Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TABALONG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuk tim untuk melakukan pembangunan ZI dalam bentuk : (1). Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor : KEP-07/O.3.16/Cp.2/02/2021 pada tanggal 5 Februari 2021 tentang Pembentukan tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Tabalong tahun 2021. (2). Surat Keputusan Kepala kejaksaan Negeri Tabalong Nomor : KEP-08/O.3.16/Cp.2/02/2021 pada tanggal 5 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona iIntegritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Kejaksaan Negeri Tabalong tahun 2021. (3) Bahwa telah dibuat Spanduk Sosialisasi WBK/WBBM yang dipasang didepan pintu masuk Kejaksaan Negeri Tabalong. (4) Bahwa telah dibuat Dokumen Pakta Integritas yang sudah di tanda tangani oleh Para Kasi dan Kasubbagbin dan diketahui oleh Kepala kejaksaan Negeri Tabalong dan disaksikan oleh Seluruh Pegawai dan Honorer Kejaksaan Negeri Tabalong pada tanggal 5 Maret 2021. (5) Bahwa telah dibuat Pernyataan Komitmen Bersama dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong beserta para Pegawai Kejaksaan Negeri Tabalong.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penetuan Anggota didalam tim dilakukan dengan mkanisme yang jelas yaitu melalui rapat yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong beserta seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional yang ada di Kejaksaan Negeri Tabalong, berdasarkan Kompetensi bidang masing-masing, kemudian dibuatlah Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong dan dibuat Notulen Rapat Pembentukan Tim Refomasi Birkorasi Kejaksaan Negeri Tabalong pada tanggal 5 Maret 2021.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Bahwa telah dibuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam Satu Tahun dalam rangka meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diarsipkan dan dikelola diskretariat Tata Usaha Kejaksaan Negeri Tabalong.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
Bahwa telah dibuat target-target prioritas relevan setiap bulannya dalam satu tahun dengan tujuan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2021 dan sekarang sudah masuk triwulan pertama fokus pada perbaikan sarana prasarana layanan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Bahwa telah terdapat media sosial antara lain Instagram : @kejaritabalong, Youtube : Kejaksaan Negeri Tabalong, Website : kejari-tabalong.kejaksaan.go.id untuk mensosialisasikan Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Kegiatan Pembangunan dalam triwulan I ini telah dilakukan sesusai rencana kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang mana dituangkan dalam bentuk Dokumentasi Rapat Evaluasi, Undangan Rapat Evaluasi , dan Absensi Kehadiran Rapat Evaluasi.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Bahwa telah dilakukan monitoring setiap bulannya secara berkala oleh tim.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Bahwa hasil monitoring dan Evaluasi telah ditindak lanuti, dimana semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unti WBK telah ditindak lanjuti dengan bukti dukung berupa : Dokumentasi rapat evaluasi dan monitoring secara berkala, Undangan rapat evaluasi dan monitoring secara berkala, Absensi kehadiran rapat dan monitoring secara berkala dan Notulen rapat evaluasi dan monitoring secara berkala.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong sebagai Role Model memberikan contoh nyata seperti disiplin waktu datang ke kantor setiap harinya dan iikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Tabalong sekaligus selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk menjauhi praktek KKN dan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Bahwa Kejaksaan Negeri Tabalong telah menetapakan 6 pegawai sebagi Agen Perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor : KEP-08/O.3.16/Cp.2/02/2021 tanggal 5 Februari 2021.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Kejaksaan Negeri Tabalong membangun budaya kerja serta pola pikir untuk mengurangi resistensi serta membangun motivasi diri pada masing-masing pegawai yang berlanjut di tahun 2021 guna menciptakan budaya jujur, malu dan budaya anti korupsi, hal tersebut selalu diingatkan dan dievaluasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri serta Koordinator Program Manajemen Perubahan serta Koordinator lainnya.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Pada tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WITA seluruh Pegawai dan Tenaga Honorer Kejaksaan Negeri Tabalong telah berkomitmen dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, diawali dengan penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas untuk : (1). Turut berpartisipasi aktif dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri Tabalong menjadi satuan kerja menuju WBK/WBBM, (2). Tidak akan melakukan praktek KKN, (3). Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN, (4). tidak akan memberikan dan/ atau menerima sesutu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan/ atau gratifikasi, (5). Akan melaporan kepada pihak yang berwenang aapbila mengetahui adanya indikasi praktek KKN, (6). Apabila terjadi pelanggaran yang menandatangani kata integritas tersebut bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
telah tersedia arsip buku SOP yang terpusat, SOP Tipidum, SOP Tipidsus, SOP, Pembinaan, SOP Intelijen, SOPPB3R yang didalmnya terdapat juga SOP Pelayanan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Dokumentasi sosialisasi SOP, di website, Medsos, Banner
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
laporan EVALUASI SOP, notulen rapat dan dokumentasi PEMBAHASAN SOP, Undangan Rapat Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Dokumentasi tangkapan layar SKP, CMS Pidum, CMS Pidsus, Arssys
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Dokumentasi tangkapan layar Website, Buku Tamu Elektrinik, Monitor tv khusus memuat informasi kegiatan
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
terdapat monitor tv memuat kegiatan kantor, layanan dengan menggunakan media sosial
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Dokumentasi Pemanfaatan teknologi, Notulen rapat dan dokumentasi rapat pemanfaatan teknologi, Undangan rapat Pemanfaatan teknologi, untuk penataan arsip data dukung dalam bentuk dokumentasi ruang arsip
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
Dokumentasi penerapan sarana keterbukaan informasi publik, dan surat perintah Pejabat Pengelola Informasi
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Undangan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, Notulen rapat evaluasi keterbukaan infrmasi publik, laporan evaluasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Surat Kajari Nomor B-10/O.3.16/Cp.1/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Usulan pengisian eselon V pada Kejari Tabalong
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Ya, karena sesuai dengan SK yang diterima dari pusat. namun, mengingat ada kekurangan pegawai maka ada beberapa pegawai berdasrkan kebijakan pimpinan yang dikeluarkan berdasarkan surat perintah kepala Kejari menduduki jabatan yang kosong tidak sesuai dengan SK yang ada.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Dengan terisinya kebutuhan jabatan dalam organisasi maka fungsi-fungsi seluruh bidang di Kejari Tabalong dapat berjalan dengan optimal.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Surat Perintah Kajari Tabalong Nomor : Sprin-02/O.3.16/Cp.1/01/2021 tanggal 05 Januari 2021
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
E
Karena memang masih banyak jabatan kasubsi yang kosong ditambah dengan kurangnya pegawai maka Kejari Tabalong dengan kebijakannya menempatkan pegawai dengan yang tidak sesuai kompetensinya.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Monitoring dilakukan secara berkala.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Ya, Kejari Tabalong telah menganalisa kebutuhan pendidikan dan pengembangan kompetensi untuk mengembangkan potensi SDM agar terjadi peningkatan kinerja organisasi. (Dokumen terlampir).
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Ya, Kejari Tabalong mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Penerimaan pegawai Kejaksaan Agung RI yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Tabalong telah sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dilihat dari kinerja dan pendidikan serta keahlian yang dimiliki.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Ya, Pegawai Kejari Tabalong telah diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. (Dokumen terlampir).
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Ya, Kejari Tabalong telah mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Pengembangan kompetensi masih berlangsung.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Ya, dengan adanya ukursan standar kinerja pegawai (SKP). (Dokumen terlampir)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
Ya.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Ya. Dituangkan dalam bentuk SKP.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Pemberian reward akan diberikan per 6 (enam) bulan, namun untuk saat ini belum masuk masa waktu pemberian reward (penilaian)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
- seluruh pegawai kejaksaan negeri tabalong telah mengikuti aturan disiplin gamjak sesuai dengan surat jaksa agung sesuai peraturan mengacu pada (PP 53 Tahun 20210)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- dapat dilihat pada aplikasi SIMKARI dan Papan kontroling KGB dan Kenaikan pangkat secara digital
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Ya, pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan bahkan tidak sampai disitu semua kepala seksi dilibatkan didalam penyusunan rencana dimana hal itu dilaksanakan di akhir tahun anggaran 2020, selanjutnya semua perencanaan masing masing bidang tsb dikumpulkan dan menjadi perencanaan daripada satker (Kejari Tabalong) yang diusulkan ke Kejaksaan Tinggi. (dokumen bukti terlampir).
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Ya, Pimpinan terlibat secara langsung untuk penyusunan perjanjian kinerja (Dokumen terlampir).
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Ya, Seluruh Pimpinan unit kerja di lingkungan kejari tabalong terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja serta sekaligus menindaklanjuti hasil pemantauan apabila perencanaan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya (Bukti dukung terlampir)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Ya, sudah memiliki perencanaan dokumen perencanaan secara lengkap (Dokumen terlampir).
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, apa yg telah direncanakan semuanya berorientasi pada hasil (Dokumen terlampir).
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
Tidak
-belum tersusun
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Ya, Kejari Tabalong telah aktif dan terlibat langsung didalam penilaian indikator melalui aplikasi SMART. (Dokumen terlampir)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan LPJ Bendahara dan pengisian Capaian Output pada bulan Januari-Maret 2021. (Dokumen terlampir)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Dengan pengisian Capaian Output pada Aplikasi OMSPAN bulan Januari-Maret 2021. (dokumen terlampir)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Adanya bukti Konversi Sertifikat Kompetensi PPK Nomor : PNT-00227/148/311/2021. (dokumen terlampir)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Ya, sudah mendapat sertifikat kompetensi PPK Nomor : PNT-00227/148/311/2021. (Dokumen terlampir)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
adanya standing banner dan sosialisasi jaksa menyapa yang bekerja sama dengan radio suara tabalong 95,4 FM media sosial dan website Kejari Tabalong (Dokumen terlampir)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Ya, Kejari Tabalong telah dibangun unit pengendalian gratifikasi di lingkungan kantor Kejari Tabalong dan membuat ruangan untuk penerimaan laporan gratifikasi kemudian menunjuk petugas penerima laporan gratifikasi dan melaporkan setiap pelaksanaan setiap kegiatan unit pengendali gratifikasi (Dokumen terlampir).
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Dilingkungan Kejari Tabalong dibangun lingkungan pengendalian dengan membagi menjadi 3 zona yaitu Merah (zona khusus untuk pegawai), Hijau (untuk seluruh orang), Kuning (untuk orang-orang tertentu sesuai dengan yang mendapat izin) kemudian disediakannya ruangan khusus unit pengendali gratifikasi (Dokumen terlampir)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
E
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
C
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
Iya.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Telah dibuat dalam bentuk kotak pengaduan dan juga pengaduan masyarakat yang ada di website dengan Langsat Tabalong. (Dokumen terlampir).
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
Belum ada pengaduan dari masyarakat.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
belum ada pengaduan dari masyarakat.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Sudah ada dan juga sudah disosialisasikan dalam bentuk standing banner (Dokumen terlampir).
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Sudah ada dan juga sudah disosialisasikan dalam bentuk standing banner (Dokumen terlampir).
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Melakukan Evaluasi secara berkala dilingkungan satker tapi tidak ada laporan kegiatan.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
Karena belum ada pengaduan jadi tidak ada tindak lanjut.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
D
Belum pernah terjadi benturan kepentingan.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
D
Belum pernah terjadi benturan kepentingan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
Karena belum ada benturan kepentingan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa belum terjadi benturan kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Belum ada evaluasi karena tidak ada benturan kepentingan.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Ada, setiap kegiatan yang dilakukan di satker harus berdasarkan SOP yang berlaku. (Dokumen terlampir).
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Standar pelayanan sudah di maklumat atau telah disetujui oleh seluruh pegawai Kejari Tabalong. (Dokumen terlampir)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Ada, setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan di Kejari Tabalong terdapat SOP yang mengatur kegiatan.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Ada, dilakukan perbaikan setiap sebulan sekali. (Dokumen terlampir).
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Ada, dengan dibentuknya banner (Dokumen terlampir)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Sudah, informasi tentang pelayanan sudah tersedia di medsos dan website Kejari Tabalong (Dokumen terlampir).
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
Ada, adanya langsat dalam website Kejari Tabalong dan terdapat MPP (Mal Pelayanan Masyarakat).
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Ada beberapa inovasi yang ada di Kejari Tabalong (Dokumen terlampir)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Ya, Kejari Tabalong mempunyai survei kepuasan yang ada di PTSP Kejari Tabalong (Dokumen terlampir).
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
C
Belum dapat diakses. tapi akan segera dibuat diwebsite
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
Tidak ada,
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan