Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KUTAI TIMUR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. KEP-020/O.4.20/Cp.2/04/2021 tanggal 30 April Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kutai Timur, 2. KEP-21/O.4.20/Cp.2/05/2021 Tentang Pembaharuan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 18 Mei 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim dilakukan dengan mekanisme yang jelas, melibatkan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kutai Timur dalam rapat. Sehingga seluruh pegawai dapat memberikan masukan dan saran mengenai pembentukan tim kerja tersebut. Melalui rapat tersebut akhirnya diperoleh hasil penentuan Anggota dan Jabatan dalam Tim sesuai dengan Kompetensinya. Kegiatan rapat tersebut memiliki bukti dukung berupa : 1. Notulen rapat 2. Dokumentasi (Foto-foto rapat)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Pembangunan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 03 Mei 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
Dokumen Pembangunan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 03 Mei 2021. Dokumentasi Sosialisasi Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Dokumentasi Kegiatan Apel Pembangunan ZI
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat Website kejari-kutaitimur.kejaksaan.go.id, Instagram @kejari_kutim, Fecebook Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Youtube @Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Screenshot Media Sosial, Spanduk, Brosur
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Undangan rapat Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK - Absensi Kehadiran - Notulen rapat - Dokumentasi- , Laporan Pelaksanaan Pencanangan Pembangunan ZI WBK Menuju WBBM pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur Nomor : B-1158/O.4.20/Cr.5/05/2021 tanggal 06 Mei 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Undangan rapat Monitoring dan Evaluasi Target Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK - Absensi Kehadiran - Notulen rapat - Dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Sebagian besar hasil monitoring dan evaluasi telah ditindak lanjuti, dengan adanya bukti dukung berupa Absensi Kehadiran, Notulen Rapat, Hasil Rekomendasi, Dokumentasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur berperan sebagai role model pada saat memimpin dan memberi arahan pada saat pelaksanaan Apel Kerja yang dilakukan setiap hari Senin (bukti dukung dokumentasi Apel), Rapat (bukti dukung dokumentasi rapat), datang tepat waktu, serta melakukan absen menggunakan mesin finger print ketika hadir dan setelah jam pulang kantor.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
KEP-019/O.4.20/Cp.2/04/2021 Tentang Penunjukan Agen Perubahan Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 30 April 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi dan Absensi Apel Kerja, Senam Kebugaran Jasmani, Bimbingan Mental/ Ceramah Agama, Foto Maklumat Pelayanan, PTSP, Dokumentasi In House Training, Penerapan Reward and Punishment untuk pegawai, Wall of Quotes di lorong setiap ruangan, SOP Pelayanan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Keterlibatan seluruh pegawai dalam Apel Pelaksanaan Pencanangan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM, (bukti dukung berupa Dokumentasi dan Absensi) Laporan Pelaksanaan Pencanangan Pembangunan ZI WBK Menuju WBBM pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur Nomor : B-1158/O.4.20/Cr.5/05/2021 tanggal 06 Mei 2021, Penandatanganan Komitmen Bersama, Pakta Integritas, Yel- Yel
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Segala bentuk kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Seluruh SOP telah dievaluasi sesuai dengan pelayanan baru yang ada di Kejaksaan Negeri Kutai Timur
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah menggunakan teknologi informasi pelaporan bulanan setiap Bidang berupa EIS (SIMKARI). Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah menggunakan teknologi informasi pelaporan CMS (Case Management System) untuk bidang Pidum dan Pidsus. dan menggunakan sistem persuratan digital SIPEDE (Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik).
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksan Negeri Kutai Timur telah menggunakan Aplikasi Simkari kepegawaian sebagai sarana tekhnologi informasi yang terpusat dengan kejaksaan RI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Sistem pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah berbasis sistem informasi seperti Buku Tamu Elektronik (Pembinaan), Pelayanan Barang Bukti Online dan E-Tilang yang bisa melakukan pembayaran secara online/offline semisal transfer melalui bank, e-commerce, Kantor pos dan menggunakan mesin EDC yang telah kita sediakan.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Terdapat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Negeri Kutai Timur untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur. Selain aktif memberikan informasi melalui website, Kejaksaan Negeri Kutai Timur juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Instagram (@kejariKutai Timur) 2. Facebook (Kejaksaan Negeri Kutai Timur) 3. Youtube (Kejaksaan Negeri Kutai Timur)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Kutai Timur selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Peta Jabatan (Foto Struktur Organisasi Kejari Kutai Timur), Dokumen RKA-KL
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
a. SK CPNS Nomor: KEP-I-425/C.4/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 An. Eko Kosasih, S.H., Calon Ahli Pertama - Jaksa, b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (CPNS) Nomor: B-256/O.4.20/Cp.2/02/2021 tanggal 01 Februari 2021 An. Eko Kosasih S.H. , c. Surat Perintah Melaksanakan Tugas sebagai Staff Seksi Intelijen Nomor: PRIN-270/O.4.20/Cp.3/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 An. Eko Kosasih, S.H.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap penempatan pegawai di Lingkungan Kantor Kejari Kutai Timur (bukti dukung berupa Dokumentasi, Notulen dan Absensi Rapat)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
a. Surat Perintah Melaksanakan Tugas An. Eko Kosasih, S.H., Nomor: PRIN-350/O.4.20/Cp.3/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 b. Pola Mutasi Internal diterapkan kepada Calon Jaksa secara berkala antara 3-6 bulan sekali dengan harapan agar para Calon Jaksa dapat memahami tupoksi di masing-masing bidang, sebagaimana dikeluarkannya Nota Dinas Kasubbagbin Nomor: ND-19/O.4.20.1/Cp.1/05/2021 tanggal 27 Mei, c. Usul Promosi Jabatan Eselon V An. Achmad Adriyanto, S.H.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
a. Surat Perintah Melaksanakan Tugas An. Eko Kosasih, S.H., Nomor: PRIN-350/O.4.20/Cp.3/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 b. Pola Mutasi Internal diterapkan kepada Calon Jaksa secara berkala antara 3-6 bulan sekali dengan harapan agar para Calon Jaksa dapat memahami tupoksi di masing-masing bidang, sebagaimana dikeluarkannya Nota Dinas Kasubbagbin Nomor: ND-19/O.4.20.1/Cp.1/05/2021 tanggal 27 Mei, c. Usul Promosi Jabatan Eselon V An. Achmad Adriyanto, S.H.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
Tidak
Telah dilakukan rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan Mutasi Internal (bukti dukung berupa Dokumentasi, Notulen dan Absensi rapat)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
Dilakukan Rapat Internal antara Kajari dan para Pejabat Struktural untuk membahas Pengembangan Kompetensi Pegawai (bukti dukung berupa Undangan Rapat, Notulen dan Dokumentasi Rapat)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Surat Perintah Mengikuti Diklat TAK, LATSAR, Diklat PIM IV
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Pelaksanaan Assesment sederhana kepada pegawai sesuai tugas dan jabatan seperti: Petugas Pengelola Keuangan, Petugas Pengawal Tahanan, Jaksa Fungsional.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Publikasi informasi diklat melalui Nota Dinas Kasubbagin
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Pelaksanaan In House Training (Dokumentasi dan Absensi Rapat), Dokumentasi pelaksanaan Ekspose
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi , Absensi Rapat, Dokumentasi, Hasil Rapat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen Renja/Renstra, Perjanjian Kinerja, SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Dokumen Perjanjian Kinerja, SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Laporan Bulanan, Laporan Kinerja (LAKIP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dokumentasi Pemberian Reward bagi pegawai dan honorer teladan/ berprestasi, Piagam/ Sertifikat
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Buku Biru/ Buku Waskat, Absensi harian di masing-masing bidang, Absensi Apel, Pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai kehadiran
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Pemutakhiran Data Informasi Kepegawaian secara berkala (Simkari) bukti dukung berupa Tangkapan Layar Simkari, Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
pimpinan satker terlibat langsung dalam proses manajemen kinerja, memberikan arahan, menetapkan target dan menentukan strategi (menyusun RENSTRA)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
pimpinan satker memimpin langsung rapat, memberikan arahan tentang target kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja yang disaksikan oleh seluruh pegawai dan honorer
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
B
pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang diinput kedalam aplikasi E-monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan mulai dari RENSTRA, RENJA, dan penetapan kinerja , bahkan untuk penetapan kinerja dibuat suatu perjanjian kinerja untuk seluruh pegawai dilingkungan kejaksaan negeri Kutai Timur
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil (adanya perjanjian kinerja)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
kejaksaan negeri Kutai Timur telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik kejaksaan negeri Kutai Timur
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
seluruh indikator kinerja telah mencerminkan prinsip SMART (specific,measurable,agreeable,realistic,time-bonded continously improved)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
kejaksaan negeri Kutai Timur telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
seluruh pelaporan kinerja pada kejaksaan negeri Kutai Timur telah memberikan iformasi tentang kinerja pegawai
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
kejaksaan negeri Kutai Timur berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten dibidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Untuk melakukan Pengedalian Gratifikasi yang terjadi dilingkungan kejaksaan negeri kutai timur, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya : 1. Pemasangan kamera pengawas atau cctv terintegrasi di area kantor kejaksaan negeri kutai timur, untuk memudahkan pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktifitas yang terjadi dilingkungan kantor kejaksaan negeri kutai timur 2. public campaign. peningkatan jumlah banner, poster dan sticker dan juga postingan melalui media sosial kejaksaan negeri kutai timur. upaya ini merupakan upaya preventif untuk menghindari terjadinya gratifikasi. 3. Ruang Khusus penerimaan tamu yang berada ditempat yang mudah dipantau oleh pimpinan.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Segala kebijakan untuk melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja kejaksaan negeri kutai timur telah dilakukan. Kejaksaan negeri kutai timur terus berupaya untuk melakukan inovasi dan perbaikan dalam menjaga sterilisasi lingkungan kejaksaan negeri kutai timur dari praktik gratifikasi dengan membentuk unit pengedali gratifikasi Sesuai SK Nomor : KEP-25/O.4.20/Cp.2/05/2021 tanggal 31 Mei 2021
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Kejaksan negeri kutai timur membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan satuan kerja dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Kutai Timur
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
"Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan pada Kejaksaan Negeri kutai timur berupa : 1. Identifikasi Potensi Resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Telah melaksanakan Rapat Evaluasi terkait penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja Kejaksaan Negeri Kutai Timur
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
"SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait berupa : 1. Dokumentasi Foto"
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
"Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan, selain itu kejaksaan negeri Kutai Timur juga membuat inovasi untuk kebijakan pengaduan masyarakat, diantaranya : 1. Pengaduan Masyarakat Melalui Surat 2. Pengaduan Masyarakat melalui Media elektronik melalui website, media sosial dan aplikasi perpesanan instan (email) 3. Pos Layanan Hukum Kejaksaan Negeri Kutai Timur"
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan ditindaklanjuti dengan di buatkan nya Nota Dinas Penelaahan oleh Unit Kerja
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Telah melaporkan Dokumen Laporan Pengaduan Masyarakat pada Laporan Bulanan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Mensosialisasikan Whistle Blowing System (WBS) menggunakan sarana media sosial Website, Instagram, Facebook dan Ruang sarana penerimaan pelaporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
MensosialisasikanWhistle Blowing System (WBS) menggunakan sarana media sosial Website, Instagram, Facebook dan Twitter.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan Kegiatan Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di LingkunganKejaksaan Negeri Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Kajari
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Sosialisasi penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kutai Timur
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Benturan Kepentingan telah diimplementasikan pada seluruh Pegawai
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah Menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah memiliki kebijakan standar pelayanan tentang penerimaan tamu dengan kartu proritas (difabel), Pengambilan Tilang, Pengembalian Barang Bukti.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah memaklumatkan standar pelayanan seperti membuat maklumat pelayanan publik.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan seperti membuat SOP Penerimaan dan Pelayanan Tamu pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan, juga berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan agar standar pelayanan yang ada menjadi lebih baik lagi.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kejaksaan Negeri Kutai Timur Telah mensosialisasikan kepada semua pegawai untuk selalu menerapkan budaya pelayanan prima dalam melaksanakan pelayanan khususnya, untuk petugas PTSP dan Security pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media yang terdiri dari : -Website Kejari Kutai Timur dengan alamat : www.kejari-KutaiTimur.go.id. -Youtube : Kejaksaan Negeri Kutai Timur -Facebook : Kejaksaan Negeri Kutai Timur -Instagram : @kejari_Kutim
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah memiliki sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah memiliki sarana layanan terpadu/ terintegrasi seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Portal Website SINGA KARTI (Sistem Informasi Terintegrasi Kejaksaan Negeri Kutai Timur) portal-kutim.kejari.id
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah memiliki sarana dan prasarana seperti layanan terpadu/ terintegrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), SI ABU (Antar Barang Bukti), Kartu Khusus Prioritas (Penyandang Difabel) untuk antrian, Pojok Baca, Pondok Pelayanan Hukum, Pojok Bermain Anak, mushola, Toilet ramah difabel, parkir khusus perempuan, parkir khusus difabel, area merokok dan kantin.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan seperti kotak saran dan survey online.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dapat diakses oleh seluruh masyarakat di lobby Kejaksaan Negeri Kutai Timur.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Kejaksaan Negeri Kutai Timur akan melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki layanan agar lebih baik dari sebelumnya.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan