Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI HULU SUNGAI TENGAH
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- SK Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor KEP-06/O.3.15/Cp.1/02/2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tanggal 10 Februari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Melalui Rapat Paripurna yang melibatkan seluruh Pegawai, PPNP, dan Tenaga Pembantu Lain di Lingkungan Kejari Hulu Sungai Tengah (Data Dukung: Berita Acara Rapat tanggal 10 Februari 2021)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 yang telah diperbaharui per tanggal 24 Februari 2021(Data Dukung: Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Tahun 2021)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Target prioritas yang diambil berdasarkan IKU Tahun yang lalu dan berdasarkan Dokumen Rencana Aksi yang mengarah kepada target dalam pembangunan WBBM yang diterbitkan tanggal 24 Februari 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Media Intern yang aktif digunakan antara lain, Website, Instagram, Youtube, Facebook, dan Twitter. sedangkan melalui media ekstern antara lain melalui program jaksa Menyapa yang dilaksankan 1 bulan sekali, dan turut menggandeng media cetak maupun elektronik seperti Radar Banjarmasin, Metro7, dan Jurnalispost
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Sejauh ini pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang dimuat dalam dokumen rencana kerja tanggal 24 Februari 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi di tahun 2020 sudah dilaksanakan dan dilaporkan melalui laporan triwulan B3,B6,B9, dan B12
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi di tahun 2020 sudah dilaksanakan dan dilaporkan melalui laporan triwulan B3,B6,B9, dan B12 (data dukung : Laporan Monev Pembangunan ZI Triwulan I Tahun 2021)
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Pimpinan selalu berperan aktif sebagai contoh bagi bawahannya baik terhadap disiplin kerja maupun kegiatan-kegiatan lain tekait keorganisasian (Absensi Kehadiran, Dokumentasi setiap Kegiatan)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Telah ditetapkan berdasarkan SK No: KEP- 07 /O.3.15/Cp.1/03/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agen Of Change) Tanggal 16 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Pembangunan Budaya kerja telah dibangun sejak pertamakali digaungkannya komitmen bersama pada saat pencanangan Wilayah Bebas Korupsi pada tahun 2018 dan sampai sekarang masih dipertahankan (dilayani menjadi melayani, lambat menjadi cepat, manual menjadi digital, dan semua lanyanan yang diberikan tanpa mengharap imbalan)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- keterlibatan seluruh keluarga besar kejari Hulu Sungai Tengah dari Pimpinan, Pegawai, sampai dengan cleaning service (daftar hadir rapat pembangunan zona integritas)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- telah ditetapkannya SOP yang selaras, dan yang terbaru telah ditetapkan SOP terkait PTSP, Antar BB dan Tilang, WBS, APAM (Aplikasi Aduan Masyarakat), dan SOP lain terkait pelayanan yang diberikan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- telah ditetapkan SOP terkait PTSP, Antar BB dan Tilang, WBS, APAM (Aplikasi Aduan Masyarakat), dan SOP lain terkait pelayanan yang diberikan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Telah dilaksanakan Monev S.O.P setiap triwulan, terakhir dilaksanakan pada bulan desember 2020 berdasarkan Berita Acara Laporan Monev SOP tanggal 23 Desember 2020
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- Melalui Aplikasi Simkari dan CMS
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Melalui Aplikasi Simkari, CMS, dan SiPede
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Inovasi Pelayanan yang diberikan antara lain : APAM (aplikasi aduan masyarakat), JaCO (Jaksa Chating Online), Ijin Besuk Online, Ready jemput antar saksi (reputasi), Wajib lapor online, Ruang pelayanan online (website), Drive Trhu Wednesday, Si Jampar (Sosialisasi Jaksa Masuk Pasar)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
- Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor Sprint- /O.3.15/Dti./03/2021 Tanggal 08 Maret 2021
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas per Triwulan ( Triwulan I dibuat Maret 2021)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Berdasarkan Peta Jabatan mengacu pada kebutuhan beban kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
- Sebagian besar penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Dokumen Monev pengembangan Kompetensi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Telah dibuat Peta jabatan yang mengacu pada beban kerja setiap pegawai dan telah dikirimkan usulan mutasi dan permintaan penambahan pegawai ke Kejaksaan Tinggi
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- SK Mutasi, Peta Jabatan, Surat Permohonan Penambahan Pegawai kepada Kejaksaan Tinggi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Dokumen Monev Pengembangan Kompetensi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
-
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-- Dokumen Monev Pengembangan Kompetensi
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-- Dokumen Monev Pengembangan Kompetensi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-- Dokumen Monev Pengembangan Kompetensi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-- Dokumen Monev Pengembangan Kompetensi, Daftar Hadir In House Training & BA
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-- Dokumen Monev Pengembangan Kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Telah disusunnya Perjanjian Kinerja yang disertai dengan Pakta Integritas seluruh pegawai dan diwajibkan untuk disesuaikan dengan isi SKP masing-masing pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- SKP Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
- SKP dilaksanakan pertahun dan Assesment pegawai dilaksanakan setiap Bulan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- pemberian reward diberikan berdasarkan dari penilaian SKP Pegawai, Assesment Pegawai, dan Daftar Hadir Pegawai
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- aturan disiplin telah dilaksanakan sesuai yang ditetapkan organisasi (pemotongan remun akibat terlambat masuk kerja dan tanpa keterangan)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- selalu dilaksanakan update data kepegawaian melalui aplikasi simkari
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Notulen Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Aksi tanggal 24 Februari 2021 dan Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Notulen Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Aksi tanggal 24 Februari 2021 dan Laporan Monev Pembangunan Zona Integritas
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Assesment Pegawai yang dilaksanakan perbulan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen Rencana Kerja, Dokumen Rencana Aksi dan Rencana Tindak Agen Perubahan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Rencana Aksi
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- IKU mengacu pada IKU 2015-2019
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- IKU mengacu pada IKU 2015-2019
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Laporan Kinerja Tahun 2020
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Laporan Kinerja Tahun 2020
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
- Dengan Melaksanakan In House Trainning
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Sertifikasi Keahlian
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Melalui Media Sosial, Media Cetak dan Elektronik, serta melalui Radio
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- telah dibentuk UPG dab UPP Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor : Prin- /O.3.15/Co.1/03/2021 tanggal 08 Maret 2021 dan Prin- /O.3.15/Cp.1/03/2021 tanggal 08 Maret 2021
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- Monev SPIP pertriwulan (tanggal 08 maret 2021), melalui banner-banner penolakan gratifikasi, suap dan pungli
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Peta Resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Peta Resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-- Melalui Media Sosial, Media Cetak dan Elektronik, serta melalui Radio
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Pengaduan dapat melalui Aplikasi APAM, Pelayanan Online Website, SiJampar dan datang langsung kekantor
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   - 2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   - 1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   - 1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- melaui ekspiose (Berita Acara Ekspose)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- melaui ekspose (Berita Acara Ekspose)
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Dokumentasi Sosialisasi Perjak No 3 Tahun 2020
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- melalui Aplikasi yang ada pada laman website resmi Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Dokumen Laporan Gratifikasi, WBS, dan Benturan kepentingan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Dokumen Laporan Gratifikasi, WBS, dan Benturan kepentingan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Dokumen Laporan Gratifikasi, WBS, dan Benturan kepentingan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Dokumen Upaya Pengedalian Gratifikasi dan Peta Resiko
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Laporan Gratifikasi, WBS, dan Dokumen Benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Laporan Gratifikasi, WBS, dan Dokumen Benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Laporan Gratifikasi, WBS, dan Dokumen Benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Laporan Gratifikasi, WBS, dan Dokumen Benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Telah dibuat SOP disetiap Layanan dan adanya Maklumat Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- terdapat maklumat pelayanan dan telah disosialisasikan ke media
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- SOP disetiap Layanan (baik mengenai waktu pelayanan dan mekanisme pelayanan)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Evaluasi dan pembaharuan SOP sesuai Kondisi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- In house training dengan BRI dan RSUD terkait pelayanan terhadap masyarakat
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Media Sosial, Media Online dan Melalui Program Jaksa Menyapa siaran radio
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Pemberian Reward kepada Kepagai Terbaik, dan Sanksi berupa potongan tunjangan kinerja
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- disediakan ruang pelayanan tilang terpadu dan PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Benmini (Bengkel Mini pemeliharaan BB), APAM (aplikasi aduan masyarakat), JACO (Jaksa Chating Online), Wajib Lapor Online, Ruang Pelayanan Online, Izin Besuk Online, Sosialisasi Jaksa Masuk Pasar, Antar Jemput Saksi, Drive Thru Wednesday
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- terdapat e-survey pada laman website dan Terdapat Form Survey bagi pengunjung yang datang ke kantor dan ke posko siJampar
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
- terdapat e-survey pada laman website dan Terdapat Form Survey bagi pengunjung yang datang ke kantor dan ke posko siJampar
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Monev Hasil Survey
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan