Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TOJO UNA-UNA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah diterbitkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Keputusan Nomor: Kep-19/P.2.18/Cp.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor : PRINT-119.a/P.2.18/Cp.2/03/2021, Nota Dinas Nomor : ND-23.a/P.2.18/Cp.1/03/2021 Perihal : Rapat Pembentukan Tim WBK WBBM, notulen rapat hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 beserta Absensi, serta dokumentasi foto kegiatan rapat pembentukan Tim Kerja Zona Integritas.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota tim dibentuk berdasarkan mekanisme/prosedur yaitu berdasarkan Memorandum Nomor : B-212.a/P.2.18/Cu.2/03/2021 Perihal : Usulan nama-nama pegawai sebagai Tim Pembentukan ZI WBK & WBBM Kejaksaan Negeri Tojo Una Una pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 dan Notulen Rapat Pengusulan Nama-Nama Untuk Anggota Tim Kerja Zona Integritas di Kejaksaan Negeri Tojo Una Una.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah dilakukan rapat rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dapat dibuktikan dengan Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Tahun 2021, dan Buku Profile Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Tojo Una Una.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM yang terdapat dalam Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Tahun 2021 dan Dokumen Bab I dan II Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Tahun 2020-2024.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Telah dilakukan mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM melalui Dokumentasi Foto atau tangkapan Layar Brosur, Banner dan Media Sosial Kejaksaan Negeri Tojo Una Una berupa Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuktikan dengan Nota Dinas Nomor : ND-25.a/P.2.18/Cp.1/05/2021 Perihal : Evaluasi Kinerja Para Koordinator ZI WBK&WBBM Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, Daftar Hadir Rapat Evaluasi.dan Dokumentasi Foto Kegiatan Rapat Evaluasi Tim Kerja.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI melalui Nota Dinas Nomor : Nomor : ND-25.a/P.2.18/Cp.1/05/2021 Perihal : Evaluasi Kinerja Para Koordinator ZI WBK&WBBM Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, Daftar Hadir rapat Evaluasi dan Daftar Hadir Rapat Evaluasi.dan Dokumentasi Foto Kegiatan Rapat Evaluasi Tim Kerja.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Nomor : ND-26.a/P.2.18/Cp.1/05/2021 Perihal : Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Para Koordinator ZI WBK&WBBM Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, Notulen Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut Evaluasi.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Telah diterbitkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una tentang Penetapan Role Model Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor: KEP-18/P.2.18/Cp.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, Dokumentasi Foto Kegiatan Rapat Penyampaian Intruksi Jaksa Agung RI Tanggal 10 Mei 2021, dan Notulen Rapat Penyampaian Intruksi Jaksa Agung Kepada Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Terkait pelarangan Mudik Hari raya Idul Fitri 1442 H.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah diterbitkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent of Change) Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor: KEP-20/P.2.18/Cp.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, Dokumentasi Agen Perubahan dalam melakukan kegiatan, seperti: melakukan pengisian berkas kepegawaian pada aplikasi e-dosir, pengembalian barang bukti kepada pemiliknya yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), penerimaan tersangka dan barang bukti, pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi, Nota Dinas Nomor : ND-41/p.2.18/cP.1/05/2021 Perihal : Rencana Tindak Agen Perubahan, Nota Dinas Nomor : ND-42/P.2.18/Cp.1/05/2021 Perihal : Monitoring dan Evaluasi Tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi yang diwakili oleh Dokumentasi Kegiatan koordinasi Jaksa dengan penyidik di ruang koordinasi Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, dan Dokumentasi Suasana Kantor pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan mengikuti Rapat Pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dapat dibuktikan dengan Notulen Rapat Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) rapat dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021, dan Dokumentasi Foto Kegiatan Rapat Pembentukan tim Zona Integritas.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras dibuktikan dengan adanya SOP masing-masing bidang pada Kejaaksaan Negeri Tojo Una Una, sebagai berikut: Bidang Pidana Umum, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pidana Khusus, Bidang Intelijen, Bidang Pembinaan, SOP Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Tahun 2021, SOP Pelayanan Pengadaan Barang Bukti 2021, SOP Pelayanan Hukum 2021, SOP Pelayanan Publik pada PTSP 2021.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan yang dibuktikan dengan dokumentasi sosialisasi SOP Pelayanan Prima kepada Petugas PTSP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Standar Prosedur Operasional telah dievaluasi yang mana tertuang dalam Nota Dinas Nomor : ND-24.a/P.2.18/Cp.1/05/2021, Notulen Rapat Evaluasi Standar Prosedur Operasional pembangunan ZI pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan Daftar Hadir Rapat Evaluasi Standar Prosedur Operasional (SOP).
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi dibuktikan dengan SKP atas nama Fitriyati Ali, A.Md, S.H.dan Tangkapan Layar SKP Fitriyati Ali, A.Md, S.H.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operationalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi dibuktikan dengan Tangkapan Layar E-Dosir Reza Sasmita, DRP atas nama Reza Sasmita dan Tangkapan Layar Aplikasi SIMKARI.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Telah ada pemberian informasi kegiatan kepada publik yang terdapat pada tangkapan layar monitor televisi berupa Dokumentasi pelayanan Tilang.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dapat dibuktikan dengan adanya Surat Undangan Nomor : B- /P.2.18/Cp.1/04/2021 Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TI dalam Menunjang Kinerja dan Pelayanan Publik dan Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kejaksaan Negeri Tojo Una Una.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan dapat dibuktikan dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor : KEP-30/P.2.18/Cp.1/05/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, Dokumentasi setiap kegiatan yang dilaksanakan masing-masing bidang telah diunggah di media sosial Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dibuktikan dengan Dokumentasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik yang di unggah ke Akun Instagram, Twitter, Facebook dan Youtube Kejaksaan Negeri Tojo Una Una.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dibuktikan dengan Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Telah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : B-425/P.2.18/Cp.3/04/2021 dan Nomor : B-429/P.2.18.04/2021, Usulan Nama Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Surat Nomor : B-432/P.2.18/Cp.2/04/2021, dan Dokumen Peta Jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Telah diterbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor : PRINT-56/P.2.18/Cp.2/02/2021 Memerintahkan Kepada : Sdr. Aina Amaliana NIP. 20000707 202012 2 001 Yuana Darma TU (II/a) Pengawal Tahanan pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una di Ampana.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam Nota Dinas Nomor : ND-40.a/P.2.18/Cp.1/05/2021 Perihal : Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kebutuhan Pegawai Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM pembangunan ZI menuju WBK&WBBM Kejaksaan Negeri Tojo Una Una.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Pengembangan karier pegawai telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan adanya Nota Dinas Nomor : ND-26.b/P.2.18/Cp.1/05/2021 Hal : Usulan Mutasi Lokal dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor : PRINT-236/P.2.18/Cp.2/05/2021.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Telah dilakukan usulan promosi pegawai yang memiliki prestasi dan dipandang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugas, yang dibuktikan dengan Surat Nomor B-432/P.2.18/Cp.2/04/2021 Perihal usulan nama pegawai yang mengisi jabatan struktural pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una atas nama M. Alfani Ridloan, S.H.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dibuktikan dengan Nota Dinas Nomor : ND-40.d/P.2.18/Cp.1/05/2021 Perihal : Laporan Monitoring dan Evaluasi Mutasi Internal Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM Pembangunan ZI menuju WBK&WBBM Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Tanggal 18 Mei 2021.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Telah dilakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi dibuktikan dengan Surat Perintah Nomor : PRINT-119/P.2.18/Cp.2/03/2021 Perihal : Melaksanakan In House Training pada Lingkup Kejaksaan Negeri Tojo Una Una di Ampana, Nota Dinas Nomor : ND-26.c/P.2.18/Cp.1/03/2021 Perihal : Pelaksanaan In House Training, dan Dokumentasi Kegiatan In House Training dengan Tema Sosialisasi Vaksinasi Covid-19
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan pengelolaan kinerja pegawai disertai dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor : PRINT-241/P.2.18/Cp.2/05/2021.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan dapat dibuktikan dengan Berita Acara atau Laporan Kegiatan Assesment.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Telah diterbitkan Surat Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor: B-87/P.2.18/Cp.2/01/2021 Perihal : Usulan Nama Calon Peserta Sertifikasi Bendahara atas Nama : Syamsuriyadi NIP : 19840224 201012 1 004.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Pengembangan kompetensi kepada pegawai melalui Ekspose perkara dengan adanya Berita Acara Ekspose Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDes Desa Kasiala Kecamatan ulubongka Kabupaten Tojo Una Una tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 beserta Daftar Hadir ekspose perkara.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja berdasarkan Nota Dinas : ND-40.b/P.2.18/Cp.1/05/2021 Perihal : Laporan Monev Terhadap Pegawai yang mengikuti Diklat dalam Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM Pembangunan ZI menuju WBK&WBBM Kejaksaan Negeri Tojo Una Una.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi berupa Lampiran Bab I dan II Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja Individu Dodi Irawan, S.H, Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP) Dodi Irawan, S.H NIP : 19840413 200812 1 001, Dokumen IKU.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kerja individu level diatasnya berupa Perjanjian Kerja Individu Dodi Irawan, S.H dan Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP) Dodi Irawan, S.H NIP : 19840413 200812 1 001
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu telah dilakukan secara bulanan Bidang Pembinaan Bulan April Nomor : B-531/P.2.18/Cs.1/04/2021, Perjanjian Kerja Individu Dodi Irawan, S.H dan Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP) Dodi Irawan, S.H NIP : 19840413 200812 1 001
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward dapat dibuktikan dengan Penilaian Prestasi M. ALFANI RIDLOAN, S.H dan Surat Usulan Pegawai Nomor : B-432/P.2.18/Cp.2/04/2021 Hal : Usulan Nama Pegawai yang Mengisi Jabatan Struktural Pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/implementasikan dapat dibuktikan dengan adanya Buku Biru Catatan Penilaian Pegawai Negeri Sipil atas Nama : Norma Djibu NIP : 19720624 200212 2 002, Buku Waskat Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor : PRINT-30/P.2.18/Cp.2/01/2021 atas nama Andi Muh. Riko Ashari, S.H, Sampel Absen Harian Manual, Laporan Kegiatan Swab Antigen Pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor : B-583/P.2.18/Cp.2/05/2021, dan Dokumentasi Kegiatan Swab Antigen
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala berupa L.Cr 1 Bulan April Tahun 2021, Laporan Bulanan Pembinaan, Tangkapan Layar Simpeg Simkari, dan e-Dosir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan disertai dengan Notulen Penyusunan Perencanaan Kinerja ZI di Kejaksaan Negeri Tojo Una Una beserta Daftar Hadir, Dokumen Rencana Kerja BAB I, Rencana Strategi Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, Indikator Kerja Utama
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan berupa dokumentasi Perjanjian Kerja yang dihadiri oleh seluruh pegawai di Aula Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala dan menindaklanjuti hasil pemantauan yang didasarkan pada tangkapan layar e-monev secara periodik
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Telah dibuat dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Tahun 2020-2024, Rencana Kerja BAB I dan II, Indeks Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Telah dibuat dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Tahun 2020-2024, Rencana Kerja BAB I dan II, Indeks Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Telah dibuat Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Telah dibuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Tahun 2020-2024.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja telah disusun tepat waktu, Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Tahu 2020 Nomor : B-10/P.2.18/Cp.2/01/2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja yang berdasarkan pada Laporan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Tahu 2020 Nomor : B-10/P.2.18/Cp.2/01/2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja pengembangan kompetensi, seperti Penyusunan Laporan Keuangan, CMS Pidum, Pidsus, Helpdesk Simkari, SPPT-TI, FGD, Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Telah diterbitkan Surat Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor: PRINT-66/P.2.18/Cp.2/01/2020 a.n. Syamsuriyadi; Surat Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor: PRINT-65/P.2.18/Cp.2/01/2020 a.n. Norma Djibu, S.H.; Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor: PRINT-622.a/P.2.18/Cp.2/10/2019 a.n. Fitriyati Ali, S.H., Dita Pertiwi, Tomy Aditya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi berupa Dokumentasi Public Campaign Kepada Masyarakat A. Sosialisasi Anti Korupsi Melalui Spanduk dan Standing Banner B. Tangkapan Layar dari Sosial Media (Instagram), dan Tangkapan layar kegiatan E-Lapdu Call Center Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Melalui WhatsApp.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan berupa Dokumentasi Ruangan Penerima Laporan, Pengaduan/WBS, Pengendalian Gratifikasi, Laporan Pengendalian Gratifikasi Bulan April 2021, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor : KEP-28/P.2.18/04/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, Standar Prosedur Operasional Unit Pengendalian Gratifikasi dan Laporan Penanganan Gratifikasi Periode Januari-Desember 2020.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibangun lingkungan pengendalian berupa Dokumentasi Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Bulan April 2021 dan Dokumentasi Pakta Integritas Kejaksaan Negeri Tojo Una Una.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan berupa Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Peta Resiko Pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, dan Peta Resiko.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi berupa Dokumentasi Kegiatan Peta Resiko Kejaksaan Negeri Tojo Una Una
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait dibuktikan dengan Dokumentasi Sosialisasi Peta Resiko.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan dibuktikan dengan Buku Agenda Surat Pengaduan Tahun 2021, Dokumentasi Kegiatan Pengaduan Masyarakat Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, Laporan Kegiatan Pengaduan Masyarakat Bulan April 2021 Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, Standar Prosedur Operasional Penanganan Perlindungan Terhadap Pelapor, dan Surat Keputusan Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor : KEP-27/P.2.18/04/2021 Tentang Pembentukan Unit Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Tojo Una Una.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang dibuktikan dengan Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti yang dibuktikan dengan Laporan Tindak Lanjut Masyarakat Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Periode Mei 2021
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System sudah di internalisasi dengan adanya Dokumentasi Kegiatan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Whistle Blowing System telah diterapkan dibuktikan dengan Surat Keputusan Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor : KEP 31/P.2.18/04/2021 tentang Pembentukan Unit Whistle Blowing System di Lingkungan Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, dan Nota Dinas nomor : ND-34/P.2.18/Cp.1/04/2021 Perihal : Pemaparan Mengenai Whistle Blowing System pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Tanggal 1 April 2021
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System berdasarkan laporan Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) Bulan April 2021 dan Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti berdasarkan Laporan Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) Bulan Maret 2021
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama berupa Peta Benturan Kepentingan dan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor : KEP 29/P.2.18/Cp.2/04/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Tojo Una Una.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi berdasarkan Nota Dinas Nomor : ND-35/P.2.18/Cp.1/04/2021 Agenda Rapat : Terkait rapat evaluasi terkait benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Tanggal 1 April 2021 dan Standar Prosedur Operasional Penanganan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan berdasarkan Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Bulan April 2021 dan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor : KEP 29/P.2.18/Cp.2/04/2021.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Bulan April 2021
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti berdasarkan Laporan Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Maret 2021
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Unit kerja memiliki kebijakan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam bentuk Standar Prosedur Operasional Pelayanan Publik Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor : KEP-22/P.2.18/Cp.3/03/2021
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Unit Kerja memiliki maklumat pelayananan PTSP sesuai SPO Standar Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Unit kerja memiliki Standard Operational Procedure (SOP) tentang Prosedur Pelayanan Tamu pada Kantor Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) beserta Dokumentasi Sosialisasi Standar Prosedur Operasional Pelayanan pada Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilakukan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP tentang Prosedur Pelayanan Tamu pada Kantor Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengenai sistem, mekanisme, prosedur,
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kepala Seksi Intelijen telah melakukan sosialiasi/pelatihan Budaya Pelayanan Prima kepada petugas PTSP disertakan dengan dokumentasi Sosialisasi Standar Operasional Prosedur.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kebijakan Standar Pelayanan Penyelanggaran Pelayanan Publik telah disosialisasikan melalui media sosial Instagram, Twitter dan Facebook Kejaksaan Negeri Tojo Una Una serta cakupan audience-nya dan melalui papan pengumuman yang ada pada ruang PTSP.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Unit Kerja memiliki maklumat Punishment (sanksi) pelayananan jika pelayanan PTSP menyalahi SPO Standar Pelayanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah terdapat sarana layanan terpadu/integritas dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi fasilitas umum sarana dan prasarana yang terdapat pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan Dokumentasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Unit Kerja Memiliki Inovasi Pelayanan berupa Delivery Barang Bukti.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah menerapkan kuesioner survey kepuasan masyarakat atas pelayanan Kejaksaan Negeri Tojo Una Una berbasis Online menggunakan Google Forms untuk memudahkan akses kepada masyarakat penerima layanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil Survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka melalui link Google Forms yang telah diisi oleh penerima layanan
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil survey kepuasan masyarakat telah dilakukan evaluasi untuk melakukan pemetaan masalah/hambatan/keluhan dan telah dikoordinasikan ke bidang-bidang terkait dan Dokumentasi Testimoni.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan