Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KOLAKA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Rapat Revisi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejari Kolaka tanggal 18 Mei 2021 di Pimpin oleh Kajari Kolaka (B -1)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor : KEP-1.a/P.3.12/Cr.5/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Tim kerja Pembanguan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Kejari Kolaka (B - 2)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah dibuat dokumen Rencana Aksi Kejari Kolaka (B-3)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Aksi pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBBM (B-4)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi Kejaksaan Negeri Kolaka komitmen menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui Facebook, Instalgram dan Website. (B-5)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan pembangunan ZI sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dilaporkan perbulan (B-6)
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan ZI (B-7)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Dokumen Laporan Tindak lanjut hasil evaluasi penilaian WBK/WBBM Kejari Kolaka (B-8)
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kajari Kolaka sebagai Role Model telah menjadi Tauladan bagi pegawai salah satunya masuk kantor tepat waktu dan mencatat kehadiran.(B-9)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor : KEP-2.a/P.3.12/Cr.5/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent Of Change) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Kejari Kolaka. (B-10)
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Foto Kegiatan Apel pagi dan siraman Rohani (B-11)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Sosialisasi Pembangunan ZI Kejaksaan Negeri Kolaka menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui Facebook, Instalgram dan Website. (B-12)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP Bidang Pembinaan, SOP Bidang Intelijen, SOP Bidang Pidum, SOP Bindang Pidsus, SOP Bidang Datun dan SOP Bidang Barang Bukti. (B-13)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Telah dilaksanakan dan diaplikasikan pada Lingkungan Kantor Kejari Kolaka dengan pemasangan Banner SOP di setiap bidang (B-14)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Rapat Evaluasi SOP (B-15)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Tangkap layar perkembangan entry data CMS Pidum dan Pidsus (B-16)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Tangkap layar Simpeg Simkari (B-17)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Layar Informasi perkara Pidum pada ruang tunggu tamu (B-18)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik. (B-19)
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka terkait Pejabat Pengelolaan Informasi dan Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Penghubung Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. (B-20)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik (B-21)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Laporan kebutuhan pegawai dan telah disusun Peta Jabatan Kejari Kolaka (B-22)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Perintah Kajari untuk pengisian staf ke masing-masing seksi (B-23)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Rapat monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja (B-24)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Melakukan pengembangan karir pegawai dengan usulan jabatan eselon V yang kosong kepada Pegawai yang telah memenuhi syarat. (B-25)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mengusulkan mutasi kepada pegawai yang mempunyai prestasi dan dipandang mempunyai kompetensi sesuai bidang tugas. (B-26)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Rapat monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. (B-27)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Sprint Kepala kejaksan Negeri Kolaka Pelatihan Aplikasi Case Manajemen Sistem (CMS) yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4 sampai 7 November 2019. (B-28)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Sprint kepada pegawai untuk mengikuti diklat CMS dan hasil evaluasi kinerja pegawai (CMS) (B-29)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Diwujudkan dengan SKP pegawai (B-30)
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Sprint Kajari untuk mengikuti Diklat / Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan metode PJJ dan Sprint Kajari untuk mengikuti PPPJ virtual (B-31)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Pengembangan kompetensi pegawai dengan melakukan In House Training Virtual, Dinamika kelompok dan Ekspose bersama (B-32)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Melakukan monitoring dan evaluasi oleh atasan langsung maupun Kajari terhadap keberhasilan pengembangan kompetensi pegawai yang telah mengikuti Diklat (B-33)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen IKU, Perjanjian Kinerja, SKP (B-34)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
SKP di buat dengan memperhatikan SKP atasannya (B-35)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Rekapitulasi capaian SKP (B-36)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pemberian Reward Kepada Pegawai Berprestasi (B-37)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Pegawai membuat Akta Pengawasan Melekat (WASKAT) sebagai bentuk pertanggungjawaban pegawai dalam melaksanakan tugas beserta Absensi (B-38)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data pegawai di aplikasi simpeg SIMKARI di mutakhirkan (B-39)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan kinerja (B-40)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja (B-41)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kajari memantau pengisian aplikasi e-Monev (B-42)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Telah dibuatnya dokumen perencanaan (B-43)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil (B-44)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
IKU Kejari Kolaka (B-45)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
IKU dan RENSTRA (B-46)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja (B-47)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumen Laporan Kinerja (B-48)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Sprint diklat pegawai Kejari kolaka (B-49)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Kegiatan DIKLAT pegawai (B-50)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Tangkap layar website dan media sosial Kejari Kolaka tentang sosialisasi anti gratifikasi (B-51)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
dibuatnya SK UPG dan tersedianya ruang sarana pelapor (B-52)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
D
Telah bersurat ke BPKP untuk kegiatan SPIP dan telah dilaksanakan BIMTEK SPIP linkup Kejati Sultra(B-53)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
D
Telah bersurat ke BPKP untuk kegiatan SPIP dan telah dilaksanakan BIMTEK SPIP linkup Kejati Sultra(B-53)
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
C
Telah bersurat ke BPKP untuk kegiatan SPIP dan telah dilaksanakan BIMTEK SPIP linkup Kejati Sultra(B-53)
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
Telah bersurat ke BPKP untuk kegiatan SPIP dan telah dilaksanakan BIMTEK SPIP linkup Kejati Sultra(B-53)
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
membuat sarana pelaporan dengan berbasis Online maupun manual (B-54)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Rapat monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat (B-56)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan tindak lanjut hasil Monev (B-57)
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Terdapat ruangan sarana pelapor dan WBS telah di sosialisasikan (B-58)
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
SK UPP (B-59)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Rapat evaluasi pelaksanaan WBS (B-60)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan ke pimpinan tentang pelaksanaan WBS (B-61)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
C
Telah membuat SK Benturan Kepentingan (B-62)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
C
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi dalam bentuk rapat dengan hasil surat keputusan dan di buatnya SOP / mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan (B-63)
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
C
Membuat laporan atas benturan kepentingan. (B-64)
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Telah tersedia Buku SOP Kejari Kolaka dan telah menunjuk petugas pengelola SIPPN dengan SK Kajari KEP-3 /P.3.12/Cr.5/03/2021. (B-65)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Standar pelayanan Kejari Kolaka telah dimaklumatkan. (B-66)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP Bidang Pembinaan, SOP Bidang Intelijen, SOP Bindang Pidum, SOP Bindang Pidsus, SOP Bidang Datun dan SOP Bidang Barang Bukti. (B-67)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Rapat evaluasi SOP yang sedang diberlakukan. (B-68)
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah ditunjuk pegawai sebagai Duta Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Kolaka dengan buktikan SK Kajari KEP-8/P.3.12/Cr.5/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 dan Petugas pelayanan diberikan bekal pengetahuan tentang standar pelayanan dan pelayanan prima. Juga telah diimplementasikan oleh petugas pelayanan. (B-69)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Sosialisasi SOP Pelayanan melalui media sosial Kejari kolaka. (B-70)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah ada reward pegawai dan reward tersebut telah di publikasikan dengan memasang Foto Pegawai yang mendapat reward di PTSP. (B-71)
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah tersedia gedung PTSP yang terpisah dengan gedung utama kantor dan tersedia fasilitas yang nyaman untuk tamu.(B-72)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Inovasi pelayanan Kejari Kolaka 1. PALUBASA (Pengantaran Barang Bukti Langsung Kejaksaan) 2. ANTAR RISA (Antar Jemput Saksi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Untuk Keperluan Sidang) 3. Izin besuk tahanan Online melalui Whatsap dan Sms. 4. Pembayaran tilang dengan menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture) 5. Pelayanan Hukum Keliling Gratis 6. Dalam pandemi Covid-19 Kejari Kolaka melaksanakan Kegiatan secara online (Jaksa Masuk Sekolah (JMS) online, MoU Online, Sidang Pidum dan Pidsus Online). Dll. (B-73)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah terdapatnya sarana survey kepuasan layanan yang terdapat di PTSP dan secara Online yang mudah diakses oleh masyarkat melalui Smartphone.(B-74)
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Terdapat hasil survey kepuasan yang dapat diakses masyarakat.(B-75)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Rapat tindak lanjut hasil survey kepuasan.(B-76)
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan