Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI SULAWESI TENGGARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
I.1.a.1. SK Kajati Sultra No: KEP-05/P.3/Cr.5/01/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Dari Unit Kerja Berpredikat WBK menjadi Unit Kerja Berpredikat WBBM di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2021, I.1.a.2. SK Kajati Sultra No: KEP-06/P.3/Cr.5/01/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Tim Manajemen dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2021. I.1.a.3. SK Kajati Sultra No: KEP-07/P.3/Cr.5/01/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Tim Pengarahan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. I.1.a.4. SK Kajati Sultra No: KEP-19/P.3/Cr.5/02/2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Tim Penilai Internal Daerah Pembangunan ZI menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021 di Kejati Sultra. I.1.1.5. Daftar hadir rapat pembentukan menuju tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBBM tahun 2021 unit kerja Kejati Sultra tanggal 7 Januari 2021. I.1.a.6. Foto rapat pembentukan tim kerja menuju WBBM. I.1.a.7. SK Kajati Sultra No: KEP-35/P.3/Cr.5/03/2021 tgl 12 Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan ZI dari Unit Kerja Berpredikat WBK Menjadi Unit Kerja Berpredikat WBBM di Kejati Sultra Thn 2021 (Revisi). I.1.a.8. SK Kajati Sultra No: KEP-33/P.3/Cr.5/03/2021 tgl 12 Maret 2021 tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Kejati Sultra Thn 2021 (Revisi). I.1.a.9. SK Kajati Sultra No: KEP-32/P.3/Cr.5/03/2021 tgl 12 Maret 2021 tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejati Sultra Thn 2021 (Revisi). I.1.a.10. SK Kajati Sultra No: KEP-34/P.3/Cr.5/03/2021 tgl 12 Maret 2021 tentang Tim Penilai Daerah Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Thn 2021 Kejati Sultra (Revisi).
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
I.1.b.1. Daftar hadir rapat pembentukan tim kerja pembangunan ZI menuju WBBM tahun 2021 unit kerja KEJATI SULTRA pada hari kamis tanggal 7 Januari 2021. I.1.b.2. Foto kegiatan rapat pembentukan Tim.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
I.2.a.1. Dokumen rencana aksi pembangunan ZI menuju WBBM KEJATI SULTRA tahun 2021. I.2.a.2. Daftar hadir rapat tim kerja tanggal 20 Januari 2021. I.2.a.3. Daftar hadir rapat tim kerja tanggal 3 Februari 2021. I.2.a.4. Memorandum Wakajati Sultra No: M-160/P.3.1/Cr.5/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal permintaan rencana aksi pembangunan ZI menuju WBBM Kejati sultra tahun 2021 kepada pada Asisten selaku kordinator 6 area perubahan. I.2.a.5. Foto rapat penyusunan rencana aksi WBBM. I.2.a.6. Surat Kejati Sultra No: B-110/P.3.1/Cr.5/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal undangan rapat kegiatan rapat tim pengarah RB dan tim kerja pembangunan ZI menuju unit kerja WBK/WBBM yang ditujukan kepada para Kajari se Sultra. I.2.a.7. Surat Kejati Sultra No: B-109/P.3.1/Cr.5/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal undangan rapat kegiatan rapat tim pengarah RB dan tim kerja pembangunan ZI menuju unit kerja WBBM yang ditujukan kepada para Asisten selaku koordinator program 6 area perubahan
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
I.2.b. Di dalam dokumen rencana aksi pembangunan ZI menuju WBBM KEJATI SULTRA tahun 2021 terdapat target-target yang relevan.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
I.2.c. Sosialisasi pembangunan WBK/WBBM pada media online Instagram.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
I.3.a.1. Foto kegiatan Rapat Evaluasi. I.3.a.2. Daftar hadir Rapat Evaluasi.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
I.3.b.1. Foto kegiatan Rapat Evaluasi. I.3.b.2. Daftar hadir Rapat Evaluasi.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
I.3.c.1. Daftar Hadir Rapat Pembangunan ZI Unit Kerja Berpredikat WBK Menjadi Unit Kerja WBBM Kejati Sultra. I.3.c.2. Nodis No:ND-7/P.3.8/Cs.1/04/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Notulen Rapat Ke-4 Rapat Evaluasi WBK/WBBM Kejati Sultra.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
I.4.a.1. Foto kegiatan pimpinan sebagai IRUP. I.4.a.2. Foto penandatanganan komitmen bersama. I.4.a.3. Foto penandatanganan pakta integritas. I.4.a.4. Foto penandatanganan piagam pencanangan. I.4.a.5. Foto upacara pencanangan WBBM tahun 2021. I.4.a.6. Surat Kejati Sultra No: B-361/P.3/Cr.5/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 perihal laporan pelaksanaan pencanangan pembangunan ZI menuju WBBM di Kejati Sultra tahun 2021 ditujukan kepada Wakil Jaksa Agung RI. I.4.a.7. Foto dokumen pakta integritas. I.4.a.7. Absensi manual pimpinan.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
I.4.b. SK KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULTRA NO:KEP-36/P.3/Cr.5/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 Tentang Penetapan Agen Perubahan (AGENT OF CHANGE) di Lingkungan Kejati Sultra Tahun 2021.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
I.4.c.1. Foto penandatanganan pakta integritas. I.4.c.2. Foto dokumen pakta integritas I.4.c.3. Foto penandatanganan komitmen bersama.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
I.4.d.1. Foto kegiatan rapat tim kerja I.4.d.2. Daftar hadir rapat tim kerja
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Nomor: SPO-934/Pengawasan/02/2021 tgl 10 Februari 2021 mengenai SPO Tata Cara Saber Pungli Tahap Persiapan, II.1.a.1. Nomor: SPO-935/Pengawasan/02/2021 tgl 10 Februari 2021 mengenai SPO Tata Cara Saber Pungli Tahap Pelaksanaan dan Pelaporan. II.1.a.2. Nomor: SPO-936/Pengawasan/02/2021 tgl 10 Februari 2021 mengenai SPO Tata Cara Administrasi Persuratan Masuk Bidang Pengawasan. II.1.a.3. Nomor: SPO-939/Pengawasan/02/2021 tgl 10 Februari 2021 mengenai SPO Tata Cara Pelaporan Penerimaan Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sultra. II.1.a.4. Nomor: SPO-937/Pengawasan/02/2021 tgl 10 Februari 2021 mengenai SPO Tata Cara Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sultra. II.1.a.5. Arsip Buku SPO. II.1.a.6. No:SPO-1196/P.3/ft.1/04/2021 tgl 30 April 2021 mengenai SPO Tahap Pra Penuntutan Pengembalian Berkas. II.1.a.7. Nomor:SPO-1196/P.3/ft.1/04/2021 tgl 30 April 2021 mengenai SPO Tahap Pra Penuntutan Pengembalian SPDP. II.1.a.8. SOP Benturan Kepentingan.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
II.1.b.1. Nomor: SPO-934/Pengawasan/02/2021 tgl 10 Februari 2021 mengenai SPO Tata Cara Saber Pungli Tahap Persiapan, II.1.b.2. Nomor: SPO-935/Pengawasan/02/2021 tgl 10 Februari 2021 mengenai SPO Tata Cara Saber Pungli Tahap Pelaksanaan dan Pelaporan, II.1.b.3. Nomor: SPO-936/Pengawasan/02/2021 tgl 10 Februari 2021 mengenai SPO Tata Cara Administrasi Persuratan Masuk Bidang Pengawasan, II.1.b.4. Nomor: SPO-939/Pengawasan/02/2021 tgl 10 Februari 2021 mengenai SPO Tata Cara Pelaporan Penerimaan Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sultra, II.1.b.5. Nomor: SPO-937/Pengawasan/02/2021 tgl 10 Februari 2021 mengenai SPO Tata Cara Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sultra, II.1.b.6. Nomor: SPO-997/P.3/Cs.2/04/2021 tgl 8 April 2021 perihal SPO Penerimaan Surat Masuk pada Kejati Sultra, II.1.b.7. Nomor: SPO-998/P.3/Cs.2/04/2021 tgl 8 April 2021 perihal SPO Penerimaan Tamu pada PTSP Kejati Sultra, II.1.b.8. Nomor: SPO-32/P.3.3/L.3/04/2021 tgl April 2021 mengenai SPO Pemuatan Data Informasi pada Website dan Media Sosial, II.1.b.9. Nomor: SPO-33/P.3.3/L.3/04/2021 tgl April 2021 mengenai SPO Penerimaan Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Pos Pengaduan Masyarakat (PPM).
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
II.1.c.1. Foto kegiatan rapat evaluasi, II.1.c.2. Daftar hadir Rapat Evaluasi, II.1.c.3. Nodis Nomor: ND-7/P.3.8/Cs.1/04/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Notulen Rapat Evaluasi WBK/WBBM Kejati Sultra.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
II.2.a.1. Tangkapan Layar Aplikasi CMS Pidum, II.2.a.2. Tangkapan Layar Aplikasi CMS Pidsus, II.2.a.3. Tangkapan Layar Aplikasi Prosultra, II.2.a.4. Tangkapan Layar Aplikasi SPDP Online, II.2.a.5. Tangkapan Layar Aplikasi Monev Smart, II.2.a.6. Tangkapan Layar Aplikasi e-Monev Bappenas, II.2.a.7. Tangkapan Layar Aplikasi e-Arsip.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
II.2.b. Tangkapan Layar SIMPEG SIMKARI.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
II.2.c. Dokumentasi monitor TV Informasi pada Ruang Tunggu Tamu
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
II.2.d.1. Nodis dari Koordinator Area Tata Laksana tgl 30 Maret 2021 perihal Undangan Rapat Terhadap Pemanfaatan TI, II.2.d.2. Laporan hasil rapat pemanfaatan TI tgl 31 Maret 2021 di Kejati Sultra, II.2.d.3. Foto dokumentasi rapat pemanfaatan TI,
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
II.3.a.1. Pelayanan informasi melalui akun media sosial facebook penkum humas kejati sultra, II.3.a.2. Pelayanan informasi melalui akun media sosial instagram kejatisultra, II.3.a.3. Pelayanan informasi melalui website kejati-sultra.kejaksaan.go.id, SK SIPPN.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
II.3.b.1. Dokumentasi Rapat Monitoring Pelaksanaan keterbukaan informasi publik, II.3.b.2. Notulen monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik, II.3.b.3. SK SIPPN.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
III.1.a. Dokumen Peta Jabatan tiap-tiap bidang.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
III.1.b.1. Surat Perintah Kajati Sultra No: PRINT-151/P.3/Cp.2/02/2021 tgl 23 Februari 2021 tentang Penempatan dan Penugasan Para CPNS yang ditempatkan di Kejati Sultra, III.1.b.2. Surat Kajati Sultra No:-2757/P.3/Cp.2/01/2021 tgl 06 Januari 2021 perihal Usul Promosi Jabatan Struktural an Sdr. IRSAN ZULFIKAR DJAFAR, SH,MH., Jabatan Kepala Seksi Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sultra.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
III.1.c. Surat Kejati Sultra No:1258/P.3/Cp.2/05/2021 tgl 28 Mei 2021 perihal Usul Kebutuhan Formasi Pegawai Tahun Anggaran 2021.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
III.2.a. SK Kajati Sultra No:KEP-IV-14/P.3/01/2021 tgl 20 Januari 2021 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural PNS di Lingkungan Kejaksaan RI.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
III.2.b. SK Kajati Sultra No:KEP-IV-15/P.3/01/2021 tgl 20 Januari 2021 tentang Pemindahan PNS Kejaksaan RI.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
III.2.c. Surat Kejati Sultra No:B-271/P.3/Cp.3/01/2021 tgl 25 Januari 2021 perihal Laporan Pelaksanaan Mutasi Lokal di wilayah Kejaksaan Tinggi Sultra An. Sdr. Nada Ayu Dewindu Ridwan , SH.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
III.3.a. Surat Kejati Sultra No:1244/P.3/Cs.2/05/2021 tgl 03 Mei 2021 perihal Laporan Pelaksanaan Pendiikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (DIKLAT TAK) CPNS Gol.III Kelas VIII Thn 2021.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
III.3.b.1. Surat Kajati Sultra No:B-767/P.3.1/Cp.2/03/2021 tgl 25 Maret 2021 perihal Permintaan 2 orang nama Jaksa untuk diangkat dan ditugaskan dalam Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum (Satgassus PJ3TPU), III.3.b.2. Surat Kajati Sultra No:B-602/P.3/Cp.2/03/2021 tgl 09 Maret 2021 perihal Permintaan Daftar Nama Peserta Pelatihan Administrasi dan Pelatihan Kepemimpinanan Pengawas Tahun Anggaran 2021.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
III.3.c. Berita Acara Assesment Pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
III.3.d.1. Surat Kajati Sultra No:B-767/P.3.1/Cp.2/03/2021 tgl 25 Maret 2021 perihal Permintaan 2 orang nama Jaksa untuk diangkat dan ditugaskan dalam Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum (Satgassus PJ3TPU), III.3.d.2. Surat Kajati Sultra No:B-602/P.3/Cp.2/03/2021 tgl 09 Maret 2021 perihal Permintaan Daftar Nama Peserta Pelatihan Administrasi dan Pelatihan Kepemimpinanan Pengawas Tahun Anggaran 2021.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
D
-
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
C
-
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
III.4.a. SK Kajati Sultra No:KEP-48/P.3/04/2021 tgl 22 April 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Jaksa, Contoh Sasaran Kinerja Pegawan An. ALEX RAHMAN.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
III.4.b. Contoh Sasaran Kinerja Pegawan An. ALEX RAHMAN.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
III.4.c.1. Contoh Sasaran Kinerja Pegawan An. ALEX RAHMAN. III.4.c.2. Penyampaian LHKPN, SPT Pajak, dan Penilaian Prestasi Kerja PNS
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
III.4.d. Contoh Sasaran Kinerja Pegawai An. ALEX RAHMAN.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
III.5.a. Tangkapan Layar terhadap aplikasi absensi Online
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
III.6.a.1. Tangkapan Layar E Dosir, III.6.a.2. Tangkapan Layar SIMPEG Simkari, III.6.a.3. Lapbul Perencanaan Pemuktahiran Data dan III.6.a.4. Lapbul Kepegawaian.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
IV.1.a.1. RENSTRA 2020-2024. IV.1.a.2. RENJA TAHUN 2020. IV.1.a.3. Dokumentasi Kegiatan Rapat keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan Renja, Renstra dan IKU.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
IV.1.b. Dokumen perjanjian kinerja KEJATI SULTRA.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
IV.1.c.1. Tangkapan layar pengisian aplikasi e-monev bappenas secara berkala. IV.1.c.2. Tangkapan Layar pengisian aplikasi monev smart secara berkala.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
IV.2.a.1. Dokumen RENSTRA 2020-2024. IV.2.a.2. Dokumen Perjanjian Kinerja. IV.2.a.3. Dokumen RENJA 2020. IV.2.a.4. Dokumen IKU.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
IV.2.a.1. Dokumen RENSTRA . IV.2.a.2. Dokumen Perjanjian Kinerja. IV.2.a.3. Dokumen IKU.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
IV.2.c. Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
IV.2.d.1. Dokumen RENSTRA. IV.2.d.2. Dokumen IKU.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
IV.2.e.1. Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Thn 2020. IV.2.e.2. Dokumen Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Thn 2021.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
IV.2.f.1. Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Thn 2020. IV.2.f.2. Dokumen Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Thn 2021.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
IV.2.g. SK KAJATI NO: KEP-50/R.3/Cr.3/12/2020 Tanggal 03 Desember 2020 tentang Panitia penyusunan laporan Kinerja (LKj) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2020.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
IV.2.h. Dokumentasi seminar/diklat/sosialiasi/pelatihan mandiri pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
V.1.a.1. Foto banner tolak gratifikasi. V.1.a.2. Banner Layanan Laporan Gratifikasi Online. V.1.a.3. Banner Stop Suap Pungli. V.1.a.4. Foto Banner No Tipping. V.1.a.5. Foto Banner Suap Pungli. V.1.a.6. Foto Banner Zona Gratifikasi.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
V.1.b.1. Surat Perintah Kajati Sultra Nomor: PRINT-145/P.3/Hkt/02/2021 tgl 18 Februari 2021 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kejati Sultra. V.1.b.2. SK Kajati Sultra No: KEP-27/R.3/Hs/02/2021 tentang pembentukan tim sapu bersih pungutan liar di Kejati Sultra.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
V.2.a.1. Foto Bintek kegiatan SPIP. V.2.a.2. Surat Wakajati Sultra No: B-179/P.3.1/Cp.2/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP. V.2.a.3. Surat No: B-176/P.3.2/Cp.1/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal permintaan narasumber dalam penyelenggaraan SPIP.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
E
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
V.2.c. Foto Bintek kegiatan SPIP
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
V.2.d.1. Surat Wakajati Sultra No: B-179/P.3.1/Cp.2/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP. V.2.d.2. Surat No: B-176/P.3.2/Cp.1/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal permintaan narasumber dalam penyelenggaraan SPIP.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
V.3.a.1. Foto Banner Layanan Pengaduan Masyarakat secara online. V.3.a.2. Dokumentasi Pengaduan Masyarakat. V.3.a.3. Foto Banner Pelapor Lapdu dengan 5S.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   4
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
V.3.c. Surat Kajati Sultra No:R-25/P.3/Hkt.3/04/2021 tgl 8 April 2021 perihal Laporan Hasil Inspeksi Kasus terhadap Terlapor An. SAINAL,SH.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
V.3.d. SK Kajati Sultra No:KEP-23/P.3./Hkt.3/02/2021 tgl 11 Februari 2021 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS An. SAINAL, SH.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
V.4.a.1. Foto Banner Layanan WBS. V.4.a.2. Ruang Sarana Penerimaan Pelaporan.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
V.4.b. Surat perintah Kajati Sultra (petugas penerima pelaporan unit perlindungan pelapor) No: Prin-144/P.3/Hkt/02/2021
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
V.4.c. Surat Kejati Sultra No: B-1043/P.3/Hkt/05/2021 tgl 03 Mei 2021 perihal Laporan penanganan unit perlindungan pelapor dan pelanggaran hukum (UPP) periode april 2021.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
V.4.d.1. Nodis Nomor: ND-07/P.3.7/Hkt.3/05/2021 tgl 27 Mei 2021 perihal Laporan Monitoring Whistle Blowing System (UPP/UPG). V.4.d.2. Nodis Nomor: ND-08/P.3.7/Hkt.3/05/2021 tgl 27 Mei 2021 perihal Laporan Monitoring Whistle Blowing System (UPP/UPG).
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
V.5.a. SK Kajati Sultra Nomor: Kep-50/P.3/Hkt.2/04/2021 tgl 30 April 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejati Sultra.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
V.5.b. SOP-1220/Pengawasan/02/2021 Tentang SOP Benturan Kepentingan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
-
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
V.5.d. Surat Kajati Sultra No:B-1219/P.3/Hkt/05/2021 tgl 27 Mei 2021 Perihal Laporan Benturan Kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
VI.1.a.1. Nomor :SPO-998/P.3/Cs.2/04/2021 tgl 8 April 2021 perihal SPO Penerimaan Tamu pada PTSP Kejati Sultra. VI.1.a.2. Nomor:SPO-997/P.3/Cs.2/04/2021 tgl 8 April 2021 perihal SPO Penerimaan Surat Masuk pada Kejaksaan Tinggi Sultra, SK Kajati Sultra. VI.1.a.3. Nomor: KEP-38/P.3/Cr.5/03/2021 tgl 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kejati Sultra Thn 2021.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
VI.1.b. Foto Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
VI.1.c.1. Nomor :SOP-998/P.3/Cs.2/04/2021 tgl 8 April 2021 perihal SOP Penerimaan Tamu pada PTSP Kejati Sultra. VI.1.c.2. Nomor:SOP-997/P.3/Cs.2/04/2021 tgl 8 April 2021 perihal SOP Penerimaan Surat Masuk pada Kejaksaan Tinggi Sultra.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
VI.1.d. Dokumentasi rapat review dan perbaikan SOP.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
VI.2.a. Dokumentasi Duta Pelayanan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
VI.2.b. Tangkapan Layar Front Office
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
VI.2.d.1. Foto Locker Tempat penyimpanan barang Tamu. VI.2.d.2. Tempat parkiran tamu disabilitas. VI.2.d.3. Tempat parkiran tamu umum. VI.2.d.4. Ruang tunggu driver. VI.2.d.5. Dokumentasi Cafe adhyaksa. VI.2.d.6. Kursi roda khusus disabilitas, VI.2.d.7. Ruang e-Arsip, VI.2.d.8. Area Merokok, VI.2.d.9. Dokumentasi Duta Pelayanan, VI.2.d.10. Dokumentasi spanduk petunjuk wajib protocol kesehatan dan menerapkan 3 M, VI.2.d.11. Dokumentasi spanduk petunjuk wajib protocol kesehatan, VI.2.d.12. Foto Banner Layanan Pengaduan Masyarakat Online, VI.2.d.13. Mesjid Sabilal Muhtadin, VI.2.d.14. Tempat mencuci tangan sesuai ptotocol kesehatan, VI.2.d.15. Tersedianya alat pengecek suhu tubuh, VI.2.d.16. TK Adhyaksa, VI.2.d.17. Alat Xray Security Scanner, VI.2.d.18. Tempat Parkiran Motor Tamu, VI.2.d.19. Tanda Jalur Evakuasi, VI.2.d.20. Jalur Jalan Disabilitas, VI.2.d.21. Ruang Tunggu Tamu, VI.2.d.22. Area Titik Kumpul, VI.2.d.23. Ruang Poliklinik dan Laktasi, VI.2.d.24. Penunjuk Arah, VI.2.d.25. Dokumentasi Bangunan PTSP, VI.2.d.26. Ruang Konsultasi/Koordinasi1, VI.2.d.27. Ruang Konsultasi/Koordinasi2, VI.2.d.28. Foto Dokumentasi Kata Bijak1, VI.2.d.29. Foto Dokumentasi Kata Bijak2.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
VI.2.e. Foto Banner Layanan Pengaduan Masyarakat secara online
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
VI.3.a.1. Dokumen kuisioner Hasil survei PTSP, VI.3.a.2. Dokumen kuisioner Hasil survei Tamu, VI.3.a.3. Dokumentasi pengisian kuisioner hasil survei.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
VI.3.b.1. Tangkapan Layar Hasil Survei Kepuasan yg diakses tampilan website, VI.3.b.2. Tangkapan layar Website.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
VI.3.c.1. Perbaikan Ruang Tunggu Driver, Perbaikan PTSP.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan