Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TARAKAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Nomor : KEP-10/O.4.15/Cr.5/03/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Diambil dari unit kerja dan dilihat dari kompetensinya
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Renja, Rencana Aksi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
SK, penandatanganan Komitmen bersama, Pakta Inegritas, Perjanjian Kinerja
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Fecebook, instagram, Website , twitter, youtube, spanduk, pamflet, brosur, stiker
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
ya sesuai rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
LKE, rapat mingguan.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
ya, sebagai bahan monitoring
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kajari Tarakan (Bpk. Adam Saimima,SH,MH) sebelumnya berhasil membawa Satker lama meraih WBK yaitu Kejari Kepulauan Tidore
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Sudah sesuai dengan Surat Keputusan penetapan Agen Perubahan, sebagaimana SK Kajari Tarakan Nomor:KEP-11/O.4.15/Cr.5/03/2021 tanggal 18 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Semua difokuskan kedalam PTSP, Penerimaan tamu dilakukan di Ruang khusus untuk tamu terletak di bagian depan kantor yang dilengkapi dengan CCTV, pemeriksaan saksi dan tersangka dilaksanakan di ruangan khusus untuk pemeriksaan, siraman rohani, senam, apel, pemasangan kata-kata bijak/ motivasi kerja, disiplin kerja, finger print. Pelatihan 5R kepada seluruh Pegawai
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Membuat yel-yel, slogan/ moto, banner, poster, stiker, brosur, konten
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
telah dibuatkan SOP untuk semua bidang.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
seluruh SOP semua bidang telah diterapkan.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
ya telah dilakukan evaluasi oleh pimpinan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
untuk E-office telah diganti dengan sipede, CMS, e-dosir, Arssys,simkari, TV informasi, ELHKPN,SPT,E-LHKASN.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
E-Dosir, SIMPEG.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
barcode BB , TV informasi, website, medsos, e-Lapdu, eTilang.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Monev Dilakukan secara berkala.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
Ya, telah ditunjuk pejabat PPID
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
-
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
surat Kajari Tarakan No:B-1048/O.4.15/Cp.3/11/2020 tanggal 24 November 2020.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Ya, telah sesuai.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
telah dilaksanakan dan memberikan perbaikan kinerja.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilaksanakan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
ya
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring secara berkala.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
surat Kajari Tarakan No:B-527/O.4.15/Cp.2/3/2021 tgl. 5 Maret 2021., Diklat CMS
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
-
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Tidak terdapat kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
telah memperoleh kesempatan yang sama, contoh Diklat Pelatihan Administrator dan kepemimpinan Pengawas sebagaimana surat Kajari Tarakan No:B-527/O.4.15/Cp.2/3/2021 tgl. 5 Maret 2021., Diklat CMS
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Diklat IHT PBJ, Workshop Kemaritiman, IHT Kehumasan, mentoring (Nara sumber) dll.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
telah dilaksanakan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Telah dibuat Sasaran Kinerja dan Perjanjian Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Telah sesuai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Dalam bentuk SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
untuk kenaikan pangkat, Satya lencana karya satya
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Print out absensi, Buku waskat, jurnal harian.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
ya telah dilakukan pemutakhiran data pada Simpeg (SIMKARI).
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Telah dibuat Renstra.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Telah dibuat Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dilakukan pemantauan setiap minggu.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Renstra dan renja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
ya
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
telah disusun IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Telah dilakukan setiap bulan melalui Emonev Kemenkeu, Emonev Bappenas, Tepra LKPP, SIRUP.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
LKJ setiap Tahun
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
LKJ telah memuat informasi kinerja dalam satu Tahun.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Diklat Keuangan, dll.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
telah memiliki sertifikasi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Banner, sticker, LUHKUM, PENKUM, Website, Media Sosial
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah ditunjuk unit pengendalian gratifikasi (UPG)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibuat kotak pengaduan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Resistensi dari pegawai dan penentuan area yang bisa diakses oleh masyarakat umum atau tidak
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Pemasangan CCTV yang terkoneksi dengan pimpinan langsung dan pembuatan sticker zona merah dan hijau
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Ya, sudah diinformasikan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Ya, dalm proses pembuatan E-Lapdu
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Unit Pelayanan Pengaduan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Tidak ada pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Ya, telah dibentuk secara terpusat maupun di satuan kerja tim 21, Sprint WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Ya
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Ya
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Ya, dalam proses
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Ya, dalam proses
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Perja No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan RI
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Ya, dalam proses
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Ya, dalam proses
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Ya, dalam proses
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
SOP Pelayanan dan Motto Pelayanan MANTAP (Melayani Amanah No Pungli Transparan Akuntabel Professional)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Maklumat pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP PTSP, Pengambilan BB, Tilang, dll.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
ya
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Ya
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Website, medsos, dll
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
Pemberian kompensasi berupa sticker
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
e-Lapdu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Layanan SIAP BERBAKTI (Siap Antar Barang Bukti Secara Gratis)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan Masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
ya, Website
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Sebagian besar telah ditindak lanjuti
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan