Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SIBOLGA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Telah dibentuk Tim Kerja dan Surat Keputusan pembentukan Tim Kerja telah dimutakhirkan sesuai dengan mutasi terbaru. SK KEP- / L.2.13.1/03/2021 per tanggal 08 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Ya, sesuai dengan prosedur dan petunjuk dari Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas telah disusub dan dievaluasi secara berkala
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
- Ya, hanya sebagian target prioritas yang relevan.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Ya, sudah dilakukan sesuai mekanisme secara langsung maupun online melalui website dan sosial media Kejaksaan Negeri Sibolga
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
- Ya, sebagian besar kegiatan pembangun sudah dilaksanakan sesuai rencana.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Ya, sebagian besar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala(bulanan)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
- Ya, sebagian besar sudah ditindaklanjuti.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga sangat berperan aktif dalam pelaksanaan Pembanguna WBK/WBBM.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
B
- Ya, sudah ditetapkan agen perubahan pada Kejaksaan Negeri Sibolga namun belum sepenuhnya berkontribusi
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Ya, sudah dibangun budaya kerja dan pola pikir para Pegawai di Kejaksaan Negeri Sibolga
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
-Ya, sebagian besar anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Ya, sudah mengacu pada peta proses bisnis instansi dan juga telah melakukan inovasi yang selaras
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
-Ya, Prosedur operasional tetap telah diterapkan dan juga melakukan inovasi yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
- Ya, sudah di evaluasi secara berkala
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
-Ya, sudah menggunakan teknologi informasi.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
-Ya, operasionalisasi manejemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
-Ya, pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi. Contohnya : Website dan Sosial Media
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
- Ya, sudah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
-Ya, Keterbukaan informasi publik telah diterapkan
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
-Ya, sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijaka keterbukaan secara berkala.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Ya, sudah sesuai dengan beban kerja masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
- Ya, sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Ya, sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Ya, sudah menyesuaikan dengan kompetensi dan beban kerja masing-masing pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
-Ya, sudah melakukan mutasi pegawai dengan memperhatikan kompetensinya
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Ya, sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi untuk perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Ya, sudah dilakukan dengan adanya Diklat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
-Ya, sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai memperhatikan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
-Ya, sebagian kecil terdapat kesenjangan kompetensi pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
-Ya, sudah memperoleh kesempatan/hak untuk ,mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
- Ya, sebagian besar pengembangan kompetensi melakukan upaya kompetensi kepada pegawai dengan kerjasama dengan instansi lain.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
-Ya, telah dilakukan monitoring dan evaljuasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Ya, penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi selaras dengan sasaran kinerja pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
- Ya, sebagian ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
C
-Ya, sudah dilakukan pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Ya, sudah dilakukan pemberian reward/pengembangan karir individu oleh atasan.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
-Ya, aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Ya, data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Ya, seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Ya, pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Ya, pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Ya, dokumen perencanaan sudah ada
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Ya, dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Ya, terdapat Indikator Kinerja Utama
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
-Ya, sebagian besar kinerja telah menggunakan indikator kinerja SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Ya, laporan kinerja telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
-Ya, pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Ya, terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
-Ya, pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Ya, telah dilakukan sosialisasi public campign tentang pengendalian gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Ya, pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
-Ya,telah dibangun lingkungan pengendalian sesuai dengan ditetapkan organisasi
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-Ya, telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-Ya, telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Ya, SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
-Ya, Unit Kerja telah mengimplemtasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   15
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   15
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Ya, telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penangan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Ya, hasil evaluasi atas penangan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Ya, Whistleblowing telah di internalisasi di unit kerja
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-Ya, Unit Kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Ya, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Ya, seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
-Ya, telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
-Ya, penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
-Ya, penanganan Bnturan Kepentingan telah diimplementasikan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Ya, telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Ya, hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Ya, Unit Kerja telah memiliki Kebijakan Standar Pelayanan yang ditetapkan organisasi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
- Ya, Unit Kerja telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
- Ya, terdapat SOP sesuai yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
- Ya, unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
- Ya, telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Ya, informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Ya, telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
- Ya,telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
- Ya, terdapat inovasi pelayanan
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Ya,telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Ya, hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
- Ya, telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan