Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TEBING TINGGI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : KEP-10/L.2.16/Cp.1/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : KEP-11/L.2.16/Cp.1/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : KEP-12/L.2.16/Cp.1/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Penetapan Pejabat / Pegawai sebagai Agen Perubahan di lingkungan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : Prin-319/L.2.16/Cp.2/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Media Sosial di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Pemilihan Anggota TIM meliputi seluruh bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Anggota Tim yang terpilih sebagai Tim Kerja ZI adalah Anggota yang memenuhi Ketentuan Standard penialian masing - masing Koordinator dengan Rapat pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 yang di pimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Notulen Rapat tanggal 22 Maret 2021.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Rencana Kerja Pembangunan ZI dituangkan ke dalam Rencana Aksi oleh Tim Kerja.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
-Penentuan Rencana Aksi dibuat berdasarkan poin - poin penilaian LKE. Pembangunan gedung PTSP untuk memaksimalkan pelayanan sebagai salah satu target prioritas serta pembaharuan sarana dan prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Dalam mensosialisasikan pembangunan WBK pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi melalui mekanisme yaitu melaui media sosial(Instagram, Facebook, Website Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Twitter, Youtube) elektronik, dan cetak (koran)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
-Kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai rencana melalui Rapat Pembangunan Satuan Zona Integritas menuju WBK melalui Undangan Rapat Nomor : B-788/L.2.16/Cp.2/03/2021 tanggal 18 Maret 2021.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
-Kegiatan pembangunan telah dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui Rapat Lanjutan tentang Pembangunan Satuan Zona Integritas menuju WBK Nomor : 792/L.2.16/Cp.2/03/2021 tanggal 22 Maret 2021.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
-
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : KEP-12/L.2.16/Cp.1/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Penetapan Pejabat / Pegawai sebagai Agen Perubahan di lingkungan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
-Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : Prin-319/L.2.16/Cp.2/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Media Sosial di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Telah terbit Perjanjian Kinerja yang di Tandatangani dan Stempel Basah oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi beserta dokumentasi. Dokumentasi Pelaksanaan Doa Bersama. Dokumentasi Pelaksanaan Sholat berjamaah di Mushola Al-Ikhlas Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Dokumentasi suasana kantor terdapat banyak kata-kata bijak.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
-"Setiap anggota organisasi, baik pegawai, honorer, Security dan Cleaning Service turut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan Zona Integritas dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan TInggi Sumatera Utara Slogan: Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Bersinar ""Bermanfaat, Efektif, Ramah, Sopan, Informatif, Nyaman, Amanah, Relevan"" Komitmen Bersama dan Pakta Intgritas di Tandatangani Semua Pegawai pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi."
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
-Semua SOP mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-penerapan SOP di lingkungan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi telah diterapkan oleh setiap bidang. Inovasi SOP yang ada pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi adalah dengan adanya Posko Pengaduan Masyarakat.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
-Ketua Tim Kerja telah melakukan rapat bersama dengan para Koordinator Area Perubahan untuk melakukan evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-selain menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kejagung, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi juga membuat beberapa Aplikasi tambahan yang akan menunjang kinerja pelayanan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Aplikasi yang dirancang akan terkoneksi dengan aplikasi yang telah ada dari kejagung. Tim IT Kominfo Kota Tebing Tinggi juga memberikan masukan dan arahan dalam perencanaan pembuatan aplikasi. Penggunaan Aplikasi CMS pada bidang Pidum dan Pidsus secara berkesinambungan.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
-Operasional manajemen SDM menggunakan teknologi informasi secara terpusat yaitu Aplikasi SIMKARI.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
-Aplikasi yang dibuat oleh Tim Kerja untuk menunjang kinerja pelayanan publik yaitu Aplikasi Buku Tamu.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
-Laporan Monev Pemberian Pelayanan Publik telah dilakukan secara berkala Nodis Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : B-551/L.2.16/Cp.2/04/2021 tanggal 15 April 2021.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Surat Perintah Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : Print-01/L.2.16/G.4.2/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Petugas Pelayanan hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Monev Pelaksanaan kebijakan informasi publik telah dilakukan oleh Ketua Tim Kerja yang juga sebagai Pejabat SIPPN. Adanya Ngopi bareng Jaksa Pengacara Negara di Sarang Kopi yang beralamat di Jalan KF. Tandean Kota Tebing Tinggi yang berfungsi untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dimana personil yang bertugas dari Jaksa Fungsional pada bidang Datun Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan terdapat Laporan Bulanan tentang Pos Pelayanan Informasi Publik.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Peta Jabatan disusun mengikuti form peta jabatan yang ada di web Sinori dan sedang dilakukan penyusunan untuk memetakan dengan tepat kondisi SDM yang ada dengan kebutuhan instansi.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
-Penempatan bidang kerja pegawai CPNS sesuai Surat keputusan dari Kejagung. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : Kep-I-1774 /C.4.3/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil an. Defri Dwi Sahputra yang ditempatkan pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Telah dilakukan mutasi internal pegawai kejati sumut yang telah di tandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Surat Perintah Nomor : 137/L.2.16/Cp.2/02/2021 tanggal 02 Februari 2021. Surat Perintah Nomor : 262/L.2.16/Cp.2/03/2021 tanggal 16 Maret 2021.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
-Selain memperhatikan kompetensi jabatan, bagian kepegawaian juga memperhatikan kebutuhan Bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Dalam hal Training, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi hanya mengikuti arahan dari Pusat Diklat Kejaksaan Agung
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
-Pemilihan pegawai yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diadakan oleh Kejagung dilakukan dengan melihat hasil pengelolaan kinerja pegawai. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : Print - 201/L.2.16/Cp.2/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 atas nama ASTRI HEIZA MELLISA, S.H.,M.H, yang mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi SPSE Tahun 2021. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : Print - 200/L.2.16/Cp.2/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 atas nama IDHAM, A.Md yang mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi SIRUP Tahun 2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
-Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50%Beberapa pegawai memiliki keterbatasan kemampuan dikarenakan keterlambatan dalam menggunakan teknologi informasi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
-Seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : Print - 506/L.2.16/Cp.2/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang pelaksanaan Teknis Admnistrasi Kejaksaan (TAK) untuk CPNS. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : Print - 505/L.2.16/Cp.2/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang pelaksanaan Latsar Golongan III Gelombang III untuk CPNS
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
-
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
-Pola pengembangan kompetensi dimulai dengan penunjukan pegawai sesuai dengan penempatan bidang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
-Sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi. Sesuai dengan hasil pengisian Assesment pada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi di dapatkan ada beberapa pegawai yang penetapan kinerja tidak sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
-Sebagian besar kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
-pengukuran kinerja individu akan dilakukan secara triwulan. Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 556/L.2.16/Cp.2/04/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan I Tahun 2021
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
-Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode prilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi sesuai dengan karakteristik unit kerja. Paraf absensi pegawai untuk pagi dan sore, dan apabila 3 hari tanpa ada keterangan akan diteruskan pengawasan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai bentuk penegakan disiplin pegawai. Surat Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 380/L.2.16/Cp.2/04/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Larangan Mudik Lebaran.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutahirkan setiap ada perubahan data pegawai melalui aplikasi E-Dosir dengan Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : B-559/L.2.16/Cp.2/04/2021 tanggal 26 April 2021 tentang kelengkapan E-Dosir Kepegawaian Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
B
-Seluruh Pimpinan Unit Kerja Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan. Notulen Rapat pada tanggal 22 Maret 2021. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan pada bulan Januari 2021. dan disahkan oleh Kepala Kejaksaan Neegr Tebing Tinggi.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
B
-Penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan saat rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja pada bulan Januari 2021 , dimana peserta rapat tersebut adalah Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, beserta Kepala Sub bgaian Pembinaan dan para Kasi
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
B
-Pimpinan memantau kegiatan kinerja dengan cara melakukan rapat setiap bulannya oleh para Koordinator 6 (enam) Area Perubahan. Notulen Rapat pada tanggal 16 Maret 2021.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Dokumen Perencanaan Seperti Renstra dan Renja telah disusun dan disahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Terdapat Dokumen Perjanjian Kinerja Pegawai Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Beberapa perencanaan teleh berorientasi hasil, seperti capaian kinerja bidang-bidang teknis sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ada.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Karena beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan di Rencana Aksi pelaksanaannya sudah tepat waktu. Sehingga Kriteria Time Bound telah terpenuhi. Contoh Pengiriman Laporan Bulanan Pembinaan pada awal bulan.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan Kinerja 2020 telah selesai pada bulan Februari. Laporan Kinerja Triwulan I 2021 telah selesai pada Bulan April 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Semua data yang dilampirkan pada Laporan Kinerja merupakan data berupa rencana kerja, target kinerja dan capaian kinerja seluruh satuan kerja di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
-SDM yang melaksanakan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja terdiri Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, para Kepala Seksi serta Pejabat Fungsional.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Telah dibuatkan banner tentang alur pelaporan gratifikasi, banner anti korupsi. Telah disosialisasikan menggunakan media sosial tentang anti gratifikasi, anti suap menyuap dan anti korupsi.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
-Telah terbit Nota Dinas Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : ND - 88/KAJARI/04/2021 tanggal 15 April 2021.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
-Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : Print-91/L.2.16/G.4.2/08/2020 tanggal 31 Agutus 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi NAsional (PEN) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-telah dilakukan pelaksanaan inspeksi umum dari Inspektur I Pengawasan Kejaksaan Agung RI ke daerah terhadap satuan kerja untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi. Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : Print-74/H/Hjw/04/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Inspeksi Umum.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait melalui Media Sosial maupun surat perintah.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
-Telah dibuat banner mekanisme pengaduan dengan memberikan nomor kontak pengaduan 082217849995 dan alamat email kejaksaannegeritebingtinggideli@gmail.com
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
-Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-WBS telah dinternalisasi pada unit kerja dengan adanya ruang WBS dan Banner tentang WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-Whistle Blowing System telah diterapkan di unit kerja Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
-Telah dilakukan Monev WBS kepada seluruh satuan kerja di Wilayah Kejati Sumut dengan memeriksa Banner dan Ruang untuk WBS.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
- seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing telah ditindaklanjutin oleh unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
-
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
-
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
-Saat Pandemi Covid-19 saat ini dalam melakukan pelayanan wajib menggunakan masker, mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan menjaga jarak. Terdapat Jadwal Pelayanan Hukum (PPH) berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor : Print - 01/L.2.16/G.4.2/01/2021 tanggal 15 Januari 2021.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Terdapat Banner Alur Penerimaan Tamu dan Banner Protokol Kesehatan pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Fasilitas pada Klinik Adhyaksa Pratama pada Kejari Tebing Tinggi seperti, Cek Tekanan Darah, Alat Rapid Test, Obat-obatan dll. Fasilitas Pelayanan pada Gedung PTSP, Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, dll. Maklumat Pelayanan. Terdapat pengumuman jam pelayanan.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
-Seluruh uraian kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dalam KEPJA No:249 Tahun 2020 Tentang SOP Di Lingkungan Kejaksaan RI. Terdapat Pelatihan Public Relation Management terhadap pegawai dengan Nodis Ketua Tim Kerja Kejari Tebing Tinggi Nomor : B-530/L.2.16/Cp.2/04/2021 tanggal 13 April 2021.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
-Koordinator Area Perubahan sudah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dengan cara melakukan briefing kepada setiap bidang dan menyesuaikan dengan SOP dalam KEPJA No:249 Tahun 2020 Tentang SOP Di Lingkungan Kejaksaan RI. Dalam mendukung WBK telah diresmikan gedung PTSP dimana setiap Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat langsung malalui PTSP yang letaknya di luar Gedung Utama Kantor KEJARI TEBING TINGGI. Monev pelayanan yang dilakukan oleh Kasi Intelijen selaku ketua tim kerja. Terdapat fasilitas Pelayanan pada masa covid-19 yaitu area cuci tangan, cek suhu tubuh, kursi yang berjarak dan banner tentang pelayanan selama masa covid-19.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
-Terdapat Nota Dinas Ketua Tim Kerja WBK untuk Pelatihan Public Relation Manajemen Nomor : B-530/L.2.16/Cp.2/04/2021 tanggal 13 April 2021.T
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
B
-Informasi tentang pelayanan dapat diakses melalui website dan media sosial ( facebook , instagram, twitter dan Youtube) dan whatsapp bussiness yang terhubung lansgsung dengan admin pemberi layanan
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
-sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan sudah ada dan telah disosialisasikan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
-Sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi dengan adanya PTSP, sehingga tamu dilayani tanpa harus memasuki kantor hanya di gedung PTSP saja.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
-Terdapat inovasi pelayanan yaitu : Ngopi bareng Jaksa
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
-Survei kepuasan dilakukan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara elektronik dan di ruang konsultasi secara manual.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
-Survey kepuasan masyarkat dapat dilihat melalui website Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Dan survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui aplikasi SINORI ( melalui petugas pelayanan prima)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
-Telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan beberapa komentar dari masyarakat yang mendapat pelayanan bahwa sulit untuk berkomunikasi langsung dengan pegawai yang di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Oleh sebab itu saat ini sudah tersedia ruang konsultasi agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan