasil rekruitmen murni kejaksaan negeri tanah bumbu mengacu kepada kebutuhan pegawai yang disusun perjabatan hal ini dibuktikan dengan adanya surat usulan pengisian jabatan kosong dilingkup kejaksaan negeri tanah bumbu nomor : B-530/Q.3.21/Cp.2/05/2020; Adanya peta jabatan Kejari Tanah Bumbu;
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Kejaksaan negeri Tanah Bumbu sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang dapat dibuktikan dengan foto rapat dan daftar rapat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Bahwa untuk pola mutasi internal kejaksaan negeri tanah bumbu telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karir pegawai yang dapat dibuktikan dengan adanya surat perintah kepala kejaksaan negeri nomor : Print-3/Q.3.21/Cp.1/02/2021 tentang mutasi internal pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Bahwa semua mutasi pegawai antar jabatan dikejaksaan negeri tanah bumbu telah memperhatikan kompetensi jabatan yang mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini dengan bukti dukung Sprint Nomor : Print-3/Q.3.21/Cp.1/02/2021; Ususlan kenaikan pangkat pegawai Kejari Tanah Bumbu
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Bahwa telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dilingkungan kejaksaan negeri tanah bumbu yang dapat dibuktikan dengan foto rapat dan daftar hadir rapat
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dalam rangka pengembangan pegawai berbasis kompetensi telah melakukan Training Need analysis untuk mengembangkan kompetensi dengan bukti dukung adanya ikut serta pegawai Kejari Tanbu mengikuti In House Training secara virtual; Foto kegiatan; Bahan pemaparan pada saat kegiatan in house training
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Bahwa semua rencana pengembangan kompetensi pegawai pada kejaksaan negeri tanah bumbu mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai yang dibuktikan dengan adanya Surat Perintah mengikuti Diklat Latsar No.Prin-16/O.3.21/Cp.2/05/2021; Laporan Aktualisasi Diklat Latsar; Foto kegiatan Latsar; Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan; Surat Perintah Diklat Pertambangan Angkatan I Tahun 2021 No.Prin-512/O.3/Cp.2/05/2021; Materi Diklat Pertambangan Angkatan I Tahun 2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Bahwa presentase kesenjangan kompetensi pegawai pada kejaksaan negeri tanah bumbu dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar < 25% dibuktikan dengan adanya SKP Pegawai ; Surat Perintah mengikuti Diklat Latsar No.Prin-16/O.3.21/Cp.2/05; Surat Perintah Diklat Pertambangan Angkatan I Tahun 2021 No.Prin-512/O.3/Cp.2/05/2021/2021
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai di kejakaan negeri tanah bumbu telah memperoleh kesempatan atau hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya yang dibuktikan dengan adanya Sprint Nomor : Print-11/Q.3.21/Cp.2/03/2021, daftar hadir rapat dan hasil rapat; Surat Perintah mengikuti Diklat Latsar No.Prin-16/O.3.21/Cp.2/05/2021; Laporan Aktualisasi Diklat Latsar; Foto kegiatan Latsar; Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan; Surat Perintah Diklat Pertambangan Angkatan I Tahun 2021 No.Prin-512/O.3/Cp.2/05/2021; Materi Diklat Pertambangan Angkatan I Tahun 2021
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan negeri tanah bumbu telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai salah satunya melalui pengikutsertaan kegiatan in house training yang diadakan oleh Kejaksaan Agung dengan bukti dukung Surat Undangan; Foto kegiatan in house training secara virtual
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dilingkungan kejaksaan negeri tanah bumbu alam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara bulanan dengan bukti dukung foto rapat evaluasi pengembangan kompetensi; daftar hadir; sertifikat diklat; Laporan rekapitulasi data perencanaan (L.Cr.1a, L.Cr.1b, dll); Lapbul Kepegawaian Kejari Tanah Bumbu
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Bahwa seluruh penetapan kinerja individu di lingkungan kejaksaan negeri tanah bumbu telah terkait dengan kinerja organisasi dibuktikan dengan SKP Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Bahwa seluruh ukuran kinerja individu di lingkungan Kejaksaan negeri tanah bumbu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu diatasnya yang dibuktikan dengan SKP Pegawai, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja 2021, Perjanjian Kinerja 2021
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Bahwa pengukuran kinerja individu di lingkunga kejaksaan negeri tanah bumbu telah dilakukan secara bulanan yang dibuktikan dengan adanya SKP Pegawai dan RP-5 Jaksa
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Telah dilakukan penilaian terhadap kinerja pegawai yang kinerja yang dapat dibuktikan dengan SKP
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Dalam pelaksanaan dan implementasi aturan disiplin, kode etik, kode perilaku kejaksaan negeri tanah bumbu telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin / kode etik. Kode perilaku yang ditetapkan dalam kondisi pandemi covid-19 adalah dengan mengeluarkan surat nota dinas yang berisi taat terhadap protokol kesehatan serta selalu menjaga kesehatan dengan asupan vitmin yang meningkatkan imun tubuh
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
Bahwa data informasi kepegawaian dilingkungan kejaksaan negeri tanah bumbu telah dimutakhirkan yang dapat dibuktikan dengan adanya laporan kepegawaian dan laporan rekapitulasi perencanaan Kejari Tanah Bumbu
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan pada kejaksaan negeri tanah bumbu (Kajari) telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan yang dibuktikan dengan adanya foto rapat dan daftar hadir rapat; dokumen rencana kerja Kejari Tanah Bumbu 2021
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan (Kajari) pada kejaksaan negeri tanah bumbu telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi rapat penyususnan Perjanjian Kinerja 2021; Perjanjian Kinerja kejari Tanah Bumbu 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan (Kajari) Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah memantau pencapain kinerja secara berkala yang dibuktikan dengan adanya foto rapat evaluasi dan daftar hadir rapat; dokumen E-Monev Kejari Tanah Bumbu
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dalam pengelolaan akuntibilitas kinerja kejaksaan negeri tanah bumbu telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (renca strategis, rencana kerja tahunan, an penetapan kinerja) yang dibuktikan dengan adanya Renja 2021, Perjanjian kinerja 2021, Rencana Aksi Pembangunan ZI, Renstra 2021, dan IKU
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Bahwa sebagian besar dokumen perencanaan kejaksaan negeri tanah bumbu telah berorientasi hasil dengan bukti dukung Renja 2021 ;; Dokumen perjanjian kinerja 2021; Renstra 2021; IKU
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Bahwa Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yang elah ditetapkan sesuai dengan organisasi dengan bukti dukung IKU Kejari Tanah Bumbu
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
ahwa sebagian besar indikator kinerja pada kejaksaan negeri tanah bumbu telah sesuai dengan indikator kinerja SMART dengan bukti dukung Renja 2021; IKU Kejari Tanah Bumbu
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan negeri tanah bumbu telah menyusu laporan kinerja secara tepat waktu yang dibuktikan dengan adanya laporan bulanan (Lapbul Bidang Datun)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Bahwa sebagian besar pelaporan kinerja pada kejaksaan negeri tanah bumbu telah memberikan informasi tentang kinerja yang dibuktikan dengan adanya laporan bulanan (Bidang Pidana Khusus)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Bahwa kejaksaan negeri tanah bumbu telah berupaya meningkatkan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabulitas kinerja yang dibuktikan dengan adanya Surat perintah no.Prin-16/O.3.21/Cp.2/05/2021; Laporan aktualisasi peserta Diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Bahwa pengelolaan akuntabilitas di kejaksaan negeri tanah bumbu telah dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten yang dibuktikan dengan adanya foto kegiatan diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Bahwa kejaksaan negeri tanah bumbu telah melaksanakan public campaig n tentang pengendalian gratifikasi yang dilakukan secara berkala dengan bukti dukung foto banner, dokumentasi sosialisasi penyuluhan hukum; SK No.Kep-13/O.3.21/Cr/05/2021 tentang Penetapan Pejabat penerima laporan gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejaksaan negeri tanah bumbu telah mengimpementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai karakterisitik unit kerja yang dibuktikan dengan adanya SK kejari tanah bumbu tentang penetapan Pejabat penerima laporan gratifikasi dan disertai dengan adanya penayangan pengendalian gratifikasi melalui social media dan videotron
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Bahwa dalam penerapan SPIP kejaksaan negeri tanah bumbu telah membangun seluruh pengenalian lingkungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi (Kejaksaan Agung) yang dibuktikan dengan foto PTSP, akses pintu khusus pegawai, foto zonasi, pemasangan cctv
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Kejaksaan negeri tanah bumbu telah melakukan penilaian resiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetakan organisasi dengan bukti dukung foto rapat evaluasi penerapan kebijakan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Bahwa dalam pengendalian untuk meminimalisir resiko kejaksaan negeri tanah bumbu telah membangun seluruh pengenalian lingkungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi (Kejaksaan Agung) yang dibuktikan dengan foto PTSP, akses pintu khusus pegawai, foto zonasi, pemasangan cctv
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan negeri tanah bumbu telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarkat sesuai yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dengan bukti dukung foto banner, aplikasi e-lapdu, dan lapinhar, foto kegiatan penerimaan pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Kejaksaan negeri tanah bumbu telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan secara triwulan dengan bukti dukung foto rapat evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Bahwa sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh kejaksaan negeri tanah bumbu dengan buki dukung berita acara Intel; Telaah Intelijen
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Bahwa whistle blowing system telah diinternalisasi di kejaksaan negeri tanah bumbu dengan bukti dukung banner, dan tangkapan layar website; SK No. Kep-4.b/Q.3.21/Cr/03/2021 tentang petugaspenerima lporan WBS Kejari Tanah Bumbu
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Kejaksaan negeri tanah bumbu telah menerapkan seluruh kebijakan whistle blowing system sesuai dengan yang ditetapkan organisasi (Kejaksaan Agung) dengan bukti dukung banner
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system oleh kejaksaan negeri tanah bumbu yang dilakukan secara triwulan dengan bukti dukung rapat evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan negeri tanah bumbu telah mengidentifikasi atau memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dengan bukti dukung peta wilayah zona merah dan zona hijau, dan Perja Nomor 2 Tahun 2020 Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kejaksaaan RI
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Bahwa penenganan benturan kepentingan telah disosialisasikan dan di internalisasikan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Bahwa penanganan benturan kepentingan dikejaksaan negeri tanah bumbu telah di implementasikan ke sebagian besar unit kerja dengan bukti dukung Peta wilayah zona merah dan zona hijau,zona merah adalah wilayah yang hanya dapat diakses oleh pegawai, untuk memasuki zona merah dengan finger print pada pintu depan dan pintu samping. pemasangan cctv di ruang tahap 2, ruang konsultasi/pelayanan publik, ruang pemeriksaan pidana khusus yang terkoneksi langsung kepada pimpinan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan negeri tanah bumbu telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dengan bukti dukung SOP bidang-bidang
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan negeri tanah bumbu telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi dan juga membuat inovasi terkait malkumat standar pelayanan yang sesuai degan karakterisitik unit kerja
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan negeri tanah bumbu telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dengan bukti dukung SOP PTSP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri tanah bumbu telah melakukan reviuw dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga kejaksaan negeri tanah bumbu berinisiatif melakukan reviuw dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dengan bukti dukung rapat evaluasi, hasil rapat, dan daftar hadir
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Bahwa seluruh sosialisasi dan pealtihan telah dilakuakn oleh kejaksaan negeri tanah bumbu dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima dengan bukti dukung foto banner pedoman perilaku
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Bahwa informasi pelayanan pada kejaksaan negeri tanah bumbu dapat diakses melalui berbagai media denan bukti dukung berupa terdapatya informasi di website dan media massa
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Kejaksaan negeri tanah bumbu telah memiliki sistem sanksi atau reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan jika tidak sesuai dengan standar dan sudah di implementasikan denga bukti dukung adanya pemotongan remunerasi pegawai
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Bahwa seluruh pelayanan di kejaksaan negeri tanah bumbu telah dilakukan secara terpadu dengan bukti dukung foto PTSP, loket tilang, dan pembangunan ruang pelayanan publik
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan negeri tanah bumbu telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain dengan bukti dukung foto proses pembangunan ruang laktasi, akses khusus penyandang disabilitas, si ABG, Free Charging PTSP, Pembangunan smoking area, Program PPS bidang intelijen, SI Pakat bidang Pidsus, Pengadaan tempat cuci tnagan untuk karyawan dan tamu, TPQ Adhyaksa, TK Adhyaksa, Pencak Silat, Videotron KN Tanah Bumbu
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat pelayanan pada kejaksaan negeri tanah bumbu yang dilakukan secara tidak berkala dengan bukti dukung foto kotak saran, survey website, dan survey manual
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Bahwa hasil survey kepuasan masyarakat pada kejaksaan negeri tanah bumbu dapat diakses dari berbagai medaia dengan bukti dukung tangkapaan layar website
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan asyarakat terhadap pelayanan pda kejaksaan neger tanah bumbu deangan bukti dukung foto rapat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan