Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TANAH LAUT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. SK Tim WBK Nomor : KEP-06/O.3.18/Cs.1/02/2021 tentang Pembentukan Tim Penguatan Reformasi Birokrasi Pembangunan Zina Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Tanah Laut tanggal26 Februari 2021 2. Telah dibuat Surat Undangan, Notulen dan Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim WBK
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Rapat WBK seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Laut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Rencana Kerja telah dibuat dengan melakukan koordinasi dengan koordinator area perubahan
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
Prioritas Kejaksaan Negeri Tanah Laut adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan menjaga integritas pegawai kejaksaan agar tidak melakukan korupsi.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi pembangunan WBK/WBBM telah dilakukan melalui media sosial dan juga pencanangan yang mengundang stakeholder ke kantor dengan surat undangan nomor : B-01/O/3/18/Cs.1/02/2021 tentang Undangan Apel Pencanangan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Tanah Laut menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tanggal 26 Februari 2021
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Perubahan pola pikir bahwa pegawai negeri sipil haruslah memprioritaskan pelayanan bagi masyarakat, penerimaan tamu di lobby depan Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang nyaman membuat lebih tertib dan transparan.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Telah dilakukan monitoring oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sebagai Role Model agar kinerja Kejaksaan Negeri Tanah Laut lebih optimal dan melakukan perubahan khususnya sarana prasarana.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Perubahan dilakukan secara bertahap dan proses pengadaan masih dalam pembuatan. Kejaksaan Negeri Tanah Laut telah menetapkan beberapa perubahan penataan sistem administrasi dan kinerja menyeluruh seperti membentuk Tim Kerja, membuat dokumen rencana kerja, melakukan pantauan dan evaluasi serta merubah pola pikir dan budaya kerja ASN.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sebagai role model telah menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi. Role Model terus melaksanakan tugas dengan rasa jujur, tanggung jawab dan bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
B
1. Agen perubahan telah ditetapkan pada saat pembuatan SK dan telah disematkan pada Pencanangan Zona Integritas hari Senin, 01 Maret 2021. 2. Dokumentasi Kegiatan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir sebagai abdi negara. Pembangunan ini mampu mengurangi resistensi atas perubahan karena Role Model telah menjadi contoh yang baik dan adanya komitmen bersama untuk mewujudkan WBK di Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Rapat internal yang dihadiri sebagian besar anggota terlibat dalam membuat yel yel yaitu (KEJARI TANAH LAUT BISA, KEJARI TANAH LAUT WBK)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Kejaksaan Negeri Tanah Laut telah memiliki Daftar SOP dan Dokumentasi SOP. SOP juga telah di bukukan.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP telah diterapkan pada semua layanan dan administrasi, bukti dukung dokumentasi penerapaan SOP, Juklak dan Juknis
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah dilaksanakan rapat evaluasi, dengan disertai notulen rapat, Dokumentasi kegiatan rapat, dan laporan hasil evaluasi SOP.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pengukuran kinerja menggunakan sistem aplikasi terpusat berupa Aplikasi CMS dan SIMKARI.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi Manajemen SDM menggunakan IT terpusat dari Kejaksaan Agung berupa Updating data Kepegawaian pada Aplikasi SINORI.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan publik telah menggunakan IT, data dukung berupa dokumentasi TV Informasi, Dokumentasi Kegiata, Tangkapan layar pelayanan dengan menggunakan IT.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monev, terlampir bukti dukung Dokumentasi Rapat Monev, dan laporan hasil rapat.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
1. Dokumentasi sarana Inromasi Publik 2. telah diterbitkan SP terkait Pejabat Pengelola Informasi Publik 4. Dokumentasi Rapat
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Keterbukaan Informasi Publik telah dilaksanakan, bukti dukung berupa laporan rapat evaluasi dan Notulensi rapat.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah diusulkan oleh Kepala Satker terkait usulan pengisian jabatan kosong pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan surat Nomor : B-125/O.31.8/Cp.1/05/2021 tanggal 18 Mei 2021.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Kejaksaan Negeri Tanah Laut menempatkan pegawai berdasarkan SK dari Kejaksaan Agung,
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan monev dengan bukti dukung berupa dokumentasi kegiatan dan notula serta laporan monev.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan usaha pengembangan karir pegawai dengan melakukan rolling secara berkala.terlampir bukti dukung berupa Surat Perintah Kasatker.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kebijakan pola mutasi telah diterapkan guna penyegaran dan peningkatan kompetensi pegawai.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilaksanakan monev dan laporan hasil evaluasi telah disampaikan kepada pimpinan satker.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Pegawai kejaksaan negeri tanah laut mengikuti seminar online/ inhouse trainning online yang diadakan oleh Kejaksaan Agung R.I.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Ya, pengusulan terhadap pengembangan kompetensi pegawai telah dipertimbangkan sebagaimana hasil kinerja pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Asesmen Sederhana telah dilakukan oleh pimpinan untuk mengukur kesenjangan kompetensi pegawai di jajarannya.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Ya, setiap ada tawaran diklat baik dari Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan Agung selalu di tawarkan kepada seluruh pegawai dengan memperhatikan syarat dan ketentuan diklat/kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Ya, kesempatan diklat ditujukan kepada setiap orang dengan kompetensi nya masing-masing.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Laporan monitoring dan evaluasi telah dibuat guna pengembangan kompetensi, baik melalui eksporse bersama, dinamika kelompok dan seminar.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
telah dibuat perjanjian kinerja individu dan sasaran kinerja masing-masing pegawai.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Perjanjian kinerja individu dibuat berdasarkan Perjanjian kinerja level diatasnya (pimpinan).
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi SIMKARI dan CMS setiap bulan dan hasil pengukuran dijadikan dasar pembuatan laporan bulanan pada Kejaksaan Tinggi maupun Kejakaan Agung
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Kejaksaan Negeri Tanah Laut memiliki sistem punish and reward,. Reward berupa pemberian penghargaan sebagai STAR OF THE MONTH, dan reward berupa pemotongan remunerasi .
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Disiplin pegawai dengan absensi manual pagi sore, disiplin seragam kerja dengan pembuatan nota dinas,penilaian perilaku kinerja dengnan buku biru dan buku waskat.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Pemutakhiran data dilakukan secara berkala pada aplikasi SIMKARI. SS layar aplikasi dan dokumentasi proses pemutakhiran data. Dokumentasi pengisian Laporan bulanan online pembinaan dan tangkapan layar pengisian e-dossir.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
pimpinan terlibat saat penyusunan perencanaan, bukti dukung berpa notulen hasil rapat, dokumentasi kegiatan rapat.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumentasi Kegiatan rapat penyusunan Kinerja, dan Dokumen Perjanjian Kinerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan melakukan inspeksi secara berkala, terlampir Surat Perintah Inspeksi Umum, dokumentasi rapat, dan tangkapan layar pengisian aplikasi e-monev.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dikumen Perendcanaan berupa Renstra, Renja , IKU dan PK.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, dokumen perencanaan berorientasi pada hasil (kinerja) karena berbasis anggaran.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Memiliki dokumen IKU.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Ya, dokumen disusun dengan Spesific, Measurable, Atainable, Relevan, Time Bound.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya, setiap awal tahun telah disusun Laporan Kinerja.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Ya, Laporan kinerja dengan berbasis anggaran memberikan data lengkap terkait kinerja dan anggarannya.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
SDM pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut berkesempatan mengikuti diklat maupun seminar seminar yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
sertifikasi menjadi bukti kompetensi pegawai kejaksaan negeri tanah laut.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaigne telah dilakukan secara berkala, baik melalui radio pada acara jaksa menyapa, rapat staf AA, rapat paripurna dan media sosial.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan dan selalu di monitor melalui rapat-rapat intern, telah ditunjuk petugas penerima gratifikasi, dokumentasi kegiatan serta laporannya.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
lingkungan pengendalian telah dibangun dengan berpedoman pada PERPRES NO.60 Tahun 2008, KEPJA No. KEP-255/A/J.A/12/2011 tanggal 07 Desember 2011dan Peraturan Kepala Badan Pegnawas Keuangan dan Pembanguanan Nomor 4 Tahun 2016.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Telah dibuat peta resiko terhadap program-program kerja Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Telah disusun upaya-upaya untuk meminimalisir resiko, serta dibuat monitoringnya secara berkala.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Sistem Pengendalian Internal telah disosialilsasikan kepada pihak terkait baik internal maupun eksternal.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Pengaduan masyarakat telah disosialisasikan, baik secara manual maupun online, Prosedur penanganan pengaduan juga telah dibuat, serta laporan pengaduan dibuat secara berkala.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Monev pengaduan masyarakat telah dilakukan, serta telah dibuat laporannya.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Tindak lanjut hasil evaluasi telah dibuat dan juga telah dibuatkan laporannya kepada pimpinannya.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
WBS telah disosialisasikan dan menunjuk petugas penerima pelaporan serta pemasangan banner dan media lainnya.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Telah dibuat kebijakan WBS, dan terdapat unit pengelola WBS serta laporan kegiatan telah dibuat secara berkala.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
WBS telah dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti serta telah dibuat laporan kegiatannya.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah dibuat peta benturan kepentingan.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Telah dibuat SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingandan telah disosialsisasikan melalui media sosial, maupun pada rapat-rapat di kejaksaan negeri tanah laut.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan, dan telah diwawancara beberapa orang pegawai terkait kebijakan tersebut.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah dilakukan evaluasi terhadap penerapan benturan kepentingan secara berkala dan telah dibuatkan laporan kegiatannya.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Evaluasi telah diterapkan dan telah dibuatkan laporannya.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kebijakan standard pelayanan telah dibuat,disosialisasikan dan telah ditunjuk petugas pengelola aplikasi SIPP.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Standard pelayanan telah dimaklumatkan dan disosialisasikan di media sosial, pemasangan SOP pada area layanan, Pemasangan maklumat pealayanan serta alur pelayanan dengan menerapkan jam pelayanan dan tarif layanan.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah dibuat SOP Layanan pada setiap layanan.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Reviu telah dilaksanakan dan dibuatkan laporannya.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
telah diberikan bekal/ pelatihan terkait standar pelayanan dan pelayanan prima, dan ditunjuk duta pelayanan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Sosisalisasi SOP Pelayanan melalui media sosial maupun brosur sehingga setiap orang bisa mengakses layanan di Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Sanksi kepaada pemberi layanan berupa teguran I, II dan Surat Peringatan I,II, III, dan bagi penerima layanan akan mendapatkan Souvenir atau snack. Sedangkan Reward berupa pemberian Star Of The Month bagi pegawai dengan layanan terbaik setiap bulannya.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Tersedia layanan PTSP, ruang tunggu yagn nyaman, toiilet bersih, hiburan TV, Air minum dispenser, ruang merokok, fasilitas untuk disabilitas, parkir khusus tamu, disabilitas dan wanita, tersedia tempat cuci tangan, cek suhu tubuh dan sapnduk banner petunjuk prokes COVID-19.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Inovasi berupa delivery Barang Bukti, Koh fikri, Jetset, Jeddar,Layanan Besuk Online, Tilang on the spot.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah dilakukan survey baik offline maupun online melalui website www.kejari-tanahlaut.go.id
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
survey dapat diakses melalui media sosial website.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
hasil survey telah ditindaklanjuti.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan