Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOTABARU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Ya telah dibentuk Tim Kerja Pembangunan zi berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru Nomor : KEP-11/ O.3.12/ Cum.1/ 03/ 2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM pada Kejaksaan Negeri Kotabaru
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Semua Personil dilibatkan, penentuan Tim melalui rapat seluruh pegawai dan honorer, notulen rapat, presensi peserta rapat dan foto dokumentasi
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
tim kerja telahmenyusun dokumen rencana kerja dengan arahan dan petunjuk pimpinan
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Kerja disusun minimal memuat area perubahan, nama kegiatan dan penanggungjawab kegiatan, target kegiatan seerta waktu penyelesaian dengan tujuan membentuk unit "bebas korupsi dan melayani"
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialiasasi upacara pencanangan WBK/ WBBM di Kejadri Kotabaru dengan menggunakan akun media sosial KN. Kotabaru (IG : @kejarikotabaru, FB : Kejaksaan Negeri Kotabaru, Youtube : Kejaksaan Negeri Kotabaru, TV channel : Adhyaksa Saijaan, website : kejari-kotabaru.kejaksaan.go.id) serta dengan menggandeng media massa lokal sebagai partner pemberitaan, spanduk dan baliho selamat datang di Zona Integritas menuju WBK/ WBBM pada Kejari Kotabaru
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
telah dilaksanakan pencanangan pembangunan ZI, sosialisasi pembangunan ZI , penyusunan dokumen rencana kerja yg dilanjutkan penyusunan roadmap kegiatan sesui program prioritas
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
monitoring dan evaluasi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru secara berkala
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
hasil monitoring dan evaluasi dicatat dalam notulen rapat kemudian ditindak lanjuti masing - masing Pokja
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan sebagai role model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Surat Keputusan Kajari KN. Kotabaru Nomor : KEP - 12/ O.3.12/ Cp.1/ 03/ 2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Pembentukan Agent of Change (Agen Perubahan) Kejaksaan Negeri Kotabaru menuju WBK/WBBM
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
membangun budaya kerja dan pola pikir anti koruptif kepada semua pegawai melalui apel pagi, pemasangan quote/ kata motivasi, dan mempedomani arahan dan perintah harian Jaksa Agung pemasangan quote dan kata motivasi, serta perintah harian JA, 7 arahan JA dan program JA sebagai pedoman ASN, maklumat pelayanan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
semua personil terlibat dalam Pembangunan ZI dengan pembuatan yel - yel, banner serta rencana kegiatan yang tertuang dalam dokumen rencana kerja
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Penyusunan SOP mengacu dan selaras dengan rencana kerja
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Penerapan SOP dibuat secara digital dan video untuk mempermudah masayrakat dalam memahami SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP dievaluasi menyesuaikan dengan kondisi masa pandemi covid
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
CMS, SIPEDE, SIMKARI, E-Dosir, E-TILANG, E-Monev
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
sudah dengan menggunakan sarana media sosial, website, dan tata cara disosialisasikan secara visual gramatikal di PTSP serta
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
dilakukan monev terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan pelaporan secara berkala melalui laporan bulanan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
ditunjuk pejabat pengelola informasi publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
rapat monev dipimpin kasatker dan hasilnya ditindaklanjuti bbrp SOP disesuaikan dengan masa pandemi covid 19
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
telah dibuat perta jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
telah dibuat peta jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
dilaksanakan rapat penilaian pegawai dan usulan penyederhaan organisasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
mengikuti petunjuk pimpinan untuk mutasi internal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
disesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
telah dilaksanakan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
mengusulkan pegawai untuk diklat dan bimtek
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
didasarkan dari kompetensi pegawai dan kemampuan pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
seluruh pegawai diberikanhak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Ya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
di laksanakannya In house training
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
SKP, buku waskat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
dibuat SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
disesuaikan dengan Standar Kinerja Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
ya
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
adanya reward bagi pegawai teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
pemasangan PP 53 dan kedisiplinan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
simkari dan e dosir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
pimpinan satker terlibat dalam perencanaan baik internal dan eksternal
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
pimpinan menandatangani perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
disampaikan capaian kinerja masing masing bidang
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
renstra, TOR
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
disesuaikan dengan perencanaan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
terdapat IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Lapbul sesuai dengan jadwal
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
ya
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
mengikutkan pegawai untuk In house training
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
ya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
public campaign melalui banner, medsos, website dan melalui program Jaksa Menyapa
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
membentuk UPG,
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
sosialisasi SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
C
mengikuti pedoman dan vicon SPIP
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
C
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
tim internal dan eksternal yaitu inspektorat
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
E-Lapdu, SILAMBE pengaduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   3
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
melalui rapat dinamika kelompok
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
dengan menyelsaiakan aduan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
banner WBS, Website
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
disosialisasikan benturan kepemtingan kepada masing2 bidang
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
nodis
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
ya sudah
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
hanya jika ada benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
ditindaklanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
standar pelayanan dimasa pandemi covid, dibuat alur dan disajikan secara sinematik
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
maklumat pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP pelayanan dibuat dg kearifan lokal dan disesuaikan dalam masa pandemi covid
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
perbaikan SOP dengan inovsai sinematic dan banner digital
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
5S
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
melalui SMS broadcasting, website, SILAMBE (sistem Layanan dengan menggunakan Barcode), medsos, videotron pemda,
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
pemberian souvenir berupa masker untuk pengunjung yang mmendapatka pelayanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
PTSP, SMART ROOM
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
SMS Broadcasting, SILAMBE (Sistem Layanan Dengan Menggunakan Barcode), Kepo (Kejaksaan Podcast), TV Kabel, Ruang Riksa Pidsus terintegrasi, BARODE BMN, KABUT (Kejaksaan Antar Barang Bukti) (
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
adanya SKM dan IPK di monitor PTSP
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
SKM dan IPK di Website
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
C
Pembenahan sarpras penunjag
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan