Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI DELI SERDANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berpredikat WBK dan menuju WBBM telah dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor : KEP-05/L.2.14/Cp.2/03/2021 tanggal 31 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Telah Dilakukan pemilihan Anggota dengan prosedur / dan mekanisme yang jelas, seperti dibuat rapat pembentukan Tim Kerja, dan pemberian tanggung jawab kepada masing-masing koordinator dan anggota.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Telah dibuat dokumen Rencana Kerja yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai penanggungjawab
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Seluruh pembangunan Rencana Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disesuaikan dengan tujuan WBK/WBBM yang dicanangkan.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI secara internal melalui pelaporan secara berkala dan berjenjang dan telah di informasikan melalui Website Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan alamat www.kejari-deliserdang.go.id dan juga TV Media dan KiosK, Media sosial lainnya (Facebook, Instagram, Tweeter, Youtube, dll).
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Kegiatan pembangunan Zona Integritas telah sesuai dengan rencana dan telah dikembangkan sesuai dengan petunjuk pimpinan sebagai role model, kemudian telah dilaporkan perkembangannya setiap triwulan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi setiap bulannya
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Hasil monitoring dan evaluasi tim Internal dan juga persiapan segala kegiatan terhadap pembangunan ZI telah ditindaklanjuti dan dilaporkan secara berjenjang
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Hasil monitoring dan evaluasi tim Internal dan juga persiapan segala kegiatan terhadap pembangunan ZI telah ditindaklanjuti dan dilaporkan secara berjenjang
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM dan telah turut serta dalam seluruh kegiatan yang mencakup pembangunan WBK / WBBM dengan ikut serta dalam kegitan rapat, Apel Pagi, maupun Sore, Assasmen Pegawai, Pemeriksaan Pidsus dan lainnya.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Telah dibentuk Tim Agen Perubahan dengan penunjukan Jaksa Fungsional maupun pegawai Terbaik di Lingkungan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor : KEP- 07 /L.2.14/Cp.3/03/2021 tanggal 31 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dalam rangka merubah pola pikir pegawai menuju ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja individu yang lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas dengan kegiatan kegiatan seperti Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Deli Serdang. - Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pejabat pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. - Penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka mewujudkan wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. - Dilakukannya Assasment Pegawai untuk mengukur tingkat kinerja / dan kebutuhan pegawai serta untuk memahami tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang baik secara langsung maupun tidak langsung. - Melakukan bimbingan terhadap pegawai dalam etika penerimaan tamu maupun pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan setiap bulannya. - Pelaksanaan Rapat staf dan Dinamika Kelompok yang dilaksanakan setiap bulannya. - Coffee Morning pembahasan tentang WBK dan WBBM dilaksanakan setiap bulannya. - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kedisiplinan pegawai mulai dari kehadiran, pelaksanaan Apel pagi dan sore, Apel Gabungan, Senam Pagi, Ceramah Agama, pelatihan baris berbaris, pelaksanaan rapat staf, Diskusi / dimanika kelompok, penggunaan gamjak, pemilihan pegawai teladan, pegawai terbaik dan pioner setiap bulannya, pembinaan terhadap siswa PKL, melakukan mutasi lokal, promosi jabatan, pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, monitoring pelaksanaan dan evaluasi Kinerja Pegawai. - Dilakukannya penataan serta monitoring dan evaluasi terhadap manajemen pelayanan masyarakat, berupa pelayanan tilang yang prima, pelayanan barang bukti yang cepat dan prima, pelaksanaan sosialisasi datun kepada BUMN, BUMD maupun Instansi pemerintah, Penyuluhan Hukum, dan atau Penerangan Hukum yang baik, cepat dan juga prima. - Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada masing-masing bidang Kejaksaan Negeri. - Penambahan bahan pustaka tentang peraturan-peraturan yang menyangkut kepegawaian dan juga monografi tentang SOP Pelayanan, dan mensosialisasikan peraturan-peraturan dan SOP dimaksud. - Peningkatan peran serta secara aktif pimpinan sebagai rule mode untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Deli Serdabng. - Peningkatan Budaya kinerja dan budaya pelayanan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, Pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. - Telah dibuat penerapan Agen Perubahan RB dengan memilih pegawai sebagai The Best Employee dan Pioneer Employee setiap bulannya. - Jaksa Masuk Sekolah. - Jaksa Masuk Pesantren - Jaksa Garda Desa (melakukan pencanangan desa-desa binaan dalam rangka Jaksa Garda Desa) - Jaksa Menyapa; - Pernyataan puas atau tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan Kejaksaan Negeri Deli Serdang kepada masyarakat. - Keterbukaan terhadap pelayanan publik terhadap masyarakat maupun pemerintah daerah dengan tersedianya kanal pengaduan, kanal pelayanan hukum, dan kanal pengembalian barang bukti yang terintegrasi dengan Dinas Informasi dan Komunikasi Pemkab. Deli Serdang, yang dapat diakses oleh masyarakat umum. - Memberikan informasi-informasi terkait dengan pelayanan Kejaksaan Negeri Deli Serdang melalui media-media yang tersedia baik media cetak maupun media elektronik - Membuka kanal pengaduan secara manual pada front office, yang disediakan bagi masyarakat yang kurang memahami teknologi. - Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan terhadap layanan-layanan utama untuk menjaga kualitas pelayanan publik yang baik cepat dan prima. - Terus melakuan peningkatan-peningkatan dalam kegiatan MoU dengan beberapa instansi sebagai salah satu wadah dalam pemberian layanan terhadap pemerintah setempat maupun perusahaan perusahaan terkait dengan bantuan hukum
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Seluruh Anggota yang terbentuk dalam Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM terlibat dalam pembangunan Zona dengan ikut dalam segala kegiatan kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas kerja dan mewujudkan Zona IntegIntegritas dengan ikut andil dalam segala kegiatan yang peningkatan kualitas pelayanan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM, serta selalu memberikan kritik dan saran atas kegiatan-kegiatan yang dibangun sehingga segala kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP unit dibuat dengan mengacu pada proses bisnis dan telah diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjang kinerja serta pelayanan baik secara internal maupun pelayanan publik, serta telah dilakukan modivikasi sehingga SOP dapat dijadikan pedoman dalam peningkatan kualitas pelayanan. untuk selanjutnya dibuat SOP Pelayanan yang mengacu kepada SOP Utama sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan terhadap publik agar pelauanan dapat menjadi lebih cepat, dan sederhana
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-SOP yang ditetapkan telah diterapkan di sleuruh bidang, dan juga telah melakukan inovasi pada SOP yang telah diterapkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap SOP sehingga dapat dijadikan pedoman dalam peningkatan kualitas pelayanan.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Telah dilakukan evaluasi terhadap SOP utama, dan terus melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap SOP utama, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan mengadakan rapat, maupun dinamika kelompok dalam pembentukan SOP Pelayanan yang mengacu kepada SOP Utama. Setalah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 6 (enam) area perubahan Zona Integritas, Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang JABAL NUR, SH.,MH melakukan perubahan-perubahan terutama terhadap pelayanan publik, khususnya terhadap SOP Pelayanan dimasing-masing area seperti melakukan pemangkasan terhadap waktu pelayan menjadi lebih cdpat seperti pelayanan tunggu tamu yang semula selama 10 menit menjadi 3 menit, dan juga terhadap SOP Pelayanan lainnya.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Unit kerja telah memiliki sistem pengukuran kerja yang diaplikasikan dalam bentuk Teknologi Informasi dengan Pembangunan sistem aplikasi dan informasi pelayanan serta sarana dan prasarana yang disediakan sehingga mudah diakses oleh masyarakat meliputi : - Aplikasi E-Office - Aplikasi E-Jagadesa - Aplikasi E-Tilang - Aplikasi E-Arsip - Aplikasi E-Buku Register Perkara Jaksa - Aplikasi E-Barbuk, serta dilakukan Pengoptimalan Penggunaan Teknologi Informasi : - Aplikasi E-ICJS (dalam penyempurnaan) - Aplikasi E-Pidsus (dalam penyempurnaan) - Aplikasi E-Lapdu - Tersedianya Portal pelayanan yang terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Deli Serdang meliputi : a. Portal Laporan Pengaduan b. Portal Pelayanan Hukum Online c. Portal Layanan Pengembalian Barang Bukti
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah mengembangkan beberapa aplikasi yang diciptakan untuk mengatur Sumber Daya Manusia dengan terciptanya Sistem Informasi Manajemen Perkara elektronik (Simpel), Sistem Informasi Pegawai (Simpeg), e-ICJS (Integreted Criminal Justice System), e-Pidsus, e-Library, TV Informasi, KiosKejaksaan, adanya Portal Loket Pelayanan (ELEKTRONIK) yang berisi Buku Tamu, Surat Menyurat, Lapdu, Jadwal Sidang (ELEKTRONIK), dan Info Perkara. serta Pembentukan dan pengembangan website Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan alamat www.kejari-deliserdang.go.id.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
C
-- Tersedianya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi berupa E-Jagadesa , Website : www.kejari-deliserdang.go.id , Media sosial lainnya, seperti facebook, tweeter, whatsapp, Instagram, Line, Youtube, dan juga email. , Tersedianya Video Tron, TV informasi, Kios K. Pelayanan melalui PTSP. Menuju WBBM Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah menyediakan salah satu sarana teknologi Informasi berupa E-Perpustakaan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pegawai maupun masyarakat untuk mencari informasi tentang Kejaksaan maupun yang terkait dengan kejaksaan dengan mudah dan cepat yang terdapat di ruang perpustakaan.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik meliputi 1. Pelaksanaan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dengan melakukan updater serta perbaikan fitur-fitur yang dapat mempermudah dalam pengoperasian Apliakasi serta memberikan kenyaman bagi pengunjung untuk dapat mendapatkan informasi 2. Melakukan Evaluasi terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dengan mengadakan rapat evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara berkala dimana Kepala Kejaksaan Negeri sebagai role model ikut dalam rapat evaluasi dan monitoring tersebut.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan dengan membangun beberapa hal meliputi : 1. Pembentukan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkara elektronik (Simpel), Sistem Informasi Pegawai (Simpeg), e-Pidsus, e-Library, TV Informasi, KiosKejaksaan, 2. Portal Loket Pelayanan yang berisi Buku Tamu, Surat Menyurat, Lapdu, Jadwal Sidang, dan Info Perkara. 3. Pembentukan dan pengembangan website Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan alamat www.kejari-deliserdang.go.id 4. Dibentuknya e-Jaga Desa 5. Akan segera dibangun Aplikasi Monitoring Zona Integritas, Aplikasi LKE ONLINE, Aplikasi SOP Intelijen, Pidum, Pidsus, Datun, Barang Bukti, Aplikasi Kepegawaian, Aplikasi Whistle Bowing System, Aplikasi e-Gratifikasi, E-Survey, Aplikasi SKP
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
C
-telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik meliputi 1. Pelaksanaan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dengan melakukan updater serta perbaikan fitur-fitur yang dapat mempermudah dalam pengoperasian Apliakasi serta memberikan kenyaman bagi pengunjung untuk dapat mendapatkan informasi dari Pihak Kejaksaan. 2. Melakukan Evaluasi terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan. selanjutnya Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah melakukan update berita terhadap kegiatan kejaksaan yang dapat dilihat oleh masyarakat melalui, facebook, instagram, tweeter, youtube, serta website, yang merupakan sarana keterbukaan informasi publik.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dengan melakukan Assasmen Pegawai untuk menentukan dan menempatkan pegawai dimaksud sesuai dengan kemampuannya dan melakukan analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan, seluruh jabatan Eselon IV maupun Eselon V pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sudah terisi dengan formasi lengkap, Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga telah melakukan pemetaan jabatan dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan, dan sesuai dengan kebutuhan pada satker untuk ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pegawai tersebut, sesuai dengan hasil dari pemetaan jabatan sebagai mana dimaksud
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-1. Mengusulkan mutasi di Internal unit ke Kejaksaan Tinggi, maupun ke Kejaksaan Agung. 2. Mengusulkan promosi jabatan kepada pegawai yang berprestasi.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-1. Dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi 2. Terlaksananya Assesment sederhana terhadap pegawai terkait peningkatan kompetensi pegawai. 3. Melakukan evaluasi kinerja pegawai untuk pertimbangan pengusulan pengembangan kompetensi serta memberikan reward kepada pegawai berkompetensi serta memberikan punishment terhadap pegawai yang melanggar etika. 4. Melakukan usulan pegawai untuk mengikuti diklat 5. Pelaksanaan Dinamika kelompok dan juga coffe morning.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
D
-seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
D
-unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai, dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai kegiatan pelatihan, in house training dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang pengembangan kompetensi pegawai.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
1. - Penetapan Kinerja dilaksanakan setiap bulan 2. Telah dibuatnya Sasaran Kinerja Pegawai bagi masing-masing pegawai sesuai dengan ketentuan. 3. SKP dibuat dengan mempertimbangan terget kinerja perjanjian pegawai. 4. Pemberian reward kepada pegawai yang memiliki capaian kinerja terbaik.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Pengukuran kinerja individu dilakukan secara berkala setiap bulannya dengan menentukan pegawai sebagai Best Employee dan Pionner Employee dan telah memiliki kesesuaian dengan indkikator kinerja individu lainnya. Ditunjuknya Agen Perubahan yang akan menjadi pelopor bagi pegawai yang lain untuk dapat melakukkan perubahan-perubahan dalam budaya kerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Pengukuran kinerja individu dilakukan secara berkala setiap bulannya dengan menentukan pegawai sebagai Best Employee dan Pionner Employee
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Telah dilakukan penilaian kerja individu yang menjadi dasar penentuan terhadap pegawai yang ditunjuk sebagai Best Employee dan terlah diberikan reward kepada Best Employee setiap bulan.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku meliputi 1. Doktrin PP 53 tentang sanksi pegawai. 2. Doktrin Tri Krama Adhyaksa 3. Perintah Harian Jaksa Agung RI 4. Nawa Cita 5. SOP di masing-masing bidang 6. Banner Standard Kedisiplinan 7. Penandatanganan Komitmen Bersama mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 8. Maklumat pelayanan. 9. Pesan Jaksa Agung RI 10. Larangan terima suap dan pungli. 11. Pelaksanaan Absensi Elektronik dengan menggunakan finger print Penerapan peraturan tentang disiplin dan kode perilaku pegawai (buku waskat) 12. Laporan absensi sidik jari. 13. Survey Kepuasan publik 14. Penjatuhan hukuman pegawai. Pada Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Deli Serdang tidak menerapkan WFH maupun WFO karena wilayah Deli Serdang masih termasuk wilayah Zona Kuning Covid 19.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Pemutakhiran data kepegawaian telah dimutakhirkan setiap bulannya secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Pimpinan sebagai rule model terlibat secara langsung pada setiap penyusunan Perencanaan terhadap pembangunan Zona Integritas.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Pimpinan juga terlibat secara langsung pada setiap penyusunan Penetapan Kinerja 1. Pimpinan sebagai Rule Model yang terlibat langsung dlam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Strategis, maupun Indikator Kinerja Utama (IKU). 2. Penyusunan Penetapan Kinerja mengacu kepada Indikator Kerja Utama (IKU). 3. Penandatanganan perjanjian kinerja. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala, dan memberikan bimbingan serta petunjuk penyelesaian terhadap pencapaian kinerja
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Unit Kerja Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah memiliki dokumen perencanaan.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi terhadap pencapaian hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
-sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Penyusunan laporan kinerja melalui aplikasi Sinori yang dilakukan setiap bulannya
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
-unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-1. Dipasang Banner seperti Area Bebas Makelar Kasus, Area Bebas Korupsi, dan lain sebagainya. 2. Pemasangan CCTV di setiap sudut ruangan.. 3. Website Kejari Deli Serdang www.kejari-deliserdang.go.id (pengaduan online), 4. Pembentukan Aplikasi e-icjsds dengan alamat www.cjsds.com dalam menuju WBBM Kejaksaan Negeri terus melakukan public campaign dengan Pemasangan Banner area bebas korupsi di ruang pintu masuk, ruang tunggu maupun ruang pelayanan umum
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-1. Adanya layanan pengaduan baik secara langsung melalui Pos Pelayanan Hukum, maupun melalui e-Lapdu, ataupun melalui www.dashboard.deliserdangkab.go.id khususnya pengaduan pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. 2. Pembentukan TIM Saber Pungli. - Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan pemasangan banner anti gratifikasi dan anti KKN - Menyediakan Kanal Pengaduan / Laporan Gratifikasi secara manual di Front Office yang disediakan untuk pelayanan terhadap masyarakat yang ingin melakukan pengaduan secara langsung. - Tersedianya portal Laporan Pengaduan yang terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Deli Serdang, yang merupakan salah satu pelayanan terhadap masyarakat ingin melakukan pengaduan. dalam menuju WBBM Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah membentuk Tim Unit Pelayanan Gratifikasi ( UPG) yang setiap saat melakukan pemantauan di ruang pelayanan umum agar tidak terjadi perbuatan gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibentuk Tim Kerja Penguatan Pengawasan Pembangunan Zona Integriatas sebagai Petugas Unit Sistem Pengawai Internal Pemerinah yang bertugas untuk melakukan sosialiassi SPIP dan kode Etik dan melakukan pengawasan serta monitoring pada layanan sesuai dengan SK Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor : KEP-11/L.2.14/H.I.1 /04/2021 tanggal 20 April 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait, baik secara langsung maupun melalui media elektronik yang tersedia.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Implementasi Kebijaksan Pengaduan Masyarakat meliputi : 1. Adanya layanan pengaduan baik secara langsung melalui Pos Pelayanan Hukum, maupun melalui e-Lapdu, ataupun melalui www.dashboard.deliserdangkab.go.id khususnya pengaduan pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. 2. dibangunnya aplikasi e-Jaga Desa - Menyediakan Kanal Pengaduan / Laporan Gratifikasi secara manual di Front Office yang disediakan untuk pelayanan terhadap masyarakat yang ingin melakukan pengaduan secara langsung. - Tersedianya portal Laporan Pengaduan yang terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Deli Serdang, yang merupakan salah satu pelayanan terhadap masyarakat ingin melakukan pengaduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penanganan Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penanganan Pengaduan Masyarakat telah ditindaklanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Whistle Blowing System sudah di internalisasi dengan mengadakan sosialisasi tentang WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja - Melakukan sosialisasi tentang Whistle Blowing System (WBS) dan Benturan Kepentingan untuk memberikan pemahaman tentang Whistle Blowing System dan juga Benturan Kepentingan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Pemasangan SOP sebagai pelaksanaan dari standar pelayanan, pemasangan Banner anti pungli, dan larangan untuk bertemu bagi pihak yang tidak berkepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja - Melakukan sosialisasi tentang Whistle Blowing System (WBS) dan Benturan Kepentingan untuk memberikan pemahaman tentang Whistle Blowing System dan juga Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Standard Pelayanan telah dibuat dan dijalankan meliputi 1. Membuat Standard Pelayanan kepada Publik. 2. Pemasangan Maklumat pelayanan 3. Pemasangan SOP dimasing-masing bidang 4. Pemasangan SOP pada area pelayanan. 5, Tersedianya Ruang Tunggu dan Ruang Tamu 6, Tersedianya Ruang Pos Pelayanan Hukum 7, Tersedianya ruang tanahan yang terpisah, antara wanita, Dewasa dan Anak-anak. 8, Tersedianya ruang koordinasi dengan terpasang kamera pengawai (CCTV). Selanjutnya Kejaksaan Negeri Deli Serdang terus melakukan pembenahan terhadap kebijakan standar pelayanan dengan membuat Buku Tamu Elektronik, Maklumat Pelayanan Parkir Khusus Perempuan, Prioritas bagi penyandang difabel, serta fasillitas-fasilitas penunjang protokol kesehatan dalam masa Covid 19
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Standard Pelayanan telah dimaklumatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh organisasi dan juga telah dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap Standar Pelayanan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Setelah dibentuknya SOP Utama, selanjutnya Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah membentuk SOP Pelayanan pada masing-masing bidang sebagai bentuk pelayanan terhadap publik dengan mengacu kepada SOP Utama. SOP Pelayanan terhadap pelayanan publik dibuat sebagai salah satu upaya agar masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dapat merasakan pelayanan yang terbaik, cepat dan mudah dalan segala bentuk pelayanabn.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Pelayanan berbasis elektronik telah dilakukan evaluasi dan pengembangan sehingga dapat diakses dengan mudah dan cepat
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-1. e-Pidsus yang terintegrasi dengan Pengadilan Tipikor Medan dan Lapas Tanjung Gusta Medan. Adanya layanan pengaduan baik secara langsung melalui Pos Pelayanan Hukum, maupun melalui e-Lapdu, ataupun melalui www.dashboard.deliserdangkab.go.id khususnya pengaduan pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. 2. dibangunnya aplikasi e-Jaga Desa - Menyediakan Kanal Pengaduan / Laporan Gratifikasi secara manual di Front Office yang disediakan untuk pelayanan terhadap masyarakat yang ingin melakukan pengaduan secara langsung. - Tersedianya portal Laporan Pengaduan yang terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Deli Serdang, yang merupakan salah satu pelayanan terhadap masyarakat ingin melakukan pengaduan Tersedianya Portal pelayanan yang terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Deli Serdang meliputi : a. Portal Laporan Pengaduan b. Portal Pelayanan Hukum Online c. Portal Layanan Pengembalian Barang Bukti
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-1. Pelayanan Prima : - Adanya Duta Pelayanan. - Melakukan bimbingan terhadap pegawai dalam etika penerimaan tamu maupun pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan setiap bulannya - Sosialisasi SOP Pelayanan. - Adanya layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Memberikan informasi-informasi terkait dengan pelayanan Kejaksaan Negeri Deli Serdang melalui media-media yang tersedia baik media cetak maupun media elektronik. - Tersedianya Ruang Media Center - Tersedianya Pos Pelayanan Hukum Terpadu 2. Pembangunan sistem aplikasi dan informasi pelayanan serta sarana dan prasarana yang disediakan sehingga mudah diakses oleh masyarakat meliputi : - Aplikasi E-Office - Aplikasi E-Jagadesa - Aplikasi E-Tilang - Aplikasi E-Arsip - Aplikasi E-Buku Register Perkara Jaksa - Aplikasi E-Barbuk 3. Pengoptimalan Penggunaan Teknologi Informasi : meliputi Aplikasi E-ICJS (dalam penyempurnaan) - Aplikasi E-Pidsus (dalam penyempurnaan) - Aplikasi E-Lapdu - Tersedianya Portal pelayanan yang terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Deli Serdang meliputi : a. Portal Laporan Pengaduan b. Portal Pelayanan Hukum Online c. Portal Layanan Pengembalian Barang Bukti , Membuka kanal pengaduan secara manual pada front office, yang disediakan bagi masyarakat yang kurang memahami teknologi. Tilang on the spot, Tersedianya Gedung Pelayanan Tilang. Pelayanan hukum on the spot, Pelayanan tilang prima, Pelayanan terpadu satu pintu, TV. Informasi, Kios K, Box Penitipan Barang, Tersedianya Ruang Tunggu dan Ruang Tamu, Tersedianya Ruang Pos Pelayanan Hukum, Portal Loket Pelayanan yang berisi Buku Tamu, Surat Menyurat, Lapdu, Jadwal Sidang, dan Info Perkara berbasil elektronik. tersedianya mic yang terhubung dengan speaker disetiap ruangan untuk memanggil pegawai, Pembentukan dan pengembangan website Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan alamat www.kejari-deliserdang.go.id yang mudah diakses yang berisi antara lain kegiatan Kejaksaan Negeri Deli Serdang, data perkara, informasi tilang, pelayanan hukum online, pengaduan, dan sistem yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Adanya layanan pengaduan baik secara langsung melalui Pos Pelayanan Hukum, maupun melalui e-Lapdu, ataupun melalui www.dashboard.deliserdangkab.go.id khususnya pengaduan pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Akun sosial media Kejaksaan Negeri Deli Serdang seperti twitter, Instagram, facebook,whatsapp group, youtube), Kotak Saran, Ruang Media Center, Dibuatnya jalur difabel, dan parkir khusus difabel, Dibuatnya tempat Titik Kumpul (Asembly Point, Neon Box sebagai penunjuk dan penanda Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang., Teks berjalan sebagai penanda Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang.,Tersedianya Ruang diversi 29. Tersedianya Ruang Tahanan Khusus Wanita, Dewasa dan Anak-anak, Tersedianya Ruang Barang Bukti yang cukup dan juga perawatan barang bukti. tersedianya Ruang Nursery Room, Tersedianya Toilet yang bersih. Tersedianya papan nama dimasing-masing bidang, Kegiatan Jaksa Menyapa, Kegiatan Jaksa Garda Desa, Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maupun para pencari keadilan demi terwujudnya Zona Integritas menuju WBBM Kejaksaan Negeri Deli Serdang memiliki Program-Program unggulan meliputi : 1. PARIS (Pengembalian barang bukti gratis), dimana barang bukti yang perkaranya sudah incracht dan belum dikembalikan, maka pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang akan mengembalikan langsung kepada pemilik tanpa dipungut biaya. 2. JARI (Jaksa Pengacara Negara Ramah dan Inovatif), merupakan pelayanan hukum khususnya pelayanan terhadap masalah hukum perdata dan tata usaha negara yang dilakukan secara online. 3.POJOK COFFEE, dibangun sebagai salah satu sarana yang diberikan kepada masyarakat maupun para pencari keadilan untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan Kejaksaan yang dapat diperoleh masyarakat sambil duduk santai dan minum coffee. 4. E-Perpustakaan, adalah salah satu program yang diciptakan agar pegawai maupun masyarakat yang datang dapat mencari informasi terkait dengan kejaksaan maupun yang berkaitan dengan kejaksaan dengan mudah dan cepat secara online. 5. Serta peningkatan terhadap pelayanan e- Jagadesa dengan memberikan pendampingan terhadap pelayanan e- Jagadesa yang semula menjadi hanya pendampingan sampai dengan tahap perencanaan anggaran dan sekarang pendampingan dilakukan sampai tahap pembuatan pertanggungjawaban dengan menggandeng inspektorat dan auditor. 6. Servixe Barang Bukti sepeda motor gratis bagi barang bukti yang dikembalikan kepada pembilik 7,Tersedianya PTSP dengan pelayanan yang lebih baik. 8,Tersedianya ruang tunggu tamu yang lebih nyaman dan asri.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-1. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan (survey masyarakat terlampir) 2. Pernyataan puas atau tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan Kejaksaan Negeri Deli Serdang kepada masyarakat sebagai tolak ukur terhadap pelayanan kepada masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan