Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI SULAWESI TENGAH
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah diterbitkan SK Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritsas WBK menuju WBBM Nomor : Kep-36/P.2/Cr.5/03/2021 tanggal 04 Maret 2021. Telah menerbitkan SK Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tentang Tim Manajemen Nomor: KEP-34/P.2/Cr.5/03/2021 tanggal 04 Maret 2021. Telah menerbitkan SK Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dari WBK Menuju WBBM Nomor: KEP-33/P.2/Cr.5/03/2021 tanggal 04 Maret 2021. Telah menerbitkan SK Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Nomor: KEP-37/P.2/Cr.5/03/2021 tanggal 04 Maret 2021. Telah menerbitkan SK Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tentang Unit Kerja Zona Integritas Nomor: KEP-35/P.2/Cr.5/03/2021 tanggal 04 Maret 2021. Telah menerbitkan SK Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Panitia Pencanangan Nomor: KEP-38/P.2/Cr.5/03/2021 tanggal 04 Maret 2021.SK.Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : Print-101/P.2/Cr.5/04/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Tim Penilai Daerah (TPD) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota tim dibentuk berdasarkan mekanisme/ prosedur yaitu berdasarkan notula rapat Senin, 01 Maret 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah dibuat rencana kerja, program kerja , inovasi dalam rangka pembangunan Zona Integritas tanggal 17 Maret 2021 dan telah membuat buku profil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah .
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Targetnya adalah seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Sulteng dapat menerapkan 6 area perubahan pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM, Peningkatan rasa memiliki dengan menerapkan Tri Krama Adhyaksa serta tanggungjawab pegawai Kejaksaan yaitu Jaksa dan Tata Usaha dilingkungan Kejaksaan dan melaporkan kinerja.(Dokumentasi)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai melalui apel pagi, rapat staf secara periodik, serta pemasangan spanduk spanduk maupun banner banner dilingkungan kerja yang mendukung pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM serta melalukan upload ke medsos
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM di lingkungan Kejaksan Tinggi sudah dilaksanakan sesuai rencana berdasarkan laporan bulanan pembinaan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap laporan kinerja bulanan pembinaan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Terhadap evaluasi dan monitoring telah ditindaklanjuti berdasarkan laporan bulanan Pembinaan yang telah di email pada tanggal 18 Maret 2021
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan telah memberikan tauladan untuk pembangunan Zona Integritas dari WBK menuju WBBM pada saat apel pagi, dan Rapat Staf dan hadir disetiap pertemuan-pertemuan.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
kejaksaan tinggi sulawesi tengah telah menetapkan agen perubahan (Agen of Change) dengan surat keputusan nomor : KEP-41/Cr.5/03/2021 tanggal 12 maret 2021 dan telah membuat Rencana Tindak Agen Perubahan .
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pimpinan memberikan pengarahan maupun mensosialisasikan kepada pegawai mengenai budaya kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada saat apel pagi, memasang banner mengenai budaya kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Telah dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dari WBK menuju WBBM dengan nomor SK Nomor:KEP-36/P.2/Cr.5/03/2021
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia & Telah di terbitkan SOP Pembinaan, SOP Datun, SOP Pengawasan, SOP Pidum. SOP Pembinaan : 85 SOP Intelijen : 19 SOP Tindak Pidana Umum : 39 SOP Tindak Pidana Khusus : 12 SOP Perdata dan Tata Usaha Negara : 97 Jumlah Keseluruhan SOP : 272 SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Nota Dinas Nomor : ND-18/P.2.6/G/Gs/04/2021 hal Pembuatan SOP Satuan Kerja
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Nota Dinas Nomor : ND-22/P.2.6/G/Gs/04/2021, Surat Undangan Rapat dengan Nomor : B-76/p.2.6/G/Gs/04/2021, Absen dan Dokumentasi Rapat, Notulen Rapat.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Tangkapan Layar Aplikasi CMS Pidum dan Pidsus (Data dukung terlampir)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Tangkapan Layar TV Informasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
C
B-39/P.2.6/G/Gs/05/2021 Hal Undangan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Inovasi Layanan Aplikasi Tadulako Kejati Sulteng
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Notulen Rapat Evaluasi Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Dan Nodis Nomor : ND-21/P.2.6/G/Gs/04/2021 Perihal Penguatan Ketatalaksanaan. Nodis Nomor : ND-22.P.2.6/G/Gs/04/2021, Undangan Evaluasi SOP dan Absensi.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
SK Nomor : KEP-32/P.2/Cpl.3/01/2020 tentang Panitia Pemusnahan Arsip Inaktif Kejati Sulteng
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
SK Nomor : KEP-75/P.2/Cr.5/03/2021 tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kejati Sulteng & Tangkapan Layar Aplikasi SIPP Menpan Kejati Sulteng.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah membuat peta jabatan sesuai dengan format yang telah diberikan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Rekrutmen pegawai mengacu pada analisa jabatan dan kebutuhan pegawai bahwa CPNS telah ditempatkan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan yakni 4 orang Auditor di tempatkan di pengawasan dan 2 orang Pengemudi di tempatkan di Pidsus dan 2 orang pengemudi lainnya ditematkan di Pidum.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pegawai Rekrutmen yang telah memenuhi kebutuhan jabatan melalui Nota Dinas Nomor:ND-37/P.2.7/H.IV.1/04/2021 perihal Monitorign dan Evaluasi CPNS.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah diusulkan promosi jabatan untuk mengisi Eselon V An. Sdr. Yircho Tanak, SH dengan nomor usulan Nomor: B-655/P.2/Cp.3/04/2021 tanggal 12 April 2021.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Ya, Mutasi Pegawai berdasarkan komptensi pegawai yakni Usul Promosi Jabatan An. Ferizal, SH.,MH untuk menduduki jabatan eselon III.a sebagai Kejaksaan Negeri Tipe A dengan Nomor:R-34/P.2.1/Cp.3/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal Usul Promosi Jabatan Eselon III.a.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pegawai An.P.Iskandar Welang, SH.,MH dengan Nomor:ND-65/P.2.5/Ss.1/04/2021 tentang Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Mutasi Lokal An. P. Iskandar Welang, SH.,MH.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Telah dilaksanakan Training Need Analysis dengan melaksanakan BIMTEK Analisis Kepegawaian bekerjasama dengan Pemprov Sulteng melalui surat permintaan narasumber Nomor:B-521/P.2./Cr.5/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Permohonan Narasumber Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Telah diperintahkan kepada pegawai An. Faradibda Mumu SH, MH. Cs untuk mengikuti Diklat Terorisme dan Radikalisme dengan Nomor : PRINT-99/P.2/Cp.2/04/2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Telah dilaksanakan Assesment Kopetensi Bidang Teknis Eselon III dan IV dengan Nomor : PRINT-237/P.2/Cp.2/10/2020
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Telah dilakukan pemanggilan kepada Para CPNS Se-Wilayah Sulawesi Tengah untuk mngikuti pendidikan dan pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) dengan penyelenggaraan dilaksanakan pada Hotel Paramasu Palu bekerjasama dengan Badan Diklat Kejaksaan Agung RI dengan metode pembelajaran secara Virtual yang laporannya telah dikirimkan dengan Nomor : B-646/P.2/Cp.2/04/2021 tanggal 09 April 2021 tentang Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan Golongan III Gelombang III Kelas VI Tahun Anggaran 2021.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Telah dilaksankan kegiatan In House Training tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif mengenai Kejaksaan di media masa dan media sosial dengan Nomor : ND-150.P.2.2/Cp.2/03/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan In House Training, yang diikuti oleh seluruh pegawai.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhdap pegawai yang mengikuti Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan melalui Nota Dinas Nomor : ND-38/P.2.7/H.IV.1/04/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan Tahun 2021.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Telah disusun Rencana Kerja Kejati Sulteng Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Telah dilakukan penilaian Prestasi Kerja, telah mempedomani Indikator Kinerja Utama (IKU), telah melaksanakan Assement Pegawai Nomo : B-610-658/P.2.2/04/2021, Telah menyusun Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2021.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2021 seluruh pegawai dan tidak lupa membuat sasaran kinerja pegawai (SKP).
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Telah melakukan penilaian satuan kerja melalui Laporan Bulanan dan membuat Perjanjian Kinerja seluruh pegawai dan tidak lupa membuat sasaran kinerja pegawai (SKP) setiap tahunnya.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Berdasarkan perjanjian kinerja telah dibuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil sesuai dengan pengembangan karir individu.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Untuk penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai Sub Bidang Kepegawaian telah membuat Buku Pengawasan Melekat dan Catatan Penialain sebagai dasar pengisian SKP, membuat daftar hadir kepegawaian manual dan elektronik, dan dalam kegiatan perkantoran tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah di tetapkan dan telah membuat Program Kerja Pemeriksaan untuk para Kejari-Kejari.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Bahwa seluruh data kepegawaian telah di muktahirkan melalui aplikasi e-Dosir yang terdapat pada aplikasi SIMKARI, Telah memuktahirkan data perencanaan, kepegawaian, keuangan, umum, dan daskrimti secara berkala setiap bulannya melalui aplikasi Laporan Bulanan Pembinaan.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan secara aktif merencanakan Penyusunan Rencana Kerja (Renja, Rentra dan IKU Tahun 2020) melalui Undangan Rapat Nomor : ND-750/P.2.2/Cr.5/12/2020 dan telah dibuat Notula untuk rapat tersebut yang diadakan pada 07 Desember 2020.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Rapat dihadiri unsur Pimpinan dan staf yang bertangung jawab dalam penyusunan perjanjian kinerja melalui Undangan Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Nomor : ND-09/P.2.2/Cr.05/01/2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (e-Monev) Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala dibuktikan dengan tangkapan layar e-Monev dan laporan bulanan Bidang Pembinaan Bulan Mei 2021.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Bagian Perencanaan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. ..
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Berdasarkan Rencana Kerja yang telah disusun maka dibuatlah laporan kinerja secara berkala (Triwulan) sebagai bentuk hasil dari rencana kinerja yang telah disusun pada tahun 2020 dan secara aktif meminta laporan kinerja satker didaerah dengan Nomor : B-407/P.2/Cr.3/04/2021 tanggal 31 April 2021..
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator Kinerja telah menggunakan aplikasi SMART (e-Monev)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Telah mengirimkan laporan kinerja tahun 2020 dengan Nomor : B-161/P.2.2/Cr.3/01/2021 pada 25 Januari 2021 dilaporkan sebelum batas waktu yang ditentukan.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja telah sesuai dengan kinerja satuan kerja dan sesuai dengan penginputan Data SMART dan Data Inputan smart .
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Bahwa pegawai yang ditunjuk telah diikutkan Focus Groub Discussion (FGD) adapun sertifikat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terlampir.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Bahwa pengelola akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh pegawai yang bersertifikat.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
SPO Nomor : SPO-399/P.2/H.IV.3/04/2021 dan Banner-banner terkait Gratifikasi, Anti Suap Menyuap dan Tanggapan layar pada media sosial terkait kegiatan Anti Korupsi,Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : Kep-53/P.2/H.IV.35/2021 tanggal 04 Mei 2021 dan Dokumentasi Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi dan Petugas, SPO Pengendalian Gratifikasi Nomor :SPO-398/P.2/H.IV.3/04/2021
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Keputusan Nomor Print-102/P.2/04/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Unit Satuan Tugas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (Satgas SPIP) di wilayah Kejati Sulteng
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Nota Dinas Nomor : ND-41/P.2.7/H.VI/05/2021, Nota Dinas Nomor : ND-42/P.2.7/H.VI/05/2021 Surat Keputusan Nomor: Print-124/P.2/H.VI/05/2021 tentang Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Melaksanakan Analisa Resiko dan Rencana Pengendaliam Kejaksaan Tinggi Sulteng
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Melalui Wawancara eselon III dan para pegawai dan melaporkan Self Assesment Penilaian Tingkat Manuturitas SPIP Kejati Sulteng Tahun 2021
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Nota Dinas Nomor : ND-44/P.2.7/H.IV.3/05/2021 dan SPO Nomor : SOP-376/P.2/H.IV.3/04/2021
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : Print-01/P.2/H.IV.3/o1/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang klarifikasi An. Rustam Effendi, SH.ang Klarifikasi An. Ujang Supriyanto, SH.MH. 2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : Print-20/P.2/H.IV.1/01/2021 tanggal 27 Januari tentang Klarifikasi An. Mohammad Tofan, SH. MH. 3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : Print-62/P.2/H.IV.2/03/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang klarifikasi An. Irna Indra Ratih, SH.MH. 4.Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : Print-110/P.2/H.IV.1/05/2021 tanggal 04 Mei 2021. yang ditindak lanjuti Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : Print-71/P.2/H.IV.2/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Inspeksi Kasus An. Irna Indra Ratih, SH.MH. laporan terlampir., Laporan bulanan bulan April 2021 Nomor : R-74/P.2/Hs.1/04/2021 tanggal 22 April 2021
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Berdasarkan SPO Nomor : SPO-377/P.2/H.IV.3/04/2021
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Berdasarkan Nomor Keputusan Nomor :KEP-54/P.2/H/IV.3/05/2021 Tanggal 04 Mei 2021
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Whistle Blowing System telah diterapkan dan Sosialisasi Tentang Unit Penanganan dan Perlindungan terhadap terlapor (UPP) DAN Whistle Blowing System (WBS) Dokumentasi terlampir
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Nomor SPO : SPO-397/.2/H.IV.3/04/2021
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Nota DInas Nomor : ND-37/P.2.7/H.IV.1/04/2021
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Surat Keputusan Nomor :KEP-56/P.2/H.IV.3/05/2021 dan Dokumen Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Satker Kejati Sulteng
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
SPO Nomor : SPO-398/P.2/H.IV.3/04/2021
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Berdasarkan identifikasi potensi benturan kepentingan (terlampir)
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Berdasarkan identifikasi potensi benturan kepentingan (terlampir)
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Nota Dinas Nomor : ND-43/P.2.7/H.IV.3/05/2021
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesiadan SOP Penerimaan Tamu, SK Nomor : KEP-75/P.2/Cr.5/03/2021 tentang Penunjuk Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Di Kejati Sulteng, Surat Kejaksaan Agung Nomor : B-31/C.2/Cr.5/04/2021 hal Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dan Layar tangkap Aplikasi Pelayanan SIPPN.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Maklumat Pelayanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Dokumentasi)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP Penerimaan Tamu (Terlampir)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Undangan Rapat Nomor : ND-89/P.2.2/Cp.2/04/2021 tanggal 06 April 2021 hal Undangan Rapat Evaluasi SOP Secara Berkala dan Notulen tentang Evaluasi SOP Secara Berkala (Terlampir).
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah di bentuk Panitia Kegiatan In House Training Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : KEP-83/P.2/C.2/04/2021.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi Pelayanan melalui Aplikasi Buku Tamu (Terlampir) dan Survei Satker .
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Reward Pelayanan Kepada Petugas PTSP (Terlampir)
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Dokumentasi Sarana Layanan Ruangan dan Fasilitas di PTSP di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Aplikasi SIPPN (Tangkap Layar)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi Reformasi Birokrasi
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Tangkap Layar Aplikasi Informasi Pelayanan Tamu dan Media Sosial
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Telah dilakukan tindak lanjut atas feedback dari Masyarakat yang telah mengisi form kepuasan masyarakat .
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan