Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI HULU SUNGAI SELATAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-SK Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan No : KEP-024/Q.3.11/Cr.5/01/2021, tanggal 25 Januari 2021, Tentang Pembentukan TIM KERJA PEMBANGUNAN ZI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI SELATAN, Notulen rapat pembentukan tim WBK menuju WBBM, daftar hadir rapat pembentukan tim WBK menuju WBBM, penguatan komitmen dan penandatanganan pakta integritas internal antar pegawai Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Undangan rapat WBBM. daftar hadir rapat WBBM, laporan perkembangan reformasi birokrasi, dokumentasi rapat WBBM
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- memiliki dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas dengan menggunakan pedoman rencana kerja kejaksaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayana publik
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Media sosialisasi pembangunan WBK menuju WBBM menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, website dan youtube serta banner/spanduk
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas oleh tim kejati kalsel dengan hasil monev menyediakan satu nomor hotline untuk semua layanan dengan nomor 081-151-1236.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
laporan monitoring dan evaluasi tim internal untuk pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBBM dilakukan per triwulan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK menuju WBBM telah ditindaklanjuti. bukti dukung berupa laporan hasil monitoring dan evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK pembentukan agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
pelatihan budaya kerja dan pola pikir telah dibangun dilingkungan organisasi dengan melakukan sosialisasi peningkatan pelayanan prima kepada pegawai kejaksaan , disetiap apel kerja Kejaksaan Negeri HSS telah menerapkan pengucapan Tri Krama Adhyaksa. Sehigga para pegawai dapat menerapkan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa yaitu Satya Adhi Wicaksana dalam menjalankan tugas dan kewenangan, disiplin kerja, berpakaian sesuai Gamjak serta menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun).
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
pada saat rapat semua anggota terlibat dalam pembangunan zona integritas WBK menuju WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP Pengembalian Barang Bukti SOP Koordinasi penanganan perkara pidum SOP PTSP SOP Penanganan perkara pidum SOP SILANJEKSI SOP Tilang dan ANTILAMA SOP Penerimaan Tamu SOP Keamanan Dalam Kantor SOP SARISAKATUN SOP SOSISPEDAS SOP Mekanisme pengaduan pelayanan di PTSP SOP penanganan perkara pidsus SOP POS PPH dan PPM intelijen SOP Keamanan kantor dan lingkungan kejari HSS SOP Datun SOP Pengawalan dan penahanan tahanan. SOP Pemilihan pegawai teladan.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
dokumentasi kegiatan PPH dan PPM intel, dokumentasi surat ijin besuk, dokumentasi pengambilan tilang, dokumentasi pengembalian barang bukti, dokumentasi pelayanan hukum datun
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
dokumentasi rapat evaluasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-CMS Pidum dan Pidsus
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-data pegawai di SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
monitor TV yang ada di PTSP dan website www.kejari-hulusungaiselatan.kejaksaan.go.id yang memuat kegiatan dan layanan pada Kejaksaan Negeri HSS.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
belum ada laporan monitoring dan evaluasi tim internal, akan tetapi direncanakan untuk pelaporan pelaksanaan pembangunan WBBM akan dilaksanakan secara tahunan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
PTSP dan meja informasi serta menginformasikan kegiatan satuan kerja melalui media sosial, adanya Hotline dengan nomor 081-151-1236 dan website Kejari HSS www.kejari-hulusungaiselatan.kejaksaan.go.id yang mudah diakses oleh masyarakat.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
dokumentasi rapat monitoring dan evaluasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah menyusun kebutuhan pegawai yang mengacu kepada dokumen jumlah pegawai, peta jabatan dan analisis beban kerja. "
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Telah mengeluarkan surat perintah melaksanakan tugas bagi para pegawai baru.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Dokumentasi Monev
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Surat perintah mutasi pegawai internal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Surat perintah mutasi pegawai internal
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Sudah ada
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Dokumentasi In House Training
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Sertifikat diklat, - Dokumentasi in house training
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Dokumen jumlah pegawai dan jumlah jabatan sebagai bahan evaluasi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Diklat Sistem Pradilan Pidana Anak (SPPA), Kehutanan, Latsar CPNS 2021, Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pelatihan Satpam
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Diklat Sistem Pradilan Pidana Anak (SPPA), Kehutanan, Latsar CPNS 2021, Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pelatihan Satpam
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Rapat evaluasi kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- SKP Pegawai, - Dokumen indikator kinerja individu
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- SKP Pegawai, - Dokumen indikator kinerja individu
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
C
- SKP Pegawai, - Dokumen indikator kinerja individu
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Piagam atau reward kepada pegawai teladan serta pemilihan SOP pemilihan pegawai teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Banner PP 53 Tahun 2020, - Dokumentasi apel, - Presensi - pengaduan melalui hotline untuk mengetahui pelanggaran disiplin pegawai.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Dokumentasi sistem informasi kepegawaian di aplikasi simkari dan aplikasi galapati
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumentasi rapat penyusunan perencanaan - Dokumen Renja & Renstra
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumentasi rapat penyusunan perjanjian kinerja - Dokumen perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Rapat monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- RENSTRA, - RENJA, - LAKIP
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- RENSTRA, - RENJA, - LAKIP
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- RENSTRA, - RENJA, - LAKIP
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- RENSTRA, - RENJA, - LAKIP
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Dokumentasi Diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- SK / DP / Sertifikasi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Surat undangan public campaign, - Pemasangan banner anti gratifikasi, - Foto kotak saran, - Alur pengaduan masyarakat, - Banner laporan pengaduan, - Pembuatan LHKPN dan LHKASN
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah dibentuk TIM Pengendali Gratifikasi. Telah disediakan Laporan Pengaduan gratifikasi secara online pada Website Kejari HSS.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah membentuk TIM Pelaksana Penilaian Mandiri Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Telah membentuk TIM Pelaksana Penilaian Mandiri Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Telah memasang CCTV di berbagai sudut kantor sehingga memudahkan pimpinan melakukan pengendalian dan meminimalisir resiko.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
SK Tim pelayanan pengaduan masyarakat, - Telah membuat alur proses pengaduan masyarakat. Telah menyediakan POS Pengaduan Masyarakat, Telah menyediakan Kotak Saran.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   30
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   10
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejari HSS (6 Laporan).
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Telah melakukan monev terhadap lapdu yang masuk dan ditindak lanjuti.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Telah melakukan sosialisasi terkait WBS kepada seluruh pegawai Kejari HSS dan khalayak umum melalui website/medsos.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Telah menyediakan form pengaduan WBS online melalui website Kejari HSS. Telah membuat SOP dan alur WBS pada Kejari HSS. Telah membuat banner terkait WBS yang diletakkan di lobby kantor.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Belum ada Whistle Blowing System dari masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Telah melakukan monev terhadap penerapan WBS.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah terdapat pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait dengan penanganan benturan kepentingan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah dilakukan Monev terhadap penanganan benturan kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Standar pelayanan telah menerapkan system 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun). sebagaimana telah dimaklumatkan dalam SOP.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Maklumat pelayanan, - Jam Operasional
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP pelayanan hukum Datun, - SOP pengawalan dan pengamanan tahanan, - SOP permohonan penitipan atau pinjam pakai barang bukti, - SOP satpam Kejari Hulu Sungai Selatan, - Mekanisme pengaduan di PTSP, - SOP Pidsus, - SOP PPH dan PPM Intelijen, - SOP ABABIL (Siap Antar Barang Bukti)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Berita acara rapat, - Daftar hadir rapat, - Dokumentasi rapat
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Seluruh sosialisasi / pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima seperti melakukan in house training
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media yaitu papan pengumuman yang terdapat di PTSP Kejari Hulu Sungai Selatan, Website Media Sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube, dll. Terdapat petugas tanpa seragam yang melayani dengan moto 5S ( Salam, Sapa, Senyum, Sopan dan Santun)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dokumen sistem pemberian reward dan punishment kepada pemberi dan penerima layanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Foto pelayanan tilang, - Foto pelayanan ambil barang bukti, - Foto pelayanan izin besuk tahanan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
ABABIL ( Antar Barang Bukti Gratis), - Ruang tunggu / konsultasi, - Kids zone, - Jalur disabilitas, - Parkir disabilitas, - Toilet diasbilitas, - Pojok ngopi, - Kantin kejujuran, - Aplikasi PTSP, - Besuk tahanan online, - Poliklinik, - Ruang ibu menyusui/Laktasi, - Smoking Area, - Etalase Gratifikasi, - Charger box gratis, - Loket tilang drive thru, - Pembenahan infrastruktur pemasangan neon box, - Penambahan kursi tunggu prioritas bagi ibu hamil/Ibu menyusui/Lansia/Penyandang cacat
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala setiap penerima layanan sudah mendapatkan pelayanan maka akan diberikan dokumen survey penilaian serta mengisi kotak kepuasan pelayanan. Dan telah dilakukan inovasi berupa e-survey bebasis teknologi informasi seperti tablet untuk survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media sosial Kejari Hulu Sungai Selatan seperti instagram, facebook, website, serta papan pengumuman yang ada di PTSP Kejari Hulu Sungai Selatan
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
- Lembar kerja evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan