Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BOLAANG MONGONDOW UTARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
1. Surat Keputusan No. KEP-23/P.1.19/Cp.3/04/2021 tanggal 09 April 2021; 2. Undangan Rapat No. B-347/P.1.19/Cu.1/04/2021 tanggal 06 April 2021 3. Absensi dan Notulen Rapat tanggal 07 April 2021. 4. Dokumentasi Rapat tanggal 07 April 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Notulen Rapat tanggal 07 April 2021 : dijelaskan Tugas, Kriteria, dan Prosedur Pembentuakn TIM KERJA, Kajari menyampaikan draft sususan TIM KERJA selanjutnya masing-masing seksi mengusulkan personil yang memiliki kompetensi dan memenuhi kriteria sebagai TIM KERJA.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara tanggal 12 April 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara tanggal 12 April 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
1. Website : Kejari-Bolmut.go.id 2. Facebook : Kejari Bolmut. 3. Twitter : Kejari Bolmut. 4. Facebook : Kejari Bolmut. 5. Melalui media berita online. 6. Banner. 7. Spanduk. 8. Review Medsos Pencanangan ZI WBK.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
1. Laporan Pelaksanaan Pembangunan ZI WBK. 2. Rapat Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan ZI WBK. a. Undangan Rapat Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan ZI WB No. B-349/P.1.19/Cu.1/04/2021 tanggal 26 April 2021. b. Absensi Rapat Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan ZI WB tanggal 27 April 2021. c. Dokumentasi.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
1. Rapat Evaluasi Berkala TIM KERJA ZI WBK. a. Undangan Rapat Evaluasi Berkala TIM KERJA No. B-349/P.1.19/Cu.1/04/2021 tanggal 28 April 2021. b. Notulen dan Absensi Rapat Evaluasi Berkala TIM KERJA tanggal 29 April 2021. c. Dokumentasi.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
1. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi 2. Rapat laporan Hasil TIndak Rekomendasi. a. Undangan Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi dan Monitoring No. -08/P.1.19/Cp.2/04/2021 tanggal 30 April 2021. b. Absensi Rapat Evaluasi Berkala TIM KERJA tanggal 03 Mei 2021. c. Dokumentasi.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
1. Dokumentasi Role Model. (Foto Kajari memimpin Apel, Rapat) 2. Arahan Pimpinan sebagai Role Model dalam menggerakan bawahan untuk bekerja sama melaksanakan pembangunan ZI WBK-WBBM. 3. Notulen Rapat yang menunjukan Pimpinan sebagai Role Model.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
1. Surat Keputusan No. KEP-22/P.1.19/Cp.3/04/2021 tanggal 09 April 2021. 2. Dokumentasi/Foto Agen Perubahan. 3. Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan. 4. Dokumentasi Kegiatan. 5. Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
1. Corporote Value untuk menumbuhkan semangat perubahan kepada seluruh pegawai dengan : yel-yel dan jargon "KEJARI BOLMUT BERANI, BERINTEGRITAS DAN MELAYANI. 2. Pelaksanaan Budaya Kerja Sesuai Juklak, Juknis, SOP. 3. Dokumentasi Suasana Kantor. 4. Penerapan Reward dan Punishment secara konsisten. 5. Quote kata-kata bijak di lingkungan kerja.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
1. Keterlibatan Seluruh Anggota Satker Kejari Bolmut dalam Apel Siaga Pencanangan ZI WBK-WBBM. 2. Dokumentasi Keterlibatan Seluruh Anggota Satker Kejari Bolmut dalam Rapat Sosialisasi Pembangunan ZI WBK_WBBM. 3. Notulen Rapat Pembangunan ZI WBK-WBBM.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
1. Standar Operasional Prosedur Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 20 SOP.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
1. Observasi SOP telah dilaksanakan diseluruh bidang (Pembinaan, Intelijen, Pidum, Pidsus, Datun, dan Barang Bukti dan Rampasan) 2. Sosialisasi SOP telah dilaksanakan dengan cara : membagikan buku SOP kepada setiap bidang, penayangan SOP pada Pojok Informasi Kejaksaan dan Website.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan SOP tanggal 04 Mei 2021. 2. Undangan Rapat tanggal 29 April 2021. 3. Lampiran Foto Kegiatan 4. Notulen dan Absensi Rapat tanggal 04 Mei 2021 3. Laporan hasil evaluasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
1. Tangkapan Layar Simkari SKP. 2. Tangkapan Layar Eis Datun 3. Tangkapan Layar Eis Pidum 4. Tangkapan Layar Eis Pidsus 1, 2 , dan 3 5. Tangkapan Layar Eis Intel 6. Arssys1 dan Arssys2. 7. Simkari Datun, DRP, E-Kepegawaian, dan Intel. 8. SIPEDE1, SIPEDE 2.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
1. Simkari Daftar Pegawai. 2. Simkari Datun. 3. Simkari DRP. 4. Simkari E-Kepegawaian. 5. Simkari Intelejen. 6. Simkari SKP. 7. SIPEDE 1.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
1. Aplikasi E-Gof dan Website Pengaduan Layanan melalui E-Gov. 2. Membuat monitor TV yang memuat informasi kegiatan pada Pojok informasi Kejaksaan.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
1. Undangan Rapat Pemanfaatan IT ke-1 tanggal 9 April 2021. 2. Undangan Rapat Pemanfaatan IT ke-2 tanggal 07 Mei 2021. 3. Notulen Rapat Pemanfaat IT ke-1 tanggal 12 April 2021. 4. Notulen Rapat Pemanfaatan IT ke-2 tanggal 10 Mei 2021. 5. Daftar Hadir Rapat Pemanfaatan IT ke-1 tanggal 12 April 2021. 6. Daftar Hadir Rapat Pemanfaatan IT ke-1 tanggal 10 Mei 2021.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
1. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. 2. SP tentang PPI. 3. Penerapan Informasi Publik (Instagram, Facebook, Twitter, Website)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
1. Undangan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik tanggal 10 Mei 2021. 2. Notulen Rapat Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik tanggal 11 Mei 2021. 3. Daftar Hadir Rapat Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik tanggal 11 Mei 2021. 4. Dokumentasi Rapat Evaluasi.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Peta Jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
1. Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-I-313/C.4/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara tentang Mutasi Internal an. Benny Clinton, S.H., No. Print -125/P.1.19/Cp.3/05/2021 tanggal 19 Mei 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penempatan Pegawai rekrutmen di Kejari Bolmut a. Undangan Rapat tanggal 07 Mei 2021. b. Daftar hadir Rapat tanggal 10 Mei 2021. c. Notulen Rapat Monitoring Evaluasi.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
1. Rotasi Internal/Mutasi Lokal jabatan Bendahara berdasarkan syarat kepangkatan dan kompetensi an. Siswoyo berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-17/P.1.19/CU/03/2021 tanggal 09 April 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Surat Kajari No. B-385/P.1.19/Cp.3/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Usul Pengisian Jabatan Struktural Eselon V Pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi berkaitan dengan Mutasi Internal di Kejari Bolmut. a. Undangan Rapat tanggal 17 Mei 2021. b. Daftar hadir Rapat tanggal 18 Mei 2021. c. Notulen Rapat Monitoring Evaluasi. d. Nota Dinas No. 09/P.1.19.1/Cp.2/05/2021 tanggal 18 Mei 2021.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Forum Group Disccusion terkait Training Need Analysis untuk Pengembangan Kompetensi. 1. Daftar Hadir. 2. Notulen FGD Training Need Analysis. 3. Dokumentasi Kegiatan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Surat Kepala Kejaksaan Negeri No. B-386/P.1.19/Gs.1/04/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Usulan Peningkatan Kompetensi Jaksa dan Pegawai Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dapat diikutkan dalam Pendidikan dan Pelatihan atau In House Training 2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
1. Laporan Kegiatan berupa Matrik Hasil Assesment. 2. Pelaksanaan Assesment sederhana kepada Pegawai sesuai tugas dan jabatan. a. Petugas Layanan PTSP. b. Security atau Keamanan Dalam. c. Petugas Pengawal Tahanan. d. Petugas Pengelolaan Keuangan. e. Jaksa Fungsional.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
a. Publikasi dan Informasi Diklat: 1. In House Training Bidang Datun tentang "Penyelamatan Aset dan Penerimaan Negara". 2. In House Training Bidang Datun tentang "Peningkatan JPN sebagai Mediator" 3. In House Training Bidang Intel tentang " Tantangan Humas Kejaksaan di Era Digital" 4. In House Training Bidang Intel tentang " Strategi Komunikasi" 5. Dll. b. Surat Perintah Kajari mengikuti Diklat In House Training. c. Nota Dinas Laporan telah mengikuti Diklat.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Ekspose bersama /dinamika kelompok. 2. Dokumentasi Kegiatan Ekspose bersama/dinamika kelompok. (PIDSUS)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi berkaitan dengan Pengembangan Kompetensi di Kejari Bolmut. a. Undangan Rapat tanggal 18 Mei 2021. b. Daftar hadir Rapat tanggal 19 Mei 2021. c. Notulen Rapat Monitoring Evaluasi. d. Nota Dinas No. 10/P.1.19.1/Cp.2/05/2021 tanggal 18 Mei 2021.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
1. Renja/Renstra. 2. Perjanjian Kerja. 3. SKP.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Kesesuaian Kinerja Individu dengan Indikator Kinerja Level diatasnya. 1. Perjanjian Kerja. 2. SKP.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Laporan Capaian Kinerja Bulanan dalam bentuk Laporan Bulanan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
1. Surat Keputusan Kajari tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan Kejari Bolmut Bulan April 2021 No. Kep-25/P.1.19/Cp.3/05/2021 tanggal 07 Mei 2021 2. Dokumentasi Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan ada Apel Pagi hari Senin tanggal 17 Mei 2021. 3. Pemasangan foto Pegawai Teladan di Area Publik.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
1. Daftar absensi harian. 2. Laporan Kegiatan sesuai Protokol Kesehatan. 3. Dokumentasi Apel sebagai Implementasi Penerapan Disiplin Pegawai.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Pemutakhiran Data Informasi Kepegawaian Secara Berkala (Simkari, e-Dosir,e-Pangkat)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
1. Dokumen Perencanaan (RENJA). 2. Rapat Penyusunan Perencanaan Kinerja: a. Undangan Rapat. b. Notulen Rapat. c. Dokumentasi keterlebitan Pimpinan dalam penyusunan perencanaan.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
1 Rapat Penyusunan Perencanaan Kinerja: a. Undangan Rapat. b. Notulen Rapat. 2. Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
1 Rapat Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja. a. Undangan Rapat. b. Notulen Rapat. 2. Dokumentasi Keterlibatan Pimpinan dan Rapat Monitoring dan Evaluasi 3. Tangkapan Layar E-Monev Bapenas
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
1. Rencana Kerja dan Rencana Strategi. 2. Perjanjian Kerja.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
1. Rencana Kerja. 2. Perjanjian Kerja. 3. IKU Kejaksaan Negeri Kelas- B.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B- /C/Cr.5/08/2018 perihal Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri tahun 2015-2019
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B- /C/Cr.5/08/2018 perihal Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri tahun 2015-2019
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Capaian Kinerja Bulanan dalam bentuk Laporan Bulanan.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
1. Keberhasilan Program JMS, Penyuluhan Hukum, dan Jaksa Menyapa. 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
1. Surat Perintah Mengikuti Diklat. 2. Nota Dinas Laporan In House Training Bidang Intelijen. 3. Publikasi Informasi Diklat.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
1. Dokumentasi In House Training Bidang Intelijen. 2. Diklat TAK Golongan III Gelombang 3.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
1. Pemasangan Banner Pengendalian Gratifikasi pada Area Pelayanan Publik. 2. Pemasangan Banner-Banner tentang himbauan anti suap menyuap. 3. Publikasi anti korupsi melalui media online (website).
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
1. Surat Perintah Kajari tentang Penunjukan Petugas Penerima Laporan Gratifikasi. 2. Laporan kegiatan (Sosialisasi Anti Gratifikasi). 3. Dokumentasi Ruangan dan Meja Penerimaan Laporan Gratifikasi. 4. Pemasangan CCTV pada area pelayanan publik.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
1. Surat Keputusan Kajari tentang Pembentukan Tim Satgas SPIP No. 26 tanggal 18 Mei 2021. 2. Laporan Kegiatan berupa dokumentasi Sosialisasi Peta Risiko SPIP.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
1. Peta Risiko yang dilengkapi Identifikasi Risiko.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
1, Identifikasi Risiko dan Upaya Memperkecil Risiko. 2. Hasil Monitoring Risiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dokumentasi Sosialisasi SPI kepada Seluruh Pegawui
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
1. Saluran Pengaduan Masyarakat (E-Lapdu). 2. Kanal Pengaduan (Saluran Pengaduan Masyarakat Manual). 3. Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   14
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   14 dengan rincian: 1. Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, dugaan Penyelewengan Belanja Tagihan Listrik pada UPD Pemkab. Bolmut dan Setwan. 2. Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Fasilitas, Sarana dan Prasarana Layanan. (13 Laporan pengaduan). - AC di ruang tunggu layanan kurang dingin. - Penambahan hand sanitazer di beberapa tempat. - Ruang tunggu sidang kurang nyaman. - Di ruangan tunggu disiapkan minuman dan permen. - Security kurang. - Petugas PTSP terkadang tidak ada di tempat. - Dilakukan pengecekan suhu badan pada tamu. - Disediakan masker bagi yang tidak memakai/lupa.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
1. Dokumentasi Rapat Monitoring Evaluasi tentang Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat. 2. Daftar Hadir Rapat Monitoring Evaluasi tentang Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat. 3. Nota Dinas Laporan Monitoring dan Evaluasi No. ND-12/P.1.19/Cp.3/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 Nota Dinas Kasubag Pembinaan tanggal 05 Mei 2021 tentang Tindak Lanjut Laporan Pengaduan, Kritik, dan Saran dari Masyarakat/Tamu terkait Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Layanan.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat No. ND-14/P.19/Cp.3/05/2021 tanggal 21 Mei 2021
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
1. Foto Dokumentasi Ruang Sarana Penerima Pelaporan.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
1. Telah disediakan Ruang Penerimaan Laporan atau Layanan. 2. Layanan penerimaan laporan secara online (website).
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
1. Laporan Monitoring Evaluasi WBS.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan Kegiatan tentang pelaksanaan WBS kepada Pimpinan.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dokumen Peta Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja Kejari Bolmut.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
1. SOP Penanganan dan Penyelesaian Benturan kepentingan. 2. Sosialisasi Peraturan Jaksa Agung No. 2 tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
1. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara No. tentang Pembentukan Tim Penanganan dan Penyelesaian Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara. (Belum) 2. Nota Dinas tentang Laporan Penanganan benturan Kepentingan dan Upaya dalam meminimalisir benturan kepentingan. (BELUM)
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
1. Laporan Monitoring Evaluasi dan berikut rekomendasi Penanganan Benturan kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
1. Laporan tindak lanjut hasil Monev Benturan Kepentingan. 2. Dokumen Sosialisasi.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
1. Standar Operasional Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara. 2. Biaya dan Waktu semua jenis layanan. 3. Motto pelayanan Publik dan Kata-kata bijak untuk memberi semangat. (dokumentasi) 4. SK SIPPN.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
1. Maklumat Pelayanan di Aula Kejari. 2. Maklumat Pelayanan di Public Area (PTSP). 3. Makliumat Pelayanan diumumkan di Website.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
1. SOP Pelayanan. 2. Evaluasi SOP Pelayanan.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
1. Review dan perbaikan atas SOP dan Pelayanan.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
1. Sosialisasi/Pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima. 2. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi. (Undangan, daftar hadir, Foto) 3. Penunjukan Duta Layanan (SK Kejari).
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Website Kejaksaan https://kejari-bolmut.go.id/, Media Sosial Instagram, Twitter, Facebook, Papan Pengumuman, dan Banner
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
1. Reward bagi Pelaksana Layanan berupa Penetapan Pegawai Teladan pada Bulan April 2021. (SK Kajari dan dokumentasi pemberian reward) 2. Punishment terhadap pelaksana layanan berupa Nota Dinas tgl 18 Mei 2021 tentang Daftar Pegawai dengan ketidakhadiran/keterlambatan pada Bulan April 2021, serta terlambat mengikuti Apel Pagi berikut penegakan aturan kepada yang bersangkutan berupa Surat Pernyataan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 2. Loket Pelayanan dan Penerimaan Surat. 3. Pojok Informasi Kejaksaan. 4. Lemari Penitipan Barang. 5. Tanda Pengenal Tamu. 6. Informasi tentang Jenis-Jenis Layanan (Website). 7. Ruang Tunggu Layanan dengan fasilitas nyaman, bersih, televisi, air minum, dispenser. 8. Ruang Laktasi. 9. Smoking Area. 10. Pojok Informasi Kejaksaan/Pojok Baca. 11. Sarana Fasilitas Kaum Disabilitas. 12. Alat Cek Suhu Tubuh dan Hand Sanitazer, Wastafel dan Masker. 13. Spanduk dan Banner Wajib Prptokol Kesehatan dan menerapkan 3M. (belum) 14. ZI Mart (Zona Integritas Mart). 15. Ruang Diversi. 16. Ruang Sidang Online. 17. Poliklinik Kesehatan. 18. Taman Bermain Anak. 19. Mushola. 20. Dokumentasi Ruangan-Ruangan : Aula, Ruang Ekspose, Ruang Pemeriksaan dan Tahap 2.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
1. Inovasi Layanan Berbasis IT, antara lain : Pengisian Buku Tamu secara elektronik. 2. Inovasi Layanan tidak menggunakan IT, antara lain : Pojok Informasi Kejaksaan, Poliklinik Kesehatan dan Laktasi, Kanal Pengaduan. 3. Evaluasi Layanan.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
1. Sarana Survey layanan yang mudah diakses melalui website. 2. Survey Persepsi Korupsi belum dilaksanakan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
1. Hasil survey dapat diakses secara terbuka melalui media Pojok Informasi Kejaksaan dan Website. 2. Kanal Pengaduan di Area Publik.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan