Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BANGGAI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
telah dibentuk Tim kerja berdasarkan Surat No.KEP- 01/P.2.11/Cp.1/03/2021 Tanggal tanggal 16 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Banggai
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
telah dilakukan Rapat Pembentukan TIm Kerja di Aula Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 16 Maret 2021 yang dihadiri oleh seluruh pegawai yang kemudian memilih Tim Kerja secara musyawarah yang terbuka dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banggai. Tim Terpilih merupakan gabungan dari bidang-bidang. penanggung jawab, Ketua Tim, Sekretaris Tim, dan Ketua/Koordinator Pokja adalah Para Kasi/Kasubag/Pemeriksa.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
sudah memiliki dokumen rencana kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Banggai Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Terdapat target-target prioritas dari setiap area perubahan yang relevan atau selaras dengan tujuan dari pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
telah dilakukan sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Kejari Banggai melalui berbagai media cetak maupun elektronik. Media Cetak melalui koran/surat kabar regional Sulawesi Tengah, media elektronik melalui website www.kejari_banggai.go.id, facebook @Kejaksaan Negeri Banggai, Instagram @KejariBanggai, Twitter @Kejaksaan Negeri Banggai, Channel Youtube @KEJARI BANGGAI
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
seluruh kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana kerja serta terdapat evaluasi dari Penanggung Jawab dan Ketua Tim sehingga pembangunan ZI menuju WBK dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
dilakukan monitoring dan evaluasi dari Tim Internal oleh Kajari selaku Pengarah secara berkala/periodik baik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi maupun melalui forum diskusi non formal di kantor. dibuatkan notulen monev, daftar hadir monev dan foto kegiatan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Semua catatan/rekomendari hasil monev telah kami tindak lanjuti sesuai dengan catatan dari hasil monev.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
pimpinan menjadi role model/suri teladan pelaksanaan nilai-nilai organisasi dalam rangka ZI menuju WBK/WBBM melalui memimpin Apel, memimpin rapat-rapat, memberikan pengarahan kepada staf, memberikan contoh dalam berpakaian dinas/gamjak, memberikan contoh tertib jam kantor (jam masuk dan pulang kantor), serta perilaku lain sesuai dengan aturan dan norma-norma
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen perubahan telah ditetapkan yaitu SK No : KEP-02/P.2.11/Cp.1/03/2021 Tanggal 16 Mret 2021 Tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent of Change) Pembangunan ZI WBK menuju WBBM yaitu 1. Rhenita Tuna SH selaku Kasi Pidum, 2. Husain Harun SH selaku Kasubag Bin. agen perubahan memberikan contoh dalam tertib kerja, gamjak, dan budaya kerja sehingga pegawai lain dapat mencontoh agen perubahan dalam pola kerja. agen perubahan ditunjuk berdasarkan Rapat Tim yang dievaluasi secara periodik setiap 6 bulan. agen perubahan membuat rencan tindak agen perubahan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
dilakukan melalui pemasangan slogan/jarkon/campaign dalam bentuk poster, baliho dan stand banner serta petunjuk dan perintah pimpinan (SOP), kata-kata mutiara/bijak. dilakukan kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan seperti pengajian, in house training, famili gathering, olahraga bersama. budaya kerja dilakukan sesuai SPO/SOP
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Telah dilakukan rapat pembangunan ZI yg dilakukan oleh Kajari dan semua anggota organisasi terlibat dari, Kasi/kasubag/Pemeriksa, Jaksa, Tata Usaha, Pramubakti, Office Boy, dan Security sehingga semua stakeholder paham akan tujuan dari pembanguan ZI menuju WBK/WBBM merupakan tanggung jawab bersama.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Ya , SOP mengacu pada peta proses bisnis Kejaksaan Negeri Banggai dalam bentuk SOP pada masing-masing bidang dengan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tujuan guna mempermudah dan memperlancar pelayanan publik
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP dari pusat telah di jabarkan dan dilaksanakan serta dibentuk SOP internal atau inovasi dari Kejaksaan Negeri Banggai sehingga mempermudah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah dilakukan rapat untuk me- review atas pelaksanaan seluruh SOP setiap bulan melalui rapat yang dipimpin Kajari dan dihadiri oleh seluruh staff. SOP yang tidak relevan atau kurang maksimal dalam pelaskanaan nya dilakukan perbaikan berdasar masukan dari staf dan masyarakat
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Ya ada sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Teknologi Informasi yaitu : CMS, Monev-Smart, Simkari, E-filling, dan e-Dosir, dan aplikasi Silabin.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Telah memiliki operasional manajemen SDM untuk menggunakan teknologi informasi pada masing-masing bidang
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi, baik itu berupa CMS, Smart, Simkari, E-Monev, dan aplikasi Bersatu Bukutamu di web Sinori.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik berupa komputer monitoring
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Telah tersedia saran informasi public , telah dilakukan kerja sama dengan media cetak dan setiap informasi publik di publikasikan lewat website dan media sosial
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- telah membentuk Tim Analisi Jabatan dan Analisis Beban Kerja nomor : Kep-05/P.2.11/Cp.3/04/2021 tanggal 16 April 2021,Telah membuat usulan kebutuhan pegawai ke Kejati dengan memperhitungkan rasio beban kerja, dokumen peta jabatan dan Analisa Beban Kerja untuk masing-masing jabatan mengacu kepada Perja SOTK Kejaksaan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Penempatan pegawai sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- telah melakukan pengusulan mutasi internal ke kejati dan telah melakukan rotasi pegawai / mutasi lokal dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- telah melakukan mutasi lokal, mutasi lokal dengan memperhatikan latar belakang pendidikan / diklat dan pengalaman kerja.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi lokal terkait performa kinerja secara berkala dan berkelanjutan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- telah dilakukan pelatihan analisa kebutuhan pegawai oleh Analis Jabatan dari Pemerintah Daerah Kab. Banggai
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Telah mengevaluasi kinerja pegawai dan menggunakan hasil evaluasi untuk mempertimbangkan pengusulan pengembangan kompetensi
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
telah dilakungan assesment sederhana kepada pegawai sesuai tugas dan jabatannya dan membandingkan hasil assesment dengan standar kompetensi jabatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Banggai diberi kesempatan untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- telah dilakukan kegiatan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawai (In hause training Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan, ekspos bersama dan dinamika kelompok)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi untuk mengukur keberhasilan pengembangan kompetensi, menentukan menunjuk pegawai yang akan mengikuti diklat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Telah membuat masing-masing pegawai : Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, Renja, Dokumen IKU, dokumen IKI dan POK
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- telah dibuat PK Individu dan SKP masing - masing pegawai.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- PK Individu, SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Masing - masing kepala seksi melakukan pengawasan kepada anggotanya yg dituangkan dalam buku waskat.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala dalam aplikasi E-dosir di SIMKARI.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan Satker terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan Kinerja
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan Satker terlibat langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja, serta memberikan arahan tentang target kinerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Satker telah membuat dokumen perencanaan.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Sasaran Kinerja yang dicapai sudah berorientasi pada hasil.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Satuan kerja telah memiliki Indikator Kinerja Utama dengan kriteria SMART.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator Kinerja Utama dibuat memiliki kualitas SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Satker Kejaksaan Negeri Banggai telah melaporkan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan secara tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja telah memuat informasi tentang kinerja (capaian kinerja).
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas pegawai dalam menangani akuntabilitas.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pegawai yg menangani akuntabilitas kinerja telah mendapatkan kompetensi terkait akuntabilitas.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Pemasangan Public Capaign pengendalian gratifikasi, pemasangan baner-banner himbauan anti korupsi, publikasi tentang anti korupsi kepada masyarakat di area -area pelayanan publik dan disarana media online
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- telah tersedia ruangan penerimaan laporan gratifikasi, menunjuk petugas penerimaan laporan gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Satker telah membangun lingkungan pengendalian sesuai yg ditetapkan dan membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Satuan kerja telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Satuan kerja telah melakukan pengendalian sehingga meminimalisir risiko yg telah diidentifikasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Sistem Pengawasan Internal telah di informasikan dan dikomunikasikan ke seluruh pegawai satuan kerja.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Satker telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat dan telah membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat via Online
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Satker telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Satker menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Ya, sudah dilakukan internalisasi.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Satker telah menerapkan whistle blowing system dengan menyediakan ruangan penerimaan laporan, membuat SOP penerimaan, dan pemberian perlindungan terhadap pelapor.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah melakukan evaluasi pelaksanaan whistle blowing system secara berkala di lingkungan satker.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Membuat laporan kepimpinan secara berjenjang tentang pelaksanaan whistle blowing system.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah membuat peta benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Ya, satker telah membuat SOP penanganan dan penyelesaian bentutran kepentingan dan melakukan sosialisasi tentang benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Membuat laporan atas upaya meminimalisir benturan kepentingan di lingkungan kerja satker.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Satker menindak lanjuti evaluasi penanganan benturan kepentingan dengan cara membuat laporan tindak lanjut
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Membuat dan menetapkan Standar prosedur, menetapkan moto pelayanan publik kata-kata bijak untuk memberikan semangat perubahan dan melakukan input aplikasi SIPP.menpan.go.id
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Pemasangan SOP pada area pelayanan, pemasangan maklumat pelayanan dan membuat alur pelayanan di area pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Telah membuat SOP setiap jenis pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Melakukan rapat review dan perbaikan atas SOP yang sedang diberlakukan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Dilakukan pelatihan kepada petugas pelayanan tentang etika pelayanan (senyum, sapa dan salam)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Telah dilakukan sosialiasi SOP pelayanan dan Standar pelayanan melalui berbagai media (Website dan Sosial media, brosur)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Memberikan Punishment kepada pelaksana pelayanan yg bekerja tidak sesuai standar pelayanannya, dan memberikan reward kepada pelaksana pelayanan apabilan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Ya, Satker telah membuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Satker Kejaksaan Negeri Banggai telah membuat inovasi pelayanan dengan menggunakan standar pada penilaian kediputian yanlik.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Ya, satker telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui aplikasi Bersatu Survei, PTSP, dan layanan informasi tilang via website.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil Survei kepuasan dapat diakses melalui berbagai media
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Satker melakukan analisa atas laporan hasil survei untuk mengetahui area-area yang membutuhkan perbaikan.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan