Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI MINAHASA UTARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) NOMOR : KEP-03/P.1.18/Cu.1/01/2021 , Notulen Rapat dan lampiran Dokumentasi
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Masing-masing Pokja mengusulkan personel-personel yang memiliki kompetensi dan mampu dibidangnya masing-masing; - Melakukan rapat panitia seleksi pemilihan Tim kerja Zona Integritas; - Penetapan anggota Tim kerja Zona Integritas; - Merumuskan kriteria pemilihan tim pembangunan ZI; - Merumuskan prosedur pemilihan tim pembanguan ZI;
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; - Telah dibuat buku profile ZI Satker
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kejaksaan Negeri Minahasa Utara 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Rapat sosialisasi WBK oleh Kajari (Undangan, notulen, Absensi, Dokumentasi ), publikasi pencanangan pembangunan zona integritas melalui Rapat dan Pemasangan Banner dan Spanduk. Adapun media sosial Kejaksaan negeri minahasa utara Instagram: kejari_minahasa_utara, Facebook: Kejari Minahasa Utara, Twitter: @kejariminut, Youtube: Kejari Minut, Website: kejari-minahasautara.kejaksaan.go.id
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Laporan pelaksanaan ZI WBK; - Rapat penyusunan pelaporan pelaksanaan ZI WBK; - Daftar Hadir Rapat, Notulen rapat;
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Rapat evaluasi pembangunan berkala Kejaksaan negeri Minahasa Utara, Notulen dan undangan rapat.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Laporan hasil monitoring dan evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara memberikan contoh dengan datang tepat waktu, mengisi daftar hadir pegawai, didukung dengan adanya Dokumentasi role mode pimpinan yang memberikan contoh dengan baik, Notulensi rapat yang menunjukkan peran pimpinan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Adanya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengenai Agen Perubahan. Dokumen rencana tindak agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Seluruh pegawai melaksanakan budaya kerja sesuai SOP dan dilakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan (mis: olahraga bersama, ibadah bersama, kerja bakti) dan memupuk semangat perubahan dan adanya quotes kata-kata bijak.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Rapat Pembangunan Zona Integritas (ZI), terlampir daftar hadir dan Notulen Rapat dimana seluruh anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dengan penandatanganan pakta integritas WBK
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Seluruh SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan adanya SOP pelayanan serta inovasi
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Observasis SOP telah dilakukan diseluruh bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Melakukan Evaluasi secara berkala sesuai SOP, dan menindaklanjuti hasil Evaluasi SOP berdasarkan Rapat Tim WBK
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Tangkapan layar CMS eksekusi pidum; - Tangkapan layar CMS Tahap 2; - Tangkapan layar pidum SPDP; - Tangkapan layar EIS Pidum, pidsus,datun, intel; - Tangkpan Layar CMS pidsus; - Tangkpan layar Arsis; - Tangkapan Layar SIMKARI, DRP, dan data Pegawai aplikasi SIMKARI dan Sistem Oprasional Perkantoran serta menerapkan Case Management System (CMS) Pidum dan Pidsus secara konsisten
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi Manajemen SDM Telah Menggunakan aplikasi SIMKARI dan WA Grup Terlampir dan membuat sistem Informasi Kepegawaian dengan memanfaatkan IT
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian Pelayanan Publik Telah Menggunakan Teknologi Informasi dalam Aplikasi penelusuran Perkara , BUKU TAMU DIGITAL, E-JENGUK Tahanan , JADWAL Sidang, Pelayanan Hukum Gratis, Pengaduan Online, informasi barang bukti dan Permohonan Jaga Desa dengan media Internet melalui Laman Website Kejaksaan Minahasa Utara
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit dengan diadakannya rapat evaluasi, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan dengan ditunjuk Petugas Pengelola Informasi Publik dengan surat Perintah Kajari dan menginformasikan kegiatan satuan kerja dalam media sosial (mis: instagram, facebook, twitter, webiste). Penerapan informasi publik melalui media sosial.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Rapat anggota Tim ZI untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Peta jabatan; - Data Kepegawaian; - Data Urut Kepangkatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tentang penempatan CPNS Kejaksaan Negeri Minahasa Utara
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Undangan Rapat, daftar hadir rapat dan notulen
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tentang Mutasi Internal pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Telah dilakukan pengiriman usul Promosi pengisian jabatan Struktural untuk pegawai yang memenuhi syarat dan merasa berkompeten dalam mengisi jabatan tersebut, dan wawancara pelaksanaan pola rotasi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan mutasi internal untuk pegawai yang dirasa berkompeten dalam jabatan tersebut. Terdapat dokumentasi dan undangan rapat evaluasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Terlampir Surat pemanggilan calon peserta pelatihan kepemimpinan pengawasan tahun 2021 dan surat perintah mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasan dan Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan Tahun 2021 untuk pegawai Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, Dokumentasi CPNS yang mengikuti TAK.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Surat Permohonan Diklat PIM-4 (terlampir)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Terlampir Dokumentasi mengikuti kegiatan Diklat/pelatihan kepemimpinan pengawasan; - Dokumetasi Assesment
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Permohonan pengadaan Diklat untuk Jaksa dan Pegawai Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
dilaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai salah satunya In House Training di Lingkungan Kejaksaan Negeri Minahasa Utara
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Kerja tahun 2021 Kejaksaan Negeri Minahasa Utara Daftar Hadir Rapat dan Dokumentasi Rapat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Dokumen rencana kerja; - Dokumen rencana strategis; - Perjanjian kerja seluruh bidang; - SKP Seluruh Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Perjanjian Kinerja Pegawai Kejaksaan negeri Minahasa Utara tahun 2021, SKP Seluruh pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Laporan capaian kinerja bulanan dalam bentuk laporan bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pemberian penghargaan atau Reward pada pegawai untuk pengembangan karir
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Buku Jurnal Pengawasan Melekat, Buku Biru, Daftar Hadir Manual Pegawai Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan absen scan wajah , Baliho Pelaporan Pelanggaran disiplin, Laporan pegawai yang terinfeksi COVID-19
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian unit kerja telah dilaporkan secara bulanan seperti Laporan Bulanan Kepegawaian, Laporan Bulanan Pembinaan, Laporan Kemutakhiran Data (L.Cr.1) dan Screenshoot Data SIMKARI, E-DUK, dan E-Kepagawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan (Kajari) terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan, terlampir foto Rapat Kajari bersama Pejabat Struktrural dan staf. Telah terdapat dokumen rencana kerja.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja dengan adanya rapat anggota, Notulen dan Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Tangkapan layar e-monev bappenas. Pimpinan memantau pencapaian kinerja.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaaan Negeri Minahasa Utara telah memiliki dokumen perencanaan (dokumen dokumen Renja dan Renstra terlampir)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Adanya indikator kinerja utama dalam Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil (dokumen Renstra dan Renja terlampir)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen Rencana Strategis Kejari Minahasa Utara
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator kinerja telah mengikuti kaidah SMART (screenshoot dokumen CMS BIDANG PIDSUS DAN PIDUM, SIPEDE, EMONEV telampir). Terdapat Dokumen rencana strategis dan IKU kejari kelas B.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja telah disusun tepat waktu (terlampir laporan bulanan, laporan tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja (terlampir Screenshot capaian kinerja yang dimasukkan dalam website kejari minut). Pelaksanaan kegiatan Jaksa masuk sekolah, jaksa masuk desa, pelayanan hukum. Dokumentasi pengembalian keuangan negara.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Mengikutsertakan SDM Pada Bidang Tindak Pidana Umum mengikuti diklat PIM IV PKP selaku Kasi PIdum serta Perdata dan Tata Usaha Negara mengikuti In house Training selaku Kasi Datun.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Hasil dari Diklat PIM IV PKP yang diikut oleh Kasi Pidum adalah aplikasi SIKOPER (Sistem Kontrol Perkara) serta dengan dibuatnya Surat Perintah Tugas Penunjukan Pengelolaan Aplikasi SIKOPER.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dilakukan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi melalui baliho dan himbauan terkait gratifikasi pada pengadilan negeri airmadidi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengedalian Gratifikasi dengan inovasi banner yang berisi kontak person pengaduan dan website pengaduan dengam adanya petugas khusus penerima pengaduan. Terdapat surat perintah kajari tentang petugas penerima laporan Gratifikasi. Dokumentasi ruangan penerima laporan gratifikasi. Dokumentasi pemasangan CCTV pada area pelayanan publik. Dokumentasi Rapat gratifikasi pada kejari minut.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Adanya SK Kajari Minahasa Utara perihal Pembentukan Tim Saber Pungli Kejari Minahasa Utara
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Peta Resiko yang dilengkapi identifikasi resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
- Hasil Monitoring resiko; - Identifikasi resiko tiap bidang
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan, dokumentasi rapat sosialisasi.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Dengan adanya kontak person dan kolom pengaduan dalam Pos Penayanan Hukum yang nyaman Adanya Pengaduan Online sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan pelayanan pengaduan lewat media internet sehingga dapat meminimalisir waktu tenaga dan biaya bagi masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan Monitoring dan evaluasi dengan diadakan Ekspose (mis: BA Ekspose dan Telah Staff (mis: telaah pengaduan masyarakat)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil pengaduan telah ditindaklanjuti dengan dibuatkan surat perintah penyelidikan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Adanya ruang Khusus penerimaan Laporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Adanya SOP Whistle Blowing System. Terdapat sarana untuk melaporkan WBS.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja. Laporan kegiatan pelaksanaan WBS.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Bahwa masing-masing bidang telah melaksanakan tupoksinya masing-masing dan Dilakukan Ekspose perkara dengan melibatkan seluruh bidang. Peta penanganan benturan kepentingan.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Adanya Sosialisasi mengenai penanganan benturan kepentingan. Terdapat SOP benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Adanya sinergitas antara bidang intel dan bidang pidsus misalnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan penyelidikan oleh anggota jaksa bidang intel dan Pidsus. Terdapat surat perintah pembentukan tim penanganan penyelesaian benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Adanya rapat evaluasi antara Pimpinan dan Kepala Seksi masing-masing bidang dengan dibuatkannya SK Penanganan Benturan Kepentingan. Laporan kegiatan implementasi penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Instruksi Jaksa Agung RI (Insja) Nomor: INS-001/A/JA/6/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan. Peraturan Jaksa Agung R.I No PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan R.I. , Buku standar layanan.SOP pelayanan....Menginformasikan bahwa pelayanan cepat dan mudah, seperti tilang terdapat tulisan hanya 5 menit selesai membayar denda sesuai pasal dilanggar. Contoh SOP Tilang, SOP Antar barang bukti, dan SOP PTSP
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; dengan memasang SOP di Area Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan Jam Pelayanan. Unit kerja membuat Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Minahasa Utara tentang pelayanan publik. Buku SOP Kejari minut
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilakukan Review dengan diadakan kotak saran serta adanya rapat evaluasi perbaikan standart pelayanan.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Petugas pelayanan diberikan bekal pengetahuan tentang standar pelayanan dan pelayanan prima; - SK Duta Pelayanan; - Ditunjuk Duta Pelayanan dengan membuat surat perintah penunjukan duta pelayanan; - Dilakukan pelatihan kepada petugas pelayanan tentang etika pelayanan (senyum, sapa, salam);
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Sosialisasi SOP pelayanan dan standar pelayanan melalui berbagai media (misalnya website, social media, brosur, dll.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Memberikan punishment kepada pelaksana pelayanan yang bekerja tidak sesuai standar pelayanan (misalnya petugas harus minta maaf), memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar (misalnya:pemberian souvenir, snack, dll), mengumumkan reward dan punishment tersebut kepada publik. Terdapat SK pegawai teladan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Telah membuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memberikan pelayanan dipusatkan di PTSP sehingga akses public ke area kerja pegawai PTSP dibuat nyaman bagi public. -Terdapat media informasi tentang jenis-jenis layanan. -Tersedia ruang tunggu yang nyaman, tersedia toilet bersih, hiburan televisi, air minum dispenser, ruang laktasi, ruang merokok, ruang pojok baca dsb. -Tersedia sarana untuk kaum disabilitas serta.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Terdapat inovasi pelayanan menggunakan Aplikasi IT dan Pelayanan Hukum, Jenguk tahanan, jadwal sidang pengaduan online dan jaga desa seluruh program menggunakan internet yang praktis melalui Website
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Dibuat sarana survey layanan masyarakat di setiap layanan adanya Kotak Saran dan melalui scan barcode atau link survey.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: website, media sosial)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Dilakukan analisis atas laporan hasil survei untuk mengetahui area-area yang membutuhkan perbaikan. -Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil analisis hasil survey kepuasan masyarakat dengan adanya petugas dilobby kejaksaan negeri minahasa utara.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan