Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI MUNA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Muna Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Nomor : KEP-23/P.3.13/Cr.5/03/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
a.Nota Dinas/Undangan Rapat Pembentukan Tim Kerja Tanggal b. Notulensi Rapat pembentukan Tim Kerja c. Prosedur/Mekanisme Pembentukan Tim
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
a. Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas b. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
a. Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi Pembangunan ZI Melalui media sosial a. Tangkapan Layar Media Sosial Facebook : Kejaksaan Negeri Muna, Instagram : @kejari_muna, Tweeter : @KEJARIMUNA Youtube : Kejaksaan Negeri Muna Website : kejari.muna.go.id b. Laporan pelaksanaan Apel Pencanangan ZI
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dilakukan evaluasi setiap bulannya. - Nota Dinas/Undangan Rapat -Notulensi Rapat - Absensi Kehadiran - Dokumentasi Kegiatann Rapat Evaluasi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dilakukan evaluasi setiap bulannya. - Nota Dinas/Undangan Rapat - Notulensi Rapat - Absensi Kehadiran - Dokumentasi Kegiatann Rapat Evaluasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Nota Dinas/Undangan Rapat -Notulensi Rapat -Absensi Kehadiran -Dokumentasi Kegiatann Rapat Evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Dokumentasi Pimpinan Sebagai Role Mode
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Muna No-25/P/3/13/Cr.5/03/2021 tentang Penetapan AGEN PERUBAHAN (Agen Of Change) Pembangunan ZI
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Dokumentasi Kegiatan Apel Pagi dan Ceramah Agama -Dokumentasi Suasana Kantor
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Dokumentasi Sosialisasi Pembangunan ZI kepada seluruh komponen satuan kerja
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP Kegiatan Kejaksaan Negeri Muna Pada Bidang -Arsip Buku SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Telah dilaksanakan dan diaplikasikan di Lingkungan Kantor Kejari Muna melalui pemasangan Banner SOP di setiap bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Dokumntasi Rapat Evaluasi SOP Bidang Pembinaan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Tangkapan Layar Aplikasi CMS Pidum dan CMS Pidsus
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Tangkapan Layar Aplikasi SIMPEG SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Layar Informasi Perkara Pidum dan Informasi Layanan pada Ruang Tunggu Kejaksaan Negeri Muna
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Dokumentasi Kegiatan Rapat Evaluasi Terhadap Pemanfaatan TI dalam Operasional
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Surat Perintah Tentang Penjabat Pengelola Informasi Publik (PPI)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Surat Usulan Pegawai Mengisi Kekosongan Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Surat Perintah Penempatan CPNS dan CPNS Calon Jaksa
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Rapat monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Surat Perintah / Mutasi Lokal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Surat Usulan mutasi Pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Laporan hasil Monev terhadap kegiatan mutasi lokal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Surat Perintah Kasatker Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan -Dokumentasi Kegiatan Pelatihan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Surat Perintah Kasatker Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan -Dokumentasi Kegiatan Pelatihan
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Dokumentasi Kegiatan Assesment dan Daftar Nominatif Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kejaksaan Negeri Muna (SKP)
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Surat Perintah Kasatker Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan -Dokumentasi Kegiatan Pelatihan
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Dokumentasi Kegiatan In House Training -Dokumentasi Kegiatan Ekspose Bersama
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Laporan Monev Terhadap Pegawai Yang Mengikuti Diklat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Perjanjian Kinerja (PK) dan SKP Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Perjanjian Kinerja (PK) dan SKP Pegawai yang dibuat dengan memperhatikan SKP Level atas. -Daftar Normatif SKP Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-PK individu, -SKP, dan -Laporan Capaian Kinerja Bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-PK Individu, -SKP, -Laporan Capaian Kinerja -Dokumentasi Pemberian Reward kepada Pegawai yang berprestasi.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Buku Biru -Daftar Absensi Harian (Manual) -Absensi Pelaksanaan Kegiatan Secara Daring
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Tangkapan Layar Aplikasi Simpeg SIMKARI dan -DRP Pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Keterlibatan Pimpinan Dalam Penyusunan Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Keterlibatan Pimpinan Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Tangkapan Layar Pengisian Aplikasi E-Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Dokumen Rencana Kerja Dan -Dokumen Rencana Strategis
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen Rencana Kerja dan -Dokumen Rencana Strategis
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
Tidak
-
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
D
-
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Dokumen Laporan Kinerja
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Informasi Tentang Kinerja Terdapat di dalam Dokumen Laporan Kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Surat Perintah Pegawai Mengikuti Diklat Pendidikan Dan Pelatihan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Dokumentasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Tangkapan Layar Medsos Tentang Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- SK UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG) Nomor : KEP-28/P.3.13/Cs.1/03/2021
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
D
-Sedang Melakukan Koordinasi dengan Pihak BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
D
-Sedang Melakukan Koordinasi dengan Pihak BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-Sedang Melakukan Koordinasi dengan Pihak BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
-Sedang Melakukan Koordinasi dengan Pihak BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Saluran Pengaduan Masyarakat Berbasis Website
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Rapat Monev Terhadap Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
-
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Foto Ruang Sarana Penerimaan Pelaporan Dan WBS Telah Disosialisasikan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Surat Keputusan Pembetukan Unit Perlindungan Pelapor (UPP) Nomor:KEP-29/P.3.13/Cs.1/03/2021
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Laporan Monev WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-SK Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-SOP Penanganan dan Penyelesaian Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Petunjuk Pelaksanaan Penangan Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Telah tersedianya Buku SOP Kejaksaan Negeri Muna -Surat Perintah Petugas Pengelola SIPPN
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Dokumentasi Standar pelayanan telah dimaklumatkan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-SOP Pelayanan Kejaksaan Negeri Muna
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Laporan Review SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Dokumentasi Kegiatan Petugas pelayanan diberikan bekal pengetahuan tentang standar pelayanan dan pelayanan prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Sosialisasi SOP Pelayanan Pada Media Sosial
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Telah tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kejaksaan Negeri Muna
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Inovasi Layanan Kejaksaan Negeri Muna
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Telah terdapatnya sarana survey kepuasan layanan yang terdapat di PTSP dan secara Online
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Hasil Survey Kepuasan MAsyarakat dapat diakses melalui berabagi Media
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan