Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI POSO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Unit kerja telah membentuk tim pembangunan ZI dengan dikeluarkannya SK Nomor : 007/P.2.13/Cp.1/02/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Kejari Poso tanggal 25 februari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota Tim Kerja ZI dilakukan melalui prosedur yang jelas yaitu dengan dikeluarkannya Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Poso kepada Kasubbag BIN dan Pemeriksa perihal usulan-usulan nama pegawai yang masuk dalam Tim Kerja ZI
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
sudah memiliki dokumen rencana kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Poso Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- seluruh kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana kerja serta terdapat evaluasi dari Penanggung Jawab dan Ketua Tim sehingga pembangunan ZI menuju WBK dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat target-target prioritas dari setiap area perubahan yang relevan atau selaras dengan tujuan dari pembangunan ZI menuju WBK dan WBBMtelah dilakukan sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Kejari Poso Melalui Media Sosial Kejari Poso yaitu Instagram @Kejariposo_id Twitter @KejariPoso Facebook @Kejari Poso Youtube @Kejari Poso
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana kerja serta terdapat evaluasi dari Penanggung Jawab dan Ketua Tim sehingga pembangunan ZI menuju WBK dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
dilakukan monitoring dan evaluasi dari Tim Internal oleh Kajari selaku Pengarah secara berkala/periodik baik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi maupun melalui forum diskusi non formal di kantor. dibuatkan notulen monev, daftar hadir monev dan foto kegiatan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Semua catatan/rekomendari hasil monev telah kami tindak lanjuti sesuai dengan catatan dari hasil monev.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
pimpinan menjadi role model/suri teladan pelaksanaan nilai-nilai organisasi dalam rangka ZI menuju WBK/WBBM melalui memimpin Apel, memimpin rapat-rapat, memberikan pengarahan kepada staf, memberikan contoh dalam berpakaian dinas/gamjak, memberikan contoh tertib jam kantor (jam masuk dan pulang kantor), serta perilaku lain sesuai dengan aturan dan norma-norma
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Sudah ditetapkan dengan diterbitkannya SK Tim Agen of Change
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-dilakukan melalui pemasangan slogan/jarkon/campaign dalam bentuk poster, baliho dan stand banner serta petunjuk dan perintah pimpinan (SOP), kata-kata mutiara/bijak. dilakukan kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan seperti pengajian, in house training, olahraga bersama. budaya kerja dilakukan sesuai SPO/SOP
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- semua anggota organisasi terlibat mulai dari Kajari, Kasi/kasubag/Pemeriksa, Jaksa, Tata Usaha, Pramubakti, dan Security sehingga semua stakeholder paham akan tujuan dari pembanguan ZI menuju WBK/WBBM merupakan tanggung jawab bersama.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Masing-masing bidang telah membuat SOP dan mengacu sesuai dengan core bisnis instansi
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP tetap yang sudah ada telah diimplementasikan dan diterapkan dalam pelaksanaan sehari-hari
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap SOP tetap yang telah diimplementasikan dan diterapkan dalam pelaksanaan sehari-hari dan telah ditindaklanjuti
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistem pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi SIPEDE dalam pelaksanaan sehari-hari
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi Manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi Finger Print dan SIMPEG
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik telah menggunakan teknologi informasi Official Account Instagram, Twitter, Youtube, Facebook. Website, WA Center dan lainnya dalam pelaksanaan sehari-hari
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan kepada publik, pengukuran kinerja unit, dan operasionalisasi SDM dan telah ditindaklanjuti
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Telah diterapkan dengan adanya SK Kajari tentang Pengelolaan Website Kejari Poso, Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, dan WA Center
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti, dengan adanya Nota Dinas Perihal Monev Pelaksaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kejari Poso
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah mengusulkan pengisian jabatan yang kosong di lingkungan Kejari Poso --- (pelaksanaan ANJAB, dokumentasi)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai telah sesuai dengan kebutuhan yang telah disusun dan didukung dengan SK Kejaksaan Agung RI --- (SK pegawai, surat perintah pegawai)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai dengan nota pendapat atasan langsung terhadap kinerja staf dibawahnya --- (laporan monev/penilaian atasan langsung)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi internal antar jabatan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan --- (Surat Peintah)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Pola mutasi pegawai antar jabatan telah dilakukan sesuai dengan kemampuan personil --- (Sertifikat keahlian pegawai, SK Pegawai)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai dengan nota pendapat atasan langsung terhadap kinerja staf dibawahnya --- (laporan monev/penilaian atasan langsung)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Mengikutsertakan pegawai dalam diklat dalam rangka pengembangan kompetensi --- (Bantuan pemanggilan peserta diklat, Surat perintah diklat,Vidcon In house Training, Kegiatan Karate di Lingkungan Kejaksaan Negeri Poso)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
SK pengangkatan dalam jabatan Eselon IV pada Kejari Poso An. M.Farhan, S.H. Usulan tersebut telah mempertimbangkan kinerja pegawai --- (SK pengangkatan pegawai)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Telah dilakukan kontrol jabatan struktural pada Kejari Poso --- (laporan kontrol jabatan Kejari Poso, dokumentasi)
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Pegawai telah memperoleh kesamaan hak/kesempatan untuk mengikuti diklat - (surat rekomendasi mengikuti diklat, surat perintah diklat)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Sprint diklat --- (Sprint diklat, tanda peserta diklat)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Nota dinas pengisian kuisioner monitoring dan evaluasi program diklat --- (nota dinas pengisian kuisioner)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-SKP telah dibuat --- (Dokumen SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-SKP telah dibuat --- (Dokumen SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-SKP telah dibuat --- (Dokumen SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
SKP telah dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengusulan kenaikan pangkat (SK kenaikan pangkat an. Agung Munandar.) --- (Usul kenaikan pangkat)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin telah dilaksanakan (Absen Apel Pagi, Absen Pegawai)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
data informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai melalui layar digital SIMPEG (tangkapan layar Aplikasi SIMPEG)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan RKA-KL - Notulen Penyusunan Perencanaan Anggaran --- (notulen rapat, dokumentasi rapat, absensi kehadiran)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Notulen Penyusunan Penetapan Kinerja --- (notulen rapat, dokumentasi rapat, absensi kehadiran)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Nota Dinas Penyerapan Anggaran --- (Nota Dinas Penyerapan anggaran)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Dokumen Perencanaan telah dibuat (Renja, Penetapan Kinerja, IKU) --- (dokumen perencanaan)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen perencanaan telah berorintasi hasil, mengacu pada DIPA dan RKA - KL --- (dokumen RKA - KL)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dibuat --- (dokumen IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dibuat dan telah memenuhi unsur SMART --- (dokumen IKU)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu --- (dokumen lapbul)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Laporan Kinerja telah memuat/memberikan informasi tentang kinerja --- (dokumen lapbul, dokumen LAKIP)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Diklat pegawai (Sertifikat diklat)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten --- (SK Kasubbag Pembinaan, an. Ardin Jafar, S.H.)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign dilakukan dengan media banner, spanduk, surat ke instansi terkait --- (dokumentasi banner, spanduk)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan dengan PTSP, pembayaran tilang non tunai --- (Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, dibangunnya PTSP, penandatanganan komitmen bersama)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-- Buku Jurnal Waskat --- (buku jurnal biru/waskat,dokumen pacta integritas, penandatanganan pacta integritas)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-- hasil Inspeksi --- (surat perintah inspeksi, Laporan Pelaksanaan Petunjuk Penertiban)
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
(Sprint Self-Assesment, Dokumen Self Assesment)
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
(dokumen PKPT Kejati)
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Pengaduan Masyarakat melalui WA Centre, Website Pengaduan --- (tangkapan layar website pengaduan, wa center)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1 (Spriint Pengaduan I Wayan B )
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1 (Spriint Pengaduan I Wayan B )
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-telah dilakukan Monev atas pengaduan masyarakat (Resume berita acara I Wayan B)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-telah ditindaklanjuti hasil Monev atas pengaduan masyarakat (apbul pengaduan massyarakat, Surat Ke Kejati Perceraian I Wayan B)
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- WBS telah diinternalisasi --- (Nota Dinas Layanan WBS, WBS Telah diinternalisasi)
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- WBS telah diterapkan --- (dibentuk sekretariat WBS dan layanan WBS Online) dokumen Kep Unit Penanganan dan Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum, dokumen Kebijkanan Whistleblowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- telah dilakukan evaluasi secara rutin --- (notulen evaluasi penerapan WBS)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti --- (tangkapan layar website tentang WBS)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-- pemberitahuan kepada mitra kerja dan instansi terkait tentang pencanangan zona intergritas --- (dokumentasi surat)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- telah disosialisasi dan internalisasi terkait benturan kepentingan --- (juklak, surat pencegahan benturan kepentingan)
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-telah dibuat juklak --- (juklak Penanganan Benturan Kepentingan)
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-telah dilakukan evaluasi --- (notulen rapat)
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti --- (notulen rapat)
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-telah membuat banner dan maklumat pelayanan --- (dokumentasi maklumat pelayanan, slogan-slogan pelayanan)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- telah dibuat maklumat pelayanan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja --- (dokumentasi maklumat pelayanan, slogan-slogan pelayanan)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-SOP telah dibuat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja --- (dokuman SOP)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Notulen rapat mengenai review atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP --- (Monev terhadap SOP)
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Dokumentasi sosialisasi SOP pelayanan prima kepada security --- (Dokumentasi kegiatan)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Instagram, Website dan Dokumentasi pelayanan masyarakat oleh petugas PTSP --- (tangkapan layar website, media sosial, PTSP)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Sistem Reward dan Punishment telah diterapkan --- (file aturan reward dan punishment)
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-telah membuat PTSP dan Ruang khusus pelayanan masyarakat --- (dibangunnya PTSP, ruang konsultasi)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-dilakukan inovasi sesuai dnegan karakteristik unit kerja --- (Delivery barang bukti, E-Tilang, Delivery tilang, toilet disabilitas)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-telah dilakukan survei--- (laporan hasil survei)
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-hasil survey dapat diakses secara terbuka --- (tangkapan layar media sosial)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-telah dilakukan tindak lanjut atas hasil surevi --- (notulen evaluasi, dokumentasi)
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan