Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BELAWAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Telah dibuat Tim Pembangunan ZI Kejaksaan Negeri Belawan dengan SK Kepala Kejaksaan Belawan No:Kep-16/L.2.26.1/Cp.3/03/2021 Tanggal 30 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Berdasarkan hasil rapat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di kejaksaan Negeri Belawan telah ditentukan Tim Kerja melalui prosedur atau mekanisme yang jelas.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Belawan telah membuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah di tandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belawan
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam Dokumen Rencana Kerja telah terdapat target-target prioritas terhadap 6 (enam) area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Dilakukan sosialisasi melalui berbagai media sosial seperti website, instagram, maupun facebook
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Dokumen Monitoring dan evaluasi kegiatan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Dokumen Monitoring dan evaluasi kegiatan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Dokumen tindak lanjut hasil monitoring
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Pimpinan memberikan arahan dalam berbagai kesempatan seperti pada rapat pegawai maupun apel
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-SK Agen Perubahan No:17/Cr.5/03/2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Terdapat Maklumat Pelayanan, Pakta Integritas yang ditandatangani seluruh pegawai dan karyawan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dokumen Komitmen Bersama yang ditandatangani seluruh Pegawai Kejari Belawan baik Jaksa maupun TU, adanya Yel-Yel atau Jargon "KEJARI BELAWAN BERANI" BErintegritas, PRofesional, Akuntabel, melayaNI.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Setiap bidang telah membuat SOP yang mengacu pada layanan prima dan inovasi yang telah dibentuk.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Setiap pelayanan telah sesuai SOP yang di buat oleh setiap bidang.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Laporan/ Rapat Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Capture Aplikasi CMS, SIPEDE, E-DOSIR, E-OFFICE, SIMKARI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Terdapat aplikasi SIMKARI yang didalamnya terdapat Data Kepegawaian
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan terhadap publik sudah dipermudah dengan penggunaan teknologi seperti : pengaduan/konsultasi hukum melalui website kejari Belawan/pengembalian barang bukti Gratis /Antar Jemput Saksi melalui SMS/WA dan pesan-pesan di media sosial Dan telah ada bukti wawancara/testimoni terhadap yang ada
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi secara berkala.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- SK Pejabat Pengelola Informasi Publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Laporan monitoring dan laporan tindak lanjut Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai memuat beban pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pegawai dan spesifikasi pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Sprint Pegawai, -Rencana Kebutuhan Pegawai. Seluruh pegawai telah menduduki jabatan sesuai dengan SK Jabatan maupun Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Belawan. Terdapat Sprint Rotasi pegawai.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Dokumen Monitoring dan evaluasi penempatan Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-SPRINT-28/L.2.26/C.2/04/2021 Tanggal 26 April 2021 Atas nama Muhammad Furqon Al Rosyid Telah di buat sprint mutasi internal Kepala Kejaksaan Negeri Lingga kepada para pegawai Tata Usaha guna untuk pengembangan karir dan pengetahuan terhadap bidang-bidang lainnya.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Unit kerja telah memberikan pertimbangan terkait dengan mutasi pegawai.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-SPRINT-18/L.2.26.1/Cp.2/03/2021 tanggal 26 Maret 2021(TAK), -SPRINT -33/L.2.26/Cp.2-05/2021 tanggal 04 Mei 2021(BIMTEK PTSP), -SPRINT-35/L.2.26/Cp.2/05/2021 tanggal 05 Mei 2021(SIPP)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Dokumentasi Kegiatan,Matrik Hasil Assesment
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Dokumen Sertifikat Diklat, dan foto kegiatan in house training
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
sudah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Dokumen Monitoring Pengembangan Kompetensi Pegawai
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Dokumen Perjanjian Kinerja dan Dokumen SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya (terdapat dalam SKP individu).
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Dokumen SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Dokumen SKP
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Nota Dinas Tertib Perkantoran
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Telah dilakukan pemutakhiran perubahan data pegawai melalui jaringan SIMKARI.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Foto Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan turut serta dalam menyusun Perjanjian Kinerja untuk meraih predikat ZI WBK
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Foto Kegiatan Pemantauan Pimpinan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen Rencana Kerja Kejari Belawan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen Rencana Kerja Kejari Belawan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Dokumen Indikator Kinerja Utama
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
- Dokumen Indikator Kinerja Utama
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan Kinerja Bulanan tiap Bidang
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja-Laporan Kinerja Bulanan tiap Bidang
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Foto Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan telah dilakukan sample ke beberapa orang pegawai
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Dokumen Unit Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
sudah dilakukan pembangunan lingkungan pengendalian - Dokumen SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Dokumen Penilaian Risiko / Peta Risiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Foto Kegiatan Pengendalian Risiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
foto Sosialisasi SPI dan Telah dilaksanakan wawancara terhadap beberapa orang pegawai terkait SPIP
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Unit Pengaduan Masyarakat/ Hotline Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
laporan monev pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Dokumen tindak lanjut evaluasi Pengaduan Masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Dokumen Whistle Blowing System dan dokumen sosialisasi WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
- Dokumen Whistle Blowing System, Foto Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan monev dan laporan kegiatan serta dokumentasi kegiatan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan evaluasi penerapan WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
-Dokumen Pemetaan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
- Foto Sosialisasi Penangan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Telah dilaksanakan sample ke pegawai apakah mengetahui ttg kebijakan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Laporan monev dan dokumentasi kegiatan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Dokumen Tindak lanjut benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Dokumen-Dokumen Standar Pelayanan Publik
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Dokuman Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Dokumen SOP Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Dokumen Reviu SOP Pelayanan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Foto Sosialisasi Penerapan Budaya Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Capture informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, dsb);
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- dokumentasi pemberian reward kepada pegawai yang memberi pelayanan prima
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Semua layanan telah terintegrasi pada PTSP Kejari Belawan. - Foto PTSP Kejari Belawan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Dokumen Program Unggulan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
E-survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan secara berkala lewat website Kejari Belawan yang sudah terintegrasi ke website sinori
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media yaitu website kejari belawan
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dokumen tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan