Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI NUNUKAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Tanggal 29 April 2021 dilakukan pembentukan Tim Kerja Berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor KEP/14/o.4.16/Cp.1/04/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Tim Kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM di Kejaksaan Negeri Nunukan
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Telah dilakukan rapat pembentukan tim pada tanggal 28 April 2021 yang diikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Nunukan
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Telah dibuat dokumen Rencana Aksi Kejari Nunukan
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Dokumen Rencana Aksi pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Sosialisasi Kejaksaan Negeri Nunukan komitmen menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui Facebook, Instalgram dan Website.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan di laporkan per triwulan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah Dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi per Triwulan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Telah Ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kajari nunukan sebagai Role Model telah menjadi Tauladan bagi pegawai salah satunya masuk kantor tepat waktu dan mencatat kehadiran dengan absen digital maupun manual.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Sudah di tunjuk agen perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor : KEP/16/o.14.16.Cp.1/04/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM di Kejari Nunukan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Apel Pagi Pembuatan Quote ( Kata - Kata Bijak) untuk memotivasi Pegawai Kejari Nunukan, Kegiatan Senam Bersama, Kegiatan Siraman Rohani.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Telah dibuat Group Whatsapp
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Pembuatan SOP Unit sudah mengacu pada SOP Instansi.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Telah dibuat dan diaplikasikan di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Nunukan.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah di evaluasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Entry Data Perkara pada Aplikasi CMS Pidum dan CMS Pidsus Kejari nunukan.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Entry Data Kelengkapan Berkas Pegawai pada Aplikasi Simkari.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Pelayanan Pembayaran Tilang telah dilakukan secara online melalui Aplikasi E-tilang.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan dievaluasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Mengupdate Kegiatan Pelayanan dan Kegiatan Lain di Kejari Nunukan melalui Aplikasi Sosial Media Kejari Nunukan
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
telah dievaluasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Telah dibuat pengusulan pegawai untuk mengisi Jabatan Kaur dan Kasubsi.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Sprint Kajari kepada Pegawai hasil rekrutmen.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Sudah dievaluasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Mutasi Internal kepada Sdr. MOH. KHOIRON MUKHLIS berdasarkan Sprint Kajari Nomor : PRIN-599/O.4.16/Cp.3/04/2021 tanggal 1 April 2021.Mutasi Internal kepada Sdr. MOH. KHOIRON MUKHLIS berdasarkan Sprint Kajari Nomor : PRIN-599/O.4.16/Cp.3/04/2021 tanggal 1 April 2021.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mengusulkan mutasi kepada pegawai yang mempunyai prestasi dan dipandang mempunyai kompetensi sesuai bidang tugas.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan dievaluasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Sprint Kajari Nunukan kepada Pegawai untuk mengikuti diklat / Pelatihan Case Management System (CMS) di Jakarta berdasarkan Sprint Kajari Nomor : PRIN-1172/O.4.16/Cp.2/09/2020 tanggal 12 September 2020.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Diklat yang diikuti sudah sesuai dengan Kompetensi pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Setiap pegawai sudah membuat SKP.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Sprint kepada sebagian besar pegawai untuk mengikuti sesuai dengan kompetensinya masing-masing.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Dokumentasi Dinamika Kelompok dan Ekspose Perkara.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dimonitoring dan dievaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Perjanjian Kinerja dan SKP.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-SKP di buat dengan memperhatikan SKP atasannya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-telah dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan ketentuan instansi.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Telah dilakukan pemberian Reward kepada Jaksa Berprestasi dan Pegawai TU Berprestasi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Pengisian buku biru dan buku waskat
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-telah Upload dan dilengkapi data-data pegawai pada aplikasi E-Dosir Simkari.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Sudah dilaksanakan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Telah dibuat dokumen perencanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-IKU Kejari Nunukan
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
telah dilaksanakan dengan mengisi E-Monev Bappenas dan E-Monev DJA (Aplikasi SMART) untuk mengukur indikator kinerja
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja telah disusun setiap akhir bulan dan dikirimkan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumen laporan kinerja telah disusun sesuai dengan laporan kinerja bidang masing - masing
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Sprint Diklat pegawai kejari nunukan yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan SDM masing - masing bidang.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Mengupload Konten Antigratifikasi pada Sosial Media Kejari Nunukan
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah Dibuat E-Lapdu
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Sudah dibangun lingkungan pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
sudah dilakukan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
telah dilakukan
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Sudah disampaikan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Telah dilaksanakan sesuai yang ditetapkan organisasi
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dievaluasi dan ditindaklanjuti
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Sudah Dievaluasi
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
telah diterbitkan SK Kejari Nunukan Nomor : KEP-18/O.4.16/Cp.1/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Unit Perlidungan Pelapor Kejaksaan Negeri Nunukan.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Sudah diterapkan dengan dikeluarkan SK Kejari Nunukan Nomor : KEP-18/O.4.16/Cp.1/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Unit Perlidungan Pelapor Kejaksaan Negeri Nunukan.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dievaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Sudah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah dikeluarkan SK Kejari Nunukan Nomor : KEP-19/O.4.16/Cp.1/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan Satuan Kerja Kejari Nunukan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Sudah dilaksanakan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Telah dilaksanakan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah dilakukan evaluasi benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Telah ditindaklanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
SOP Optimalisasi Informasi Pelayanan Hukum Gratis Bidang Datun, SOP Presedur Ijin Besuk Tahanan Pidum dan Pidsus, SOP Elektronik Kartu TIK Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, SOP Antar Jemput Saksi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, SOP Pengambilan barang Bukti Tilang, SOP Pengaduan Masyarakat, SOP Penerimaan Tamu PTSP,SOP Peminjaman barang bukti
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Standar pelayanan Kejari Nunukan telah dimaklumatkan.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP Penerimaan Surat Masuk dan SOP Penerimaan tamu Kejari Nunukan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilakukan Reviu dan perbaikan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah melaksanakan pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima dan mensosialisasikan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Telah dilaksanakan
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah dilakukan pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang datang terlambat pada kejari nunukan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
sarana PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Sibakti
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
sudah dilakukan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Survey Kepuasan masyarakat bisa diakses pada Website www.kejari-nunukan.com
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Sudah terlaksana
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan