Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Pembentukan TIM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: KEP-10/P.1.20/Cp.2/03/2021 Tanggal 22 Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang diubah dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: KEP-13/P.1.20/Cp.2/04/2021 tentang Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Undangan rapat pembentukan Tim kerja WBK WBBM Kejari Kepulauan Sitaro, Berita Acara pembentukan Tim kerja WBK WBBM Kejari Kepulauan Sitaro, Dokumentasi Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas, Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, Berita Acara Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas, Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM di Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Aksi pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM di Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Capture IG, Facebook, Twitter, dan Website Kejari.sitarokab.go.id
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Foto Pencanangan Zona Integritas, Foto Dokumentasi perubahan bangunan sebelum dan sesudah pencanangan Zona Integritas
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-33/P.1.20/Cr.3/03/2021 sebagai Tim Pendamping Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM di Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Berita Acara Rapat Evaluasi dan Monitoring, Notulen dan daftar hadir rapat, Dokumentasi Rapat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Foto Dokumentasi perubahan bangunan sebelum dan sesudah pencanangan Zona Integritas
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Foto Kajari sebagai Role Model, Rekap Absen Pegawai
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK Agen Perubahan Nomor : KEP-11/P.1.20/Cp.2/03/2021 Tanggal 22 Maret 2021 tentang Penunjukan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi Sosialisasi WBK WBBM di Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, SK Penunjukan Pejabat Pengelola SIPPN
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Foto Penandatanganan Komitmen Bersama, Upacara pencanangan zona integritas, Pakta Integritas
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP per Bidang pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Berita Acara Observasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Berita Acara Rapat Evaluasi dan Monitoring, Notulen rapat dan daftar hadir rapat, Dokumentasi Rapat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Dokumentasi Aplikasi SIMKARI, Aplikasi CMS
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Dokumentasi Aplikasi E-Dosir, Aplikasi SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Dokumentasi Website Kejari.sitarokab.go.id
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Berita Acara Rapat Evaluasi dan Monitoring, Dokumentasi Rapat, Notulen Rapat, Daftar Hadir Rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Dokumentasi Website Kejari.sitarokab.go.id, dokumentasi instagram, dokumentasi facebook, dan dokumentasi twitter
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Berita Acara Rapat Evaluasi dan Monitoring, Dokumentasi Rapat, Notulen Rapat, Daftar Hadir Rapat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Surat Permohonan Kebutuhan Pegawai di Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-43/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 12 April 2021 sebagai Kasubsi An. SUPRIYONO GINTING, S.H., M.H., Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-51/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 21 April 2021 sebagai Calon Jaksa An. WIRA ANDIKA, S.H., Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-32/P.1.20/Cp/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 sebagai Pengawal Tahanan An. DWI BUDI SETIAWAN, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-31/P.1.20/Cp/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 sebagai Pengawal Tahanan An. JUNI KARYANTO, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-53/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 21 April 2021 sebagai Pengemudi Pengawal Tahanan An. MUHAMAD KHOIRUL ANAM, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-52/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 21 April 2021 sebagai Pengemudi Pengawal Tahanan An. MUHAMAD HANIF, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-44/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 13 April 2021 sebagai Analis Penuntutan pada Bidang Intel An. NANDA BAGUS PRAMUKTI, S.H., Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-50/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 21 April 2021 sebagai Staf Pembinaan An. NONA VERAH KANGIHADE, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-62/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR ARSSYS An. MUHAMAD HANIF, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-58/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR CMS An. STEWARD MARTHIN, BUDI TRESNA SUKMAJATI, ZASMITRO ALING, MUHAMAD HANIF, JUNI KARYANTO DAN DWI BUDI SETIAWAN, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-64/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR E-DOSIR An. MUHAMAD HANIF, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-61/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR SIMAK BMN An. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-59/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR APLIKASI SIMKARI An. STEWARD MARTHIN, BUDI TRESNA SUKMAJATI, JUNI KARYANTO, MUHAMAD HANIF, DWI BUDI SETIAWAN DAN MUHAMMAD KHOIRUL ANAM, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-60/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR APLIKASI SINORI An. BUDI TRESNA SUKMAJATI, dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-67/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR APLIKASI SIPEDE An. BUDI TRESNA SUKMAJATI.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Berita Acara Rapat Evaluasi dan Monitoring, Notulen rapat dan daftar hadir rapat, Dokumentasi Rapat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Notasi Dinas Mutasi Internal, Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-886/C.4/12/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia An. KADEK ADI PRAMARTA, S.H., Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-43/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 12 April 2021 sebagai Kasubsi An. SUPRIYONO GINTING, S.H., M.H., Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-51/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 21 April 2021 sebagai Calon Jaksa An. WIRA ANDIKA, S.H., Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-32/P.1.20/Cp/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 sebagai Pengawal Tahanan An. DWI BUDI SETIAWAN, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-31/P.1.20/Cp/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 sebagai Pengawal Tahanan An. JUNI KARYANTO, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-53/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 21 April 2021 sebagai Pengemudi Pengawal Tahanan An. MUHAMAD KHOIRUL ANAM, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-52/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 21 April 2021 sebagai Pengemudi Pengawal Tahanan An. MUHAMAD HANIF, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-44/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 13 April 2021 sebagai Analis Penuntutan pada Bidang Intel An. NANDA BAGUS PRAMUKTI, S.H., Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-50/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 21 April 2021 sebagai Staf Pembinaan An. NONA VERAH KANGIHADE, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-62/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR ARSSYS An. MUHAMAD HANIF, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-58/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR CMS An. STEWARD MARTHIN, BUDI TRESNA SUKMAJATI, ZASMITRO ALING, MUHAMAD HANIF, JUNI KARYANTO DAN DWI BUDI SETIAWAN, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-64/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR E-DOSIR An. MUHAMAD HANIF, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-61/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR SIMAK BMN An. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-59/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR APLIKASI SIMKARI An. STEWARD MARTHIN, BUDI TRESNA SUKMAJATI, JUNI KARYANTO, MUHAMAD HANIF, DWI BUDI SETIAWAN DAN MUHAMMAD KHOIRUL ANAM, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-60/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR APLIKASI SINORI An. BUDI TRESNA SUKMAJATI, dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-67/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR APLIKASI SIPEDE An. BUDI TRESNA SUKMAJATI.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Surat Usulan Mutasi Nomor: B-41/P.1.20.1/Cp/01/2021 Tanggal 28 Januari 2021 tentang Usulan Mutasi An. LISJAODA PANDAWA
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Berita Acara Rapat Evaluasi dan Monitoring, Notulen rapat dan daftar hadir rapat, Dokumentasi Rapat
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Surat Permohonan Nomor: B-254/P.1.20/Cum/04/2021 tentang Permohonan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima kepada Bank BNI Cabang TAHUNA untuk seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Dokumentasi Pelatihan Budaya Pelayanan Prima
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Struktur Organisasi di Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Notasi Dinas Mutasi Internal, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-43/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 12 April 2021 sebagai Kasubsi An. SUPRIYONO GINTING, S.H., M.H., Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-51/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 21 April 2021 sebagai Calon Jaksa An. WIRA ANDIKA, S.H., Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-32/P.1.20/Cp/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 sebagai Pengawal Tahanan An. DWI BUDI SETIAWAN, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-31/P.1.20/Cp/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 sebagai Pengawal Tahanan An. JUNI KARYANTO, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-53/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 21 April 2021 sebagai Pengemudi Pengawal Tahanan An. MUHAMAD KHOIRUL ANAM, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-52/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 21 April 2021 sebagai Pengemudi Pengawal Tahanan An. MUHAMAD HANIF, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-44/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 13 April 2021 sebagai Analis Penuntutan pada Bidang Intel An. NANDA BAGUS PRAMUKTI, S.H., Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-50/P.1.20/Cp/04/2021 tanggal 21 April 2021 sebagai Staf Pembinaan An. NONA VERAH KANGIHADE, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-62/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR ARSSYS An. MUHAMAD HANIF, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-58/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR CMS An. STEWARD MARTHIN, BUDI TRESNA SUKMAJATI, ZASMITRO ALING, MUHAMAD HANIF, JUNI KARYANTO DAN DWI BUDI SETIAWAN, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-64/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR E-DOSIR An. MUHAMAD HANIF, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-61/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR SIMAK BMN An. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-59/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR APLIKASI SIMKARI An. STEWARD MARTHIN, BUDI TRESNA SUKMAJATI, JUNI KARYANTO, MUHAMAD HANIF, DWI BUDI SETIAWAN DAN MUHAMMAD KHOIRUL ANAM, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-60/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR APLIKASI SINORI An. BUDI TRESNA SUKMAJATI, dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-67/P.1.20/Cp.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 sebagai OPERATOR APLIKASI SIPEDE An. BUDI TRESNA SUKMAJATI.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Surat Nomor B-137/P.1.20.1/Cp/03/2021 Tanggal 03 Maret 2021 tentang Usulan Diklat Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Dokumentasi Pelatihan Budaya Pelayanan Prima di Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-33/P.1.20/Cr.3/03/2021 sebagai Tim Pendamping Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM di Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Berita Acara Rapat Evaluasi dan Monitoring, Notulen rapat, Dokumentasi Rapat, Daftar Hadir rapat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Perjanjian Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Surat Nomor B-136/P.1.20.1/Cp/03/2021 Tanggal 03 Maret 2021 tentang Usulan Pengisian Jabatan Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Dokumentasi Buku Biru Pegawai, Rekap Absensi Pegawai, Dokumentasi Kegiatan Apel, Dokumentasi Kegiatan Ibadah Kegamaan, Surat Keterangan Tidak sedang Menjalani Hukuman Disiplin.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Foto Input Aplikasi Simkari Kepegawaian, Capture Aplikasi E-Dosir, Capture Aplikasi Simkari
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Foto Kegiatan Rapat Perencanaan yang dipimpin oleh Kajari
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Notulen Rapat Staff, Daftar hadir
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Perjanjian Kinerja, Dokumen RKAKL
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen RKAKL
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Belum ada IKU dari Kejagung
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumen RKAKL (POK)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Capture Aplikasi CMS, Aplikasi ARSYS, Aplikasi SIMKARI
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Capture Aplikasi CMS, Aplikasi ARSYS, Aplikasi SIMKARI
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-27.a/P.1.20.1/Cp.2/03/2021 tanggal 05 Maret 2021 tentang perintah kepada Yerikho Lengkong, S.H. untuk mengikuti seminar Enforcement of Laws and Regulations of Coastal states, dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-42.a/P.1.20.1/Cp.2/04/2021 tanggal 10 April 2021 tentang perintah kepada Yerikho Lengkong, S.H. untuk mengikuti seminar International Conferences on Law and Human Right.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Sertifikat Pegawai
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Banner Gratifikasi, Dokumentasi Sosialisasi Gratifikasi, Capture Website kejari.sitarokab.go.id, Public Campaign
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-19/P.1.20/Cr.3/04/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, yang dirubah dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-116/P.1.20/Cr.3/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukan tim untuk melakukan Sosialisasi Gratifikasi kepada Internal kejaksaan maupun Ekternal (para stakeholder dan masyarakat), BA Perubahan Surat Perintah, Dokumentasi CCTV
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Surat Permohonan Sosialisasi SPIP kepada BPKP, Dokumentasi Sosialisasi SPIP di Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: KEP-14/P.1.20/Cp.2/04/2021 Tanggal 01 April 2021 tentang sistem pengendalian intern pemerintah di Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Daftar Resiko, Peta Resiko, SP Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-117.a/P.1.20/Cp/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko, Laporan Evaluasi Kinerja Penerapan Manajemen Resiko di Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-117.a/P.1.20/Cp/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-20/P.1.20/Cr.3/05/2021 tanggal 01 Mei 2021 tentang Penunjukan pejabat untuk melakukan kegiatan pemantauan terhadap peta resiko, Berita Acara Pemantauan Peta Resiko, Notulen Rapat Hasil Monitoring dan Evaluasi Peta Resiko, Daftar Hadir, Dokumentasi Rapat
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dokumentasi Sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai, Dokumentasi Sosialisasi SPIP di Media Sosial
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Capture Hotline Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan bulanan penanganan pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Capture Whistle Blowing System, Foto Ruangan sarana Penerimaan Laporan PTSP, SOP Whistle Blowing System, BA Perubahan SOP Whistle Blowing System.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-19.a/P.1.20/Cr.3/04/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Unit Pengelola Whistle Blowing System (WBS) yang dirubah dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-115/P.1.20/Cr.3/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Perubahan atas Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-19.a/P.1.20/Cr.3/04/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Unit Pengelola Whistle Blowing System (WBS), BA Perubahan Surat Perintah Unit Pengelola Pengelola Whistle Blowing System (WBS)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Foto Kegiatan Evaluasi dan Monitoring
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan Bulanan Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
SK Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro Nomor: KEP-18/P.1.20/Cp.2/04/2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan yang dirubah dengan SK Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro Nomor: KEP-22/P.1.20/Cp.2/06/2021 tentang Perubahan atas SK Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro Nomor: KEP-18/P.1.20/Cp.2/04/2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, SOP Penanganan Benturan Kepentingan, Revisi SOP Penanganan Benturan Kepentingan, BA Perubahan SK Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, BA Perubahan SOP Penanganan Benturan Kepentingan.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Dokumentasi Sosialisasi Kepada Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Capture Banner Digital Benturan Kepentingan di Media Sosial
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Laporan Monitoring dan Evaluasi Benturan kepentingan, Foto Dokumentasi
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Laporan Monitoring dan Evaluasi Benturan kepentingan, Foto Dokumentasi
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
SOP Pelayanan PTSP, SOP Buku Tamu, SK Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: KEP – 15.a/P.1.20/Cp.2/04/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola SIPPN, SK Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: KEP – 16/P.1.20/Cp.2/04/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Pembentukan tim PPID, SOP PPID, Form PPID, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: PRINT-117/P.1.20/Cp.2/06/2021 tentang Penunjukan Pengelola Website, dan SOP Pengelolaan Website
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Dokumentasi Maklumat Pelayanan PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP Pelayanan PTSP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Berita Acara Evaluasi dan Monitoring, Daftar Hadir Rapat dan Foto Dokumentasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Dokumentasi Pelatihan Budaya Pelayanan Prima Petugas PTSP
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Capture Website kejari.sitarokab.go.id, capture Instagram, capture Facebook, capture Twitter
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Reward layanan kepada publik dengan memberikan makanan dan minuman di snack bar dan pojok minuman gedung PTSP
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Foto Sarana Gedung PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Foto TV informasi PTSP, Foto Inovasi penerangan hukum melalui Jaksa Temu Wicara Online, Foto Perpustakaan Digital, Pembentukan TIM Pengamanan Aset Daerah dan Pensertifikatan Rumah Ibadah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Membentuk posko perwakilan Kejaksaan di pelabuhan Kelas III Ulu Siau dan Bandara Siau
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Capture Hasil Survey dari Website Sinori Kejaksaan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Capture Hasil Survey bisa di Akses di Instagram
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Nota Dinas tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan