Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI SUMATERA UTARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : KEP-01/L.2/Cr.5/01/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : KEP-30/L.2/Cr.5/03/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai pembaharuan Surat Keputusan Tim Kerja Sebelumnya. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : KEP-02/L.2/Cr.5/01/2021 tanggal 06 Januari 2021. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : KEP-29/L.2/Cr.5/03.2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejati Sumut. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : KEP-45/L.2/H.I.2/04/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Tim Penilai Daerah (TPD) KejaksaanTinggi Sumatera Utara
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pemilihan Anggota TIM meliputi seluruh bidang yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Anggota Tim yang terpilih sebagai Tim Kerja ZI adalah Anggota yang memenuhi Ketentuan Standard penialian masing - masing Asisten Bidang dengan Rapat tanggal 04 Januari 2021 yang di pimpin oleh Kajati Sumut. Notulen Rapat tanggal 04 Janauri 2021.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Rencana Kerja Pembangunan ZI dituangkan ke dalam Rencana Aksi oleh Tim Kerja. Nota Dinas oleh Koordinator Program Penguatan Ketatalaksanaan kepada para asisten dan kabag TU Nomor : ND-06/L.2/WBK/03/2021 perihal Skema Pemberitaan melalui media sosial
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Penentuan Rencana Aksi dibuat berdasarkan poin - poin penilaian LKE. Pembangunan gedung baru PTSP untuk memaksimalkan pelayanan sebagai salah satu target prioritas serta pembaharuan sarana dan prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
dalam mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM pada KEJATI SUMUT melalui mekanisme yaitu melaui media sosial(Instagram, Adhyaksa TV, Facebook, Website KEJATI SUMUT, Twitter) elektronik, dan cetak (koran)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai rencana melalui Nota Dinas Ketua Tim Kerja Nomor : ND-03/L.2/WBK/03/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Per Bulan Januari. . Nota Dinas Koordinator Program Penguatan Ketatalaksanaan Nomor : ND-06/L.2.5/WBK/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal pelaksanaan pembangunan ZI. Nodis Asisten Pembinaan Nomor : ND-74/N.2.2/Cp.2/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Undangan Persiapan Pencanangan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
kegiatan pembangunan telah dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui Nota Dinas Ketua Tim Kerja Nomor : ND-04/L.2/WBK/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Hasil Rapat Rencana Kegiatan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas dan Memorandum Nomor : 1438/L.2/Cr.3/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Laporan Capaian Target Kinerja. Nodis Kabag Tu Nomor : ND-21/L.2.8/04/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Notulen Rapat Sosialisasi dan Internaliasai Ketua Tim Pengarah RB. Rapat Tim Kerja tanggal 05 Maret 2021 yang dituangkan dalam Notulen Rapat diktahui oleh Ketua Tim Kerja. Surat Kajati Sumut Nomor : B-2251/L.2/Cr.5/04/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Evaluasi Perkembangan ZI di Lingkungan Kejati Sumut. Surat Keputusan Kajati Sumut Nomor : Kep-48/L.2/Cr.5/04/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Tim Satuan Khusus RB Kejati Sumut 2021. Nodis Ketua Tim Kerja Nomor : ND-13/L.2.3/WBK/05/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Undangan Rapat Tim Kerja Pembangunan ZI Kejati Sumut. Nodis Ketua TPD Nomor : ND-03/L.2.1/TPD/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 Perihal Evaluasi Perkembangan Pembangunan ZI di Lingkungan Kejati Sumut .Surat Kajati Sumut Nomor : B-2870/L.2/Cr.5/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 Perihal Evaluasi Perkembangan Pembangunan ZI di Lingkungan Kejati Sumut.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Evaluasi Kinerja Nomor : ND-74/N.2.2/Cp.2/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Undangan Rapat Evaluasi Kinerja. Nodis Kasubbag Perencanaan Selaku Wakil Sekretaris Tim Kerja Kepada Ketua Tim Kerja Nomor : ND-09/L.2.2.5/WBK/04/2021 tanggal 19 April 2021 perihal Laporan Pembangunan ZI Kejati Sumut. Nodis Ketua TPD Nomor : ND-05/L.2.1/04/2021 tanggal 23 April 2021 perihal undangan rapat TPD Satker Wilayah Kejati Sumut. Nodis Ketua TPD Nomor : ND-02/L.2.1/TPD/05/2021 tanggal 07 Mei 2021 perihal undangan rapat TPD . Surat Kajati Sumut Nomor : B-2692/L.2/Cr.5/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Hasil Evaluasi Perkembangan ZI ke-2 pada Wilayah Kejati Sumut. Dokumentasi Rapat Tim Kerja tanggal 20 Mei 2021
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : PRINT- 03/L.2/Cr.5/01/2021 tanggal 06 Januari 2021 tentang Perintah Menjadi Role Model . Dokumentasi Rapat dimana pimpinan sebagai Role Model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : PRINT- 03/L.2/Cr.5/01/2021 tanggal 06 Januari 2021 tentang Perintah Menjadi Role Model . Dokumentasi Rapat dimana pimpinan sebagai Role Model. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : Ko-48/L.2/Cr.5/04/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Tim Satuan Khusus RB Kejati Sumut Tahun 2021 beranggotakan Kabag TU dan Para Koordinator.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
SK Kajati Sumut Nomor : Kep-31/L.2/Cr.5/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Panitia Deklarasi Pencanangan Pembangunan Z I Kejati Sumut Telah terbit Perjanjian Kinerja yang di Tandatangani dan Stempel Basah oleh Eselon II dan Eselon II. Terbitnya SK Kajati Sumut tentang Panitia Doa Bersama Untuk Menyambut Bulan Ramadhan Nomor : Sprin-748/L.2/Cr.5/04/2021 tanggal 07 April 2021. Dokumen Pelaksanaan Doa Bersama. Dokumentasi Pelaksanaan Solat Tasbih di Mesjid Al-Qitsh Kejati Sumut. Dokumen Pakta Integritas Eselon III dan Eselon IV pada Kejati Sumut. Surat Keputusan Kajati Nomor : KEP-49/L.2/Cp.2/04/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja PNS Terbaik dan Terburuk pada Kejati Sumut. Dokumentasi suasana kantor terdapat banyak kata-kata bijak.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Setiap anggota organisasi, baik pegawai, honorer dan CS berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan Zona Integritas dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan TInggi Sumatera Utara Nomor : Kep-31/L.2/Cr.5/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Panitia Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (Yelyel: Kejatisu hebat, hebat, hebat!! Sumut paten!! Slogan: Kejatisu Hebat! Humanis Etis Bermartabat Amanah Tertib) Komitmen Bersama dan Pakta Intgritas di Tandatangani Semua Pegawai dan Honorer.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras. Nodis Koordinator Program Penguatan Ketatalaksanaan Nomor : Nodis : ND-10/L.2/WBK/04/2021 perihal SOP dan Laporan Utama Perbidang. SOP Bidang Pembinaan SOP-01/L.2/Cp.1/01/2021 tanggal 11 Januari 2021. SOP Bidang Intelijen SOP-02L.2/DIP/01/2021 tanggal 11 Januari . SOP Bidang Pidana Umum SOP-02L.2/Pid.1/01/2021 tanggal 11 Januari . SOP Bidang Pidana Khusus SOP-02L.2/FS.1/01/2021 tanggal 11 Januari . SOP Bidang Datun SOP-02L.2/Cs.1/01/2021 tanggal 11 Januari . SOP Bidang Was SOP-02L.2/H.1/01/2021 tanggal 11 Januari .
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
penerapan SOP di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah diterapkan oleh setiap bidang. Inovasi SOP yang ada pada Kejati Sumut adalah dengan adanya Posko dan Terbitnya SK TIM PEGAS (Penyelesaian Tunggakan Eksekusi)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Ketua Tim Kerja duduk bersama dengan para Koordinator Area Perubahan untuk melakukan evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
selain menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kejagung, KEJATI SUMUT juga membuat beberapa Aplikasi tambahan yang akan menunjang kinerja pelayanan KEJATI SUMUT. Aplikasi yang dirancang akan terkoneksi dengan aplikasi yang telah ada dari kejagung. Tim IT Kominfo juga memberikan masukan dan arahan dalam perencanaan pembuatan aplikasi. Penggunaan Aplikasi CMS pada bidang Pidum dan Pidsus secara berkesinambungan.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Operasional manajemen SDM menggunakan teknologi informasi secara terpusat yaitu Aplikasi SIMKARI.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
aplikasi yang digunakan oleh Tim Kerja untuk menunjang kinerja pelayanan publik adalah Jaksa Daring
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Laporan Monev Pemberian Pelayanan Publik telah dilakukan secara berkala Nodis Kajati Sumut Nomor : ND -94/L.2/Dti.1/04/2021 tanggal 14 April 2021.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Telah terbit Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 782/L.2/Kph.3/04/2021 tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik tanggal 02 April 2021. Surat Perintah Kajati Sumut Nomor : Print-10/L.2/Gtn.2/04/2021 tanggal 07 April 2021 tentang Petugas Pelayanan hukum Adhyaksa Corner. SK Kajati Sumut Nomor : Kep-28/L.2/Cr.5/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Duta Media Sosial Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Monev Pelaksanaan kebijakan informasi publik telah dilakukan oleh Ketua Tim Kerja yang juga sebagai Pejabat SIPPN. Adanya Adhyaksa Corner di Kantor Gubernur Sumatera Utara yang berfungsi untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dimana personil yang bertugas dari Jaksa Fungsional pada bidang Datun dan Intelijen Kejati Sumut. Adanya Adhyaksa Corner di Kantor PTPN 2 sebagai pos pelayanan hukum.Terdapat Laporan Bulanan tentang Pos Pelayanan Informasi Publik.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Peta Jabatan disusun mengikuti form peta jabatan yang ada di web Sinori dan sedang dilakukan penyusunan. Telah dibuat Aplikasi dengan Link https://zfrmz.com/Sr0SASw8Jrq2FHPMLgA6 untuk memetakan dengan tepat kondisi SDM yang ada dengan kebutuhan instansi. Seluruh Pegawai telah mengisi data pada Link Asessment yang tersedia. Nodis Kasubbag Perencanaan Nomor : ND-03/L.2.2.5/Cr.1/02/2021 perihal permohonan penambahan personil pada Subbagian Perencanaan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan bidang kerja pegawai CPNS sesuai SK dari Kejagung. SK Jaksa Agung R.I Nomor : Kep-I-1220 /C.4/01/2020 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil an. Diah Suci Azwita, S.Kom yang ditempatkan pada Bidang Asisten Pembinaan Kejati Sumut. Surat Perintah Kajati Sumut Nomor : Print-792/L.2/Cp.3/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pemindahan Pegawai. Telah dilakukan asesmen sederhana di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Percepatan Laporan setelah Rekrutmen pegawai terbukti pada Peringkat 1 (satu) bidang Pembinaan Kejati Sumut dalam penyampaian Laporan Bulanan Bidang Pembinaan untuk bulan Februari 2021
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi internal pegawai kejati sumut yang telah di tandatangani Kajati Sumut. Surat Perintah Nomor : 568/L.2/Cp.3/03/2021 tanggal 22 Maret 2021. Surat Perintah Nomor : 666/L.2/Cp.3/03/2021 tanggal 30 Maret 2021. Surat Perintah Nomor : 792/L.2/Cp.3/04/2021 tanggal 13 April 2021
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Selain memperhatikan kompetensi jabatan, bagian kepegawaian juga memperhatikan kebutuhan Bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan Monev terhadap kegiatan mutasi kepada pegawai yang dimutasi atau pun pegawai yang tidak mutasi melalui https://zfrmz.com/Sr0SASw8Jrq2FHPMLgA6 dengan cara mengisi data diri yang bertujuan untuk memetakan dengan tepat kondisi SDM yang ada dengan kebutuhan instansi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Dalam hal Training, Kejaksaan Tinggi SUMUT hanya mengikuti arahan dari Pusat Diklat Kejaksaan Agung
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pemilihan pegawai yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diadakan oleh Kejagung dilakukan dengan melihat hasil pengelolaan kinerja pegawai. Pemenuhan Undangan Bimbingan Teknis dan Koordinasi Triwulan I Tahun Anggaran 2021 secara virtual yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Anggaran. Surat Perintah Kajati Sumut Nomor : 5780/L.2/Cp.2/10/2020 tentang mengikuti Diklat Fungsional Perencana
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50%Beberapa pegawai memiliki keterbatasan kemampuan dikarenakan keterlambatan dalam menggunakan teknologi informasi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. Surat rekomendasi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kepada pegawai yang ingin melaksanakan diklat fungsional. Surat Perintah Kajati Sumut Nomor : 299/L.2/Cp.2/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 tentang pelaksanaan Teknis Admnistrasi untuk CPNS. Surat Perintah Kajati Sumut Nomor : Print-700/L.2/Cp.2/03/2021 tanggal 21 Maret 2021 tentang pemanggilan peserta Latsar. Surat Perintah Kajati Sumut Nomor : Print-5775/L.2/Cp.2/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang pelaksanaan Diklat PPPJ T.A. 2021
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : Prin-5780/L.2/Cp.2/10/2020 untuk mengikuti Pelatihan Fungsional Perencanaan yang diadakan oleh Bappenas bekerja sama dengan Universitas Unsyiah Aceh. Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor : B-305/C.4/Cp.2/04/2021 tanggal 06 April 2021 tentang peserta lulus inpassing fungisonal keuangan. Surat Kajati Sumut Nomor : 2203/L.2/Cr.5/04/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Bantuan Instruktue Pelatihan Public Relation Management.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Pola pengembangan kompetensi dimulai dengan penunjukan pegawai sesuai dengan penempatan bidang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
Sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi. Sesuai dengan hasil pengisian Assesment pada seluruh pegawai kejati sumut di dapatkan ada beberapa pegawai yang penetapan kinerja tidak sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Sebagian besar kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
pengukuran kinerja individu akan dilakukan secara triwulan. Berdasarkan Surat dan Memorandum Nomor : 1885/L.2/Cr.3/04/2021 tentang Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Mutasi promosi jabatan pegawai dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke Satuan Kerja Lain
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode prilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi sesuai dengan karakteristik unit kerja. Paraf absensi pegawai untuk pagi dan sore dilakukan di ruangan asisten masing-masing, dan apabila 3 hari tanpa ada keterangan akan diteruskan pengawasan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai bentuk penegakan disiplin pegawai. Terdapat Jadwal WFH bidang kerja. Surat Kajati Sumut Nomor : 2493/L.2/Cp.3/05/2021 tanggal 04 Mei 2021 perihal Larangan Mudik Lebaran.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutahirkan setiap ada perubahan data pegawai melalui aplikasi E-Dorsir dengan Nota Dinas Asisten Pembinaan Kepada Para Asisten dan Anggotanya Nomor : ND-65/L.2.2/Cp.3/03/2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang kelengkapan E-Dosir Kepegawaian Kejati Sumut. Dokumentasi Kegiatan Pemutahiran Data E-Dosir, Kepangkatan dll. Terdapat Persentase Capaian Kinerja Pengisian E-Dosir dimana Kejati Sumut berada pada peringkat 6 pada bulan April.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Seluruh Pimpinan Unit Kerja Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan. Notulen Rapat pada tanggal 05 Januari 2021. - Penyusunan rencana kerja dilaksanakan pada bulan Januari 2021. dan disahkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan saat rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja pada bulan Januari 2021 , dimana peserta rapat tersebut adalah Kepala Kejaksaan Tinggi , Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten beserta para Eselon IV dan V
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan memantau kegiatan kinerja dengan cara melakukan rapat setiap bulannya oleh para Koordinator 6 (enam) Area Perubahan. Notulen Rapat pada tanggal 05 Maret 2021. Terdapat Memorandum Kajati Sumut untuk Para Asisten Nomor : 1438/L.2/Cr.3/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Laporan Capaian Target Kinerja. Memorandum Kajati Sumut untuk Para Asisten dan Kabag TU Nomor : 1885/L.2/Cr.3/04/2021 tanggal 08 April 2021 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Perencanaan Seperti Renstra dan Renja telah disusun dan disahkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Terdapat Dokumen Perjanjian Kinerja Pegawai Kejati Sumut.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Beberapa perencanaan teleh berorientasi hasil, seperti capaian kinerja bidang-bidang teknis sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ada. Laporan Bulanan Bidang Pembinaan Peringkat 1 pada bulan Februari.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
KU Kejati Sumut menggunakan IKU tahun 2015-2019. IKU 2020 -2024 masih proses penyelesaian di Kejaksaan Agung RI.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Karena beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan di Rencana Aksi pelaksanaannya sudah tepat waktu. Sehingga Kriteria Time Bound telah terpenuhi. Contoh Pengiriman Laporan Bulanan Pembinaan pada awal bulan.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja 2020 telah selesai pada bulan Februari. Laporan Kinerja Triwulan I 2021 telah selesai pada Bulan April 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Semua data yang dilampirkan pada Laporan Kinerja merupakan data berupa rencana kerja, target kinerja dan capaian kinerja seluruh satuan kerja di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Telah dilakukan pelatihan memenuhi undangan dari Kementrian Keuangan Nomor : UND-43/AG.8/2021 tanggal 05 April 2021.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
SDM yang melaksanakan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja terdiri Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, para Asisten serta Pejabat Eselon dan Pejabat Fungsional.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
telah dibuatkan banner tentang alur pelaporan gratifikasi, banner anti korupsi. Telah disosialisasikan menggunakan media sosial tentang anti gratifikasi , anti suap menyuap dan anti korupsi. Nota Dinas Asisten Pengawasan kepada Para Asisten dan Kabag TU Kejati Sumut Nomor : ND-117/L.2.7/H.I.2/04/2021 tentang Pembentukan UPG pada Wilayah Kejati Sumut.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah terbit Surat Perintah Tim Pengendalian Gratifikasi Nomor : KEP-46/L.2/H.I.1/04/2021 Tanggal 14 April 2021 tentang Unit Pengendali Gratifikasi KejatiSumut Terdapat Banner Anti Gratifikasi pada Ruang Pengaduan Grattifikasi di PTSP Kejati Sumut. Surat Keputusan Kajati Sumut Nomor : Kep-24/L.2/H.I.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kejati Sumut.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : Print-183/L.2/H.L.1/03/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Tim Pengawasan Program PEN di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan penilaian resiko untuk sebagian besar pelaksanaan kebijakan. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Siumatera Utara Nomor : KEP-667/L.2/Cp.2/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Tim Penanganan Manajemen Resiko. Dokumen Laporan Manajemen Resiko Sesuai Perja Nomor 6 Tahun 2020. Dokumentasi Penilaian resiko.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
telah dilakukan pelaksanaan inspeksi umum ke daerah terhadap satuan kerja untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi. Surat Perintah Kajati Sumut Nomor : Print-548/L.2/H.I.1/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Inspeksi Umum. SuratPerintah Kajati Sumut Nomor : Print-602/L.2/H.I.1/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Inspeksi Umum
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinfrmasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait melalui Media Sosial maupun surat perintah.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Telah dibuat banner mekanisme pengaduan dengan memberikan nomor kontak pengaduan 0812100646 dan alamat email pengawasankejatisumut@gmail.com
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   30
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   24
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   6
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telahditindaklanjuti oleh unit kerja. Terdapat tindak lanjut pengaduan dengan Surat Kajati Sumut Nomor : 2678/L.2/H.I.3/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Terhadap Laporan Pengaduan An. Gloria Sinuhaji, DKK
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
WBS telah dinternalisasi pada unit kerja dengan adanya ruang WBS dan Banner tentang WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Whistle Blowing System telah di iterapkan di unit kerja dengan Surat Asisten Pengawasan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri seSumatera Utara Nomor : B-197/L.2.7/H.I.2/04/2021 tanggal 22 April 2021
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dilakukan Monev WBS kepada seluruh satuan kerja di Wilayah Kejati Sumut dengan memeriksa Banner dan Ruang untuk WBS.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing telah ditindaklanjutin oleh unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama;
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Benturan Kepentingan telah disosialisasikan Surat Asisten Pengawasan Kejati Sumut Nomor : B-197/L.2.7/H.I.2/04/2021 tanggal 22 April 2021 perihal penyampaian salinan Peraturan Kejaksaan R.I Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimpelementasikan terhadap seluruh layanan dengan koordinasi antara bidang teknis dengan bidang pengawasan dalam penyelesaian permasalahan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Laporan Benturan Kepentingan telah di evaluasi secara berkala oleh unit kerja.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Saat Pandemi Covid-19 saat ini dalam melakukakan pelayanan wajib menggunakan masker, mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan menjaga jarak. Terdapat Jadwal Pelayanan Selama Bulan Suci Ramadhan. Surat Keputusan Kajati Sumut Nomor : KEP-43/L.2/Cr.5/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 Tentang Penunjukkan Pejabat Penghubung SIPPN .
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Terdapat Banner Alur Penerimaan Tamu dan Banner Protokol Kesehatan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Fasilitas pada Klinik Kejati Sumut seperti Cek Kesehatan Jantung, Cek Tekanan Darah dll. Fasilitas Pelayanan pada Gedung PTSP seperti Ruang Laktasi, Charging Station dll. Maklumat Pelayanan. Terdapat pengumuman jam pelayanan di Media Sosial Instagram.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Seluruh uraian kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dalam KEPJA No:249 Tahun 2020 Tentang SOP Di Lingkungan Kejaksaan RI. Terdapat Pelatihan Public Relation Management terhadap pegawai dengan Nodis Ketua Tim Kerja Kejati Sumut Nomor : ND-07/L.2.3/WBK/04/2021 tanggal 15 April 2021.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Koordinator Area Perubahan sudah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dengan cara melakukan briefing kepada setiap bidang dan menyesuaikan dengan SOP dalam KEPJA No:249 Tahun 2020 Tentang SOP Di Lingkungan Kejaksaan RI. Dalam mendukung WBK telah diresmikan gedung PTSP dimana setiap Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat langsung malalui PTSP yang letaknya di luar Gedung Utama Kantor KEJATI SUMUT. Monev pelayanan yang dilakukan oleh Asisten Intelijen selaku ketua tim kerja pada tanggal 23 April 2021. Terdapat fasilitas Pelayanan pada masa covid-19 yaitu area cuci tangan, cek suhu tubuh, kursi yang berjarak dan banner tentang pelayanan selama masa covid-19.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Terdapat Nota Dinas Ketua Tim Kerja WBK untuk Pelatihan Public Relation Manajemen Nomor : 08/L.2.3/WBK/04/2021 tanggal 15 April 2021.Terdapat Banner Pelatihan pada tanggal 03 Mei 2021.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi tentang pelayanan dapat diakses melalui website dan media sosial ( facebook , instagram, twitter).
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan sudah ada dan telah disosialisasikan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi seperti adanya PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Ada 4 (empat) inovasi pelayanan yaitu : adhyaksa corner, pegas, jaksa daring dan panggung demokrasi
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survei kepuasan dilakukan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara elektronik dan di ruang konsultasi secara manual. Terdapat hasil survey masyarakat periode Maret 2021.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Survey kepuasan masyarkat dapat dilihat melalui website kejati sumut. Dan survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui aplikasi SINORI ( melalui petugas pelayanan prima)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan beberapa komentar dari masyarakat yang mendapat pelayanan bahwa sulit untuk berkomunikasi langsung dengan pegawai yang di KEJATI SUMUT. Oleh sebab itu saat ini sudah tersedia ruang konsultasi di PTSP KEJATI SUMUT agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan