Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BUOL
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Kepala Kejaksaan Negeri buol Nomor KEP-09/P.2.17/Cp.1/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (Zi) Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Wbbm) Pada Kejaksaan Negeri Buol, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri buol nomor PRINT-26/P.2.17/Cp.3/03/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Undangan Rapat Nomor B-98/P.2.17/Cp.1/02/2021 tanggal 23 Februari 2021, Notulen rapat, Dokumentasi, Absensi rapat pembentukan tim kerja tanggal 24 Februari 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja pembangunan ZI WBK menuju WBBM Kejaksaan Negeri Buol tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen rencana kerja pembangunan ZI WBK menuju WBBM Kejaksaan Negeri Buol tahun 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dokumentasi apel pencanangan pembangunan ZI dan penandatanganan komitmen bersama pegawai KEJARI Buol tanggal 10 maret 2021 , Sosialisasi di IG, Twitter
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Nota dinas laporan pelaksanaan pembangunan ZI Ketua tim kerja Pembangunan ZI tanggal 22 Maret 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Undangan Rapat nomor B-108/P.2.17/Cp.1/03/2021 tanggal 22 maret 2021, Dokumentasi rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI, Notulensi, absensi tanggal 23 Maret 2021
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Nota dinas Ketua tim kerja Pembangunan ZI laporan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI tanggal 25 Maret 2021
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dokumentasi kegiatan Pimpinan pada saat memimpin apel, pada saat ceramah agama, Ekpose perkara, kegiatan JPN Corner, Bincang-bincang Jaksa, Melakukan Vaksin Covid-19, MOU dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buol
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK Kepala Kejaksaan Negeri Buol nomor KEP-12/P.2.17/Cp.1/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan agen perubahan di lngkungan Kejaksaan Negeri Buol, rencana kerja agen perubahan, Dokumentasi kegiatan agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Dokumentasi ceramah agama, poster-poster sosialisasi budaya kerja yang di pasang di dinding-dinding kantor, Pengarahan pimpinan kepada CPNS
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dokumentasi Yel – Yel Kejaksaan Negeri Buol diikuti oleh semua Pegawai
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
dokumentasi SOP masing - masing seksi
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Dokumentasi kegiatan seksi DATUN Pelayanan Hukum dan Pertimbangan hukum, Kegiatan Seksi INTEL Jaksa Masuk Sekolah, Seksi PIDUM Sidang online, Rekontruksi perkara, Pengawalan Tahanan, Proses rapid tes untuk tahanan, proses Eksekusi, Memberikan Surat dakwaan kepada terdakwa, Pemeriksa Melakukan pemeriksaan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Dokumentasi rapat evaluasi SOP, absensi, notulensi tanggal 25 Maret 2021, Nota dinas laporan ketua tim pembangunan ZI tentang pelaksanaan hasil rekomendasi rapat evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Screnshoat aplikasi CMS, SIMKARI, SIPEDE, screenshoot CMS-AK Kejakasaan
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Screnshoat aplikasi SIMKARI, DRP
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Screen Shoot E-tilang, E- Lapdu, E- Tracking BB
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Dokumentasi , absensi, notulensi rapat tanggal 3 mei 2021
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
SK Kepala Kejaksaan Negeri Buol nomor KEP-13/P.2.17/Cp.1/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Pejabat Penghubung Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Pada Kejaksaan Negeri Buol, screen shoot Website, Twitter dan IG
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Nota dinas laporan Ketua Tim Pembangunan ZI tanggal 3 Mei 2021 perihal Update Akun Media Sosial KEJARI BUOL
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Undangan Nomor B-106/P.2.17/Cp.2/03/2021 tanggal 25 maret 2021 hal analisis jabatan dan beban kerja satuan KEJARI Buol dan cabang, Nota dinas KAJARI nomor ND-09/P.2.17/Cp.2/03/2021 tanggal 25 maret 2021 hal penyusunan analisa jabatan dan beban kerja, SK KAJARI Buol nomor KEP-15/P.2.17/Cp.3/03/2021 tentang pembentukan tim analisis jabatan dan analisis beban kerja di wilayah hukum kejaksaan negeri buol, Peta jabatan KEJARI Buol dan Cabang
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin- 13/P.2.17/Cp.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin- 12/P.2.17/Cp.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin- 20/P.2.17/Cp.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin- 19/P.2.17/Cp.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin- 15/P.2.17/Cp.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin- 16/P.2.17/Cp.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin- 14/P.2.17/Cp.2/02/2021 tanggal 26 Februari 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Nota dinas KASUBBAGBIN laporan evaluasi penempatan pegawai tanggal 29 Maret 2021
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin-22/P.2.17/Cp.2/03/2020 tanggal 24 maret 2020 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin-24/P.2.17/Cp.2/04/2020 tanggal 29 April 2020 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin-15/P.2.17/Cp.2/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin-16/P.2.17/Cp.2/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin-28/P.2.17/Cp.2/03/2020 tanggal 22 maret 2020 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin-03/P.2.17/Cp.2/01/2020 tanggal 26 Januari 2020 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin-04/P.2.17/Cp.2/01/2020 tanggal 26 Januari 2020
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin-22/P.2.17/Cp.2/03/2020 tanggal 24 maret 2020 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin-24/P.2.17/Cp.2/04/2020 tanggal 29 April 2020 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin-15/P.2.17/Cp.2/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin-16/P.2.17/Cp.2/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin-28/P.2.17/Cp.2/03/2020 tanggal 22 maret 2020 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin-03/P.2.17/Cp.2/01/2020 tanggal 26 Januari 2020 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol Nomor Prin-04/P.2.17/Cp.2/01/2020 tanggal 26 Januari 2020
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Nota dinas KASUBBAGBIN tanggal 12 April 2021 laporan hasil monitoring rotasi internal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Nota dinas KASUBBAGBIN tanggal 12 April 2021 perihal analisa kebutuhan sosialisasi dan diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dokumen rencana kegiatan analisa kebutuhan sosialisasi dan diklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Assesment Pegawai KN Buol 2021, Dokumen kontrol jabatan Kejaksaan Negeri Buol
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Dokumentasi workshop virtual tentang hukum maritim internasional dan kejahatan maritim bagi jaksa, Dokumentasi vicon Bimtek aplikasi SIRUP, Dokumentasi vicon lapbul pembinaan, Dokumentasi pelaporan SPT tahunan pegawai honorer di pandu oleh Bendahara
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Dokumentasi sosialisasi penggunaan aplikasi SIPEDE, transfer pengetahuan kepada CPNS tentang aplikasi buku tamu di PTSP
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
nota dinas tanggal 13 April 2021 perihal laporan hasil pengembangan kompetensi pegawai, nota dinas tanggal 30 April 2021 perihal laporan hasil pengembangan kompetensi pegawai sampai dengan bulan April 2021, Scrennshot aplikasi SIPEDE
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
RENCANA KERJA KEJARI BUOL 2021, SKP KAJARI 2020
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai, Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai, Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai, Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai, Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Nota dinas KASUBAGBIN tanggal 13 April 2021 perihal pemberian reward kepada pegawai teladan, Dokumentasi Pemberian Piagam Kepada Pegawai Teladan oleh KAJARI
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Absen manual, Buku WASKAT, Buku biru
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
Screen shoot Simkari dan dokumentasi e- Dosir pegawai, DRP pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumentasi, notulensi, absensi rapat penyusunan perencanaan tanggal 2 Februari 2021
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumentasi, notulensi, absensi rapat penyusunan perjanjian kinerja tanggal 4 Februari 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Dokumentasi pengawasan melekat, Screen shoot E-monev SMART dan E-Monev Bappennas
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja tahun 2021 , Renstra
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Rencana Kerja tahun 2021 , Renstra
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator Kinerja Utama (IKU)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan bulanan bulan April 2021 masing masing Seksi
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan bulanan bulan April 2021 masing masing Seksi
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol nomor Print - 17/P.2.17/Cp.3/02/2021 tanggal 21 Februari, Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Buol nomor Print-33/P.2.17/Cp.2/03/2021 tanggal 24 Maret 2021
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Dokumentasi diklat Teknis Administrasi Kejaksaan ,Dokumentasi diklat Hukum maritim internasional dan kejahatan maritim, In house training seksi DATUN
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
foto spanduk anti korupsi, poster poster pencegahan korupsi screen shoot IG
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Surat Keputusan kepala kejaksaan Negeri Buol Nomor Kep-10/P.2.17/01/2020, Dokumentasi Ruangan UPG
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Pakta Integritas, Nota dinas Kepala Kejaksaan Negeri Buol nomor 02/P.2.17/Cp.2/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 beserta lampiranya, bundle buku waskat
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
SK Tim Kerja dan Analisis Resiko dan Rencana Pengendalian
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
foto rapat ekspose penanganan perkara
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Surat kepala kejaksaan Negeri Buol Nomor B-323/P.2.17/H.IV.1/05/2021 beserta lampiranya, Dokumentasi pengendalian manajemen resiko
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
E- lapdu di web kejari buol, foto ruang penerimaan pengaduan masyarakat, Register
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laphastug, buku agenda lapdu
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
Laporan bulanan Intelijen
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Foto ruang sarana penerima laporan, nomor WA, SOP
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
SK Kepala kejaksaan Negeri Buol nomor Kep-11/P.2.17/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang pembentukan unit penanganan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum lingkungan satuan kerja kejaksaan negeri buol
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Buku agenda laporan whistle blowing
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
dokumentasi sosialisasi tentang whistle blowing
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Surat keputusan Kepala kejaksaan Negeri Buol Nomor Kep-12/P.2.17/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja kejaksaan negeri buol,PERJA RI Nomor 3 tahun 2020 tentang penanganan laporan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum (whistle blowing system) di Kejaksaan Kepublik Indonesia
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
sop penanganan dan penyelesaian
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
laporan hasil evaluasi
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
penandatangan piagam pakta integritas
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Copy SOP, Papan visual SOP, Scrennshot Media sosial tetntang SOP pelayanan, Dokumentasi layanan layanan berbasis IT Surat keputusan kepala kejaksaan Negeri Buol Nomor Kep-13/P.2.17/Cp.1/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pejabat Pengelola SIPPN
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Dokumentasi maklumat standar pelayanan dan alur pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
visualisasi alur pelayanan sesuai SOP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
dokumentasi perbaikan sarana dan prasarana
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Dokumentasi kegiatan pelatihan PBB untuk CPNS, Dokumentasi Pengarahan KAJARI , Dokumentasi ceramah agama
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
screen shoot IG tentang layanan - layanan dan inovasi , screen shoot Website layanan tracking BB
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
Dokumentasi pemberian piagam penghargaan kepada pegawai teladan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Dokumentasi sarana dan prasarana layanan kegiatan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Dokumentasi JPN Corner, Dokumentasi penerangan hukum on the spot, Delivery Barang Bukti, Tracking BB
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Foto sarana penilaian kepuasan layanan, Survey IPAK
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Foto sarana penilaian kepuasan layanan, screen shot penilaian di Google
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
rapat evaluasi penilaian kepuasan layanan, dan tindak lanjut hasil evaluasi
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan