Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BOMBANA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Bombana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bombana Nomor : Kep- 11/P.3.19/RB/01/2021 tanggal 15 januari tentang Tim Kerja Pembangunan zona integritas Menujuh Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Bombana
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Penentuan anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Bombana telah di pilih melalui melalui prosedur dan mekanisme yang jelas yaitu melalui Rapat Rencana Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Bombana
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Bombana Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Semua target prioritas sudah sangat releven dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM dimana target prioritas yang akan di capai yakni terdapat dalam 6 area perubahan yaitu : 1. Manejemen Perubahan 2. Penguatan Ketatalaksanaan 3. Penguatan Sistem Manejemen SDM 4. Penguatan Sistem Pengawasan 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Pengelolaan media untuk menginformasikan pembangunan Zona Integritas melalui Rapat Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Bombana disamping itu kegiatan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM juga di publikasikan melalui media sosial (Medsos) yaitu Website: www.kejari bombana.go.id, facebook Kejaksaan Negeri Bombana
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Semua Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Bombana telah sesuai dengan rencana sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Aksi Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Bombana Tahun 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Tim Internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBKdan WBBM telah di tindak lanjuti
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Tim Internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBKdan WBBM telah di tindak lanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Pimpinan dalam hal ini telah berperan sebagai contoh (Role Mode) dalam pelaksanaan nilai-nilai organisasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Telah membuat Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negri Bombana Nomor : 16/P.3.19/Cr.1/03/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan dilingkungan Kejaksaan Negeri Bombana tahun 2021 tanggal 31 maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Para Personil Kejaksaan Negeri Bombana telah membangun budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi Resitensi atas perubahan dengan cara 1. Pimpinan berhasil menjadi role mode dalam pembangunan ZI 2. Penandatanganan Pakta Integritas 3. Penandatanganan Komitmen Bersama
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Semua anggota Organisasi baik yang PNS maupun Honorer Kejaksaan Negeri Bombana terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBKdan WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
D
- Belum ada SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
E
-Belum ada SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
E
-Belum ada SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
C
- telah memiliki sistem pengukuran kinerja dan menggunakan teknologi informasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- telah menggunakan dan memiliki operasional manejemen SDM menggunakan teknologi informasi secara terpusat
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
- telah memberikan pelayanan kepada publik dan menggunakan teknologi informasi secara terpusat
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
- telah diitindak lanjuti dengan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi dan operasional SDM dalam pemberian pelayanan publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
- masih dalam proses PPID dan dapat di akses secara mutahir
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- telah di itndak lanjuti dengan baik pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
Tidak
Telah menyusun Peta Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- ya, seluruh pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- ya, keterlibatan pimpinan dalam perjanjinan kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- ya, seluruh pimpinan terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- ya, telah memiliki dokumen
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- ya, telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- ya, telah memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- ya, seluruh idikator kinerja telah lengkap
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- sebegian kecil penyususnan laporan kinerja tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
- masih dalam proses pengumpulan informasi
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
- terdapat upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM yang menagani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- ya,sesuai dengan pengelolaan akuntabilitas kinerja oleh seluruh SDM
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- telah ditindak lanjuti
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- telah ditindak lanjtuti sesuai prosedur dengan membuat UPG dan UPP
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
D
- ya telah membuat dan membangun dilingkungan unit kerja
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- telah ditindak lanjuti sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
- ya, telah di tindak lanjuti bersama untuk meminimalisir resiko sesuai yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
- telah ditindak lanjuti bersama pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
- sebagian kecil masih dalam tahap proses
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
- belum terdapat penanganan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
- belum terdapat pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- ya, telah ditindak lanjuti bersama
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
- ya, telah di tindak lanjuti dengan memasang banner dalam lingkungan unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- ya, telahditindak lanjuti bersama
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
- sebagian kecil telah ditindak lanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
D
- tidak ada
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
C
- telah ditindak lanjuti
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
C
- telah di implementasikan ke sebagian kecil layanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
- telah ditindak lanjuti bersama
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- ya, telah ditindak lanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- ya, unit kerja memiliki standar pelayanan yang telah di tetapkan organisasi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
C
- ya, telah di maklumatkan sebagian besar telah ditindak lanjuti
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
B
- ya, telah menerapkan sebgian besar SOP yang telah ditetapkan organisasi
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
- ya, unit kerja telah melakukan reviu perbaikan sesuai SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
C
- ya, telah diterapkan sebagian kecil budaya pelayanan prima pada unit kerja
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
B
- ya, informasi tetang pelayanan dapat di akses melalui media sosial seperti, facebook dan you tube
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
- ya, belum terdapat
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
- telah ditindak lanjuti dengan baik
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- ya, sudah memiliki inovasi pelayanan dengan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat seperti jaksa nginap
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- ya, telah ditindak lanjuti dengan baik terhadap kepuadan masyarakat terhadap pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
- ya, survei kepuasan masyarakat dapat di akses secara terbuka melalui medsos
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
- ya, telah ditindak lanjuti atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan