Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TOBA SAMOSIR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir Nomor KEP-01/L.2.27/Cp.1/03/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tgl 31 Maret 2021di Lingkungan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, dan Pembentukan Tim Kerja WBK/WBMM Cabjari Porsea KEP-03/L.2.27.7.1/Cr.5/05/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pemilihan Anggota Tim meliputi seluruh bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Anggota Tim yang terpilih sebagai Tim Kerja Zona Integritas adalah Anggota yang memenuhi standart penilaian masing masing Bidang Seksi
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dituangkan kedalam Rencana Aksi Oleh Tim Kerja. Nota dinas Oleh Koordinator Program Penguatan Ketatalaksanaan kepada para Kepala Seksi dan Pegawai seluruh Kejaksaan Negeri Toba Samosir perihal skema pemberitaan melalui sosial media
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Penentuan Rencana Aksi dibuat berdasarkan poin-poin penilaian LKE. Pembangunan Gedung Baru PTSP untuk memaksimalkan Pelayanan sebagai salah satu target prioritas.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dalam mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir melalui mekanisme yaitu melalui media Sosial (Instagram, Twitter, Facebook, Toba TV, dan Website Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan Media online dan Cetak (koran).
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Kegiatan Pembangunan sudah dilaksanakan sesuai rencana melalui nota dinas Ketua Tim Kerja Nomor : ND-01/L.2/WBK/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas perbulan Maret 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Kegiatan Pembangunan WBK/WBMM telah dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui nota dinas Ketua Tim Kerja ZI nomor : ND-02/L.2/WBK/03/2021 tentang hasil rapat rencana kegiatan deklarasi pembungan zona integritas dan memorandum
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
D
Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti dengan melakukan rapat Evaluasi Kinerja Nomor : ND-03/l.2.27/Cp.2/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Rapat Evaluasi Kinerja Pembangunan WBK/WBBM
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir tgl 30 Maret 2021 Nomor : Print-26/L.2.27/Cp.3/03/2021 tentang Perintah menjadi Role Model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
B
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir Nomor : KEP-06/L.2.27/Cp.1/03/2021 tentang Pembentukan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM kejaksaan Negeri Toba Samosir
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
telah terbit Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangin dan stempel basah oleh Eselon V dan IV pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Setiap anggota organisasi, baik pegawai, honorer dan CS berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan Zona Integritas dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan TInggi Sumatera Utara Nomor : Kep-07/L.2.27/Cp.1/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Panitia Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Penyusunan SOP pada lingkungan Kejaksaan Negeri Toba Samosir Sedang dalam Tahap pemeriksaan oleh pimpinan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
D
penerapan SOP di lingkungan Kejaksaan Negeri Toba Samosir telah diterapkan oleh setiap bidang namun belum maksimal
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
D
Ketua Tim Kerja duduk bersama dengan para Koordinator Area Perubahan untuk melakukan evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
selain menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kejagung, KEJATI SUMUT juga membuat beberapa Aplikasi tambahan yang akan menunjang kinerja pelayanan Kejaksaan Negeri Toba Samosir Aplikasi yang dirancang akan terkoneksi dengan aplikasi yang telah ada dari kejagung. Tim IT Kominfo juga memberikan masukan dan arahan dalam perencanaan pembuatan aplikasi.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri Toba Samosir menggunakan Aplikasi SIMKARI dan E-Dosir.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Untuk saat ini Kejaksaan Negeri Toba Samosir menyediakan Aplikasi terpusat yaitu Melalui Website Kejaritobasa.go.id
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan survey per triwulan, Laporan Bulanan Pembinaan.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
PPID dapat diakses secara mutakhir dan lengkap
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Adanya Papan Struktur Organisasi, Papan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan Pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Adanya Laporan bulanan Pembinaan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Adanya Usul Mutasi / Promosi
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi pegawai antar jabatan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Mengikuti Diklat berbasis analis kebutuhan dan Beban Kerja
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Pengembangan kompetensi pegawai dipertimbangkan melalui hasil kerja pegawai tersebut
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
tidak ada
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Pegawai Kejaksaan Negeri Toba Samosir berkesempatan untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Diklat TAK, Diklat LATSAR untuk Pegawai CPNS, Bimtek, Sosialisasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
Hasil kerja individu memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Absensi Manual dan Fingerprint
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dilakukan reward dengan memberikan piagam penghargaan untuk pegawai terbaik per semester
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Papan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Laporan Bulanan, Laporan triwulan, Laporan Semester, Laporan Tahunan, KGB, Kenaikan Pangkat, Cuti
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Telah disusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Adanya Laporan Bulana per bidang, Laporan Triwulan, Laporan Semester.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Adanya Renja 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Adanya IKU (Indikator Kinerja Utama)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Adanya Aplikasi e-Monev SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Mengikuti BIMTEK, Sosialisasi
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Adanya e-LAPDU dan Wistle Blowing System pada website, Benner Pesan Anti Korupsi, Ruang Diversi.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   4
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   4
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   4
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System telah di internalisasi di Kejari Tobasa
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Kejari Tobasa telah menerapkan seluruh kebijakan WBS sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
WBS dimonitoring dan dievaluasi secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Hasiil evaluasi WBS telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
-
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
-
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Telah membuat maklumat pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
-
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejari Toba Samosir telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam menerapkan budaya pelayanan prima kepada seluruh pegawai
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Adanya Papan Pengumuman, website, Media Sosial, Meja Konsultasi Hukum Gratis, Poliklnik, Ruang Diversi, Fasilitas Rapid Tes untuk Pegawai dan Tahanan, Banner Protokol Kesehatan
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
sudah ada reward atau punishmen
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejari Toba Samosir telah melakukan beberapa Inovasi Pelayanan Berupa : NGOPI, KOPI, dan SIABANG JAMPANG, PERSIDANGAN SECARA ONLINE, antar Jemput saksi
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
sudah dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat dengan Melakukan Survey kerja Sama dengan BPS Kabupaten Toba Samosir
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
website, media sosial.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan