Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KABUPATEN BANJAR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuknya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Nomor : KEP-8/O.3.13/C.1/03/2021 Tanggal 1 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan Tim dilakukan dengan mekanisme rapat yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar beserta seluruh pejabat struktural dan fungsional dengan kualifikasi sebagai berikut : mempunyai kredibilitas, pengetahuan IT, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana, melanggar kode etik / pelanggaran disiplin, berdedikasi, berkinerja, serta memahami tugas dan fungsi. Para calon yang memenuhi syarat dilakukan pemilihan oleh Kasubagbin dan para Kasi dengan cara voting terhadap seluruh pegawai yang tercantum dalam Notulen Rapat Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas tanggal 1 Maret 2021.(Absensi, Notulen dan Dokumentasi)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah dibuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dengan mengacu pada Buku Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 dengan disesuaikan keadaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.(Dokumen Rencana Kerja)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan terdapat target-target prioritas relevan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kabupaten Banjar.(Dokumen Rencana Kerja)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Telah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar melalui website (www.kejari-kabupatenbanjar.kejaksaan.go.id) media sosial Instagram (@kejari_kab.banjar), Facebook (Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar), Youtube (Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar), Twitter (@kejarikabbanjar) dan media elektronik (https://kalsel.antaranews.com) (https://banjarmasin.tribunnews.com). (Screenshoot dan Link)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan Pembangunan telah sesuai dengan rencana dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan diadakan rapat untuk pembentukan Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Nomor : KEP-10/O.3.13/C.1/03/2021 Tanggal 09 Maret 2021 tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Menuju WBK/WBBM Dilingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, mengidentifikasi permasalahan ataupun kendala-kendala yang muncul terhadap target-target pencapaian RB pada Triwulan I. (Absensi, Lembar Monev, Notulen Monev, Dokumentasi)
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dalam setiap tahapan secara berkala oleh Tim Internal dengan melibatkan Pimpinan yang dicatat dalam lembar monitoring dan evaluasi. (Absensi, Lembar Monev, Notulen Monev, Dokumentasi)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan Evaluasi telah ditindak lanjuti, dimana semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas tahapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK telah ditindak lanjuti dengan bukti dukung berupa : Absensi Kehadiran, Notulen Rapat, Dokumentasi berupa foto, Hasil Rekomendasi dan Laporan Tindak Lanjut rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kajari selaku role model memberikan contoh disiplin kepada para pegawai yaitu masuk kerja tepat waktu, melaksanakan apel senin pagi, siraman rohani, dan senam kesegaran jasmani dengan tetap mematuhi protocol Kesehatan.(Dokumentasi, Rekap Absen, Absensi Kegiatan)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah ditetapkan Agen Perubahan pada setiap area perubahan berdasarkan kriteria yakni mampu menjadi pelopor perubahan dengan memiliki integritas dan disiplin yang telah ditetapkan oleh SK Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Nomor : KEP-9/O.3.13/C.1/03/2021 Tanggal 1 Maret 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Dilingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.(Copy SK, Notulen, Absensi, Dokumentasi)
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dilakukan sosialisasi melalui rapat Bersama tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja yang disampaikan oleh Agen Perubahan untuk menumbuhkan semangat kerja dan perubahan sesuai dengan SOP yang berlaku dengan adanya Reward and Punisment terhadap seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.(Dokumentasi, Absensi, Notulen)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh pegawai terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dikarenakan seluruh pegawai tercantum dalam SK Tim Pembangunan Zona Integritas Nomor : KEP-7/O.3.13/C.1/02/2021 Tanggal 1 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas dalam Upacara Pencanangan Zona Integritas tanggal 8 Maret 2021.(SK, Pakta Integritas, Komitmen Bersama, Absensi, Dokumentasi, Yel-Yel, Motto)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Telah dibuat SOP tentang kegiatan maupun pelayanan yang berorientasi pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada masing-masing bidang (Buku SOP).
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP telah dibuat sesuai dengan tugas dan fungsi yang mempedomani Juklak maupun Juknis yang ada pada masing-masing bidang. (Tersedianya SOP, Juklak dan Juknis).
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap SOP yang ada oleh Tim Internal dengan melibatkan Pimpinan yang dicatat dalam lembar evaluasi. (Absensi, Lembar Evaluasi, Notulen Monev, Dokumentasi)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Telah diterapkannya pengolahan administrasi yang berbabsis Teknologi Informasi (Tangkapan Layar Sipede, CMS, Simkari).
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Telah dilakukan update data kepegawaian pada SIMKARI (Tangkapan Layar SIMKARI).
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Telah dipasang monitor TV yang memuat isi kegiatan-kegiatan terutama pelayanan pada Kejari Kabupaten Banjar, dipublikasikan melalui media sosial maupun website Kejari Kabupaten Banjar perihal pelayanan yang ada pada Kejari (Tangkapan Layar Media Sosial, Dokumentasi).
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan TI dalam operasional yang ada oleh Tim Internal dengan melibatkan Pimpinan yang dicatat dalam lembar evaluasi. (Absensi, Lembar Evaluasi, Notulen Monev, Dokumentasi)
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Telah tersedianya Informasi Publik yang memuat tentang kegiatan satker pada media sosial maupun website (Tangkapan Layar media sosial dan website).
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam terhadap pelaksanaan kebijakan informasi publik yang melibatkan Pimpinan yang dicatat dalam lembar monitoring dan evaluasi. (Absensi, Lembar Monev, Notulen Monev, Dokumentasi)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah disusun kebutuhan pegawai yang mengacu pada analis beban kerja (dokumen usulan pegawai).
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Telah dilakukan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan pegawai yang mengacu pada dokumen rencana kebutuhan pegawai (Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar).
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam terhadap penempatan pegawai rekrutment yang melibatkan Pimpinan yang dicatat dalam lembar monitoring dan evaluasi. (Absensi, Lembar Monev, Notulen Monev, Dokumentasi)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi pegawai sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai (Surat Mutasi Internal).
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Dalam pelaksanaan mutasi pegawai dilakukan usulan promosi/mutasi pegawai dengan mempedomani pada ketentuan yang berlaku pada organinasi (Kepja No. 356 Tahun 2019) (Surat Usulan Mutasi Pegawai).
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam terhadap kegiatan mutasi pegawai yang dilakukan guna perbaikan kinerja. (Absensi, Lembar Monev, Notulen Monev, Dokumentasi)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Telah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi pegawai (Dokumentasi Kegiatan)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Telah dilakukan evaluasi kinerja pegawai sebagai pertimbangan kompetensi pegawai (Surat Usulan Pegawai Mengikuti Diklat, SKP)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Telah dibuat laporan rekapitulasi penilaian kompetensi pegawai sebagai dasar untuk penilaian dan kesenjangan kompetensi pegawai (Rekapitulasi SKP).
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Telah dilakukan usulan mengikuti diklat pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai tersebut (Surat Usulan Diklat, Dokumentasi Kegiatan).
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Telah dilakukan kegiatan In house treaning, ekspose bersama, dinamika kelompok (Dokumentasi).
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam terhadap kegiatan pengembangan kompetensi pegawai. (Absensi, Lembar Monev, Notulen Monev, Dokumentasi)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan kinerja individu telah dibuat yang terkait dengan kinerja organisasi (Dokumen IKU, Perjanjian Kinerja, SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Telah dibuat ukuran kinerja masing-masing pegawai yang berkesesuaian dengan atasannya (SKP).
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Telah dilakukan pengukuran kinerja individu secara periode dengan membuat laporan rekapitulasi penilaian kompetensi pegawai (Rekapitulasi SKP).
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Telah diterapkan reward and punishment terhadap pegawai dalam upaya peningkatan pelayanan dan kedislipinan pegawai (Dokumentasi).
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Telah dilakukan terhadap penerapan peraturan tentang kedisiplinan pegawai dan kode perilaku pegawai (Buku Biru/Waskat, Buku Rekapitulasi Absensi, Survey Kepuasan).
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Telah dilakukan pemutakhiran pegawai pada sistem kepegawaian secara berkala (Dokumentasi, Tangkapan Layar Simkari).
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan kinerja (Dokumentasi, Laporan Hasil Rapat)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar memimpin langsung dalam rapat penyusunan Perjanjian Kinerja yang mengacu pada IKU (Dokumentasi, Laporan Hasil Rapat, Dokumen Perjanjian Kinerja)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pegawai, dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi (Dokumentasi, Laporan Hasil Rapat, Tangkapan Layar aplikasi E-Monev)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Telah dibuat dokumen perencanaan (Dokumen Renstra, Renja, IKU, dan Perjanjian Kinerja)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Sasaran kinerja pada dokumen perencanaan yang akan dicapai berorientasi pada hasil (Dokumen Renstra, Renja, IKU dan Perjanjian Kinerja)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen IKU yang dibuat telah meliputi target kinerja unit kerja (Dokumen IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator Kinerja pada unit kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar telah memiliki kuatitas SMART (Dokumen IKU dan Renstra)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar telah menyusun laporan Kinerja tepat waktu (Dokumen LKJ)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja telah memuat informasi tentang kinerja (Dokumen Laporan LKJ).
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas pegawai dalam menangani akuntabilitas (Surat Perintah, Laporan Pelaksanaan Diklat)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja telah mendapatkan kompetensi terkait akuntabilitas (Dokumentasi).
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dilakukan pemasangan public campaign tentang pengendalian gratifikasi, pemasangan banner himbauan anti suap, dan publikasi anti korupsi (Dokumentasi, Tangkapan Layar Media Sosial).
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah dibentuk Surat Perintah tentang pembentukan UPG atau petugas penerima laporan gratifikasi (Surat Perintah, Laporan Kegiatan, Dokumentasi Ruangan)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibentuk lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian (Laporan Kegiatan, Dokumentasi).
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah membuat peta resiko program kerja yang telah ditentukan dan melakukan identifikasi resiko dan upaya memperkecil resiko yang akan terjadi (Peta Resiko)
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah membuat peta resiko program kerja yang telah ditentukan dan melakukan identifikasi resiko dan upaya memperkecil resiko yang akan terjadi (Hasil Monitoring Resiko)
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Telah mensosialisasikan peta resiko kepada seluruh pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal (Dokumentasi).
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Telah membuat saluran pengaduan masyarakat secara offline (datang ke kantor) maupun online melalui website, terdapat prosedur penanganan pengaduan masyarakat (Dokumentasi, Buku Laporan Kegiatan, Tangkapan Layar E-Lapdu)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukan monitoring atas penanganan pengaduan masyarakat (Laporan Monitoring, Dokumentasi)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Telah dilakukan evaluasi hasil monitoring penanganan pengaduan masyarakat (Laporan Evaluasi, Dokumentasi)
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Telah terdapat ruangan dan sarana untuk sosialiasi Whistle Blowing System (Dokumentasi Ruangan)
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Telah diterapkannya Whistle Blowing System sesuai yang ditetapkan organisasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dengan secara berkala (Laporan Kegiatan)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Telah membuat laporan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dengan secara berkala tentang pelaksanaan WBS (Laporan Kegiatan)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah membuat peta benturan kepentingan di lingkungan Satker Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar (Dokumen peta benturan kepentingan)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Telah membuat SOP tentang penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan (SOP Benturan Kepentingan)
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Telah membuat Laporan atas upaya dalam meminimalisir penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan (Laporan Kegiatan)
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan (Laporan Kegiatan)
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Telah menindaklanjuti atas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan (Laporan Kegiatan)
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Telah membuat dan menetapkan standar pelayanan, prosedur, biaya dan waktu terhadap semua pelayanan (Buku Standar Pelayanan, SOP pelayanan, Dokumentasi).
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Terdahap pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar telah dimaklumatkan sesuai dengan karakteristik kerja pada Kejari Kab. Banjar (Dokumentasi).
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah membuat dan menetapkan standar pelayanan, prosedur, biaya dan waktu terhadap semua pelayanan (SOP pelayanan).
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilakukan review atau perbaikan terhadap SOP pelayanan yang telah diberlakukan (Laporan Rapat Evaluasi, Dokumentasi)
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan terhadap petugas pelayanan tentang pelayanan prima sebagai upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (Dokumentasi Kegiatan)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi tentang pelayanan yang terdapat pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar telah disosialisasikan melalui media sosial, brosur, website (Tangkapan Layar Media Sosial)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah diterapkan sistem punishment and reward bagi pelaksana layanan yakni memberikan punishment pelaksana pelaksanaan yang bekerja tidak sesuai dengan standar pelayanan dan memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai dengan standar pelayanan (Dokumentasi)
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah terdapat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), sehingga akses publik k area kerja pegawai dibatasi dan area PTSP telah dibuat nyaman bagi publik (Dokumentasi Ruangan dan Fasilitas Umum)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Telah terdapat inovasi pelayanan yang dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan untuk menyelesaikan permasalahan/hambatan dalam memberikan pelayanan (Dokumentasi, Tangkapan Layar)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah terdapat sistem survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat disetiap layanan (Laporan hasil survey)
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses dengan mudah melalui berbagai media sosial maupun website Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar (Dokumentasi, Tangkapan Layar)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Telah dilakukan tindaklanjut atas hasil analisis survey kepuasan masyarakat (Dokumentasi, Tindaklanjut Hasil Survey)
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan