Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PARIGI MOUTONG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Nomor: KEP-13/P.2.16/Cr.5/03/2021 Tanggal 09 Maret 2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Parigi Moutong
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
SK NOMOR: KEP-12/P.2.16/Cr.5/03/2021 Tanggal 08 Maret 2021 Tentang Penetapan ASN Pada Lingkup Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Menjadi Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tanggal 17 Maret 2021Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Pengelolaan Media Sosial Resmi Kejaksaan Negeri Parigi Moutong,
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Notulen Rapat Pembentukan Tim Kerja, Pemilihan Agen Perubahan, Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Penentuan Apel Pencanangan ZI Menuju WBK
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Ya, Terdapat Monev dari Tim Penilai Daerah Kejati Sulteng untuk segera melakukan pengisian LKE Elektronik dan Pengunggahan Bukti Dukung Area I Manajemen Perubahan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Sudah Dilaksanakan Pengisian dan Pengunggahan Data Dukung untuk LKE Pada Area I Manajemen Perubahan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Memimpin Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Memimpin Penandatanganan Komitmen Bersama, Mendampingi setiap rapat yang membahas tentang pembangunan zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK Nomor: KEP-15/P.2.16/Cr.5/03/2021 Tanggal 10 Maret 2021 Tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent Of Change) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Tahun 2021-2022
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pelaksanaan Kegiatan Apel Pagi, Olahraga Bersama, dan Pelaksanaan Dinamika Kelompok Secara Berkala
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Ya, seluruh ASN pada lingkup Kejaksaan Negeri Parigi Moutong terlibat dalam kegiatan pencanangan, pembuatan yel-yel, banner, dan ide untuk program unggulan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
terdapat SOP pada bidang Pembinaan, Pengawasan, Pidana Umum, Pidana Khusus, Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara, Barang Bukti dan Barang Rampasan yang telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan terbaru, dalam pembahasan SOP tiap bidang kejaksaan negeri parigi moutong melakukan rapat dengan bukti notulensi rapat.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
masing-masing bidang telah menerapkan SOP dalam melaksanakan tugas sehari-hari dilingkungan kejaksaan negeri parigi moutong
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
telah dilaksanakan rapat evaluasi terhadap perbaikan SOP, rapat dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Maret 2021
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
telah memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi berupa pemakaian CMS, Smart, Simkari, E-monev, E-billing
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
telah memiliki operasional manajemen SDM untuk menggunakan teknologi informasi pada masing-masing bidang, salah satunya data tentang data kepegawaian teintegrasi dalam SIMKARI yang selalu diupdate
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi, baik itu berupa CMS, Smart, Simkari, E-monev, E-billing
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik berupa komputer monitoring yang berada di PTSP
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
keterbukaan informasi publik dari kejaksaan parigi moutong berada pada sosial media (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja telah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Telah dilakukan rapat Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
C
- telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Telah mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
- dilakukan rapat antara pimpinan dan para kasi untuk membahas kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- dengan minimnya jumlah pegawai sehingga banyak jabatan yang belum terisi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Parigi Moutong diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- diadakannya In House Training yang bertempat di Kejaksaan Negrei Parigi Moutong
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
- Dilaksanakanya rapat monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Telah dibuat penetapan kinerja individu setiap tahun berupa SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
- Telah dilakukan Penilain kinerja secara berjenjang dalam pengisian SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
- Dibuatnya SKP setiap tahunnya
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Dijadikan tolak ukur dalam pengusulan kenaikan pangkat
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
- Masing-masing Kepala Seksi melakukan pengawasan kepada anggotanya yang dituangkan dalam buku waskat
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Perubahan informasi kepegawaian langsung diupdate kedalam SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dilaksanakannya rapat untuk membahas penyusunan perencanaan kerja
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dilaksanakan rapat dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dilaksanakannya pemantauan dan inspeksi secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Telah dibuat dokumen perencanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Termaktup dalam dokumen perencanaan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
telah dilakukan indikator kinerja utama (IKU) dengan kriteria SMART
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
indikator kinerja dengan kriteria SMART telah dilaksanakan
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
pengiriman laporan bulanan, triwulan, dan tahunan secara tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Telah dibuat pelaporan yang berisikan kinerja pada masing - masing bidang
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Adanya keterlibatan pimpinan secara langsung dalam hal penyusunan renstra, renja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dibuat oleh pegawai yang berkompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Dengan pemasangan banner, spanduk mengenai gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Dengan dipasangnya banner, spanduk yang berisi seruan anti gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Di masing-masing bidang telah dipasang poster atau spanduk yang menyerukan disiplin
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Dilakukannya rapat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Dibuatnya hotline pengaduan terhadap laporan masyarakat melalui website kejari-parigimoutong.go.id
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Pada apel pagi selalu diinstruksikan kepada seluruh pegawai untuk selalu disiplin dan menjauhi perbuatan tercela
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
Laporan pengaduan masyarakat yang masuk telah ditindaklanjuti sesuai SOP
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Dilakukan ekspose perkara dalam hal adanya pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Melakukan crosscheck atas laporan pengaduan yang masuk (tidak ada)
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Dilaksanakannya rapat mengenai sosialisasi Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Telah diterapkan sesuai dengan PERJA Nomor : PER-026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Kejaksaan RI
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Dilaksanakan rapat evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Dilaksanakan sesuai dengan PERJA Nomor : PER-026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Kejaksaan RI
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
terdapat dokumen pemetaan benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Dengan membuat email pengaduan atau melalui medsos Kejari Parigi Moutong
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Dilakukan rapat sosialisasi kepada seluruh bidang mengenai benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
- Dilakukannya rapat antara Kepala Kejaksaan dan Para Kasi dalam hal membahas apabila adanya benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Hasil evaluasi dilaksanakan oleh bidang yang berkepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Telah Dibuat SPO Standar Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
Sudah dibuatkan maklumat standar pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
Sudah dibuat standar pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
-
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Telah dibuat benner, poster yang berisi informasi pelayanan
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah dibuat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Surat izin besuk elektronik kejaksaan (si bijak) , pengambilan tilang melalui provider lokal simpel jack, pengambilan barang bukti melalui aplikasi online ambil barang bukti instan dan aman ( abang iman )
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Adanya aplikasi survei kepuasan pelayanan yang ditempatkan di PTSP
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil Survey dapat di akses melalui website dan media sosial
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Apabila komen masyarakat yang negatif, yang akan menjadi acuan dan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan