Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI SULAWESI UTARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Telah dibuat Pembaharuan SK Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi RB dgn No : KEP-28/P.1/Cr.5/02/2021 tgl 22 Feb 2021, Tim Pengarah RB dgn No : KEP-29/P.1/Cr.5/02/2021 tgl 22 Feb 2021 juga Pembentukan Tim Kerja Penguatan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : KEP-30/P.1/Cr.5/02/2021 tgl 22 Feb 2021 serta Pembentukan Tim Penilai Daerah (TPD) Kejati Sulut dgn No : KEP-31/P.1/Cr.5/02/2021 tgl 26 Feb 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Untuk penentuan anggota Tim dilakukan mekanisme yang sesuai yaitu melalui rapat Tim yang diwakili oleh masing-masing Asisten pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai Koordinator pada masing-masing Area Perubahan (Bukti dukung : Notulen Rapat, Foto/Dokumentasi Rapat)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Satker sudah memiliki Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Dalam Dokumen pembangunan belum semua target-target yang sesuai dengan tujuan pembangunan, oleh karena itu satker akan melakukan perubahan dokumen agar supaya semua target yang diharapkan dapat sesuai dengan tujuan pembangunan WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Satker Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam hal mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sudah secara rutin dilakukan melalui Website (https://kejati-sulawesiutara.kejaksaan.go.id/), melalui Media Sosial Facebook (Kejati Sulut), Youtube (Kejati Sulut), Instagram (kejatisulut), Twitter (@kejatisulut), serta beberapa spanduk dan banner-banner yang terpasang di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan tempat-tempat umum lainnya
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan, namun masih ada beberapa yang perlu untuk diperbaiki kembali termasuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangunan WBK/WBBM
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Belum seluruh hasil dari Tim Penilai Internal kami bisa tindaklanjuti, oleh karena masih ada beberapa perubahan dan pengembangan terkait dengan sarana penunjang pembangunan WBK/WBBM
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Belum seluruh dilaksanakan oleh Satker
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Iya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menjadi role model bagi pegawai yang ada.....ditunjukkan dengan masuk kantor sesuai jam yang ditentukan, mengikuti kegiatan siraman rohani (Ibadah) setiap hari Senin (Nasrani), melakukan senam kesegaran jasmani bersama pegawai setiap hari Jumat, melakukan kegiatan coffee morning pada minggu ketiga pada setiap bulannya
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Agen Perubahan sudah ditetapkan dengan masa/periode per triwulan, melalui rapat tim dalam hal penetapan agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Telah dilakukan rapat bersama seluruh pegawai yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dan menyampaikan tentang maksud dan tujuan pembangunan WBK/WBBM dengan merubah pola pikir dan merubah budaya kerja masing-masing pegawai sesuai tugas dan fungsi masing-masing
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Sesuai dengan rapat bersama seluruh pegawai, maka diwajibkan seluruh pegawai untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan pembangunan WBK/WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- SOP Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis (PPS), SOP Pidsus, SOP Pidum, SOP Datun, SOP Pengawalan Tahanan, SOP Penanganan perkara selama masa Pandemi Covid-19 dan SOP lainnya yang telah kami lampirkan di bukti dukung dan foto-foto sosialisasi, selain itu dibuat pula Flowchart SOP secara digital yang dipasang di tiap bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Foto-foto pelaksanaan seluruh SOP terbaru, beserta digitalisasi infor grafis tiap bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Ya, terhadap semua SOP kami tetap melakukan evaluasi untuk melihat sampai dimana efektivitas SOP tersebut untuk kami lakukan pembenahan jika masih ada yang kurang pas dengan SOP tersebut
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Ya, dengan menggunakan Aplikasi Case Management System (CMS) guna mengukur kinerja Jaksa dalam penanganan Perkara baik perkara Pidana umum dan Pidana khusus, Pengukuran kinerja seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menggunakan aplikasi (asset recovery secure data system) E-Arssys, Pengukuran kinerja urusan keuangan menggunakan Aplikasi Electronic Monitoring dan Evaluasi (E-monev), Sistem Aplikasi Satker (Sas), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (Saiba), Sistem Informasi PNBP Online (Simponi). Pengukuran kinerja urusan Perlengkapan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SimakBMN), Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SimanBMN), dan Persediaan.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Ya, sudah menngunakan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Kejaksaan RI (Simkari) untuk pengelolaan dan perencanaan kepegawaian.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Terkait pelayanan publik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara memiliki website yang didalamnya terdapat aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga masyarakat dapat mengakses jenis - jenis layanan yang tersedia tanpa harus mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Membuat monitor TV yang memuat informasi kegiatan pada Pojok informasi Kejaksaan
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Laporan hasil monitoring yang dilakukan setiap bulan terhadap pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Informasi Publik melalui kanal sosial media Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara seperti website, Youtube, Instagram, Twitter, Facebook.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan setiap bulan
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sudah dilakukan kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja oleh Tim dari Biro Ortal Kejaksaan AGung RI dan sudah dilakukan pengisian Formulir pengukuran beban kerja dan melakukan usulan pengisian jabatan kosong. Juga kami lampirkan Peta Jabatan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Ya sudah sesuai dengan PETA JABATAN yang kami usulkan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Ya, sudah dilakukan evaluasi terkait dengan penempatan pegawai tersebut dengan hasil yang baik dan bisa membawa perubahan terkait dengan kinerja satker Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Ya, satker Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sudah melakukan mutasi lokal pegawai se Sulawesi Utara, dan dalam waktu dekat akan melakukan kembali mutasi lokal tersebut
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Ya, sesuai dengan kompetensi jabatan dan juga sesuai dengan kompetensi pegawai yang akan dilakukan mutasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Ya, sudah dilakukan evaluasi terhadap mutasi lokal pegawai tersebut sesuai dengan penilaian kinerja dari yang bersangkutan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Ya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sudah melakukan TNA terhadap seluruh pegawai Kejaksaan se-Sulawesi Utara untuk dapat diusulkan mengikuti Diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Ya, tetap dengan memperhatikan hasil pengelolaan kinerja pegawai untuk kami usulkan pegawai tersebut layak untuk mengikuti diklat tersebut
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Tidak ada kesenjangan, kami melakukan asesment terhadap pegawai yang bersangkutan sesuai dengan jabatan yang ada
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Ya, semua pegawai di Kejaksaan TInggi Sulawesi Utara maupun seluruh pegawai se-Sulawesi Utara mendapatkan kesempatan/hak yang sama untuk mengikuti dilkat sesuai dengan kompetensi dan jabatan yang ada
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- 1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Ekspose bersama /dinamika kelompok. 2. Dokumentasi Kegiatan Ekspose bersama/dinamika kelompok. (PIDSUS)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Ya, dilakukan monitoring dan evaluasi dengan cara ketika pegawai tersebut selesai mengikuti diklat, diminta untuk melakukan pemaparan hasil DIklat kepada pimpinan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Sudah sesuai dengan Renja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan melaporkan Kinerja Individu tersebut pada aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Ya, Sudah sesuai dengan Renja Kejaksaan Tinggi SUlawesi Utara dan pelaporan SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Ya, dilakukan pengukuran setiap bulan dan membuat laporan Bulana terkait Capaina Kinerja tersebut
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Ya, dengan capaian kinerja tersebut kami memberikan reward sebagai Pegawai Teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Ya,dengan melakukan pemotongan Tunjangan Kinerja (Remunerasi) bagi pegawai yang datang terlambat dan pulang cepat, TAK
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Pemutakhiran Data Informasi Kepegawaian Secara Berkala (Simkari, e-Dosir,e-Pangkat)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Ya, Pimpinan terlibat secara langsung didalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Ya, Pimpinan terlibat secara langsung didalam penyusunan perencanaan
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Ya, dengan meminta laporan hasil kinerja pada bulan sebelumnya sebelum melakukan pelaporan pada bln berikutnya
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Ya, sudah ada DOkumen Renja, Renstra dan PK satker, dan untuk IKU masih menggunakan IKU periode sebelumnya karena IKU yang terbaru belum dikirim kepada daerah oleh Kejaksaan Agung
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Ya, semua yang tertera dalam dokumen Renja, Renstra, PK sudah berorientasi pada hasil kinerja satker
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- IKU masih menggunakan IkU pada periode tahun sebelumnya, dan masih menunggu IKU yang terbaru dari Kejaksaan AGUng untuk kami sesuaikan kembali
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Ya, sesuai dengan indikator SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Ya, Laporan Kinerja sudah sesuai dan tetap waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Ya sesuai denga laporan dalam laproan kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Ya, dengan mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat terkait pengelolaan Keuangan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Ya, sesuai
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Public campaign telah dilakukan secara berkala melalui Sosialisasi penyuluhan hukum secara triwulan, pemasangan banner di lingkungan unit kerja serta jalanan umum dan update di media sosial tentang pengendalian gratifikasi. dan himbauan terkait perihal pengendalian gratifikasi serta dokumen Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kejati Sulawesi Utara, pemasangan kamera CCTV dan pembentukan unit pengendali gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Unit kerja juga telah melakukan inovasi berupa form pengaduan, selain itu juga bisa dilakukan melalui sosial media atau sms.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- Ya, sudah dilakukan dengan membuat SK Kepala Kejaksaan Tinggi SUlawesi Utara
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Sudah dilakukan identifikasi tentang Peta resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Dilakukan identifikasi resiko untuk meminimalisir resiko yang ada
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Ya sudah dilakukan kepada seluruh pegawai dan diumumkan melalui media sosial satker Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Ya, dengan membuat kanal pengaduan e-Lapdu pada website resmi Kejaksaan TInggi Sulawesi Utara dan hotline pengaduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Ya, dilakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan pengaudan tersebut dan melakukan inovasi untuk cepat menyelesaikan laporan pengaduan tersebut
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Ya, segera ditindaklanjuti sesuai dengan SOP Lapdu
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Ya, sudah dilakukan dan satker telah membuat Ruangan khusu yang diberi nama "RUJALI" = RUang meJA soLusI
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Ya, dengan mengeluarkan Surat Perintah Kajati tentang Pembentukan Unit UPP
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Ya, dilakukan secara berkala setiap bulannya
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja Inovasi yang telah dibuat oleh unit kerja berbasis teknologi informasi yang terdapat di website resmi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Ya, sudah dilakukan pemetaan Benturan Kepentingan dari masing-masing pejabat Eselon III
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- 1. SOP Penanganan dan Penyelesaian Benturan kepentingan. 2. Sosialisasi Peraturan Jaksa Agung No. 2 tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tentang Pembentukan Tim Penanganan dan Penyelesaian Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara serta Nota Dinas tentang Laporan Penanganan benturan Kepentingan dan Upaya dalam meminimalisir benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Laporan Monitoring Evaluasi dan berikut rekomendasi Penanganan Benturan kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Laporan tindak lanjut hasil Monev Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Ya, Satker sudah membuatkan SOP Pelayanan yg diletakkan di area pelayanan PTSP yang juga memberikan informasi terkait biaya dan waktu semua jenis layanan, memberikan layanan dengan 4S (senyum, sapa, salam dan standby), juga sudah membuat SK terkait dengan SIPPN.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Ya, standar pelayanan diumumkan melalui TV informasi yang ada di area pelayanan PTSP dan juga informasi melalui banner
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Ya, sudah ada SOP terkait pelayanan dan sudah kami perbaharui
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Ya, dilakukan review dan dilakukan perbaikan terhadap SOP yang sudah tidak relevan lagi dalam pelayanan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Seluruh sosialisasi / pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima seperti melakukan in house training dengan narasumber dari Bank BRI Wilayah Manado
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Website resmi Kejaksaan TInggi Sulawesi Utara, Media Sosial Instagram, Twitter, Facebook, Papan Pengumuman, dan Banner
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Ya, sudah kami lakukan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
D
-
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Ya, aplikasi sistem terpadu yang ada di PTSP untuk surat masuk dan keluar, aplikasi kepegawaian, aplikasi e-arsip
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Ya, sudah disiapkan aplikasi survei secara berkala yang dibakina melalui website resmi Kejaksaan TInggi Sulawesi Utara, melalui WA gurp dan secara pribadi
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Ya, hasil dari survei tersebut dapat diakses di halaman website Kejaksaan Tinggi Sualwesi Utara
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Ya, dilakukan tindak lanjut hasil survei terhadap pelayanan yang ada melalui rapat tim
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan