Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BULUNGAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-mengadakan rapat pembentukan tim,pemilihan anggota tim sesuai kriteria yang memahami tugas dan fungsinya,pengesahan tim kerja oleh kepala satuan kerja dengan surat perintah
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-telah didiskusikan dalam rapat dan ditunjuk langsung oleh kepala satuan kerja sesuai prosedur
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-dokumen disusun oleh tim kerja bersama-sama
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-melalui media solial, website dan banner-banner di lingkungan satuan kerja
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
-Terlihat perubahan dengan adanya kegiatan pembangunan tersebut
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
-Dilaksanakannya monitoring ZI secara berkala
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
-sudah ditindak lanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Pmpinan telah menjadi role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-sudah dibuatkan Surat Perintah untuk agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-sudah dilakukan dalam lingkungan organisasi
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-ya semua anggota terlibat dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP sudah sesuai berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Jo Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan RI
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-seluruh kegiatan dan pelayanan dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun pada masing-masing bidang dan memastikan dan memaksimalkan terlaksananya SOP dan Juklak/Juknis
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-sudah melalui pengawasan melekat oleh Kasi Pidana Khusus dan Kepala Kejaksaan Negeri
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-sudah, seluruh data yang diperlukan di entry ke dalam CMS (Case Management System)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-sudah dengan melakukan update data pada SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-sudah menggunakan teknologi informasi dengan adanya monitor tv informasi yang tertera kegiatan-kegiatan Kejaksaan Negeri Bulunga
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-telah dilakukan dengan diadakannya dinamika kelompok, rapat internal, rapat evaluasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-sudah tersedia sarana informasi publik melalui website, hotline, facebook, twitter, dan instagram
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-selalu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Telah dibuat Peta dan Analisis Kebutuhan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bulungan dengan No: B-483/0.4.18/Cp.3/04/2022 Tanggal 19 April 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- telah dilaksanakan dan memberikan perbaikan Kinerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Telah dilaksanakan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Ya
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- telah dilakukan Monitoring secara berkala
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Mengikuti Diklat PPPJ Tahun 2020
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Ya mempertimbangan Kompetensi Kinerja Pegawai dimaksud
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Tidak terdapat kesenjangan Pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam dimaksud
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Ya Telah Mengikuti In House Training dan Bimtek
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Ya dilakukan In House Training PBB, Penanggulangan Kebakaran, Pelatihan IT berbasis MS Word dan MS Excel dan Bimtek
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Ya telah dilakukan Evaluasi dan Monitoring
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Telah dibuat Perjanjian Kinerja dan sasaran Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Ya telah sesuai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Ya Telah dilakukan dalam rapat dan SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Ya Perolehan Karya Satya Lencana
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Ya telah dilaksanakan seperti Buku Waskat, Absensi dan catatan penilaian pegawai
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Ya Update Data pada Simpeg (SIMKARI)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Telah dibuat Renstra
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Telah dibuat Renja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- telah dilakukan pemantauan setiap minggunya
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Renstra dan Renja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- telah disusun IKU
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- IKU telah disusun
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Monev
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- LKJ setiap Tahunnya
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- LKJ yang memuat Informasi Kinerja setiap Tahunnya
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- mengikuti Diklat TAK
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Banner, Luhkum, Penkum, Website dan Medsos
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- telah ditunjuk Unit pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
- dibuat Kotak Pengaduan dan Hotline Kejaksaan Negeri Bulungan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
- penentuan area yang bisa diakses masyarakat umum
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- pemasangan CCTV yang terkoneksi langsung dengan pimpinan
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- sudah diinformasikan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- dalam proses pembuatan e-Lapdu sementara ini menggunakan Call Center 08115490908
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Unit Pelayanan Pengaduan,Sprintug dan SprintOps
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Belum ada Pengaduan Masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Telah dibentuk secara terpusat dan internalisasi di satuan kerja/Call Center 08115490908
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Ya telah dibuat Sprint Petugas Layanan / Call Center 08115490908
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Ya
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Ya dengan dibuatkan Laporan WBS tapi belum ada Laporan / Call Center 08115490908
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
- Masih dalam Proses Penyusunan resiko benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Perja No. 2 Tahun 2020 tentang penanganan Benturan kepentingan dilingkungan kejaksaan RI dan Rapat Staf AA
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Ya
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Ya
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Nihil / Tidak ditemukan benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- SOP Pelayanan dan Motto Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- SOP PTSP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
-
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Ya
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Website dan Media Sosial ( Facebook, Instagram, dan Youtube)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Ya
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
-
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Ya
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Ya
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Ya
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan