Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI DAIRI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuk Tim pembangunan ZI WBK-WBBM sesuai Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor KEP-13B/L.2.20/Cp/01/2021 tanggal 12 Januari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan Anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme dengan melakukan rapat Pencanangan ZI WBK-WBBM dengan bukti dukung berupa notulen rapat, absen rapat, dan dokumentasi.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM, Pencanangan dan Penandatanganan Pakta Integritas menuju ZI WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan bebas dari kiorupsi dan bersih melayani.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Adanya media sosial untuk mensosialisasikan pembanguna ZI menuju WBK/WBBM berupa website : www.kejari_dairi.go.id, FB : dairi kejaksaan, IG : @kejaksaandairi, Twitter : dairikejaksaan, youtube : Kejaksaan Negeri Dairi#vlog.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
seluruh kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan beperan sebagai role model dalam setiap kegiatan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah ditetapkan agen perubahan atas nama AZMI NOVENDRI, SH (sebagai agen perubahan pada ruang lingkup Jaksa), KHAIRIN ULYANI TARIGAN, SH (sebagai agen perubahan pada ruang lingkup pegawai TU), JULIANA KASMIANI BERUTU (sebagai agen perubahan pada ruang lingkup pegawai PPNPN, sesuai Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Nomor KEP-13D/L.2.20/Cp/01/2021 tanggal 12 Januari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi melalui pemasangan Papan Informasi 7 tertib Kejaksaan Negeri Dairi dan Pesan anti korupsi dari Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, adanya absen manual dan fingger print
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
telah melakukan inovasi yang selaras antara lain : media elektronik (Website, Face Book, Twitter, Instagram, YouTube), Mobil layanan berbakti untuk Pakpak Bharat, Mascot si Jaksa Kosim (KOpi SIdikalang Menyapa, Aplikasi Si DAIRI (Sistem Informasi dan Data Intelijen KN Dairi), Ruangan drive thru tilang, Mobil antar jemput saksi anak dan Barang Bukti, ICJS-Plus (Integrate Criminal Justice System-Plus)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Telah diterapkan SOP untuk seluruh inovasi.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan ditindaklanjuti
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Memiliki sistem pengukuran kinerja
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasional manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi dengan adanya Media Informasi Elektronik, Media Sosial, Aplikasi e-Tilang
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan survey per triwulan, Laporan Bulanan Pembinaan.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Telah ditunjuk Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dengan SK Nomor : KEP- 15 / L.2.20 / Cr.5 / 04 / 2021 tanggal 06 April 2021 An. Andri Dharma, SH.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan Pegawai disusun dengan mengacu kepada peta jabatan yang tertuang dalam Papan Struktur Organisasi, Papan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Laporan Bulanan Pembinaan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan Pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Adanya Laporan bulanan Pembinaan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Adanya Usul Mutasi / Promosi kepada Pegawai Kejari Dairi sebagai wujud dari pengembangan karir Pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi pegawai antar jabatan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Mengikuti Diklat berbasis analis kebutuhan dan Beban Kerja
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pengembangan kompetensi pegawai dipertimbangkan melalui hasil kerja pegawai tersebut
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Sertifikat pelatihan, daftar peserta seminar, Dokummentasi Bimtek
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Pegawai Kejaksaan Negeri Dairi berkesempatan untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Pegawai Kejari Dairi mengikuti pengembangan kompetensi melalui Diklat TAK, Diklat LATSAR untuk Pegawai CPNS, Bimtek, dan Sosialisasi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam perbaikan kinerja dilakukan secara bulanan, berkala, dan semester.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terdapat penetapan kinerja individu selaras dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), LHKPN, LHKASN, dan SPT Tahunan
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Hasil kerja individu memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik yaitu dengan adanya Laporan Bulanan dengan adanya WASKAT (pengawasan melekat), persemester dilakukan pemberian reward dan piagam penghargaan untuk pegawai teladan, pertahun dilakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah dilaksanakan dengan dilakukannya sosialisasi terus-menerus, dan adanya papan visual Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala dengan adanya Laporan Bulanan, Laporan triwulan, Laporan Semester, Laporan Tahunan, KGB, Kenaikan Pangkat, Cuti, serta melakukan update e-Dosir dan e-Kepangkatan melalui SIMKARI dan SICANA
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan terlibat dalam pemantauan kinerja dengan adanya Laporan Bulanan per bidang, Laporan Triwulan, Laporan Semester.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Adanya Renja (Rencana Kerja) Tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Adanya IKU (Indikator Kinerja Utama)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Adanya Aplikasi e-Monev SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Peningkatan kapasitas SDM melalui sarana BIMTEK, Sosialisasi, dan seminar
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi melalui website, e-LAPDU dan Wistle Blowing System pada website, Benner Pesan Anti Korupsi, Ruang Diversi, Mobil Layanan Berbakti untuk Pakpak Bharat, SIAP BERAKSI (selasa informasi penanganan perkara-beranda adhyaksa dairi) yang dilakukan setiap hari selasa.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan dengan memasang CCTV yang terhubung dengan android, mengisi LHKPN, LKHASN, serta SPT Tahunan dan memasang
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibangun lingkungan pengendalian berupa sarana pintu masuk dengan fingger print, CCTV berbasis android, loker penyimpanan barang tamu
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Pengadua masyarakat telah diimplementasikan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Dilakukan monitoring dan evaluasi atas penganganan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System telah di internalisasi di Kejari Dairi
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejari Dairi telah menerapkan seluruh kebijakan WBS sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
WBS dimonitoring dan dievaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Hasiil evaluasi WBS telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Terdapat identifikasi / pemetaan benturan kepentingan dengan membuat ruang pelayanan terpisah
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan telah disosialisan/internalisasii
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
HAsil evaluasi telah ditintak lanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejari Dairi memiliki kebijakan standar pelayanan dan mempunyai inovasi berupa Seluruh pelayanan mudah diakses melalui Papan Pengumuman, website, Media Sosial, Meja Konsultasi Hukum Gratis, Poliklnik, Ruang Diversi, Fasilitas Rapid Tes untuk Pegawai dan Tahanan, Banner Protokol Kesehatan, Banner Apakah sudah layak/tidak mendapatkan predikan WBK/WBBM, si Jaksa Kosim (Kopi Sidikalang Menyuluh dan Menyapa), Layanan Drive Thru Tilang, Duta Adhyaksa PTSP, Kendaraan layanan berbakti untuk Pakpak Bharat, Kendaraan Layanan antar jemput saksi anak dan Barang bukti, adanya WC difabel, parkir difabel, jalur difabel, Titik Kumpul, Kotak Pengaduan di ruang PTSP, Pemberian Bantuan APD dan Suplemen ke RSUD dan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 (untuk Dairi dan Pakpak Bharat), Adanya ruang Laktasi (menyusui), Pos Pelayanan Hukum dan Pos Pengaduan Masyarakat, e-Tamu, Denah dan Petunjuk Arah, Pos PAM PPS dan ID.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah membuat maklumat pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Adanya SOP pada setiap inovasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja antara lain : 1. Maskot Si Jaksa Kosim (Kopi Sidikalang menyuluh dan menyapa), 2. Mobil Layanan Berbakti untuk Pakpak Bharat, 3. Mobil Layanan Antar Jemput saksi anak, 4. ICJS Plus 5. Media Sosial, 6. SIAP BERAKSI (Selasa Informasi Penanganan Perkara - Beranda Adhyaksa), 7. POCADI (Pojok Baca Digital (on procces) 8. JAKSA WISATA
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejari Dairi telah melakukan reviu atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam menerapkan budaya pelayanan prima kepada seluruh pegawai sesuai dengan 10 prinsip siap melayani yaitu : 1. Kesederhanaan, 2. Kejelasan, 3. Kepastian, 4. Akurasi, 5. Keamanan, 6. Ketepatan waktu, 7. Kelengkapan Sarana Prasarana, 8. Kemudahan Akses, 9. Keramahan, 10. Kenyamanan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Seluruh pelayanan mudah diakses melalui Papan Pengumuman, website, Media Sosial, Meja Konsultasi Hukum Gratis, Ruang Diversi, serta pemasangan benner
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Terdapat sistem sanksi / reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Terdapat inovasi pelayanan antara lain : si Jaksa Kosim (Kopi Sidikalang Menyuluh dan Menyapa), Kendaraan layanan berbakti untuk Pakpak Bharat, Kendaraan Layanan antar jemput saksi anak dan Barang bukti, SIAP BERAKSI (selasa penanganan perkara-beranda adhyaksa), JAKSA WISATA, POCADI (Pojok Baca Digital on procces) adanya PTSP dan e-Tamu, media elektronik
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Melakukan pengisian Aplikasi Bersatu Survey pada SINORI
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil Survey dapat diakses pada website, media sosial, papan pengumuman, dan media elektronik.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan