Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LABUHAN BATU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan kepala Kejaskaan Negeri Labuhanbatu Nomor : KEP- 41/L.2.18/Cp.1/01/2021 Tanggal 10 Januari 2021 tentang tim kerja pembangunan zona intgritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pemilihan Anggota Tim Meliputi seluruh bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Anggota Tim yang terpilih sebagai Tim Kerja Zona Integritas adalah anggota yang memenuhi ketentuan standart penilaian masing-masing Bidang
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Rencana Kerja Pembangunan ZI dituangkan ke dalam Rencana Aksi oleh Tim Kerja. Nota Dinas oleh Koordinator Program Penguatan Ketatalaksanaan kepada para Tim Kerja ZI Nomor : ND- 01/L.2.18/WBK/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 perihal Skema Pemberitaan melalui media sosial
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Penentuan Rencana Aksi dibuat berdasarkan poin - poin penilaian LKE. Pembangunan gedung baru PTSP untuk memaksimalkan pelayanan sebagai salah satu target prioritas
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
dalam mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu melalui mekanisme yaitu melaui media sosial(Instagram, Adhyaksa TV, Website Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Twitter) elektronik, dan cetak (koran)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai rencana melalui Nota Dinas Ketua Tim Kerja Nomor : ND-02/L.2.18/WBK/02/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Per Bulan Januari.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
kegiatan pembangunan telah dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui Nota Dinas Ketua Tim Kerja Nomor : ND-03/L.2.18/WBK/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Hasil Rapat Rencana Kegiatan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas dan Memorandum Nomor : B- 1260/L.2.18/Cp.1/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Laporan Capaian Target Kinerja.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Evaluasi Kinerja Nomor : ND-05/L.2.18/WBK/02/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Undangan Rapat Evaluasi Kinerja
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor : PRINT- 05/L.2.18/Cp.1/01/2021 tanggal 06 Januari 2021 tentang Perintah Menjadi Role Model .
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor : Print- 42/L.2.18/Cp.1/03/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agen Of Change)
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah terbit Perjanjian Kinerja yang di Tandatangani dan Stempel Basah oleh Eselon III
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Setiap anggota organisasi, baik pegawai, honorer dan CS berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan Zona Integritas dengan Surat Print Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor : Print- 32/L.2.18/Cp.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Panitia Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (Yelyel: Kejaksaan Negeri Labuhanbatu siap berinovasi maksimal melayani!!
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Penyusunan SOP pada lingkungan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Sedang dalam Tahap pemeriksaan oleh pimpinan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
penerapan SOP di lingkungan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah diterapkan oleh setiap bidang namun belum maksimal
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Ketua Tim Kerja duduk bersama dengan para Koordinator Area Perubahan untuk melakukan evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
selain menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kejagung, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu juga membuat beberapa Aplikasi tambahan yang akan menunjang kinerja pelayanan KEJARI LABUHANBATU. Aplikasi yang dirancang akan terkoneksi dengan aplikasi yang telah ada dari kejagung. Tim IT Kominfo juga memberikan masukan dan arahan dalam perencanaan pembuatan aplikasi.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
selain menggunakan SIMKARI, Kejari Labuhanbatu juga membuat aplikasi manajemen SDM yaitu aplikasi SMART dan VMS
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
beberapa aplikasi yang dibuat oleh Tim Kerja untuk menunjang kinerja pelayanan publik Tilang, Barang Bukti
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
sudah melalui website Kejari Labuhanbatu
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
telah dilakukan kebijakan informasi publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
telah dilakukan kebijakan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Peta Jabatan disusun mengikuti form peta jabatan yang ada di web Sinori dan sedang dilakukan penyusunan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
sebagian besar pemepatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telash disusun per jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
telah dilakukan monev
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi internal pegawai Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang telah di tandatangani Kejari Labuhanbatu.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Selain memperhatikan kompetensi jabatan, bagian kepegawaian juga memperhatikan kebutuhan Bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
telah dilakukan monev
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
Tidak
dalam hal Training, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu hanya mengikuti arahan dari Pusat Diklat Kejaksaan Agung
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
dilakukan rapat pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
telah sesuai kompetensi standar
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
pelaksanaan Diklat CMS Pidum dan CMS Pidsus
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
telah dikeluarkan surat pengusulan Diklat
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
telah dilakukan monev
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
telah dilakukan kinerja individu
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
telah dibuat ukuran kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
pengukuran kinerja secara perbulan maupun triwulan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
telah dilakukan penilaian kinerja
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
telah mengimplementasi aturan disiplin
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
input data kepegawaian secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Penyusunan rencana kerja dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Dan disahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan saat rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja pada bulan Januari 2021 , dimana peserta rapat tersebut adalah Kepala Kejaksaan Negeri lanuhanbatu dan dengan bersama seluruh Pegawai
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Ya. Pimpinan memantau kegiatan kinerja dengan cara melakukan rapat setiap bulannya oleh para Koordinator 6 (enam) Area Perubahan.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Perencanaan telah disahkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Karena dalam Dokumen Perencanaan penilaian capaian kinerja berdasarkan Realisasi Output
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Masih disusun oleh Biro Perencanaan Kejaksaan Agung
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Karena beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan di Rencana Aksi pelaksanaannya belum tepat waktu, sehingga tidak memenuhi kriteria SMART yaitu Time Bound.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja tahun 2020 telah selesai pada bulan Januari.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan Kinerja sudah mencakup seluruh Kinerja Bidang di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Upaya Peningkatan masih dalam tahap Perencanaan.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
SDM yang melaksanakan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja terdiri Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Pegawai dan Pejabat Fungsional.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
sudah dilakukan publik campaign dan banner gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
sudah diterapkan dikantor kejaksaan Negeri Labuhanbatu
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
SK Tim Pengendalian SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-sudah ada dengan aplikasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
telah dilakukan dengan aplikasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah dilinformasikan dengan aplikasi SIMAK BMN
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
telah dibuat surat penyelidikan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
rapat kerja
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
rapat kerja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
telah diterapkan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
telah diterapkan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
telah dilakukan monev
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
telah diidentifikasi
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
telah dilakukan sosialisasi
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
telah diimplementasikan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
telah dilakukan evaluasi
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
telah dilakukan pembentukan Tim Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Penyusunan SOP disesuaikan dengan KEPJA No:249 Tahun 2020 Tentang SOP Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
SOP masih dalam proses penyusunan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Seluruh uraian kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dalam KEPJA No:249 Tahun 2020 Tentang SOP Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Koordinator Area Perubahan sudah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dengan cara melakukan briefing kepada setiap bidang dan menyesuaikan dengan SOP dalam KEPJA No:249 Tahun 2020 Tentang SOP Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Pegawai di bidang pelayanan sudah mendapat pengarahan dari Koordinator Area Perubahan dalam meningkatkan pelayanan prima.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi tentang pelayanan dapat diakses melalui website dan media sosial ( facebook , instagram, twitter) dan whatsapp bussiness yang terhubung lansgsung dengan admin pemberi layanan.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan sudah ada dan akan segera disosialisasikan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- saat ini sudah terdapat sarana pelayanan terpadu/terintegrasi (CMS), SiPede, Sicana) dan akan diperbaharui untuk mendukung peningkatan pelayanan prima.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Inovasi pelayanan saat ini pengembangan dari inovasi yang diterapkan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survei kepuasan dilakukan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Saat ini survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui aplikasi SINORI ( melalui petugas pelayanan prima)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Masih dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei seperti waktu pelayanan.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan