Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SAMARINDA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-KEP-10/O.4.11/Cr.1/01/2021 TANGGAL 05 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Kejaksaan Negeri Samarinda.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Samarinda, sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai pembentukan tim kerja tersebut. Melalui rapat pembentukan tim kerja tersebut diperoleh hasil pejabat struktural yang berkompeten di bidangnya untuk membangun Zona Integritas Kejaksaan Negeri Samarinda menuju WBK.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Terdapat Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Samarinda
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
-Setiap Target yang disusun dalam Dokumen rencana kerja mengacu pada permenpan RB No.52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilingkungan instansi pemerintas sebagaimana diubah dengan permenpan RB No.10 Tahun 2019 tentang perubahan atas permenpan RB No.52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di instansi pemerintah dengan dokumen pendukung Dokumentasi Sosialiasasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, Notulen Rapat .
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
B
-Sosialisasi pembangunan Zona Integritas telah dilakukan melalui sosial media, seperti Intagram, Facebook, Twitter, Youtube dan Website resmi Kejari Samarinda www.kejari-samarinda.kejaksaan.go.id.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Seluruh Pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan mengacu pada dokumen Rencana kerja tanggal 22 Februari 2021.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Dalam pembangunan Zona Integritas Pada Kejaksaan Negeri Samarinda dilakukan pelaporan dengan menyusun laporan Kinerja berkala setiap 3 (Tiga) bulan sekali yang di upload ke Reformasi birokrasi Kejaksaan go.id
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
-Sebagian besar hasil monitoring dan evaluasi telah ditindak lanjuti , yang dituangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi . Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi, absensi kehadiran, Notulen Rapat, hasil rekomendasi, dokumentasi.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Pimpinan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Samarinda memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada Kejaksaan Negeri Samarinda : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Selalu Absen Kehadiran Tepat waktu; 2.Pimpinan memiliki Buku Waskat (Buku Pengawasan Melekat Kajari); 3.Pimpinan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan Zona Integritas.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-SK Agen Perubahan No.KEP-13/O.4.11/Cr.1/03/2021 Tanggal 01 Maret 2021, Dokumen Rencana Tindak Aksi Agen Perubahan, Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
-Beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja dilingkungan Kejaksaan Negeri Samarinda seperti : 1. Membersihkan area kantor Kejaksaan Negeri Samarinda untuk memberikan rasa nyaman pada saat bekerja dokumentasi suasana kantor, dokumentasi pembangunan budaya kerja dan pola pikir.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
-Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Samarinda terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas, bentuk keterlibatan mereka dalam Pembangunan Zona Integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan Integritasnya di wujudkan melalui : 1. Penandatanganan Komitmen Bersama 2. Penandatanganan Pakta Integritas pada seluruh pegawai Kejakasaan Negeri Samarinda, mulai dari pejabat struktural tertinggi (Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda) sampai dengan pegawai level terendah (Pramubakti
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Semua SOP yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis, dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Segala bentuk kegiatan dan pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Samarinda dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
-seluruh SOP telah dievaluasi sesuai dengan pelayanan baru yang ada di Kejaksaan Negeri Samarinda, diantaranya : 1. SOP Bidang Intelijen a) SOP Program Jaksa Masuk Sekolah Kejaksaan Negeri Samarinda b) SOP Program Pengamanan Strategis c) SOP Penyuluhan Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda d) SOP Laporan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Bidang Tindak Pidana Umum a) SOP Pelayanan Tilang pada Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda b) SOP Ijin Mengunjungi Tahanan pada Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda b) SOP Ijin Mengunjungi Tahanan Online pada Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda 3. SOP Bidang Tindak Pidana Khusus a) SOP Laporan Pengaduan Masyarakat Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Samarinda 4. SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha a) SOP Pelayanan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Samarinda b) SOP Pendampingan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Samarinda 5. SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan a) SOP Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Samarinda
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Kejaksaan Negeri Samarinda memilik sistem pengukuran kinerja terpusat dengan memanfaat Tekhnologi Informasi yang disebut dengan CMS SPPT-IT dan EIS yang terpusat dengan Kejaksaan RI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Kejaksan Negeri Samarinda telah menggunakan Daskrimti Simkari kepegawaian sebagai sarana tekhnologi informasi yang terpusat dengan kejaksaan RI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Beberapa pelayanan publik telah menggunakan perkembangan Tekhnologi Informasi, sehingga pelayanan publik pada Kejaksaan Negeri Samarinda menjadi lebih efektif dan efisien, diantara layanan publik yang menggunakan perkembangan Tekhnologi Informasi adalah : 1. Tahap II Online Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda dapat menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II). Kini waktu yang dihabiskan dalam pelaksanaan Tahap II dapat dipangkas lebih cepat dengan adanya pelayanan Tahap II secara online 2. Penerimaan Laporan Pengaduan Tindak PIdana Korupsi secara online Laporan pengaduan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan secara online dengan melalui kanal pengaduan di website resmi Kejari Samarinda www.kejari-samarinda.kejaksaan.go.id
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Terdapat laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Kejaksaan Negeri Samarinda telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Website Kejaksaan Negeri Samarinda untuk dapat mengetahui layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Samarinda. Selain aktif memberikan informasi melalui website, Kejaksaan Negeri Samarinda juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial, diantaranya : 1. Instagram (@kejarisamarinda) 2. Facebook (Kejaksaan Negeri Samarinda) 3. Twitter (@KEJARISAMARINDA) 4. Youtube (Kejaksaan Negeri Samarinda)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Kejaksaan Negeri Samarinda selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang dan disetejui oleh pimpinan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Samarinda sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Kejaksaan Negeri Samarinda telah melakukan usul mutasi pegawai dengan mengirimkan surat ususlan mutasi jabatan ke Eselon I
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Selain mengikuti pola mutasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Kejaksaan Negeri Samarinda juga melakukan assesment yang bertujuan untuk menilai kompetensi dan minat calon pegawai berdasarkan skill dan latar belakang pendidikan, sehingga nantinya pimpinan dapat mengarahkan calon pegawai tersebut ke bidang yang sesuai dengan kompetensinya.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Kejaksaan Negeri Samarinda sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Kejaksaan Negeri Samarinda telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi, dan telah membuat laporan pelatihan diklat bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan di bidang teknis
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
-Pengembangan kompetensi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Samarinda dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
-Kesenjangan kompetensi pegawai dengan grade kompetensi yang ditetapkan antara 25% s/d 50%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
-Sebagian besar pegawai pada Kejaksaan Negeri Samarinda telah memiliki kesempatan/hak yang untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
-Kejaksaan Negeri Samarinda melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawainya melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, training, dan mentoring. Salah satunya Kejaksaan Negeri Samarinda telah melakukan kegiatan In House Trainin
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
-Kejaksaan Negeri Samarinda telah melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja per triwulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja Kejaksaan Negeri Samarinda, hal ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Sasaran kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya, dibuktikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Pengukuran kinerja individu pada Kejaksaan Negeri Samarinda dilakukan secara triwulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Hasil penilaian kinerja individu dijadikan sebagai dasar pemberian reward terhadap pegawai teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
-Aturan disiplin pada Kejaksaan Negeri Samarinda telah diterapkan, selain itu Kejaksaan Negeri Samarinda telah melakukan kebijakan untuk menegakkan aturan disiplin yaitu : 1. Pemberian reward bagi pegawai teladan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda memberikan reward kepada pegawai teladan, yang diberikan setiap satu bulan sekali dan di umumkan pada upacara senin minggu pertama. kriteria pegawai teladan dinilai dari absensi yang tepat waktu, total kehadiran, dan keikut sertaan dalam segala kegiatan kantor termasuk Apel pagi. 2. Pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar aturan disiplin bagi pegawai yang sering melanggar aturan disiplin maka akan dikenakan punishment berupa pemotongan tunjangan kinerja, dan teguran tertulis.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
-Melalui DUK Digital informasi kepegawaian dimutakhirkan secara rutin setiap bulan, melalui aplikasi SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dilakukan dengan melibatkan pimpinan secara langsung. Sehingga penjabaran dokumen RENSTRA dapat terlaksana dengan baik
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Terhadap pencapaian kinerja dibuat capaian kinerja yang dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan mulai dari RENSTRA, RENJA, dan penetapan kinerja. Bahkan untuk penetapan kinerja dibuat suatu perjanjian kinerja antar kasi ke Kajari dan Kajari ke Kajati.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Seluruh dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Kejaksaan Negeri Samarinda telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Seluruh indikator kinerja unit kerja telah mencerminkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Agreeabel, Realistic, Time-Bonded, Continously Improved)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Kejaksaan Negeri Samarinda telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Samarinda telah memberikan informasi tentang kinerja pegawai
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
-Kejaksaan Negeri Samarinda berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Untuk melakukan pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Samarinda, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya : 1.CCTV Terintegrasi di area Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda Setiap sudut Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda dilengkapi dengan CCTV untuk memudahkan Pimpinan melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda 2. Public Campaign, Peningkatan Jumlah Banner, Ruang Khusus Penerimaan Tamu. Upaya ini merupakan salah satu dari upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda untuk menghindari terjadinya Gratifikasi 3. Ruang Khusus Penerimaan Tamu terdapat ruang khusus penerimaan tamu yang berada ditempat yang mudah dipantau oleh pimpinan
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
-Segala kebijakan untuk melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja Kejaksaan Negeri Samarinda telah dilakukan, selain itu Kejaksaan Negeri Samarinda terus berupaya untuk melakukan inovasi dan perbaikan dalam menjaga sterilisasi lingkungan Kejaksaan Negeri Samarinda dari praktik Gratifikasi. salah satunya dengan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi sesuai SK UPG Nomor : KEP-15/O.4.11/Cr.1/02/2021 Tgl 25/02/2021
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Kejaksaan Negeri Samarinda membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan satuan kerja dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian sesuai dengan karakteristik Kejaksaan Negeri Samarinda.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Kejaksaan Negeri Samarinda telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Kejaksaan Negeri Samarinda telah melakukan beberapa upaya pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Kejaksaan Negeri Samarinda telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan, selain itu Kejaksaan Negeri Samarinda juga membuat inovasi untuk kebijakan pengaduan masyarakat, diantaranya : 1. Pengaduan Masyarakat Melalui Surat 2. Pengaduan Masyarakat melalui Media elektronik melalui website, media sosial dan aplikasi perpesanan instan (email) 3. Pos Layanan Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Setiap bulan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda akan melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan pengaduan melalui buku register.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
-Hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan kepada masing-masing bidang terkait untuk selanjutnya ditindak lanjuti.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Kejaksaan Negeri Samarinda telah menerapkan Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-Kejaksaan Negeri Samarinda menerapkan sebagian kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
-Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Samarinda dilakukan setiap semesteran
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
-Kejaksaan Negeri Samarinda sudah ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindak lanjuti unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
-Kejaksaan Negeri Samarinda telah mengidentifikasi / memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
-Penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan ke sebagian besar pegawai Kejaksaan Negeri Samarinda
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
-Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Samarinda dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Kejaksaan Negeri Samarinda memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik satuan kerja. Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Samarinda selalu diawali dengan 3S (Senyum, Salam, Sapa)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Samarinda telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan, serta berinovasi sesuai dengan karateristik Kejaksaan Negeri Samarinda
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Samarinda dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan oleh satuan kerja, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Kejaksaan Negeri Samarinda melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang ada
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Pada setiap kesempatan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Samarinda, baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk selalu menerapkan budaya pelayanan PRIMA
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Masyarakat dapat mengakses seluruh informasi pelayanan pada website (www.kejari-samarinda.kejaksaan.go.id), sosial media (Instagram @kejarisamarinda, Facebook Kejaksaan Negeri Samarinda, Twitter @KEJARISAMARINDA, Youtube Kejaksaan Negeri Samarinda).
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
-Belum terdapat sanksi bagi pegawai serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Samarinda sudah dilakukan secara terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
-Kejaksaan Negeri Samarinda telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar berbeda dengan unit kerja lain
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
-Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Samarinda dilakukan tidak berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui media papan pengumuman, gadget, website, media sosial.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Hasil survei kepuasan akan ditindaklanjuti, sebagai bahan untuk memperbaiki layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Samarinda
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan