Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BAU-BAU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Nomor :KEP-01/P.3.11/Cr.5/01/2021 tanggal 03 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Kejari Baubau Tahun 2021, Undangan Rapat Pembentukan Tim, Notulen Rapat Tim Kerja, Foto Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim Kerja, Daftar Hadir Rapat kerja Pembentukan Tim Pembangunan ZI
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Rapat Pembentukan Tim Kerja ZI, Undangan Rapat Tim Kerja, Notulen Hasil Rapat Tim Kerja, Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi Kegiatan Rapat Tim Kerja Pembentukan ZI menuju WBK-WBBM Kejari Baubau.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Buku Dokumen Rencana Aksi ZI Kejari Baubau, Buku Profil Pembangunan ZI Kejari Baubau
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Dokumen Target Rencana Aksi Pembangunan ZI menuju WBK WBBM di Kejaksaan Negeri Baubau
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Tangkap Layar Media Sosial Kejaksaan Negeri Baubau Facebook tentang Sosialisasi Pembangunan ZI, Tangkap Layar Media Sosial Instagram, Tangkap Layar Media Sosial Anti Gratifikasi, Tangkap layar Media Sosial Keterbukaan Informasi Publik, Tangkap Layar sarana online Pengaduan Masyarakat Whatshaap, Banner/Spanduk pada Area Publik dan Area Kerja, Tangkap Layar Media Sosial Facebook
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Laporan pelaksanaan Pencanangan Pembangunan ZI di Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2021, Undangan Rapat Pencanangan Pembangunan ZI, Daftar Hadir Rapat Pencanangan, Dokumentasi Rapat Pencanangan dan Apel Pencanangan ZI, Foto Dokumen Komitmen Bersama, Foto Dokumen Pakta Integritas Pembangunan ZI di Kejaksaan Negeri Baubau
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI, Undangan Rapat Evaluasi persiapan penilaian, Daftar Hadir Rapat Evaluasi persiapan penilaian, Foto Dokumen Rapat Evaluasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Dokumen Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK WBBM Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2021, Undangan Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi, Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi, Dokumentasi kegiatan Rapat
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Daftar Hadir Apel Kerja, Foto Dokumentasi Apel Kerja, Daftar Hadir Disiplin Kerja, Foto Dokumentasi kegiatan Dinamika kelompok, Foto Dokumentasi kegiatan Rapat Staf di Kejaksaan Negeri Baubau
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Baubau tentang Agen Perubahan Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : KEP-06/P.3.11/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Foto Dokumen kegiatan ceramah agama dan kerohanian, Foto kegiatan Bakti Sosial, Kata-kata Bijak yang terpasang pada area publik dan area kerja Kejaksaan Negeri Baubau
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Membuat Yel-yel / Slogan / Motto Pembnagunan ZI Kejaksaan Negeri Baubau, Pemasangan Banner / Poster, Dokumentasi Rapat Pembangunan ZI, Notulen Rapat Pembnagunan ZI, Surat Keputusan Tim Kerja Pembangunan ZI, Dokumentasi kegiatan Pembangunan ZI yang telah disosialisasikan pada Akun Media Sosial Kejaksaan Negeri Baubau, Daftar Hadir Rapat Kerja Pembangunan ZI
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Dokumentasi Buku SOP, Dokumentasi SOP Bidang-bidang meliputi SOP Subbagian Pembinaan (Kepegawaian), Tata Usaha dan Perpustakaan, Perlengkapan, Daskrimti, SOP Penanganan Perkara Pidum (SOP Penetapan Status Sita Narkoba, SOP Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, SOP Perpanjangan Penahanan, SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, SOP Pelayanan (SOP saber pungli, WBS, SOP Pemuktahiran Data Informasi Publik pada Website dan Media Sosial, SOP Bidang Intelijen, SOP bidang Tindak Pidana Khusus dan SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Foto Dokumentasi Juknis SOP, Foto Dokuemntasi Juklak SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan SOP, Dokumentasi Rapat Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Tangkap Layar Perkembangan Entri Data pada Aplikasi CMS Pidum dan CMS Pidsus, Tangkap Layar Aplikasi e-MONEV Keuangan, Aplikasi LOLATA, dan Tangkap Layar Aplikasi SIPEDE.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Tangkap Layar Entri Data di Simpeg Simkari e-Dosir
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Televisi Informasi yang memuat kegiatan-kegiatan Kejari Baubau yang terpasang pada area publik PTSP, Pelayanan Tilang Elektronik dan menggunakan Mesin EDC
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Undangan Rapat Evaluasi Perkembangan Teknologi Informasi, Foto Dokumentasi Rapat Hasil Pemanfaatan TI , Laporan/Notulen Hasil Rapat Pemanfaatan TI di Kejari Baubau
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- SK Kajari Baubau tentang Pembentukan SIPPN Nomor : KEP-07/P.3.11/Cr.5/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan pejabat penghubung pengelola SIPPN Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2021, Tangkap Layar Media Sosial kerjasama dengan Media Cetak, Tangkap Layar Medsos Facebook, Instagram, Youtube Official Kejari Baubau
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Dokumentasi Rapat monitoring evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, Tangkap Layar Media Sosial, Televisi Informasi Kegiatan Pada Area Publik PTSP
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai Surat No:B-683/P.3.11/Cr.2/04/2021 tanggal 12 April 2021, Usul Pengisian Jabatan, Struktur Organisasi Kejari Baubau
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Surat Perintah Kajari Penempatan Rekrutmen Murni pada masing-masing bidang Nomor : Prin-12/P.3.11/Cp.1/02/2021 tanggal 15 Februari 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Dokumentasi Rapat Monitoring evaluasi penempatan pegawai rekrutmen untuk pengisian jabatan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Surat Perintah Kajari Baubau pada mutasi internal Nomor Sprint-12/P.3.11/Cp.1/02/2021 tanggal 15 Februari 2021
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Surat Perintah Melaksanakan tugas pejabat struktural atas mutasi jabatan Nomor : Prin-42/P.3.11/Cp.2/08/2021 tanggal 05 Agustus 2020
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Dokumentasi Rapat Monev Penempatan Rekrutmen Pengsian Jabatan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Sprint Diklat Asesmen Kompetensi Pemetaan Jabatan Struktural Eselon V, Sprint Diklat Asesmen Eselon III dan IV Pejabat Struktural yang diikuti oleh Kajari Baubau,Kasubagbin dan Kasi Datun Kejari Baubau Tahun 2020.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Sprint Diklat Virtual Perikanan Angkatan II Tahun 2021 yang diikuti oleh Kasi Pidum Kejari Baubau Nomor : Prin-55/P.3.11/Cp.2/06/2021 tanggal 08 Juni 2021, Surat Panggilan Mengikuti Diklat Virtual Perikanan Angkatan II Tahun 2021, Diklat PPPJ Virtual di Kejaksaan Negeri Baubau Tahun 2020, dan Diklat TAK Tahun 2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Dokumen Uji Kompetensi Pemetaan Pegawai, Dokumentasi Pelaksanaan Diklat Asesmen Eselon III dan IV yang diikuti oleh Kajari Baubau, Kasubagbin dan Kasi Datun bertempat di Kejati Sultra pada Bulan Oktober 2020
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Dokumentasi Diklat PPPJ Virtual di Kejari Baubau Tahun 2020, Berita Acara Asesmen Internal pengembangan Kompetensi, Surat Perintah Peserta Asesmen Pengembangan Kompetensi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Sprint Mentor Diklat PPPJ Virtual Kejari Baubau Tahun 2020
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Dokumentasi Rapat Monev Pengembangan Kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Dokumen IKU, Perjanjian Kinerja, Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2021
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- SKP dibuat dengan memperhatikan SKP atasannya, Dokumen Penilaian SKP oleh Atasan langsungnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Rekapitulasi Capaian SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Pemberian penghargaan atas prestasi kerja
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Pengisian Buku Biru Waskat Penilaian PNS , Daftar Hadir Kerja Manual , Daftar Hadir Kerja Elektronik Finger Print , Dokumentasi Disiplin Apel Kerja , Daftar Hadir Apel Kerja
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Tangkap Layar Data Pegawai di Simpeg Simkari dimutahirkan ( e-Dosir Kepegawaian)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Menerbitkan SP Penyusunan Perencanaan , Dokumen RENSTRA , RENJA 2020, Dokumen IKU, Laporan dan Foto IKU
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Dokumen Perjanjian Kinerja Kejari Baubau Tahun 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Tangkap Layar pengisian Aplikasi e-Monev secara periodik , Dokumentasi Laporan Kinerja Berkala Triw.I, Foto Dokumentasi Pemantauan Capaian Kinerja oleh Pimpinan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen Renstra Kejari Baubau Tahun 2020-2024
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen RENJA Tahun 2020
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Dokumen IKU KEJARI BAUBAU, TAHUN 2015-2019
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Dokumen IKU dan Renstra Kejari Baubau telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2020, Dokumen Laporan Kinerja Berkala Triwulan I Tahun 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Dokumen Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021, Laporan Kinerja 2020
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Dokumentasi Rapat Virtual Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani Akuntabilitas, Daftar Hadir Peserta Rapat Sosialisasi
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Surat Perintah Tim Penyusunan Perencanaan Nomor :Prin-09/P.3.11/Cu.2/02/2021 tanggal 01 Pebruari 2021
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Tangkap Layar Medsos Facebook Anti Gratifikasi, Anti Suap dan Anti Korupsi, sarana pengaduan masyarakat Whatshaap
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi Kejari Baubau Tahun 2021 Nomor : SK-07/P.3.11/Hkt.2/04/2021 tanggal 05 April 2021
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
D
- Surat ke BPKP Sosialisasi SPIP Nomor : B-465/P.3.11/Cum.2/03/2021 tanggal 03 Maret 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
D
- Peta Risiko SPIP
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Laporan Hasil Monitoring Resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Tangkap Layar Media Sosial Informasi SPIP
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Saluran Pengaduan Online Whatshap, Buku Agenda Pengaduan Masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- SK Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : KEP-08/P.3.11/Hkt.2/04/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Pemebentukan Unit Perlindungan Pelapor Kejaksaan Negeri Baubau,Terdapat ruangan sarana pelaporan dan WBS telah disosialisasikan dan foto ruangan / sarana penerimaan laporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- SOP Whistle Blowing Sistem
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Dokumentasi Rapat WBS , Daftar Hadir dan Laporan Monev WBS Kejari Baubau , Rapat evaluasi pelaksanaan WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Laporan Tindak Lanjut kegiatan Whistle Blowing Sistem
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Dokumen Memorandum Penanganan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- SOP Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Laporan Kegiatan Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Laporan Monev Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Buku Standar Layanan SOP , SOP Pelayanan , SOP bidang , SK SIPPN , Motto / kata-kata bijak
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Maklumat Pelayanan yang terpasang pada Area PTSP , Mengumumkan Jam Pelayanan , Buku SOP Pelayanan .
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Buku SOP Bidang-Bidang , Buku SOP Pelayanan , Dokumentasi Rapat Monev Pelaksanaan SOP .
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Laporan Rapat Evaluasi Reviu SOP , Dokumentasi Rapat Evaluasi SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Dokumentasi kegiatan Pembekalan pengetahuan kepada Petugas Pelayanan tentang standar pelayanan prima .
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Tangkap Layar Kegiatan Sosialisasi kinerja bidang-bidang melalui Media Sosial Youtube , Instagram , Facebook , Media Cetak , Buku SOP Pelayanan dan Buku SOP Bidang .
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Telah tersedia ruang PTSP dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman untuk tamu dan pengunjung , Buku SOP Pelayanan , Buku SOP Bidang , Fasilitas Ruang Tunggu Tamu yang dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman , Televisi Informasi menayangkan kegiatan Kejari Baubau , Pemasangan CCTV 12 koordinat Camera , Ruang Konsultasi / Koordinasi , Ruang laktasi , Ruang Poliklinik, Mushollah, Ruang Merokok, Toilet terpisah (Pria) , Toilet Wanita , Sarana fasilitas kaum disabilitas , Parkir kursus tamu , Tersedia parkir khusus wanita dan parkiran khusus disabilitas , Parkir khusus kendaraan roda dua , tersedia sarana peralatan protokoler kesehatan dan pengecek suhu tubuh , Tersedianya Spanduk/Banner petujuk wajib protokoler kesehatan, Tersedianya ruang Pelayanan Hukum , tersedianya ruang Pelayanan Tilang Elektronik yang dilengkapi dengan Mesin EDC .
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Layanan pengaduan masyarakat online sarana whatshaap , Pelayanan Tilang elektronik menggunakan mesin EDC , Sidang Pidum dan Pidsus Online selama masa Pandemi Covid-19 .
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Telah terdapat sarana survey kepuasan layanan masyarakat yang terdapat di PTSP Aplikasi Survey kepuasan masyarakat , dan Pengisian Quisioner
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Terdapat hasil survey kepuasan yang dapat diakses masyarakat secara terbuka (Tangkap Layar Media Sosial Youtube , Instagram , Facebook
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
-Tangkap Layar Dokumetasi Aplikasi Grafik Survey Kepuasan Masyarakat yang diakses secara otomatis dan Pengisian Quisioner
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan