Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI ASAHAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Telah dibuat surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Asahan Nomor: KEP-22A/L.2.23/Cp.2/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Asahan Tahun2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Penentuan anggota Tim Kerja merupakan salah satu proses tahapan pembentukan Tim Kerja Kejaksaan Negeri Asahan yang dimulai dari tahapan pembuatan undangan pembentukan Tim Kerja, pelaksanaan rapat pembentukan Tim Kerja, penentuan anggota Tim Kerja, dan pengesahan Tim Kerja.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Terdapat dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Asahan.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
- Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Asahan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di mana maksud dan tujuannya adalah untuk menjadikannya sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Asahan dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Sosialisasi terkait pembangunan WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Asahan dibagikan melalui website: kejari-asahan.kejaksaan.go.id dan media sosial, di antaranya Facebook: facebook.com/kejariasahan1, Twitter: twitter.com/kejariasahan, Instagram: instagram.com/kejariasahan, dan YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCY_xReykLRgeNXYn8LLiIUQ.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
- Terdapat kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Asahan.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
- Telah dilakukan rapat dan monitoring evaluasi secara berkala yang dilaporkan secara berjenjang.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
- Catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sedang dan telah ditinjaklanjuti.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Kepala Kejaksaan Negeri Asahan menjadi Role Model telah memberikan teladan dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM seperti menetapkan agen perubahan, membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi, melakukan pembuatan banner, siraman rohani, dan pengarahan dalam setiap apel.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Telah ditetapkan agen perubahan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Asahan Nomor: KEP-22B/L.2.23/Cp.2/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Kejaksaan Negeri Asahan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Pembangunan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Kejaksaan Negeri Asahan telah dan terus dilakukan, seperti adanya pemasangan banner dan kata-kata mutiara, penyampaian siraman rohani atau ceramah agama, pengarahan dalam setiap apel oleh Kepala Kejaksaan Negeri Asahan sebagai role model, dan pernyataan pada Maklumat Pelayanan.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Sebagian besar anggota organisasi, baik pegawai maupun honor di lingkungan Kejaksaan Negeri Asahan terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, termasuk dengan menyemarakkan slogan Kejaksaan Negeri Asahan yaitu BERANI (Berintegritas, Ramah, dan Melayani).
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Semua SOP unit telah mengacu pada peta proses bisnis yang juga disertai penerapan inovasi yang selaras seperti pemanfaatan aplikasi elektronik pada beberapa sektor bidang di lingkungan Kejaksaan Negeri Asahan.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Seluruh SOP telah diterapkan yang juga disertai dengan inovasi untuk mendukung dan mempermudah kinerja baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun penyelesaian tugas.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
- Koordinator pada masing-masing bidang telah mengevaluasi dan menindaklanjuti sebagian besar SOP utama berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- Sistem pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi di Kejaksaan Negeri Asahan di antaranya sistem pengukuran kinerja pada Sekretariat dengan pengelolaan surat masuk melalui aplikasi SiPede, sistem kepegawaian pada bagian pembinaan dengan aplikasi yang merekap kehadiran dan informasi kepegawaian, dan sistem pelayanan publik berupa informasi yang dapat diakses elalui website Kejaksaan Negeri Asahan.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Pemberian pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dengan memanfaatkan website dan media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube untuk membagikan informasi dan media pelayanan pengaduan.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik telah dilakukan secara berkala.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Keterbukaan informasi Kejaksaan Negeri Asahan diterapkan melalui media sosial dan website, di mana terdapat pembaruan informasi mengenai kegiatan, jadwal sidang, informasi tilang, dan struktur organisasi.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi telah dilakukan dan ditindaklanjuti.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
- Sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Terdapat penerapan mutasi internal sesuai dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Asahan Nomor: PRINT-107/L.2.23/Cp.2/09/2020 yang memerintahkan pegawai An. Hani Serepina Purba, S.H. untuk melaksanakan tugas di Bidang Tindak Pidana Umum dari tugas di Bidang Tindak Pidana Khusus.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Mutasi pegawai antarjabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan yang juga disesuaikan dengan kebutuhan per bidang.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kerja.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Kepala Kejaksaan Negeri Asahan berdasarkan Surat Perintah Nomor: B-3690/L.2.23/Cp.3/09/2020 perihal Usulan Jabatan Struktural Eselon V pada Kejaksaan Negeri Asahan mengusulkan Christin Juliana Sinaga, S.H. menjadi Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Bidang Pidana Umum, Raymond Saptahari, S.H. menjadi Kepala Sub Seksi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada bidang Intelijen, Gusti Martina Lova Situmorang, Amd. menjadi Kepala Sub Seksi Barang Bukti.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Rencana pengembangan kompetensi pegawai dilakukan dengan mempertimbangan hasil pengelolaan kinerja pegawai yang didukung dengan adanya penilaian kinerja pegawai yang dilakukan setiap tahun melalui SKP.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
- Terdapat kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% di mana beberapa pegawai memiliki keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
- Sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. Terdapat Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: PRINT-817/L.2/Cp.2/04/2021 untuk mengikuti Diklat Human Trafficking Angkatan-I An. Novanema Duha, S.H, M.H., Surat Perintah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: PRINT-613/L.2/Cp.2/03/2021 yang memerintahkan CPNS Kejaksaan RI untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (Diklat TAK) Tahun 2021 An. Yunda Andriyani, S.Kom.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Asahan dengan mengikuti pengembangan kompetensi melalui sosialisasi, diklat, dan bimtek.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kerja telah dilakukan.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP).
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Ukuran kinerja individu di Kejaksaan Negeri Asahan telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja indivdu level di atasnya.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward/penghargaan.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Penegakan aturan disiplin dan kode etik Kejaksaan Negeri Asahan antara lain: pegawai mematuhi jam masuk kerja pukul 07.30 WIB dengan menandatangani absensi pegawai, pemotongan tunjangan kinerja terhadap pegawai yang terlambat masuk jam kantor dan pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, pemajangan larangan perihalm gratifikasi dalam bentuk apapun kepada jaksa dan pegawai internal di Kejaksaan negeri Asahan, serta pemajangan larangan dan kewajiban PNS berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Data informasi kepegawaian dimutakhirkan secara berkala, termasuk jika adanya perubahan/update data kepagawaian di Simkari.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan terkait pembuatan renja, renstra, lakip, serta perjanjian kinerja tahunan.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Pimpinan memberikan arahan kepada para Kepala Bidang agar penyusunan anggaran lebih akurat sesuai kebutuhan yang ada sehingga penyerapan anggaran lebih maksimal.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Seluruh pimpinan per bidang terlibat dalam pencapaian kinerja secara berkala, terkait laporann bulanan, triwulan, dan tahunan.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Setiap bidang telah memiliki dokumen perencanaan lengkap.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen perencanaan Kejaksaan Negeri Asahan telah berorientasi hasil.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Setiap bidang/unit kerja Kejaksaan Negeri Asahan memiliki IKU.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Seluruh indikator kinerja unit kerja Kejaksaan Negeri Asahan telah SMART.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Laporan kinerja Kejaksaan Negeri Asahan telah disusun tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja dan capaian kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat, bimtek dan sosialisasi.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakasanakan oleh seluruh SDM yang kompeten.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan secara berkabaik kepada internal maupun eksternal melalui arahan maupun sarana media sosial.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan dengan adanya Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Asahan Nomor: PRINT-132/L.2.23/Cp.2/05/2021 yang memerintahkan kepada Harold M.M.M. Manurung, S.H., M.H. untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Penerima Laporan Gratifikasi. Talah dilaksanakan pembuatan spanduk-spanduk bertema "No Gratifikasi Zona Integritas pada Kejaksaan Negeri Asahan" dengan menyertakan nomor telepon 0813 4289 9900 sebagai sarana kepada masyarakat untuk menyampaikan laporannya. Menyediakan ruangan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan petugas penerima laporan An. Harold M.M.M.Manurung, S.H., M.H.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- Kejaksaan Ngegeri Asahan telah membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
- Kejaksaan Negeri Asahan telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Sudah dilaksanakan sosialisasi Prime Mover (SE Jamwas Nomor 004 Tahun 2016)
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- SPI telah dinnformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait di lingkungan Kejaksaan Negeri Asahan.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Telah disediakan ruangan atau Pos Pengaduan Masyarakat serta petugas piket untuk menerima masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Kejaksaan Negeri Asahan telah menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Kejaksaan Negeri Asahan telah menerbitkan spanduk Whistle Blowing System yang didukung dengan pemasangan CCTV di beberapa sudut di lingkungan Kejaksaan Negeri Asahan.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Kepala Kejaksaan Negeri Asahan telah menerbitkan Surat Perintah Nomor: PRINT-131/L.2.23/Cp.2/05/2021 memerintahkan kepada Raymond Saptahari, S.H. untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Penerima Whistle Blowing System Kejaksaan Negeri Asahan dan juga telah menyediakan ruangan Whistle Blowing System (WBS) di Kejaksaan Negeri Asahan.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Kejaksaan Negeri Asahan menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Kejaksaan Negeri Asahan telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke setiap bidang di lingkungan Kejaksaan Negeri Asahan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ke seluruh layanan.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Kejaksaan Negeri Asahan telah mengevaluasi Penanganan Benturan Kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Kejaksaan Negeri Asahan telah membuat ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang nyaman disertai dengan petugas yang siap melayani keperluan masyarakat.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Terdapat Maklumat Pelayanan yang dipasang di ruang PTSP dan website Kejaksaan Negeri Asahan.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Kejaksaan Negeri Asahan telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Petugas PTSP telah mendapatkan sosialisasi/pelatihan terkait pelayanan dan penerapan budaya pelayanan prima kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Asahan juga ikut serta dalam pelatihan Public Relation di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan menunjuk beberapa orang petugas PTSP melalui zoom meeting pada bulan Mei 2021.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Kejaksaan Negeri Asahan terus memperbarui informasi melalui website: kejari-asahan.kejaksaan.go.id, Facebook: facebook.com/kejariasahan1, Twitter: twitter.com/kejariasahan, Instagram: instagram.com/kejariasahan, dan Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCY_xReykLRgeNXYn8LLiIUQ terkait aktifitas dan informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Asahan.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Pada ruang PTSP ditautkan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Petugas PTSP dengan ramah melayani masyarakat, menyediakan makanan dan minuman ringan kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat langsung diselesaikan pada hari itu juga. Ruang PTSP sendiri memiliki TV informasi dan papan berjalan serta difasilitasi AC dan perlatan disinfektan terkait penerapan protokol kesehatan di era Covid-19. Selain itu tersedia minuman berupa kopi gratis untuk masyarakat yang datang.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Terdapat pelayanan TTM (Tebus Tilang di Mesjid) sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor Kejaksaan Negeri asahan untuk membayar tilang. Telah dibuat pelayanan Teti Asal (Tebus Tilang Antar Sampai Alamat) yang memudahkan pembayaran tilang di rumah. Terdapat layanan Si Abang Sate (Sistem Antar Barang Bukti) yang langsung mengantarkan barang bukti ke masyarakat. Tersedia kotak pengaduan yang dibuat di pagar luar kantor untuk menerima pengaduan dari masyarakat.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Survey kepuasan masyarakat dilakukan secara berkala.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Survey kepuasan masyarakat terdapat pada situs website Kejaksaan Negeri Asahan sekaligus masyarakat juga dapat menyampaikan surveynya dengan mengirim ke kotak pengaduan yang disediakan di pagar luar kantor Kejaksaan Negeri Asahan.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
- Sebagian besar survey kepuasan masyarakat telah ditindaklanjuti.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan