Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TOMOHON
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Telah dibentuk Pembaruan Tim Kerja Penguatan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kejaksaan Negeri Tomohon bedasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon Nomor : KEP- 03 /P.1.15/Cp.1/05/2021 tgl 04 Mei 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Untuk Penentuan anggota tim, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai yakni dengan rapat tim yang diwakili oleh masing-masing ketua pokja (bukti dukung: notulen rapat, foto, atau dokumentasi rapat).
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Satker sudah memiliki dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi melayani
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Dalam dokumen pembangunan telah memuat target-target yang relevan dengan tujuan pembangunan wbbm.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Satker telah melaksanakan sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wbbm yang dilakukan melalui website dan media sosial lainnya
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuktikan dengan adanya rapat evaluasi untuk tiap-tiap kegiatan (bukti dukung, notulen dan dokumentasi rapat).
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
-Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas tetapi tidak secara berkala (bukti dukung dokumen, foto, dan dokumentasi rapat)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
-Sebagian besar hasil monitoring dan evaluasi telah di tindak lanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon menjadi role model bagi para pegawai yang di tunjukan dengan Kepala Kejaksaan Negeri memimpin apel, memimpin rapat persiapan pembangunan zona integritas menuju wbbm dan mengikuti kegiatan siraman rohani (bukti dukung, dokumentasi kegiatan)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Agen peruibahan sudah ditetapkan dengan periode per triwulan melalui rapat tim.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka merubah pola pikir pegawai dan budaya kerja berupa rapat persiapan pembangunan zona integritas yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri ( bukti dukung notulen dan foto)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Notulen rapat pembangunan zona integritas dan dokumentasi foto kegiatan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
-Telah disusun SOP yang mengacu pada peta proses bisnis (bukti dukung foto sosialisasi SOP).
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Tersedianya SOP untuk masing-masing bidang yang disesuaikan tugas dan fungsi bidang tersebut.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Telah dilaksanakan evaluasi SOP secara berkala (bukti dukung, notulen dan dokumentasi rapat)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Telah menerapkan CMS Pidum dan Pidsus secara konsisten (dokumentasi tangkapan layar entry data CMS).
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
-Telah melakukan update data pada SIMKARI (dokumentasi tangkapan layar SIMKARI).
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Kejaksaan Negeri Tomohon memiliki website yang didalamnya terdapat aplikasi PTSP untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Tomohon.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Satuan kerja menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui kanal sosial media seperti website, youtube, instragram, facebook, twitter maupun media online dan media cetak.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terharap pelaksanaan kebijakan yang didukung dengan notulen dan dokumentasi rapat.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Terdapat dokumen usulan kebutuhan pegawai dan peta jabatan untuk masing-masing jabatan yang mengacu pada perja.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Adanya surat perintah kepala satuan kerja perihal penempatan pegawai yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Telah dilaksanakan rotasi pegawai dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri Tomohon.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Adanya usulan promosi atau mutasi pegawai.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rotasi pegawai.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Kejaksaan Negeri Tomohon sudah melakukan TNA terhadap seluruh pegawai.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
-Sebagian besar rencana kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
-Presentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar yang ditetapkan sebesar 25%-50%.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
-Sebagian besar pegawai di satuan kerja telah memperoleh kesempatan mengikuti diklat.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
-Telah dilaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai berupa sharing knowledge dan dinamika kelompok.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Terdapat penetapan kinerja individu dengan penyusunan SKP dan perjanjian kinerja.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
-Penyusunan SKP dan perjanjian kerja dibuat secara berjenjang dan selaras dengan perjanjian kinerja individu level diatasnya.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Dengan capaian kinerja tersebut satuan kerja memberikan reward sebagai pegawai teladan.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
-Penerapan aturan disiplin dilakukan melalui penilaian perilaku kerja yang diimplementasikan melalui buku biru dan buku waskap
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Adanya bentuk pertanggung jawaban dari satker melalui penyusunan laporan bulanan bidang pembinaan.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Pimpinan satker terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan kinerja, (bukti dukung: laporan hasil rapat),
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Pimpinan satker memimpin rapat penyusunan penetapan kinerja (bukti dukung: dokumentasi dan laporan hasil rapat)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Melakukan monitoring dan evaluasi dengan pengisian aplikasi e-monev secara periodik.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Dokumen Renstra, Renja, IKU, dan PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Semua tertera dalam Dokumen Renstra, Renja, PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-IKU masih menggunakan IKU pada periode tahun sebelumnya.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Seluruh indikator unit kerja telah SMART.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
-Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Dengan adanya usulan pegawai untuk mengikuti diklat.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Ya, Sesuai.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
-Telah dilaksanakan public campaign tentang pengendalian gratifikasi pada website maupun media sosial satuan kerja.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Telah disediakan ruang penerimaan laporan gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Telah di susun SK tim manajemen resiko KEP- /P.1.15/Cp.1/06/2021.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Sudah dilakukan identifikasi tentang peta resiko.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-Telah dilaksanakan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
-Telah dilaksanakan sosialisasi peta resiko.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
-Adanya saluran pengaduan baik secara manual maupun online.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan pengaduan tersebut.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Telah dilaksanakan tindak lanjut terhadap laporan pengaduan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Telah disediakan kotak pengaduan pada satuan kerja.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-Telah diterapkan kebijakan Whistle Blowing System.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
-Adanya rapat monitoring dan evaluasi penerapan Whistle Blowing System.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
-Adanya evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Adanya SK tim penanganan benturan kepentingan KEP- /P.1.15/Cp.1/06/2021.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Adanya sosialisasi penanganan benturan kepentingan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
-Adanya implementasi penanganan benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Adanya laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Sebagian hasil evaluasi terhadap benturan kepentingan telah ditindaklanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Adanya SOP pelayanan.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Adanya maklumat pelayanan serta alur pelayanan di PTSP.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Adanya SOP Pelayanan Bidang Datun.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Telah dilaksanakan reviu atas pelaksanaan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
-Telah ditunjuk duta pelayanan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Telah dilaksanakan sosialisasi SOP pelayanan melalui media sosial dan brosur.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
-Terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan namun belum di implementasikan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Telah di bangun gedung PTSP yang terpisah dari gedung utama.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Terdapat inovasi pelayanan berupa e-bukutamu dan e-ptsp.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Adanya layanan survey baik manual maupun online.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Hasil survey kepuasan dapat diakses oleh masyarakat.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil survey tersebut.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan