Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PEMATANG SIANTAR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Peamtangsiantar No : KEP-1375/L.2.12/Cp.1/04/2021 Tanggal 01 April 2021;
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-1. SK Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Peamtangsiantar No : KEP-1375/L.2.12/Cp.1/04/2021 Tanggal 01 April 2021;
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Telah dibuat dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
- Telah terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
B
- Banner WBK; Media Sosial Facebook; Media Sosial Instagram ; Media Sosial Youtube; Media Sosial Twitter
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
- Sebagian besar kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
C
- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan namun belum berkala
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
C
- Sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring/evaluasi telah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-1. Dokumen Daftar Hadir Pegawai yang ditandatangani Kajari; 2. Dokumentasi Rapat dan Notulen dalam membangun WBK / WBBM;
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SK Kajari No : 890/L.2.12/Cp.1/04/2021Tanggal 01 April 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-1. Dokumen Daftar Hadir Pegawai yang ditandatangani Kajari; 2. Pembuatan Banner Disiplin Pegawai; 3. Dokumentasi Rapat dan Notulen dalam membangun WBK / WBBM;
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
-1. Dokumen Daftar Hadir Pegawai yang ditandatangani Kajari; 2. Dokumentasi Rapat dan Notulen dalam membangun WBK / WBBM;
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
-1. SOP CMS; 2. SOP Tilang; 3. SOP Pelayanan Hukum; 4. SOP Pidum 5. SOP Pidsus
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
C
- Telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
C
-Sebagian besar SOP utama telah dievaluasi namun belum ditindaklanjuti
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- 1. Foto Centralized Database berupa CMS untuk perkara Pidum dan Pidsus; 2. Foto Aplikasi SIPEDE 3. Foto Aplikasi Kepegawaian SIMKARI 4. Foto Aplikasi E-Tilang 5. Foto Aplikasi Arsyss
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- Operasional manajemen SDM menggunakan teknologi informasi secara terpusat yaitu Aplikasi SIMKARI.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- aplikasi yang digunakan oleh satker untuk menunjang kinerja pelayanan publik yang bekerja sama dengan pemko pematangsiantar adalah Sistem Informasi dan Inovasi Aplikasi (Portal Pengembalian Barang Bukti Gratis, Sistem Informasi Pengaduan (SIPEKAN), dan Sistem Informasi Pelayanan Hukum Gratis (SIBAKUM) yang dapat diakses pada www.pematangsiantar.go.id/kejari
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
- telah dilakukan pelaporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik tetapi tidak secara berkala;
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
-Telah terbit Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nomor : KEP-1073/L.2.12/C/04/2021 Tanggal 22 April 2021 tentang Pejabat Penghubung Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
-Monev Pelaksanaan kebijakan informasi publik telah dilakukan oleh Ki Pejabat SIPPN. Adanya Ruang Pelayanan Publik yang berfungsi untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dimana personil yang bertugas dari Jaksa Fungsional pada bidang Datun dan Intelijen Kejatri Pematangisantar. .Terdapat Laporan Bulanan tentang Pos Pelayanan Informasi Publik.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-1. Dokumen jumlah pegawai dan Jumlah jabatan sebagai bahan evaluasi; 2. Usulan Penambahan/Mutasi Pegawai Baru ke Kejati Sumatera Utara/Pembinaan Kejagung RI; 3. Laporan E-monev Bulanan ke Pembinaan Kejagung;
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-1. Dokumen jumlah pegawai dan Jumlah jabatan sebagai bahan evaluasi; 2. Surat Perintah melaksanakan tugas dari Kajari
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-telah dilakukan nonev melalui laporan bulanan kepegawaian ke kejati sumut setiap bulan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- 1. Surat Perintah Mutasi pegawai internal;
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Selain memperhatikan kompetensi jabatan, bagian kepegawaian juga memperhatikan kebutuhan Bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Telah dilakukan Monev terhadap kegiatan mutasi kepada pegawai yang dimutasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Dalam hal Training, Kejaksaan Negeri Pematangsiantar mengikuti arahan dari Pusat Diklat Kejaksaan Agung
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
1. Sertifikat Diklat dari para pegawai (Badiklat Kejaksaan RI); 2. Sertifikat Pelatihan In-House Training, Seminar, FGD dari para pegawai; 3.Foto kegiatan
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-1. Dokumen jumlah pegawai dan Jumlah jabatan sebagai bahan evaluasi;
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. 1. Dokumen jumlah pegawai dan Jumlah jabatan sebagai bahan evaluasi; 2. SP Diklat 3. Permohonan S2/Strata lain
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
1. Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor : B-305/C.4/Cp.2/04/2021 tanggal 06 April 2021 tentang peserta lulus inpassing fungisonal keuangan. 2. Dokumen jumlah pegawai dan Jumlah jabatan sebagai bahan evaluasi; 3. SP Diklat 4. Permohonan S2/Strata lain
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
-Pola pengembangan kompetensi dimulai dengan penunjukan pegawai sesuai dengan penempatan bidang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
- Sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi. Sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); Dokumen SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
Tidak
-Belum diterbitkan SK Kepala Kejaksaan Negeri tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Terbaik dan Terburuk pada Kejari Pematangsiantar
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
- Banner PP No. 53 Tahun 2010; Buku Waskat
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutahirkan setiap ada perubahan data pegawai melalui aplikasi E-Dorsir dan SIMKARI Kepegawaian; SIMKARI Kepegawaian; Papan Kontrol Pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Dokumen SKP
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Dokumen SKP
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Dokumen SKP
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- 1. Dokumen Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja; 2. Dokumen Renja; 3. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- 1. Dokumen Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja; 2. Dokumen Renja; 3. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- 1. Dokumen Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja; 2. Dokumen Renja; 3. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
-Pengiriman Laporan Bulanan Pembinaan pada awal bulan melalui APLIKASII SILABIN
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan Kinerja 2020 telah selesai
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Semua data yang dilampirkan pada Laporan Kinerja merupakan data berupa rencana kerja, target kinerja dan capaian kinerja satuan kerja Kejari Pematangsiantar
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Telah dilakukan pelatihan memenuhi undangan dari Kementrian Keuangan Nomor Dirjen Perbendaharaan: UND-1/WPB.02/KP.04/2021 tanggal 25 Juni 2021.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
-SDM yang melaksanakan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja terdiri Kepala Kejaksaan Negeri, para Kasi dan Kasubbag serta Eselon V dan Pejabat Fungsional.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Banner Stop Pungli; LHKPN dan LHKASN
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Banner Stop Pungli; LHKPN dan LHKASN
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
D
-Akan dibangun lingkungan pengendalian pada Kejari pematangsiantar
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
D
-akan dilakukan penilaian resiko untuk sebagian besar pelaksanaan kebijakan. Dokumentasi Penilaian resiko.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-akan dilakukan pkegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
-akan diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait melalui Media Sosial maupun surat perintah.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
-Telah dibuat banner mekanisme pengaduan dengan memberikan nomor kontak pengaduan 0811 9319 804
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
-Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telahditindaklanjuti oleh unit kerja.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-WBS sudah dinternalisasi pada unit kerja
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-Whistle Blowing System telah di iterapkan di unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
-Telah dilakukan Monev WBS secara tidak berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
-Sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing telah ditindaklanjutin oleh unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama;
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
C
-Benturan Kepentingan telah disosialisasikan kesebagian kecil layanan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
C
-Penanganan Benturan Kepentingan telah diimpelementasikan ke sebagian kecil layanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
-Laporan Benturan Kepentingan dievaluasi oleh unit kerja tidak secara berkala
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Saat Pandemi Covid-19 saat ini dalam melakukakan pelayanan wajib menggunakan masker, mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan menjaga jarak. Surat Keputusan Kajari Pematangsiantar Nomor : KEP-1073/L.2.12/C/04/2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Penunjukkan Pejabat Penghubung SIPPN .
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
C
1. Terdapat Banner Alur Penerimaan Tamu dan Banner Protokol Kesehatan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 2. Fasilitas pada Klinik Kejati Sumut seperti , Cek Tekanan Darah dll. 3. Fasilitas Pelayanan pada Gedung PTSP seperti Ruang Menyusui, dll. 4. Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
B
- SOP Pidana Umum; SOP Pidana Khusus; SOP Pengawalan; SOP Pengambilan Barang Rampasan; SOP Pengambilan Tilang
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
-1. Dalam mendukung WBK telah dibangun ruang PTSP dimana setiap Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat langsung malalui PTSP 2. Terdapat fasilitas Pelayanan pada masa covid-19 yaitu area cuci tangan, cek suhu tubuh, kursi yang berjarak dan hand sanitizer dan tissu 3. Terdapat Petunjuk Arah, Parkir Khusus Disabilitas dan Kursi Roda
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
- Briefing Satpam; Briefing Petugas Piket
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Informasi tentang pelayanan dapat diakses melalui website dan media sosial ( facebook , instagram, twitter).
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
- sistem punishment/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan akan disosialisasikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
- Foto Kegiatan PTSP; Foto Pelayanan E-Tilang;
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
-Terdapat inovasi pelayanan yang dapat diakses di website https://pematangsiantar.go.id/kejari/ yaitu Portal Pengembalian Barang Bukti Gratis; Sistem Informasi Pengaduan(SIPEKAN); dan Sistem Informasi Pelayanan Hukum Gratis (SIBAKUM)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Survei kepuasan dilakukan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara manual. 1. Foto Kotak Saran; 2. PTSP
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
- Survey kepuasan masyarkat belum dapat diakses secara terbuka
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
C
- akan dilakukan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan