Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI MINAHASA SELATAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Ya, dengan bukti dukung Foto Kegiatan dan SK Pembentukan Tim Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kejari Minsel No: KEP-23/P.1.16/Cp.1/03/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Ya, SK PEMBENTUKAN TIM WBK DAN DAFTAR HADIR RAPAT PEMBENTUKAN WBK DN FOTO
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Ya, Dokumen Rencana Kerja ZI menuju WBK, Pakta Intgritas yang ditandatangani oleh seluruh pegawai dan Pramubakti, Piagam Pencanangan, Daftar Hadir Rapat Tim Pembangunan ZI.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Ya, Dokumen Rencana Kerja ZI menuju WBK, Pakta Intgritas yang ditandatangani oleh seluruh pegawai dan Pramubakti, Piagam Pencanangan, Daftar Hadir Rapat Tim Pembangunan ZI.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
ya, terdapat website kejari-minsel.com , ig : kejariminsel_ , fb : Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan , twitter : @KejariMinsel, youtube : Kejari Minsel
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Ya, Foto Kegiatan Rapat Evaluasi dan Pemantauan ZI Pembangunan WBK dan Foto Posko ZI.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Ya, Foto Kegiatan Rapat Evaluasi dan Pemantauan ZI Pembangunan WBK dan Foto Posko ZI.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Ya, Foto Kegiatan Rapat Evaluasi dan Pemantauan ZI Pembangunan WBK dan Foto Posko ZI.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Ya, Dokumen Foto Giat Rapat, Pencanangan dengan Pegawai
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-SK Pembentukan Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Dokumen Foto Perubahan Lobi Kantor dan Penataan Ruangan, Pelatihan Penerima Tamu, Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan kepada YME dan Olahraga
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Dokumen Foto Rapat, Ibadah, Kerja Bakti, dan Family Catering
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP Pidsus, SOP Pidum, SOP Intelijen dan SOP Datun
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Foto-foto pelaksanaan seluruh SOP terbaru
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
SOP telah dievaluasi oleh seluruh Pegawai dan Foto-Foto Rapat.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Penggunaan Case Management System (CMS) guna mengukur kinerja Jaksa dalam penanganan Perkara baik perkara Pidana umum dan Pidana khusus, Pengukuran kinerja seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menggunakan aplikasi (asset recovery secure data system) E-Arssys, Pengukuran kinerja urusan keuangan menggunakan Aplikasi Electronic Monitoring dan Evaluasi (E-monev), Sistem Aplikasi Satker (Sas), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (Saiba), Sistem Informasi PNBP Online (Simponi). Pengukuran kinerja urusan Perlengkapan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SimakBMN), Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SimanBMN), dan Persediaan.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
SIMKARI (Sistem Manajemen Informasi Kejaksaan RI)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
dokumen website kejari-minsel.com , aplikasi inovasi kejari minsel
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan hasil monitoring yang dilakukan setiap bulan terhadap pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik di Kejaksaan Negeri minahasa selatan.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Keterbukaan Informasi publik melalui kanal media, yaitu Facebook Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Instagram kejariminsel_, Twitter @KejariMinsel, Youtube Kejari Minsel dan Website KN.Minsel (kejari-minsel.com)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan tiap bulan
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Pembuatan analisis beban kerja, Formulir pengukuran beban kerja dan melakukan usulan pengisian jabatan kosong. Peta Jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Formulir pengukuran beban kerja dan melakukan usulan pengisian jabatan kosong
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
ya, dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan melalui rapat paripurna di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-ya, dilakukan mutasi setiap bulan untuk pengembangan karir pegawai utamanya bagi Calon Jaksa
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
E
-ya, dilakukan dengan kompetensi berdasarkan surat perintah Kajari Minsel
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-ya, dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan melalui Rapat paripurna di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-ya, dilakukan dengan melalui Diklat Virtual dari Kejaksaan Agung RI
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
ya, dilakukan dengan melalui Diklat Virtual dari Kejaksaan Agung RI
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
ya, dilakukan dengan melalui Diklat Virtual dari Kejaksaan Agung RI
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
D
-ya dilakukan melakukan Diklat Virtual dan Webinar dari Kejaksaan Agung RI
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-ya dilakukan melakukan Diklat Virtual dan Webinar dari Kejaksaan Agung RI
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-ya, dilakukan monitoring dan Evaluasi serta dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Telah dibuatkan Perjanjian Kinerja sekaligus Indikator kinerja mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri hingga pejabat eselon V dan Jaksa Fungsional. Dibuat absen digital, dan pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2021.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Telah dibuatkan Perjanjian Kinerja sekaligus Indikator kinerja mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri hingga pejabat eselon V dan Jaksa Fungsional. Dibuat absen digital, dan pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2021.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Foto-foto rapat bulanan untuk menentukan pegawai teladan pada setiap bulannya dan Penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dilakukan Penetapan Pegawai teladan setiap bulannya dibuktikan dengan foto-foto rapat penentuan pegawai teladan, notula dan foto banner pegawai teladan di depan pintu kantor
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
ya, telah dilaksanakan dengan memotong Tunjangan Kinerja (Tukin)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
ya, dilakukan melalui CMS Simkari
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat secara langsung didalam penyusunan perencanaan , namun hingga saat ini belum adanya Renstra dan Renja dari Kejaksaan Agung sebagai dasar didalam penyusunan perencanaan, dimana didalam Renstra dan Renja tersebut terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU), terhadap hal ini pimpinan telah membuat surat kepada Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk menanyakan perihal Renstra dan Renja tahun 2021 tersebut.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung didalam penyusunan perencanaan , namun hingga saat ini belum adanya Renstra dan Renja dari Kejaksaan Agung sebagai dasar didalam penyusunan perencanaan, dimana didalam Renstra dan Renja tersebut terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU), terhadap hal ini pimpinan telah membuat surat kepada Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk menanyakan perihal Renstra dan Renja tahun 2021 tersebut.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
1. Dokumentasi Penyelamatan Keuangan Negara 2. Dokumentasi Jaksa Menyapa 3. Dokumentasi kegiatan Ekspose / Rapat
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Pimpinan terlibat secara langsung didalam penyusunan perencanaan , namun hingga saat ini belum adanya Renstra dan Renja dari Kejaksaan Agung sebagai dasar didalam penyusunan perencanaan, dimana didalam Renstra dan Renja tersebut terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU), terhadap hal ini pimpinan telah membuat surat kepada Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk menanyakan perihal Renstra dan Renja tahun 2021 tersebut.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Pimpinan terlibat secara langsung didalam penyusunan perencanaan , namun hingga saat ini belum adanya Renstra dan Renja dari Kejaksaan Agung sebagai dasar didalam penyusunan perencanaan, dimana didalam Renstra dan Renja tersebut terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU), terhadap hal ini pimpinan telah membuat surat kepada Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk menanyakan perihal Renstra dan Renja tahun 2021 tersebut.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Pimpinan terlibat secara langsung didalam penyusunan perencanaan , namun hingga saat ini belum adanya Renstra dan Renja dari Kejaksaan Agung sebagai dasar didalam penyusunan perencanaan, dimana didalam Renstra dan Renja tersebut terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU), terhadap hal ini pimpinan telah membuat surat kepada Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk menanyakan perihal Renstra dan Renja tahun 2021 tersebut.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Pimpinan terlibat secara langsung didalam penyusunan perencanaan , namun hingga saat ini belum adanya Renstra dan Renja dari Kejaksaan Agung sebagai dasar didalam penyusunan perencanaan, dimana didalam Renstra dan Renja tersebut terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU), terhadap hal ini pimpinan telah membuat surat kepada Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk menanyakan perihal Renstra dan Renja tahun 2021 tersebut.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Dokumen Laporan Tahunan/Laporan Akuntabilitas Tahun 2020, Dokumen Laporan Triwulan I Tahun 2021.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumen Laporan Tahunan/Laporan Akuntabilitas Tahun 2020, Dokumen Laporan Triwulan I Tahun 2021.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Dokumen Laporan Tahunan/Laporan Akuntabilitas Tahun 2020, Dokumen Laporan Triwulan I Tahun 2021.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumen Laporan Tahunan/Laporan Akuntabilitas Tahun 2020, Dokumen Laporan Triwulan I Tahun 2021.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign telah dilakukan secara berkala melalui Sosialisasi penyuluhan hukum secara triwulan, update di media sosial tentang pengendalian gratifikasi. Sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Negeri minahasa selatan Nomor : B-430 /P.1.16/Cp/04/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal Pembentukan Unit Tim Pengendali Gratifikasi dan himbauan terkait perihal pengendalian gratifikasi Nomor : B- 431/P.1.16/Cp/03/2021 tanggal 16 Maret 2021, yang sudah dikirimkan kepada semua Instansi-instansi terkait terutama Pemda. Foto-foto sosialisasi serta dokumen Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kejari minahasa selatan.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Unit kerja juga telah melakukan inovasi berupa form pengaduan, selain itu juga bisa dilakukan melalui sosial media atau sms.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-ya, Foto Terlampir
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-ya, Foto Terlampir
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-ya, Foto Terlampir
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Ya, melalui media Hotline Kejari Minsel berupa WA, IG, FB, Telegram dan Website
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Unit Kerja mengimplementasikan Pengaduan Masyarakat yang di tetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karateristik unit kerja, serta melakukan inovasi berupa hotline pelayanan pengaduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
ya sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
ya sudah di tindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
ya, Kebijakan Sistem Laporan melalui Telegram : 0823-4966-0997
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
ya, melalui sosialisasi di lingkungan pegawai dan sosialisasi melalui hotline
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-ya, setiap bulan sekali rapat paripurna
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
WBS sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan dilakukan inovasi terkait pelaksanaan WBS, yang sesuai dengan karakteristik unit kerja inovasi yang dibuat adalah Telegram Kejari Minsel : 0823-4966-0997
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Standar pelayanan yang diterapkan di PTSP Kejari minahasa selatan yaitu 3S ( Senyum, Sapa, Salam)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Poster maklumat pelayanan yang ada di Gedung PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
ya, SOP Pelayanan Tamu dengan Protokol Kesehatan dan terpasang di Pintu Masuk PTSP Kejari Minsel
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
ya, telah dilakukan reviu dan perbaikan pada masa pandemi Covid-19 dalam SOP Pelayanan Tamu di Kejari Minsel
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Seluruh sosialisasi / pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima seperti melakukan in house training dengan narasumber dari Dinas Pariwisata Pemkab Minsel sebagai narasumber .
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media di Gedung PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kejari minahasa selatan, Website, Media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube,dll.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah dipasang tulisan di ruang pelayanan dengan kalimat : " Apabila Pegawai Kami Tidak Memberikan Pelayanan yang Baik Segera Laporkan Dengan Menghubungi Nomor 0823-4966-0997" untuk akses pelaporan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Gedung PTSP untuk selanjutnya dilakukan evaluasi berupa pemberian reward dan punishment .
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Dibuatnya gedung PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebagai pusat pelayan yang terpisah dari kantor .
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
1. Aplikasi SIYAPA ( Sistem Pelayanan Terpadu ) Kejari Minsel. 2. Delivery Tilang 3. Delivery Barang Bukti
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
ya, telah membuat Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
ya, telah membuat Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
ya, ditindak lanjuti melalui Rapat Paripurna untuk peningkatan Kinerja
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan