Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TOLI-TOLI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Kami sudah membentuk Tim Kerja sesuai Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri ToliToli Nomor : KEP-21/P.2.12/Cr.5/01/2021 Tanggal 25 Januari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pemilihan Tim dilakukan secara Profesional sesuai kemampuan anggota Tim berdasarkan hasil rapat yang dicatat dalam notulen rapat pada Tanggal 25 Januari 2021 di Ruang Rapat Aula Kejaksaan Negeri ToliToli
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Terdapat Dokumen Pembangunan yang relevan Menuju WBK berupa Rencan Aksi yang meliputi 6 Area Perubahan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat Media Sosial berupa Website, Facebook, Instagram, Telegram dll dan Spanduk
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Terdapat Surat Laporan Monitoring dan Evaluasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Terdapat Notulen Rapat Monev Pembangunan Zona Integritas
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Terdapat Undangan Rapat dan Notulen Rapat Tindak Lanjut Monev, Absensi Kehadiran, Dokumentasi Surat laporan tindak lanjut Monev
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan berperan sebagai Role Model dengan memberikan contoh datang tepat waktu (dokumentasi terlampir)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Terdapat agen Perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : KEP-23/P.2.12/Cp.1/01/2021 tanggal 29 Januari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pola Pikir dan Budaya Kerja Telah terbentuk pada saat Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan Pembekalan Kepada CPNS Kejaksaan Negeri ToliToli untuk menumbuhkan semangat Nasionalisme serta Menerapakan Tri Krama Adyaksa dalam Kehidupan sehari-hari
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua Pegawai dan PPNPN Kejaksaan Telah Terlibat dalam Pembanguanan Zona Integritas
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Terdapat 31 SOP, Arsip SOP, Juklat dan Juknis yang mengacu peta proses bisnis
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP yang telah d buat telah di terapkan dan Inovasi SOP dilakukan guna mengikuti era Digitalisasi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Terdapat Undangan Rapat, Notulen Rapat, dan Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Terdapat SKP dan Aplikasi Case Management Sistem (CMS)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Dokumentasi Tangkapan Layar Sistem Persuratan Disposisi Elektronik
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Terdapat Layanan Pengaduan di Website Kejari ToliToli
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Laporan Monitoring dan Evaluasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Terdapat Surat SURAT PERINTAH KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TOLI-TOLI NOMOR: PRIN-190/P.2.12/Dsb.1/01/2021 tentang PPID
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Terdapat Monitoring dan Evaluasi, dokumentasi Kegiatan
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Terdapat Peta Jabatan Jabatan dan Analisa Beban Kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Terdapat Surat Perintah Penempatan Pegawai Baru , SK Pengawal Tahanan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Undangan dan Notulen Rapat Monitoring dan evaluasi Terhadap Penempatan Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Terdapat Surat Perintah Usulan Mutasi Pegawai An, I Gede Delta Malianus Kanangan, Surat Perintah Lokal Muh. Rio Charniago
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Terdapat Surat Perintah Mutasi Lokal Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Terdapat Monirtoring dan Evaluasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Terdapat Dokumen Need Training Analysis
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Sebagian Pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Kesenjangan Pegawai dengan standar telah ditetapkan sebesar >25%-50%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Semua pegawai telah mengikuti diklat minimal TAK dan Latsar.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Terdapat Surat Pemanggilan Diklat PIM IV ,Undangan In House Training, Dokumentasi In House Training secara virtual
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Terdapat Laporan hasil evaluasi dan monitoring
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Terdapat SKP untuk semua Pegawai, Pernjanjian Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Ukuran Kinerja Individu memiliki Kesesuain dengan indikator kinerja individu diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
- Pengukuran Individu di lakukan secara Triwulan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Pemberian Reward Kepada pegawai yang bersangkutan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Pengimplementasian aturan disiplin/kode etik melalui Buku Waskat, PKP, Daftar Hadir Finger Print
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Secara berkala di lakukan Update data pegawai melalui aplikasi SIMKARI, E-Dosir, E-Kepegawain, E-Dosir, E-Izin dan Tangkapan Layar di Sicana
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Terdapat Notulen Undangan dan Notulen Penyusunan Renja, Renstra, dan IKU
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Terdapat Undangan dan Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Pimpinan Memantau Pengisian SMART secara Berkala PERIODE JANUARI SD MARET 2021
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Terdapat Rencana Kerja (Renja)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Terdapat Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Indikato kinerja telah berbasis SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Laporan Kinerja selama 1 Tahun
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Terdapat LKJ yang memuat Informasi Kinerja selama satu tahun
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
- PPeningkatan Kapasitas dilakukan melalui Diklat, Surat Perintah mengikuti diklat.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Dokkumentasi Kegiatan Diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
C
- Terdapat Banner Public Campaign di ruang PTSP Kejaksaan Negeri ToliToli
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Terdapat Surat Keputusan dan SOP Terkait Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah terdapat Kebijakan Tentang SPIP, Dokumen SPIP Kejaksaan Negeri ToliToli
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Terdapat Dokumen Peta Resiko Atas Identifikasi dan Penilaian atas Pelaksanaan kebijakan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
- Terdapat Hasil Monitoring Resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- SPIP telah disosialisasikan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Kebijakan pengaduan masyarakat telah d muat dalam E-Lapdu di Web Kejaksaan Negeri ToliToli
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Terdapat Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
- Terdapat Evaluasi Laporan Tindak lanjut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Terdapat Penanganan Laporan dan perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran hukum
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- TERDAPAAT SOP WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
- Penerapan WBS telah di monitoring dan evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Evaluasi WBS telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Kebijakan Terkait Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ke seluruh layanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
- Benturan Kepentingan telah di evaluasi
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Terdapat Pelayanan Satu Pintu (PTSP) di Kejaksaan Negeri tolitoli, SOP yang terkait dengan Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
E
- Maklumat pelayanan sudah terpasang d ruang PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
C
- Terdapat SOP terkait Standar Pelayanan sesuai standar pelayanan Kejaksaan Republik Indonesia
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi tetnang SOP pelayanan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Dokumentasi Kegiatan, Sosialiasasi Lewat Media Sosial, Sosialisasi melalui kegiatan Jaksa Menyapa
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Melalui website dan media sosial
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Terdapat Punishment berupa teguran apabila tidak sesuai dengan pelayanan, Evaluasi Khusunya Petugas PTSP dan Securty Secara dan Mendapatkan teguran secara Lisan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Pelayanan terpusat di PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Inovasi pelayanan berupa E-tilang, Bukit Timah, Cek Semu, dll
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Survey kepuasan masyarakat telah dilakukan setiap hari melalui E-survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Survey dapat di akses di Website Kejari ToliToli
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Dilakukan Monitoring dan Evaluasi hasil survey masyarakat terkait pelayanan yang telah diberikan oleh Pegawai Kejaksaan Negeri ToliToli
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan